Camat dan Lurah Galau Hadapi Komputerisasi Lelang Jabatan

Petugas loket pelayanan umum di Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, melayani warga yang mengurus surat-surat, Rabu (3/4/2013). Salah satu tujuan lelang jabatan adalah untuk mencari pemimpin yang punya kompetensi tinggi sehingga bisa membangun pelayanan publik yang baik.

Sejumlah camat dan lurah di Jakarta Selatan menyampaikan kegelisahannya terkait pelaksanaan lelang jabatan atau seleksi dan promosi terbuka camat dan lurah. Hal tersebut mereka sampaikan pada acara Sosialisasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka Camat dan Lurah di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jumat (5/4/2013) sekitar pukul 15.00 WIB.

Dalam acara tersebut, semua camat dan lurah se-Jakarta Selatan berkumpul untuk mendapatkan penjelasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili Kepala Bidang Pengembangan Karier Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Khaidir serta perwakilan dari Departemen Sumber Daya Manusia Mabes Polri Komisaris Besar Solihin. Tampak hadir pula Wali Kota Jakarta Selatan Syamsuddin dan Sekretaris Kota Usmayadi.

Lurah Gandaria Utara Lukmansyah menyampaikan keluhan terkait banyaknya camat maupun lurah senior yang tidak memahami cara bekerja dengan komputer. Padahal, seleksi lelang jabatan hampir seluruhnya menggunakan sistem komputerisasi. "Jadi kami harus gimana, apa boleh membawa joki? Saya sampaikan di sini agar kami mendapat solusi sehingga tidak bingung saat pelaksanaannya nanti," kata Lukman.

Hal serupa diutarakan oleh Mundari, Lurah Cilandak Barat. Ia berharap agar panitia dapat mengizinkan peserta membawa pendamping, terutama bagi peserta yang tidak memahami cara kerja komputer. Cabat Tebet Edi Suherman mempertanyakan kejelasan nasib para camat dan lurah definitif apabila nantinya mereka tidak dapat lolos seleksi. "Seandainya kami tidak dapat lolos seleksi, nanti kami mau dikemanakan?" ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Khaidir mengatakan bahwa pada tahap awal lelang jabatan, yaitu tahap seleksi administrasi, para peserta masih diizinkan untuk ditemani pendamping. Khaidir juga memberikan semangat kepada para calon peserta lelang jabatan agar tetap yakin dapat melewati tahapan-tahapan seleksi dan mempersiapkan diri sematang mungkin.

"Jangan gamang tidak lulus, jabatan kan juga tidak kekal. Jabatan sifatnya hanya titipan. Jadi, lurah dan camat definitif jangan galau. Kalau yakin, pasti lulus," kata Khaidir.

Proses lelang jabatan akan dimulai serentak di seluruh DKI Jakarta pada Senin (8/4/2013). Tercatat ada 44 posisi camat dan 267 kursi untuk lurah yang dibidik dalam proses seleksi terbuka tersebut. Berdasarkan data dari BKD Pemprov DKI Jakarta, jumlah PNS yang layak mengikuti lelang jabatan untuk posisi camat sebanyak 2.731 orang dan peserta pelamar lurah sebanyak 3.332 orang.

Lelang jabatan akan dimulai dengan tahapan seleksi administrasi. Untuk posisi camat, peserta harus memenuhi kriteria usia maksimal 52 tahun, jenjang kepangkatan minimal III-D dan paling tinggi IV-B dengan eselon terendah III-C dan tertinggi III-B. Adapun untuk posisi lurah, usia peserta maksimal 52 tahun, jenjang kepangkatan minimal III-C dan paling tinggi III-D dengan eselon terendah III-D dan tertinggi III-C.

Setelah lulus seleksi administrasi, para peserta lelang jabatan akan maju ke tahap uji kompetensi bidang. Di sini para peserta akan diuji pengetahuannya seputar komunikasi, kewilayahan, pemerintahan, analisis risiko, pemecahan masalah, serta membangun kerja strategis. Apabila lulus pada tahap uji kompetensi bidang, para peserta akan maju ke tahap uji kompetensi manajerial. Para peserta akan menghadapi tes tertulis, menyampaikan visi dan misi, tes psikologi, tes kepemimpinan, dan wawancara.

Apabila ketiga tahap tersebut dapat dilalui, maka para peserta tinggal menghadapi tahap terakhir, yaitu uji kesehatan dan verifikasi dokumen. Dalam pelaksanaan lelang jabatan, Pemprov DKI Jakarta mengadakan kerja sama dengan Polri maupun sejumlah perguruan tinggi untuk pengadaan soal dan tempat dilaksanakannya tes.

Sumber: kompas.com

Perlukah Jokowi Tiga Kali Meminta?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sesaat sebelum menyusuri Sungai Ciliwung bersama Kopassus, di Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (5/4/2013).

Semua tentu ingin memiliki Ibu Kota negara yang indah, modern tapi ramah. Tapi apa daya, DKI Jakarta belum mampu menjadi kota seperti itu. Secara estetika masih menyedihkan, belum lagi ketimpangan sosialnya seakan membenarkan bahwa kota ini memang benar-benar keras.

Sebagai Gubernur, Joko Widodo beberapa kali menyampaikan keresahannya. Dia khawatir, bila tak segera dibenahi, Jakarta akan menjadi kota yang kumuh dan suram, dengan masa depan yang tak kalah suram. Setidaknya, dua kali pria yang akrab disapa Jokowi itu meminta hal yang sama di dua momen besar yang berbeda.

Pertama, keresahannya dia lontarkan, Rabu (19/12/2012). Masa-masa bulan madu, sekitar dua bulan setelah dia dilantik menjadi Gubernur DKI. Di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, di depan semua lurah dan camat se-Jakarta Pusat, Jokowi membeberkan potret hasil bidikannya selama berkeliling, blusukkan. Dia menampilkan foto yang mewakili sedikit masalah Ibu Kota. Seperti taman yang rusak, coretan liar di dinding, dan pedagang kaki lima yang menjamur di tempat tak seharusnya. Dia meminta semua memiliki rasa tanggung jawab dan tak saling melemparnya.

Potret yang ditampilkan Jokowi saat itu membuat semua lurah dan camat seperti tak bisa berkelit. Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah langsung berjanji dalam waktu satu pekan wilayahnya bebas dari coretan liar di dinding kota. "Kalau dicoret, ya cat. Lebih kuat mana, yang nyoret atau yang ngecat? Yang nyoret kan anak-anak, kita punya anggaran, masa kita kalah? Optimislah, kita pasti bisa," kata Jokowi, waktu itu.

Di kesempatan kedua, Jokowi meminta hal yang sama. Namun, saat ini lebih sakral karena permintaan itu dikaitkan dengan kado untuk Hari Ulang Tahun (HUT) ke-486 Kota Jakarta yang jatuh pada 22 Juni 2013. Permintaan itu disampaikan pada Jumat (5/4/2013) sore, di ruang rapat pimpinan utama, Gedung Balai Agung, Balaikota Jakarta.

Sejumlah bawahan dan mitra kerja diundang dalam rapat koordinasi penanganan kebersihan dan keindahan prasarana jembatan, jalan layang, dan underpass dalam rangka peringatan HUT ke-486 Kota Jakarta. Hadir di rapat tersebut, Kepala Bappeda DKI Sarwo Handayani, Kepala BPKD Endang Widjayanti, Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Widyo Dwiyono Budi, perwakilan Jasa Marga, Jakarta Propertindo, dan lainnya.

Dalam kesempatan itu, mantan Wali Kota Surakarta ini menunjukkan potret serupa, dan meminta permintaan yang sama. Jokowi kembali memunculkan potret mengenai coretan liar, tiang-tiang fly over dan pembatas jalan yang kusam karena bertahun-tahun tak dicat, kondisi taman di jalan tol dan non-tol yang tak terawat, papan reklame liar, dan kekumuhan Jakarta lainnya.

Dalam paparannya, Jokowi menampilkan potret fly over Tubagus Angke, fly over Cawang-Tanjung Priok, dan pembatas jalan di Tol Jagorawi. Sebagai perbandingan, dia menampilkan kondisi fly over di Singapura yang bersih, dan tiangnya ditumbuhi tanaman rambat.

"Kalau seperti ini semua (menunjukkan foto fly over di Jakarta) ya suram, masa depannya juga bisa suram. Saya minta hadiah ulang tahun semuanya dicat. Saya minta sebelum ulang tahun, supaya kota ini terkesan lebih ramah," ujar Jokowi, kemarin.

Sebenarnya, geliat membenahi dan menata kota telah mulai tampak di seluruh wilayah Jakarta. Pembersihan coretan liar dan penataan taman terlihat di beberapa kesempatan, di sejumlah ruas jalan. Namun, tugas besar berikutnya adalah pemeliharaan serta penjagaan agar semuanya tetap bersih dan terawat.

Sadar dengan itu, Jokowi meminta Satpol PP untuk terjun dan melibatkan diri lebih jauh. Tak hanya menjaga ketertiban di tempat-tempat umum, tapi dirinya juga sempat mengeluarkan wacana untuk menempatkan beberapa personel Satpol PP khusus untuk mengamankan Jakarta dari aksi para pencoret liar. Terutama di bawah fly over Cawang-Tanjung Priok yang dianggap Jokowi sebagai daerah paling memerlukan perhatian khusus.

Semangat membenahi kota, terlebih di momen besar HUT ke-486 Kota Jakarta, tentunya harus ditunjukkan oleh semua pihak terkait. Waktunya unjuk gigi, gigih mewujudkan Jakarta yang bersih dan lebih ramah. Kecuali, jika ingin Jokowi meminta untuk ketiga kalinya.

Saat Jokowi Pamer Kesombongan

  Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Sosok pemimpin Jakarta Baru begitu akrab dengan masyarakat. Pembawaannya yang ramah dan tidak elitis membuat dirinya sangat dikenal, bukan hanya oleh warga Jakarta, tapi sampai ke pelosok daerah penyangga di luar Jakarta.

Di banyak kesempatan, Gubernur DKI Jakarta ini sering mengeluarkan "joke-joke" segar. Entah dengan warga, dengan pejabat lain, atau dengan para awak media.

Hari ini, Selasa (3/4/2013), Jokowi memberikan orasi ilmiah dalam Dies Natalis ke 52 tahun 2013, Wisuda Sarjana dan Magister, Universitas Prof Dr Moestopo Beragama, di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Semua yang hadir di tempat acara sangat antusias menanti dan mendengarkan orasi ilmiah mantan Wali Kota Surakarta itu.

Ia memberikan materi mengenai kewirausahaan, berbagi pengalaman segar, dan satu hal yang langka adalah saat Jokowi menyampaikan kesombongannya.

Ya, dengan jujur, Jokowi mengaku dirinya sadar tengah berkata sombong. Menurutnya, sesekali tak apa menyombongkan diri, walau semua dikatakan dengan nada bercanda.

"Jokowi itu trend setter, bukan follower. Sombong, kan? Sesekali bolehlah sombong," kata Jokowi disambut tawa riuh seluruh wisudawan dan tamu yang hadir di acara itu.

Guyonan Jokowi itu disampaikan terkait dengan materi wirausaha yang disampaikannya. Ia mengaku tak khawatir ada orang lain yang meniru produk-produk mebel yang digelutinya. Dengan semangat inovasi, ia nyatakan semua tak perlu takut untuk ditiru, karena baginya para peniru tak akan melebihi kemampuan orang yang ditirunya.

"Ya, enggak mungkin follower bisa melebihi trend setter-nya," ujar Jokowi yang terus mendapat tepuk tangan.

Dalam orasi ilmiahnya, Jokowi banyak menyampaikan pengalamannya selama menjadi pejabat publik. Ia juga menitip pesan pada seluruh wisudawan untuk membuka lapangan pekerjaan dan tidak takut untuk memulai suatu usaha.

Di kesempatan itu, sebanyak 911 wisudawan dan wisudawati hadir, dari program Sarjana Strata 1 dan Pascasarjana. Hadir juga di lokasi, Wali Kota Jakarta Pusat Syaifulloh, dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto.

Ini yang Bikin Jokowi Geram pada Bank Dunia

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta, Blucer W. Rajagukguk seusai acara penyerahan laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012, di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Kamis (28/3/2013).

Syarat Bank Dunia (World Bank) untuk pinjaman Rp 1,2 triliun terkait program normalisasi 13 sungai membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berpikir ulang. Dia pun membeberkan keberatannya pada syarat Bank Dunia itu.

Jokowi menyampaikan, pihak Bank Dunia meminta proses relokasi warga di bantaran sungai dijamin penuh hak-haknya. Padahal, menurut dia, dirinya sudah pasti akan bertanggung jawab dan menjamin semuanya.

Selain itu, Bank Dunia juga meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk menjamin seluruh warga yang direlokasi tidak menjadi lebih miskin setelahnya. Jokowi menilai bank Dunia terlalu dalam mencampuri urusan Jakarta.

"Rumit (syaratnya). Ya pastilah, kita ini bapaknya mereka kok. Tapi enggak usah terlalu rinci," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (2/4/2013).

Selain itu, syarat yang paling dianggap tidak rasional adalah permintaan Bank Dunia pada Pemerintah Provinsi DKI untuk menjamin semua warga yang direlokasi agar tetap memiliki pekerjaan. Padahal menurut Jokowi, proses normalisasi sungai bisa dilakukan secara bertahap. Mulai dari relokasi, dan kemudian menyalurkannya ke dunia kerja.

"Jaminan kayak gitu ya kapan relokasinya rampung," ujarnya.

Sumber: kompas.com

Kendaraan Dinas, Jokowi: Kalau Tidak Dilelang Ya Untuk Apa?

Joko Widodo (Liputan6.com/Andrian M. Tunay)

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi tengah menata aset Pemprov DKI. Salah satunya adalah melelang kendaraan dinas Pemprov DKI yang dianggap tak terpakai lagi.

"Kendaraan banyak sekali dan sebagian banyak yang tidak terpakai. Kalau tidak segera dilelang, tidak terpakai, ya untuk apa," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Senin (1/4/2013).

Mengenai jadwal pelelangan, dia mengaku tidak tahu secara detil. "Coba tanya saja ke Bu Endang di Dinas Pengelolaan Aset Pemprov," katanya.

Saat dikonfirmasi Liputan6.com, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Wijayanti membenarkan pernyataan Jokowi. Lelang aset kendaraan Pemprov DKI dilakukan untuk kendaraan yang dianggap tidak layak pakai.

"Ya nanti akan dilakukan lelang. Ada truk dan bus yang sudah tidak layak pakai. Truk sampah sekitar 150 unit, bus jemputan pegawai yang tak layak pakai ada 8 unit. Kalau kendaraan dinas pegawai nanti menyusul," jelas Endang.

Endang menuturkan, untuk kegiatan lelang kendaraan dinas tersebut diadakan pada April ini secara bertahap. Pelelangan itu nanti akan diumumkan di sejumlah media massa.

"Bulan ini lelangnya dilakukan. Akan dimulai dengan melelang truk sampah dan bus jemputan, kurang lebih 150 unit. Nanti tanggal 10 April akan diumumkan di koran," ucap Endang.(Adi)

Sumber : liputan6.com

Basuki Tak Tolak Bank Dunia, tetapi Tak Mau Didikte

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat meninjau pengerukan Sungai Pakin di Penjaringan Jakarta Utara, Senin (18/2/2013). Normalisasi sungai merupakan program unggulan Jokowi untuk mengatasi banjir di Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali menegaskan bahwa pemerintah Provinsi DKI akan membatalkan pinjaman World Bank (Bank Dunia) untuk melaksanakan proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Hal itu disebabkan pinjaman lunak yang diberikan Bank Dunia hanya sebesar Rp 1,2 triliun dan akan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun.

"Prinsipnya kita kan bukan mau menolak, tapi juga tidak bisa Bank Dunia mendikte kita," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (1/4/2013).

Menurut Basuki, syarat dan mekanisme yang ditawarkan Bank Dunia sangat rumit dan cenderung mendikte Pemprov DKI sehingga justru merusak sistem negara ini. Proyek JEDI merupakan proyek pengerukan saluran drainase sungai di 13 sungai Jakarta. Pengerukan itu disertai pula dengan pemasangan sheet pile (dinding turap) dan cukup selesai dalam kurun waktu dua tahun sehingga tidak perlu pinjaman sampai lima tahun.

Basuki mengatakan, Pemprov DKI bisa saja menerima pinjaman itu, tetapi dengan syarat dan mekanisme yang harus diubah. Kalau masih tetap menggunakan syarat dan ketentuan lama, Basuki menilai lebih baik Pemprov DKI menggunakan dana sendiri. Ia mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bisa menjamin untuk menurunkan 100 sampai 200 alat berat di semua sungai Ibu Kota dengan menggunakan uang suku dinas masing masing wilayah.

"Uang suku dinas rata-rata Rp 50 miliar, kemungkinan bisa terkumpul Rp 120 miliar untuk membeli alat berat di 12 sungai. Makanya, sorry sajalah, itu kata Pak Gubernur," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Hingga kini, kontrak kerja sama pemberian pinjaman dengan Bank Dunia itu masih dalam tahap prakualifikasi sehingga belum menemui kesepakatan. Evaluasi kontrak yang dilakukan World Bank, kata Basuki, belum rampung karena terkendala beberapa hal. Salah satu problemnya adalah BUMN mana yang akan menjadi kontraktor proyek JEDI. Hal inilah yang menyebabkan surat persetujuan pemberi pinjaman belum bisa dikeluarkan atau no objection letter (NOL).

"Belum turun pinjamannya, makanya Kementerian PU juga kesal, kok. Jadi saya bilang saja, 'Kalau begitu caranya, kita bilang batalkan saja deh.' Karena, untuk menyelesaikan mengeruk sungai itu di bawah lima tahun selesai kok, paling dua tahun saja. Kalau lima tahun, kita bayar kreditnya lebih panjang," kata Basuki.

Proyek JEDI digagas oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada 2008 dengan tujuan menanggulangi banjir. Realisasi proyek JEDI dilakukan secara bertahap dan dibagi dalam tujuh paket pengerjaan. Dari tujuh paket itu, tiga paket dikerjakan Pemprov DKI, dua oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), dan dua lainnya oleh Cipta Karya melalui bantuan dana World Bank.

Pengajuan pinjaman ke World Bank sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2008. Namun, karena hambatan birokrasi, realisasinya baru terjadi tahun 2012. Untuk mengerjakan proyek JEDI, dibutuhkan anggaran total sebesar 190 juta dollar AS. World Bank memberikan pinjaman lunak kepada Pemerintah Indonesia sebesar 139 juta dollar AS. Sisanya sebesar 51 juta dollar AS diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI.

Tender proyek JEDI pun telah berjalan dengan melibatkan 14 perusahaan, termasuk dari Korea, Cina, India, dan Taiwan. Jika selesai,  proyek ini diprediksi dapat mengurangi banjir sekitar 30 persen titik banjir Jakarta.

Sumber: kompas.com

Meniru Bung Karno, Jokowi Berani Melawan Asing

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membuat pernyataan yang sangat berani dan tegas terkait pendanaan Jakarta Emergency Dredging Initiave (JEDI). Dia menyatakan tidak akan mengajukan permohonan peminjaman dana kepada Bank Dunia.

Pernyataan tegas ini muncul dari mulut Jokowi lantaran kesal dengan rumitnya persyaratan yang ditetapkan Bank Dunia. Dia memilih menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI daripada harus repot mengurus persyaratan bantuan tersebut.

"Saya enggak mau diatur-atur terlalu banyak kayak gitu, mau pinjem saja kok rumit begitu," ujar Jokowi usai menyerahkan laporan keuangan di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis (28/3).

Jokowi pun menyatakan tidak mau dipusingkan oleh keinginan Bank Dunia di balik pinjaman dana sebesar Rp 1,2 triliun itu. Dia merasa dana APBD DKI Jakarta sangat mencukupi bahkan melebihi kebutuhan untuk program JEDI itu. "Kalau emang masih rumit, kita bisa pakai APBD," tegas dia.

Penolakan Jokowi terhadap pinjaman Bank Dunia ini mirip dengan langkah Presiden pertama Indonesia Soekarno. Bung Karno, sapaan akrab Soekarno, pernah menolak bantuan dari Amerika Serikat.

"Go to the hell with your aid (pergilah ke neraka dengan bantuanmu)," ujar Bung Karnoyang kesal dengan pemerintah Amerika.

Kala itu, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi karena pemerintah terlalu terfokus dalam ranah politik dan kurang memperhatikan masalah ekonomi dalam negeri. Melihat hal itu, pemerintah Amerika Serikat mencoba menawarkan bantuan agar Indonesia dapat mengatasi krisis tersebut.

Namun demikian, terdapat kepentingan terselubung dalam bantuan tersebut karena negeri paman Sam itu melihat Indonesia begitu dekat dengan blok komunis. Hal itu membuat pemerintah Amerika Serikat membuat syarat agar Indonesia dapat menerima bantuan tersebut, yakni membendung dan memberantas paham komunis dari negeri ini.

Bung Karno pun mampu mencium gelagat buruk dari Amerika Serikat. Sehingga, Bung Karno dengan tegas menyatakan sikap Indonesia tidak akan menerima bantuan dari Amerika Serikat dan memilih memenuhi kebutuhan ekonomi dengan anggaran yang ada.

"Persetan dengan bantuanmu! Lautan dollar tak akan dapat merebut hati kami," teriakBung Karno.


SUMBER

Jokowi Akan Lelang Kendaraan Milik Pemprov DKI

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali menyampaikan terobosannya. Dia berniat melelang seluruh kendaraan milik Pemerintah Provinsi DKI yang tidak efektif lagi untuk menunjang operasional.

Dijumpai di Balaikota Jakarta, pria yang akrab disapa Jokowi itu mengatakan, saat ini ada ratusan mobil milik Pemprov DKI yang terbengkalai alias tak jelas peruntukkannya. Oleh karena itu, niat untuk melelangnya muncul terkait dengan upaya pengoptimalan aset. "Oh iya, sudah waktunya (dijual). Jumlahnya banyak," kata Jokowi, Senin (1/4/2013).

Namun, Jokowi belum bisa menjelaskan mekanisme lelang kendaraan secara detail. Dia menyerahkan semuanya untuk segera disiapkan pada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Endang Widjajanti. Untuk diketahui, rencana ini terkait dengan semangat Jokowi yang menginginkan seluruh aset DKI bisa bergerak produktif untuk kepentingan masyarakat.

Selama ini, kata Jokowi, aset-aset milik Pemerintah Provinsi DKI banyak yang terbengkalai. Pemicunya adalah pemanfaatan dan pengawasan yang lemah. Pernyataan Jokowi itu terkait dengan imbauan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI yang mengatakan bahwa banyak aset DKI terbengkalai. Untuk memperbaiki hasil audit di 2013, Jokowi ingin bertindak cepat membenahinya.

Sumber: kompas.com

Takut Nama Dipajang, 200 Calon Penerima KJP Mundur

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto (kanan) bersama Wakil Koordinator Kartu Jakarta Pintar Abdul Hamid (kiri)
melaksanakan konferensi pers terkait pelaksanaan KJP di tahun 2013, di Balaikota Jakarta, Rabu (27/2/2013).

Upaya Disdik DKI memasang nama-nama penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) di sekolah dan kelurahan membuahkan hasilnya. Sebanyak 200 siswa calon penerima KJP mengundurkan diri karena merasa tak berhak menerima KJP itu.

"Misalnya saja di Tebet terdata 1.800 siswa calon penerima KJP. Namun, akhirnya 200 siswa mengundurkan diri," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto di Balaikota Jakarta, Senin (1/4/2013).

Sosialisasi tersebut, kata Taufik, dapat menghasilkan kesadaran positif bagi para siswa yang merasa tidak layak menerima KJP. Mereka yang berasal dari keluarga mampu dan ingin memberikan dana KJP bagi siswa yang benar-benar tidak mampu.

Selain itu, warga juga dapat mengawasi alokasi penerimaan KJP melalui poster yang dipasang tersebut. Hasilnya, ada beberapa sekolah yang melakukan koreksi jumlah siswa calon penerima KJP, seperti yang terjadi di Tebet.

"Revisi dan sosialisasi yang kita pasang di sekolah-sekolah dan wilayah telah memunculkan suatu yang menarik dengan muncul kesadaran dari para siswa yang tidak pantas menerima KJP ini sehingga mereka mengundurkan diri," kata Taufik.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki mengatakan, pihak Disdik DKI masih akan terus mendata siswa-siswa yang layak menerima KJP. Selain itu, ia juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menyinkronkan data terkait jumlah peserta didik dengan tingkat kesejahteraan mereka.

Disdik DKI, kata dia, juga akan terus mempercepat inventarisasi siswa penerima KJP. Hingga saat ini, pendataan siswa penerima KJP masih terus dilakukan empat unit terkait, yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Bank DKI, Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Wilayah, dan Disdik DKI.

Sumber: kompas.com

Jokowi Mengaku Masih Perlu Didampingi

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak memerhatikan penjelasan dari Dirut PT MRT, Tribudi Rahardjo saat public hearing mengenai MRT di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (20/2/2013). Dalam kesempatan itu Gubernur DKI Jakarta menekankanagar pembangunan MRT tidak merugikan warga.

Memutuskan proyek mass rapid transit (MRT) di Ibu Kota bukan hal yang mudah dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dia mengaku masih perlu didampingi dan diberi banyak nasihat.

"(MRT) Ini kan pertama kali di Indonesia, (kita) belum punya pengalaman di situ sehingga perlu didampingi. Yang mengerjakan rencananya dari Jepang, saya ke Singapura bukan studi banding, tapi meminta advisor (penasihat)," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (1/4/2013).

Atas dasar itu, mantan Wali Kota Surakarta ini beberapa kali menggelar public hearing sebelum memutuskan pembangunan megaproyek tersebut. Dalam public hearing itu, semua pihak diundang, mulai dari unsur masyarakat, LSM, sampai pemerhati transportasi.

Bahkan pada akhir pekan lalu (30-31 Maret 2013), Jokowi mengajak Asisten Gubernur Bidang Pembangunan Wiryatmoko serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sarwo Handayani ke Singapura untuk bertemu beberapa pihak yang dianggap berpengalaman dengan pembangunan MRT. Jokowi mengaku bertemu perwakilan dari Singapura dan Shanghai (China) selama berada di Singapura.

Jokowi sangat optimistis semua dokumen terkait MRT akan selesai pada pekan ini, dan pembangunannya bakal diputuskan segera setelah dokumen tersebut terpenuhi.

Adapun beberapa persoalan yang masih mengganjal pembangunan MRT adalah belum diumumkannya pemenang tender proyek dan penuntasan pembebasan lahan di sekitar Fatmawati. Bahkan, sebagian warga masih menolak pembangunan MRT di kawasan itu secara layang dan menuntut MRT dibangun dengan konsep bawah tanah (subway).

Mengenai pembiayaan, pemerintah pusat telah memutuskan akan menanggung 49 persen biaya investasi dan 51 persen sisanya ditanggung Pemprov DKI. Pihak pendonor, Japan International Cooperation Agency (JICA), tidak berkeberatan dengan komposisi investasi tersebut.

Sejauh ini, JICA menyetujui peminjaman dana sebesar Rp 15 triliun untuk proyek MRT di ruas Depok-Lebak Bulus sampai Sisingamangaraja dengan konsep jalan layang (luas 9,8 kilometer) dan ruas Senayan sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI) dibangun di bawah tanah dengan luas 5,9 kilometer. Namun, belum ada persetujuan pinjaman untuk ruas berikutnya dari Bundaran HI ke Kampung Bandan (8,1 kilometer).

Sumber: kompas.com

Jokowi "Nyontek" Singapura Bangun Taman

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Menteri Perdagangan Gita Wirjawan saat melihat-lihat taman gantung di halaman Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2013).

Pulang dari Singapura, Joko Widodo mengaku tertarik meniru pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) atau taman ala negeri Singa. Menurut Gubernur DKI Jakarta itu, ia sengaja meluangkan waktu untuk melihat langsung taman-taman di Singapura tersebut sambil berdiskusi tentang pembangunannya.

Menurut Jokowi, Singapura memulai pembangunan taman secara besar-besaran sekitar dua dekade lalu. Hal itulah yang membuat negeri tersebut sukses membuang kesan kumuh dan mengubah wajahnya menjadi negara taman.

"Kita ingin tahu mereka (Singapura) memulai pembangunan taman dari mana. Itu yang ingin kita tahu. Kalau soal menanam, kita sudah jago," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (1/4/2013).

Untuk di Jakarta, kata Jokowi, cara serupa juga mesti dilakukan. Jika selama ini pembangunan taman hanya dilakukan dalam jumlah kecil, ke depan, mantan Wali Kota Surakarta ini bermimpi untuk langsung membangun taman dalam jumlah ratusan.

Guna mewujudkannya, perlu disiapkan lahan besar untuk taman-taman tersebut. Pasalnya, pembangunan taman akan bersentuhan dengan pembebasan lahan serta relokasi warga di lahan tersebut ke tempat yang baru.

"Kalau setahun cuma buat empat (taman) ya enggak ngefek, bikin itu sekaligus 400 itu baru ngefek. Kita ini kan sekarang belum bisa memulainya, nah ini mau kita usahakan memulai," ujarnya.

Sumber: kompas.com