Menurut Anda, Sudah Pantaskah Jokowi Pimpin Indonesia?

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo hadir di kawasan Bundaran Hotel Indonesia saat Car Free Night dalam rangka gelaran Jakarta Night Festival menjelang perayaan Tahun Baru 2013, Senin (31/12/2012) malam.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah menempuh setahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Dari setahun kinerja Jokowi memimpin Jakarta tersebut, sudah pantaskah Jokowi beralih kepada tanggung jawab yang lebih besar untuk memimpin Indonesia?

Ronal (31), warga kecamatan Senen, Jakarta Pusat, mengaku puas dengan kinerja Jokowi selama satu tahun menjabat. Berbagai masalah Ibu Kota, menurut Ronal, sudah teratasi dengan cukup baik.

"Meskipun ada juga masalah yang belum teratasi seperti macet ya, tapi itu butuh proses lah" kata Ronal .

Oleh karena itu, pria yang berprofesi sebagai pegawai swasta tersebut menilai, Jokowi pantas untuk maju sebagai presiden dan memimpin Indonesia. Jika Jokowi maju sebagai presiden, Ronal yakin Jokowi akan meraih kesuksesan yang sama hanya dalam waktu satu tahun pemerintahannya.

"Jadi seluruh Indonesia bisa langsung maju, enggak hanya Jakarta saja," lanjut Ronal.

Hal serupa diungkapkan oleh Riri (28), warga asal Kalibata, Jakarta Selatan. Pegawai negeri sipil (PNS) di salah satu instansi pemerintahan tersebut juga mengaku puas dengan kinerja Jokowi memimpin Jakarta selama setahun. Namun berbeda dengan Ronal, Riri menilai kesuksesan Jokowi memimpin Jakarta selama satu tahun tidak dapat dijadikan patokan kalau Jokowi dapat memimpin Indonesia.

"Jakarta kan beda dengan Indonesia," kata Riri.

Ibu satu anak ini menambahkan, figur Jokowi adalah seorang figur yang lebih cocok menjadi kepala daerah dibanding kepala negara. Jokowi dianggapnya lebih cocok blusukan di tengah-tengah kota ketimbang mengurus masalah diplomatis kenegaraan yang bersifat formal.

"Lagi pula saya juga enggak rela kalau Jokowi langsung jadi presiden, jadi Gubernur Jakarta aja dulu," lanjut Riri.

Seperti diketahui, nama Jokowi saat ini selalu masuk dalam setiap survei capres 2014. Bahkan pada survei yang telah dirilis sejumlah lembaga, elektabilitas Jokowi selalu menempati urutan pertama. Meskipun begitu, Jokowi selalu menolak berkomentar tiap kali ditanya wartawan terkait dirinya sebagai calon presiden 2014. Jokowi mengaku masih ingin mengurus Jakarta. Partai tempat Jokowi bernaung, PDI-P, juga belum memutuskan siapa calon presiden yang akan diusungnya.

Nah, bagaimana menurut Anda?

Sumber: kompas.com

Jokowi Heran dengan Tuntutan Buruh

Gubernur DKI Joko Widodo.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku heran terhadap tuntutan buruh yang berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbaiki kualitas hitungan item Komponen Hidup Layak (KHL). Pasalnya, kewenangan itu ada pada Dewan Pengupahan, bukan di Pemprov DKI.

"(Kewenangannya) di dewan pengupahan dong, di survei-survei yang mereka lakukanlah. Saya tidak punya kewenangan apa-apa," ujar Jokowi di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Senin (21/10/2013).

Jokowi menilai, tuntutan para buruh pada dasarnya disebabkan oleh tidak adanya komunikasi yang baik antara pengusaha dengan pekerja. Jika komunikasi antara keduanya lancar, dia yakin tak ada masalah.

"Percuma UMP (Upah Minimum Provinsi) tinggi, tapi komunikasinya enggak baik," cetus Jokowi.

Jokowi melanjutkan, komunikasi yang dimaksud adalah bagaimana manajemen suatu perusahaan memberikan informasi kondisi perusahaannya ke para pekerja. Misalnya, soal kerugian ataupun keuntungan. Dengan komunikasi itu, Jokowi pun berharap jalan keluar bisa dicari bersama-sama.

"Harus saling mengisi. Jangan sampai kejadian yang lalu-lalu diulang-ulang terus. Saya kira inti masalah ada di komunikasinya," ujarnya.

Sebelumnya, para buruh menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk memperbaiki kualitas hitungan item Komponen Hidup Layak (KHL). Diketahui, berdasarkan KHL Dewan Pengupahan tahun 2012 lalu, UMP DKI ditetapkan Rp 2,2 juta. Namun, buruh tetap menolak. Mereka menuntut UMP Rp 3,7 juta.

Sumber: kompas.com

Jokowi Lanjutkan Monorel, "Mules" Bang Yos Hilang

Sutiyoso

Dilanjutkannya proyek pembangunan monorel membuat mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso lega. Pria yang akrab disapa Bang Yos itu mengaku mules-nya sudah hilang karenanya.

"Mules saya hilang. Saya tuh selama ini kalau melihat tiang-tiang yang mangkrak mules perut saya," kata Bang Yos saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (16/10/2013) malam.

Selain mengapresiasi langkah Jokowi melanjutkan pembangunan monorel, Bang Yos juga mengapresiasi dilanjutkannya megaproyek transportasi massal lainnya, yaitu mass rapid transit (MRT). Sutiyoso menceritakan, sejak tahun 2006, ia telah menandatangani perjanjian pembangunan MRT bersama Menteri Keuangan saat itu, Boediono. Ketua Umum PKPI itu pun berterima kasih kepada Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama karena dapat mewujudkan mimpi rakyat Jakarta untuk memiliki MRT dan monorel.

"Sebuah mimpilah ya memiliki MRT dan monorel. Masak yang duluan nanti Ujung Pandang dan Surabaya? Bukannya ibu kota negara," ujarnya.

Di samping itu, Sutiyoso juga mengaku optimistis monorel tidak akan kembali mangkrak pembangunannya. Sebab, pengelola proyek itu, yaitu PT Jakarta Monorel, sudah mengetahui segala sesuatu kajian yang berhubungan dengan monorel. Orang-orang yang berada di dalamnya juga telah mempelajari kesalahan pada masa lalu.

Ia mengimbau kepada para direksi PT JM agar pengalaman yang lalu menjadi pembelajaran ke depannya. "Selama saya sudah pensiun, enam tahun mules perut saya. Lewat Kuningan, ada tiang mangkrak, enggak diteruskan. Sekarang sudah berhenti mules-nya," kata Sutiyoso.

Megaproyek monorel ini telah mangkrak sejak tahun 2007. Selama pemerintahan Fauzi Bowo, tidak ada sinyal proyek yang baru mengerjakan tiangnya itu akan dilanjutkan. Baru pada pemerintahan Jokowi-Basuki, Pemprov DKI melanjutkan proyek besar tersebut.

Sekadar informasi, megaproyek monorel merupakan sistem mass rapid transit berbentuk kereta rel tunggal (monorel). Pembangunan monorel di Jakarta akan terbagi dalam dua jalur, yaitu green line sepanjang 14,3 kilometer dengan 16 stasiun dari Palmerah ke Kuningan melalui Sudirman, lalu jalur blue line sepanjang 13,7 kilometer dengan 14 stasiun dari Kampung Melayu sampai Grogol.

Untuk menjamin pembangunan berjalan lancar dan tidak mengalami gangguan apa pun, Pemprov DKI telah membentuk tim khusus untuk mengawasi pembangunan monorel dan mass rapid transit (MRT). Tim khusus tersebut di bawah koordinasi Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani dengan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Tim khusus pengawasan pembangunan monorel ini akan bekerja mengawal PT Jakarta Monorail selaku investor dan China Communications Construction Company Ltd (CCCC) sebagai kontraktor monorel. Tidak hanya itu, Gubernur Jokowi juga menjamin pembangunan monorel akan selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yaitu selama 3 hingga 3,5 tahun, karena seluruh dokumen kelengkapan administrasi pembangunan serta kesiapan dana investasi telah tersedia.

Sumber: kompas.com