Tidak dapat diragukan lagi bahwa Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan nama julukan JOKOWI merupakan sosok yang saat ini cukup fenomenal di Indonesia. Jokowi adalah mantan Walikota Surakarta ini telah menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat luas, semenjak dirinya mempopulerkan mobil SMK beberapa saat yang lalu.

Jokowi yang lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961 ini semakin menjadi perbincangan masyarakat ketika secara resmi mencalonkan diri sebagai calon Gubernur untuk DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan (PDI-P) yang berkolaborasi dengan Partai Gerindra.
Dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama yang juga sering dijuluki sebagai Ahok.



Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sebenarnya sudah lebih duluan populer dimata masyarakat Solo. Terbukti selama 2 priode terakhir menjabat sebagai Walikota di Surakarta, Jokowi telah mampu melakukan perubahan yang sangat pesat di kota ini. Dibawah kepemimpinan Jokowi, Kota Solo telah menjadi branding dengan slogan Kota, yaitu "Solo: The Spirit of Java".
Baca biografi lengkap beliau DISINI

Baca biografi wakil beliau ( AHOK ) DISINI

Sabtu, 16 Februari 2013

Plt wali kota Jaksel tiru blusukan ala Jokowi

Plt wali kota Jaksel tiru blusukan ala Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melantik Syamsuddin Noor sebagai pelaksana tugas Wali Kota Jakarta Selatan. Hari ini, Syamsuddin melakukan blusukan ke daerah rawan banjir di Jalan Pulo Raya III kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran baru, Jakarta Selatan.

Pengganti Anas Effendi ini mengatakan blusukan merupakan kegiatan yang musti dilakukan. Sebagai pelaksana program Pemprov DKI, sudah seharusnya terjun ke lapangan.

"Kita harus melihat, bagaimana kita sebagai penari harus mengikuti musik. Kita sebagai orang wilayah, menjalankan program ya terjun ke lapangan juga," kata Syamsuddin di Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan, Minggu (17/2).

Syamsuddin datang sekitar pukul 10.00 WIB. Dengan mengenakan baju polo berwarna oranye, Dia memantau langsung upaya bersih-bersih sampah sisa banjir.

Selain mengerahkan masyarakat setempat, Syamsuddin juga meminta bantuan dari personel TNI dan sejumlah ormas untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan.

Selain di Kelurahan Petogogan, hari ini Syamsuddin juga blusukan di Kelurahan Cipulir dan ke Kelurahan Rawajati.

"Kita juga mengupayakan memaksimalkan untuk memenuhi program-program dan tugas rutinitas yang ada diisi, jangan sampai kosong pembangunannya. Jadi sebelum ada pejabat yang ditujuk sebagai wali kota, jangan sampai tidak ada kerjaannya," ujarnya.

Sebagai pejabat Plt, Syamsuddin mengatakan tidak akan merombak atau merotasi struktural di wali kota Jakarta Selatan.

"Saya sebagai pejabat Plt tidak berwenang merotasi," katanya.

Sumber: kompas.com

Jokowi: Perubahan Jabar Ada di Tangan Rieke


Calon Gubernur Jawa Barat Rieke Diah Pitaloka bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo duduk berdampingan di kereta Argo Parahyangan menuju Bandung. Jokowi akan menghadiri kampanye akbar Rieke-Teten di Cicalengka, Bandung, Sabtu, (16/2/2013).

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat periode 2013-2018, Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki melakukan kampanye terbuka di Lapangan Simpang Parakamuncang, Jalan Raya Rancaekek, Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Sabtu (16/2/2013).

Dalam kampanye terbuka itu,  Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang juga mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo turut menjadi juru kampanye untuk memenangkan pasangan "Paten".  Selain itu, ada juga Wakil Gubernur Banten Rano Karno dan beberapa petinggi partai dan pejabat lainnya.

Teten Masduki mengatakan, kedatangan Megawati dan Jokowi memang untuk membantu "Paten" agar sukses di Pilkada Jabar 2013. "Jadi kami berdua memang sejalan dengan apa yang menjadi misi Pak Jokowi untuk perubahan Indonesia. Kami akan mulai dari Jakarta, kemudian di Jabar, perubahan ini semuanya kami lakukan untuk Indonesia seluruhnya," ujar Teten.

Sementara, Jokowi dan Megawati mengungkapkan dukungan penuh kepada "Paten" untuk memimpin Jabar. "Kami percaya, perubahan Jabar itu, ada di tangan Teh Rieke dan Kang Teten," kata Jokowi.

Sementara itu, dalam orasinya, Rieke kembali mengenalkan "Kartu Jabar Bangkit". Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, kartu ini akan memudahkan semua kebutuhan rakyat, terutama rakyat yang miskin. Salah satunya mempermudah pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi rakyat yang tidak mampu.

"Dengan kartu ini, tidak ada rakyat yang tidak bisa masuk rumah sakit karena tidak punya uang. Dengan kartu ini tidak ada rakyat miskin yang tidak bisa sekolah, bahkan sampai perguruan tinggi sekalipun," teriak Rieke dalam orasinya di hadapan ribuan simpatisan Paten.

"Anak petani, anak tukang ojeg, anak pedagang dan semuanya berhak mendapatkan pendidikan yang layak, anak-anak di Jabar ini semuanya bisa mendapatkan gelar sarjana," teriak Rieke.

Perkataan Rieke itu, disambut meriah oleh ribuan simpatisan yang hadir di lapangan tersebut. "Hidup Megawati, hidup Jokowi, hidup Rieke, hidup Teten," teriak mereka.

Sumber: merdeka.com

Jokowi, Rieke, dan Teten Diserbu Simpatisan di Stasiun Bandung



Calon Gubernur Jawa Barat Rieke Diah Pitaloka bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo duduk berdampingan di kereta Argo Parahyangan menuju Bandung. Jokowi akan menghadiri kampanye akbar Rieke-Teten di Cicalengka, Bandung, Sabtu, (16/2/2013).

Pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jawa Barat, Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki, yang didampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diserbu pendukungnya saat turun dari KA Parahyangan di Stasiun Bandung, Sabtu (16/2/2013) pada pukul 14.07 WIB.

Pasangan Rieke-Teten berangkat dari Stasiun Gambir, Jakarta, sekitar pukul 08.00 WIB, tetapi rombongan mereka berhenti untuk blusukan sekaligus berkampanye di stasiun-stasiun yang dilewati sepanjang perjalanan Jakarta-Bandung.

"Iya, lama tibanya, Pak Jokowi, Bu Rieke, dan Pak Teten banyak di-door stop, belum lagi mereka berhenti dulu di berbagai stasuin perjalanan menuju Bandung," kata salah satu anggota tim pemenangan pasangan yang menggunakan nama Paten tersebut.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarno Putri telah tiba di lokasi kampanye terbuka di Lapangan Simpang Parakamuncang, Jalan Raya Rancaekek, Desa Nanjung Mekar, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Setibanya di Stasiun Bandung, trio Rieke-Teten dan Jokowi langsung menuju lokasi kampanye.

Sumber: merdeka.com

Kamis, 14 Februari 2013

Nazaruddin minta Jokowi bantu gantung Anas di Monas

Nazaruddin minta Jokowi bantu gantung Anas di Monas

Tugas Jokowi membenahi Jakarta sudah seabrek. Dari mengatasi macet, menghadapi banjir, hingga memberesi kumuhnya Jakarta. Kini bahkan terpidana kasus korupsi Wisma Atlet M Nazaruddin juga meminta bantuan Jokowi. Hal ini kaitannya dengan tudingan Nazaruddin pada Anas.

Masih ingat dengan janji Anas yang siap digantung di Monas jika tersangkut korupsi?

"Sepeser saja Anas korupsi Hambalang, Anas siap digantung di Monas," ujar Anas beberapa waktu lalu.

Kini Nazaruddin menagih janji itu. Mantan Bendahara Partai Demokrat itu begitu yakin Anas tersangkut korupsi.

"Suruh saja pak Jokowi sekarang bersih-bersih Monas, nanti mana tahu ada orang yang digantung kan, jadi Monas nya sudah bersih kan," ujar Nazaruddin di Gedung KPK, Kamis (14/2).

Menanggapi permintaan Nazaruddin, Jokowi hanya tertawa. Dia menjelaskan Monas sudah setiap hari dibersihkan.

"Wong itu setiap hari sudah dibersihin oleh dinas kebersihan," kata Jokowi sembari tertawa terpingkal-pingkal di Balai Kota Jakarta, Kamis (14/2).

Jokowi mengaku kaget mengapa dia yang disuruh membersihkan Monas. Beberapa kali Jokowi meminta penjelasan kepada wartawan perihal permintaan Nazaruddin tersebut.

"Kok yang disuruh saya," ujarnya.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah mengambil alih kepemimpinan Demokrat dari Anas. SBY menyarankan Anas konsentrasi pada masalah hukum di KPK. Beberapa waktu lalu beredar surat perintah penyidikan yang menyebutkan Anas sudah menjadi tersangka. Tetapi KPK membantahnya. Begitu pula kuasa hukum Anas.

Akankah Anas benar-benar digantung di Monas?

Sumber : merdeka.com

Ini alasan Jokowi depak Ery Basworo dari Dinas PU

Ini alasan Jokowi depak Ery Basworo dari Dinas PU
Jokowi Kunjungi Pademangan. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku punya alasan kuat mengganti Ery Basworo dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU). Jokowi ingin ada perubahan.

"Masa harus ditanyakan? Pokoknya kita pengen yang namanya banjir, jalan, cepet direaksi. Itu saja," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Kamis (14/2).

Jokowi menegaskan, ia ingin masalah yang menjadi keinginan masyarakat bisa dituntaskan seperti macet dan banjir. Masalah-masalah krusial itu nanti harus bisa ditangani oleh Kepala Dinas PU baru, yaitu Manggas Rudi Sihaan.

"Karena sebetulnya yang menguasai masalah yang kecil, sedeng, gede, itu mereka. Saya kan makro-nya. Tapi terpaksa dalam waktu 4 bulan itu saya masuk ke hal yang betul-betul seperti itu. Enggak apa-apa, masih kuat saya," katanya.

Apakah kinerja Ery kurang? "Ritme kerja kita udah kelihatan. Ini karena uang inikan sudah mau keluar ini. Begitu APBD keluar dari Mendagri kan langsung. Push kerja. Jangan sampai nanti SILPA-nya gede lagi," ujarnya.

Jokowi mengaku selama empat bulan menjabat sudah menilai seluruh pejabat-pejabat di DKI, termasuk Ery. "Udah dong (dinilai). 4 Bulan dong. Rapornya mau tahu?" ujarnya sembari tertawa.

Sumber : merdeka.com

Jokowi copot Kadis PU, wali kota Jaksel digeser urusi arsip

Jokowi copot Kadis PU, wali kota Jaksel digeser urusi arsip

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) merombak besar-besaran pejabat dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Erry Basworo.

Erry digeser Jokowi menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dan Kepala Dinas PU yang baru, Jokowi menunjuk Manggas Rudi Sihaan.

Tidak hanya Erry, Jokowi juga menggeser Wali Kota Jakarta Selatan Anas Effendi. Anas ditempatkan menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan arsip daerah.

"Nanti tidak ada lagi tempat enak dan tidak enak, tidak lagi tempat yang basah dan yang kering, yang ada tempat pengabdian masyarakat Jakarta, mari kita bekerja keras," ujar Jokowi dalam sambutannya saat pelantikan di Balai Kota Jakarta, Kamis (14/2).

Berikut perombakan jabatan yang dilakukan oleh Jokowi:

1. Kepala Badan Diklat Catur Laswanto menjadi Kepala Badan Penanaman Modal dan promosi DKI Jakarta
2. Kepala BKD Budhiastuti menjadi Kepala Badan Pendidikan dan pelatihan
3. Sekretaris Bappeda I Made Karmayoga menjadi Kepala BKD
5. Wali Kota Jakarta Selatan Anas Effendi menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan arsip daerah.
6. Kepala PU Erry Basworo menjadi Kepala BPBD
7. Yonatan Pasodung sebagai kepala Dinas Perumahan
8. Gamal Sinurat sebagai Kepala Dinas Tata Ruang
9. Manggas Rudi Sihaan sebagai Kadis PU
10. Irmansyah sebagai Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah
11. Heru Budi hartono sebagai Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri
12. Kuku Hadi Santoso kepala Biro umum
13. Herry Supardan sebagai wakil BPKD
14. Saptastri Edningtyas menjadi wakadis kebersihan
15 Tri Kurniadi menjadi wakil wali kota Jakarta Utara
16 Junaedi sebagai wakil Bupati kepulauan seribu
17 Muhamad Yuliadi Sebagai Sekretaris Kota Jakarta Utara
18 Yusuf Rianto sebagai Sekretaris kepulauan seribu
19 Sulistyo Prabowo sebagai Asisten Gubernur bidang transportasi
20. Ida bagus nyoman banjar menjadi direktur RSUD Duren Sawit

Sumber : merdeka.com

Rabu, 13 Februari 2013

Kado Valentine dari Jokowi: Dua Moda Transportasi

Kado Valentine dari Jokowi: Dua Moda Transportasi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat menggelar public hearing terkait monorel di Balaikota Jakarta, Selasa (12/2/2013).

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), pada Kamis tanggal 14 Februari ini yang identik dengan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang, akan meluncurkan dua moda transportasi baru bagi warga Jakarta. Dua moda transportasi itu adalah peluncuran penggunaan transjakarta koridor XII, Pluit-Tanjung Priok, dan waterway, yang menghubungkan Marunda ke Muara Baru, Jakarta Utara.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, awalnya peluncuran transjakarta koridor XII akan dilaksanakan pada 22 Januari lalu saat 100 hari kepemimpinan Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Namun, peluncuran itu urung dilaksanakan karena banjir merendam kawasan Pluit dan sekitarnya sehingga belum dapat dilintasi.

"Besok (hari ini) diluncurkan di halte Fatahilah oleh Pak Gubernur, sekitar pukul 10.00 WIB," kata Pristono di Jakarta, Rabu malam.

Koridor XII memiliki 13 halte dan terhubung dengan koridor IX (Pinang Ranti-Pluit), I (Blok M-Kota), V (Kampung Melayu-Ancol), dan X (Tanjung Priok-Cililitan). Halte di koridor ini antara lain Pluit Selatan, Pakin, Fatahilah, Jayakarta, SMPN 140, Simpang Boulevard Kelapa Gading, Mall Sunter, Danau Agung, Landas Pacu Timur, Mangga Dua ITC, Kalibesar Selatan, Gedong Panjang, dan Pekojan.

"Koridor XII ini juga akan melintang sepanjang 23,7 kilometer. PT Biang Lala Metropolitan (BMP) yang menjadi pemenang tender operator koridor XII akan mengoperasikan 36 bus gandeng di koridor terbaru ini," kata Pristono.   

Selain peluncuran transjakarta koridor XII, Jokowi juga akan meluncurkan moda transportasi laut, yaitu waterway, yang menghubungkan Muara Baru-Marunda. Moda transportasi itu sekaligus untuk memudahkan warga Muara Baru yang mengalami kesulitan akses transportasi menuju Rusun Marunda.

"Iya, coba datang ikut," kata Jokowi. Jokowi yakin, waterway ini dapat menjadi transportasi alternatif warga Ibu Kota yang selalu bergantung pada moda transportasi darat. Menurutnya, upayanya menghidupkan kembali waterway adalah untuk memberikan variasi dan mengembangkan transportasi massal Ibu Kota.

"Karena menurut saya itu sesuatu yang harus dikembangkan. Untuk memberikan sebuah alternatif kepada masyarakat bisa lewat air, jalan. Pokoknya mengembangkan transportasi massal," kata Jokowi. Waterway ini melayani warga secara gratis di tahap awal operasinya. Kapal yang digunakan adalah sejenis kapal kerapu milik Dinas Perhubungan DKI. Untuk sementara waktu, baru ada dua kapal yang disiapkan untuk melayani rute Marunda ke Muara Baru. Nantinya, Pemprov DKI akan menyiapkan empat kapal lagi.

Sumber : kompas.com

Inilah Pejabat yang Mengalahkan Jokowi

Inilah Pejabat yang Mengalahkan Jokowi  

Masyarakat pasti kenal Joko Widodo, mantan Wali Kota Surakarta yang kini menjadi Gubernur DKI Jakarta. Gaya Jokowi yang populis dan suka blusukan membuat dia populer. Tapi, tahukah Anda rekor perolehan suara Jokowi ternyata kalah dengan rekor suara Herman Sutrisno. Dia adalah Wali Kota Banjar, Jawa Barat. Pada pemilihan kepala daerah 2008, Herman Sutrisno meraih 92,17 persen suara dan masuk Museum Rekor-Dunia Indonesia. Rekor yang hingga kini belum terpecahkan oleh kepala daerah mana pun.

Bandingkan dengan pasangan Jokowi-Ahok yang pada putaran pertama DKI Jakarta meraih 42,6 persen dari total suara. Di putaran kedua, Jokowi cuma meraih 53,8 persen suara.

Herman adalah dokter biasa yang sudah bertugas selama 30 tahun. Setiap Jumat pagi, dia selalu bersepeda keliling Banjar. Minimal rutenya sejauh 35 kilometer. Kadang Herman mencari rute lain: jalan sempit, naik-turun, masuk-keluar desa. Bagi Herman, olahraga ini bukan sekadar menyalurkan hobi, tapi juga untuk melihat dari dekat perkembangan kota yang dipimpinnya. "Saya bisa tahu apa ada jalan yang sudah rusak. Kalau naik mobil, belum tentu terasa," ujar Herman.

Ditemui di acara penganugerahaan Tokoh Tempo 2012: Bukan Bupati Biasa di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa, 12 Februari, Herman tampak santun dan merendah saat ditanya tentang resep keberhasilannya.

Ketika Banjar mandiri sebagai kota pada 2003, Herman, yang menjadi formatur pemekaran, terpilih memimpin wilayah tersebut. Harapan masyarakat terhadap daerah yang terletak di ujung tenggara Jawa Barat sekitar tiga jam perjalanan dari Bandung itu begitu besar. Berbekal pengalaman mengelola Ciamis, dia menyiapkan segudang rencana. Selain membangun infrastruktur kota, seperti pengembangan jalan dan jembatan, dia berfokus pada peningkatan layanan dasar, yaitu kesehatan dan pendidikan.

Di bidang pengajaran, sebelum pemerintah pusat mencanangkan program Bantuan Operasional Sekolah, Herman sudah mengembangkan proyek "Angka Prediksi Drop Out" pada 2004. Setiap anak yang dinilai tidak dapat bersekolah lantaran kekurangan biaya dibantu Rp 250 ribu per tahun. Itu untuk siswa sekolah menengah pertama. Buat murid sekolah menengah atas, bantuannya Rp 500 ribu per siswa. Bantuan itu mengalahkan bantuan DKI Jakarta yang cuma Rp 400 ribu per siswa SMA.

Kepala Seksi Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan, Asep Parjaman, mengatakan, siswa yang ingin menerima bantuan tinggal mengisi formulir. Data itu kemudian diajukan ke pemerintah kota untuk diseleksi. Begitu Wali Kota meneken surat keputusan, dana langsung dikirim ke rekening sekolah. Hingga tahun ini, sudah sekitar 8.000 siswa menikmatinya.

Untuk pelayanan kesehatan, Herman membebaskan biaya berobat puskesmas bagi mereka yang membawa kartu penduduk. Hal yang sama berlaku jika mereka berobat ke rumah sakit daerah. Bedanya, yang satu ini hanya diberlakukan bagi warga miskin. Setahun berjalan, ternyata tak banyak warga berobat ke puskesmas. Usut punya usut, tahulah Herman mengapa hal itu terjadi. "Puskesmasnya memang gratis, tapi perginya naik ojek. Itu berarti mereka harus membayar Rp 10-15 ribu," ujarnya.

Pak Dokter ini pun punya ide mendekatkan tempat layanan ke masyarakat. Dia membangun 42 pos kesehatan desa di 25 desa dan kelurahan. Setiap pos memiliki tenaga medis bidan dan perawat. Sedangkan dokter datang seminggu tiga kali. Puskesmas pun diperbanyak dari dua menjadi empat. Warga pun berduyun-duyun berobat. Indeks kepuasan masyarakat terhadap kesehatan terus naik. Rata-rata di atas 77 persen setiap tahun. "Di Banjar, yang susah itu uang. Kalau makanan, gampang."

Sumber

Jokowi Langsung "Handle" Rusun Marunda



Setelah Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Rumah Susun Wilayah I Jakarta Utara Kusnindar dicopot dan Novizal mundur sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI, pengelolaan Rusun Marunda tidak jelas. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun langsung meng-handle pengelolaan rusun tersebut.

"Ya kan yang di sini enggak ada petugasnya, ya saya handle," kata Jokowi di Rusun Marunda, Jakarta Utara, Selasa (12/2/2013).

Kepada calon penghuni Rusun Marunda, Jokowi meminta waktu dua pekan untuk memberikan kepastian bahwa mereka mendapat tempat tinggal di rusun tersebut. Setelah itu, mereka dapat mengetahui unit mana yang menjadi miliknya.

"Mereka ini kan banyak yang belum dapat kamar, ada yang dapat nomor antrean tapi belum dapat kunci," ujarnya.

Namun begitu, mantan Wali Kota Surakarta ini meminta warga calon penghuni untuk lebih bersabar. Pasalnya, proses perbaikan rusun masih terus dilakukan, seiring dengan melengkapi dengan fasilitaas seperti air dan aliran listrik.

"Beresin ini (rusun) butuh waktu dua-tiga bulan. Ngecat, perbaiki air, listriknya, kan ini sudah dua tahun mangkrak. Tapi sudah ada kepastian dapat. Hanya nunggu diperbaiki sama airnya. Masa enggak sabar," kata Jokowi.

Di Rusun Marunda terdapat ribuan unit rusun yang berasal lebih dari 20 blok. Hingga saat ini, baru sekitar 500 unit yang siap dan telah dihuni. Pemberian rusun ini diprioritaskan untu warga yang terkena dampak banjir, seperti warga di sekitar Waduk Pluit dan Penjaringan.

Sumber : kompas.com

Senin, 11 Februari 2013

Basuki: Tidak Usah Studi Banding, di Youtube Juga Ada

Basuki: Tidak Usah Studi Banding, di Youtube Juga Ada
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Untuk melaksanakan penerapan sistem Electronic Road Pricing (ERP), Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa tidak perlu melakukan studi banding ke negara-negara yang telah menerapkan sistem tersebut.

"Nggak usah studi banding, di Youtube juga ada," kata Basuki, Senin (11/2/2013) di Balai Kota Jakarta, usai rapat dengan jajaran Ditlantas Polda Metro dan Dishub DKI.

Pria yang akrab dipanggil Ahok itu menjelaskan bahwa penerapan sistem Electronic Road Pricing (ERP) akan memudahkan masyarakat jika terkena tilang dari kepolisian karena proses tilang tidak harus mempertemukan polisi dan orang yang ditilang. Pasalnya, seluruh pembayaran tilang akan dilakukan melalui pemotongan saldo rekening di Bank. "Jadi gak ada lagi oknum yang prit jigo (25 ribu) prit gocap (50 ribu)," ujar Basuki.

Selain itu, Basuki berharap penerapan sistem elektronik akan memudahkan masyarakat yang ingin mengurus surat-surat kendaraan tanpa harus direpotkan dengan mendatangi kantor-kantor Samsat.

"Tiap tahun bayar STNK nggak perlu datang lagi, jadi tinggal potong rekening di Bank. Kita juga akan kaji, misalnya balik nama akan didiskon 50 persen. Tentu orang jadi nyaman semua sistem elektronik," terang mantan Bupati Belitung Timur ini.

Mengenai proses pembangunan sarana dan prasarana terkait penerapan sistem tersebut, Basuki menjelaskan bahwa hal itu akan diserahkan kepada pihak swasta. Namun setelah proses pembangunannya jadi, maka Pemprov DKI akan mengambil alih dan melakukan pembayaran melalui cicilan setiap bulannya kepada perusahaan yang bersangkutan.

"Diadakan tender, perusahaan mana yang mau membangun tapi nanti begitu jadi langsung diserahin ke kita. Jadi kita ambil, kita cicil ke dia tiap bulan. Jadi diadakan Pemprov namun bukan Pemprov yang sediain uang tapi swasta yang membangun dulu," jelas Basuki.

Sumber : kompas.com

Ahok: Sistem Tilang Online Akan Kerja Sama dengan Bank

Ahok: Sistem Tilang Online Akan Kerja Sama dengan Bank
Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahja Purnama. (Liputan6.com/Abdul Aziz Prastowo)

Penerapan sistem tilang elektronik di Jakarta yang diusulkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama tentu saja tidak bisa berjalan sendiri. Terbentuknya sistem tersebut akan berkaitan dengan bidang lain seperti perbankan.

"Itu untuk nyediainnya memang mesti kerja sama sama bank lagi," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin (12/2/2013).

Ahok menjelaskan, kerja sama dengan bank itu tentu harus ada hitungannya.

"Kalau bank enggak mau karena terlalu mahal karena bisa puluhan miliar, jadi perusahaan itu tender," ujarnya.

Perusahaan yang mau membangun kerja sama, tambah Ahok, akan langsung melakukan transfer ke Pemprov DKI.

"Jadi BTO bukan BOT, Build Transfer Operate, nanti kita bayar cicil. Lalu kita tentukan, misalnya ERP kita tentukan mau berapa duit. Kepolisian juga diuntungkan karena sistemnya sama-sama praktis," imbuh mantan Bupati Belitung Timur itu.

Sumber : liputan6.com