Tidak dapat diragukan lagi bahwa Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan nama julukan JOKOWI merupakan sosok yang saat ini cukup fenomenal di Indonesia. Jokowi adalah mantan Walikota Surakarta ini telah menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat luas, semenjak dirinya mempopulerkan mobil SMK beberapa saat yang lalu.

Jokowi yang lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961 ini semakin menjadi perbincangan masyarakat ketika secara resmi mencalonkan diri sebagai calon Gubernur untuk DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan (PDI-P) yang berkolaborasi dengan Partai Gerindra.
Dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama yang juga sering dijuluki sebagai Ahok.



Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sebenarnya sudah lebih duluan populer dimata masyarakat Solo. Terbukti selama 2 priode terakhir menjabat sebagai Walikota di Surakarta, Jokowi telah mampu melakukan perubahan yang sangat pesat di kota ini. Dibawah kepemimpinan Jokowi, Kota Solo telah menjadi branding dengan slogan Kota, yaitu "Solo: The Spirit of Java".
Baca biografi lengkap beliau DISINI

Baca biografi wakil beliau ( AHOK ) DISINI

Senin, 01 April 2013

Takut Nama Dipajang, 200 Calon Penerima KJP Mundur

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto (kanan) bersama Wakil Koordinator Kartu Jakarta Pintar Abdul Hamid (kiri)
melaksanakan konferensi pers terkait pelaksanaan KJP di tahun 2013, di Balaikota Jakarta, Rabu (27/2/2013).


Upaya Disdik DKI memasang nama-nama penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) di sekolah dan kelurahan membuahkan hasilnya. Sebanyak 200 siswa calon penerima KJP mengundurkan diri karena merasa tak berhak menerima KJP itu.

"Misalnya saja di Tebet terdata 1.800 siswa calon penerima KJP. Namun, akhirnya 200 siswa mengundurkan diri," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto di Balaikota Jakarta, Senin (1/4/2013).

Sosialisasi tersebut, kata Taufik, dapat menghasilkan kesadaran positif bagi para siswa yang merasa tidak layak menerima KJP. Mereka yang berasal dari keluarga mampu dan ingin memberikan dana KJP bagi siswa yang benar-benar tidak mampu.

Selain itu, warga juga dapat mengawasi alokasi penerimaan KJP melalui poster yang dipasang tersebut. Hasilnya, ada beberapa sekolah yang melakukan koreksi jumlah siswa calon penerima KJP, seperti yang terjadi di Tebet.

"Revisi dan sosialisasi yang kita pasang di sekolah-sekolah dan wilayah telah memunculkan suatu yang menarik dengan muncul kesadaran dari para siswa yang tidak pantas menerima KJP ini sehingga mereka mengundurkan diri," kata Taufik.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki mengatakan, pihak Disdik DKI masih akan terus mendata siswa-siswa yang layak menerima KJP. Selain itu, ia juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menyinkronkan data terkait jumlah peserta didik dengan tingkat kesejahteraan mereka.

Disdik DKI, kata dia, juga akan terus mempercepat inventarisasi siswa penerima KJP. Hingga saat ini, pendataan siswa penerima KJP masih terus dilakukan empat unit terkait, yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Bank DKI, Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Wilayah, dan Disdik DKI.

Sumber: kompas.com