Tidak dapat diragukan lagi bahwa Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan nama julukan JOKOWI merupakan sosok yang saat ini cukup fenomenal di Indonesia. Jokowi adalah mantan Walikota Surakarta ini telah menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat luas, semenjak dirinya mempopulerkan mobil SMK beberapa saat yang lalu.

Jokowi yang lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961 ini semakin menjadi perbincangan masyarakat ketika secara resmi mencalonkan diri sebagai calon Gubernur untuk DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan (PDI-P) yang berkolaborasi dengan Partai Gerindra.
Dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama yang juga sering dijuluki sebagai Ahok.



Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sebenarnya sudah lebih duluan populer dimata masyarakat Solo. Terbukti selama 2 priode terakhir menjabat sebagai Walikota di Surakarta, Jokowi telah mampu melakukan perubahan yang sangat pesat di kota ini. Dibawah kepemimpinan Jokowi, Kota Solo telah menjadi branding dengan slogan Kota, yaitu "Solo: The Spirit of Java".
Baca biografi lengkap beliau DISINI

Baca biografi wakil beliau ( AHOK ) DISINI

Minggu, 16 Desember 2012

Jokowi: Ganjil genap adalah kebijakan radikal

Jokowi: Ganjil genap adalah kebijakan radikal
macet Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, untuk mengatasi kemacetan Jakarta butuh kebijakan radikal. Salah satunya adalah menggunakan sistem ganjil genap untuk kendaraan seperti mobil.

"Silakan tapi waktunya kapan dilaksanakan karena bukan sesuatu yang gampang. Tapi itu kebijakan radikal, kalau keluar dari neraka kemacetan harus radikal," kata Jokowi usai rapat dengan pengurus DPD PDIP Jakarta, Minggu (16/12).

Jokowi pun santai menanggapi pro kontra mengenai kebijakan sistem ganjil genap ini. Menurutnya, sebuah kebijakan selalu ada yang pro dan kontra.

Agar kebijakan ini sukses, Jokowi menekankan perlu adanya sosialisasi yang masif agar masyarakat paham dan tidak ada kecurangan seperti muncul pelat nomor palsu. "Yang penting dihitung-hitung," ujarnya.

Sistem ini akan mulai berlaku pada tahun depan. Soal tata cara dan praktiknya masih digodok antara Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya.

Sumber : merdeka.com