"Nyapres", Jokowi Perlu Pamit ke Presiden SBY

Gubernur Jakarta Joko Widodo berjalan di tengah kolam air payau di bilangan Marunda, Jakarta Utara, Jumat (14/3/2014).

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi menyatakan kesiapannya sebagai calon presiden dari PDI-P. Partai juga sudah menyerahkan mandat kepadanya untuk maju sebagai capres. Untuk maju, Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa Jokowi tidak perlu mundur sebagai gubernur. Ia hanya perlu mengajukan izin kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Menurut UU Pemilu Presiden (UU Nomor 42 Tahun 2008) kepala daerah tidak perlu mundur jika ingin maju menjadi capres. Tapi untuk menjaga etika, sebaiknya menyampaikan izin kepada presiden,” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, di Jakarta, Jumat (14/3/2014).

Dia mengatakan, pasca-pengajuan izin itu, jika hendak berkampanye, Jokowi juga harus mengajukan izin cuti kepada presiden.

Djohermansyah menuturkan, hal yang sama juga berlaku bagi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang juga digadang-gadang menjadi dimajukan sebagai calon wakil presiden dari Partai Gerindra. Dia meminta, jika keduanya benar-benar maju pada perhelatan pilpres Juli mendatang, sebaiknya cuti tidak dilakukan pada waktu yang sama.

“Sebenarnya belum diatur dalam UU Pilpres. Tapi demi tetap berjalannya pemerintahan di Jakarta, sebaiknya jangan dua-duanya,” kata dia.

Tetapi, katanya, jika memang keduanya tetap harus menjalankan kampanye bersama, pelayanan publik dan pemerintahan di Jakarta akan dijalankan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta yang dipegang oleh sekretaris daerah.

Jokowi menyatakan siap menjadi capres dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Dia mengaku sudah mendapat mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Sumber: kompas.com

Jokowi Nyatakan Jadi Capres saat Ibunya Sedang Shalat

Ilustrasi: Ibunda Jokowi, Sudjiatmi, menemui wartawan di Solo pada hari Jumat (9/8/2013).

Suasana rumah ibunda Joko Widodo di daerah Sumber, Banjarsari, Solo, tampak sepi setelah pengumuman Gubernur DKI menjadi calon presiden dari partai PDIP.

Ibunda Jokowi, Sujiatmi, belum bisa bertemu dengan Kompas.com karena sedang shalat. "Ibu sedang shalat, mas," kata Sumarmi, pembantu rumah tangga kepada Kompas.com, Jumat (14/3/2014).

Hingga berita ini diturunkan, tidak ada aktivitas menonjol di rumah ibunda Joko Widodo. Sujiatmi pun masih belum bisa ditemui karena sedang shalat.

Seperti diberitakan sebelumnya, di Jakarta, Joko Widodo menyanggupi perintah Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarno Putri untuk maju menjadi calon presiden RI pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

"Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi capres dari PDI Perjuangan," kata Jokowi saat melakukan "blusukan" di Rumah Pitung di Marunda, Jakarta Utara, Jumat (14/3/2014).

"Dengan mengucap bismillah, saya siap melaksanakan," kata Jokowi lagi, sekitar pukul 14.49 WIB.

Kemudian, Jokowi mencium bendera Merah Putih yang ada di belakangnya.

Sumber: kompas.com

Akhirnya ... Jokowi Siap Jadi Capres dari PDI-P

Detik-detik menjelang Joko Widodo menyatakan siap menjadi calon presiden di Rumah Pitung, Marunda, Jakarta Utara, Jumat (14/3/2014).

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan siap menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Dia mengaku sudah menerima mandat dari Megawati Soekarnoputri.

"Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi capres dari PDI Perjuangan," kata Jokowi saat melakukan blusukan di Rumah Pitung di Marunda, Jakarta Utara, Jumat (14/3/2014).

"Dengan mengucap bismillah, saya siap melaksanakan," kata Jokowi lagi, sekitar pukul 14.49 WIB.

Kemudian, Jokowi mencium bendera Merah Putih yang ada di belakangnya.

Para wartawan dan warga yang ada di sekitar tersebut langsung bertepuk tangan. "Alhamdulillah," kata mereka.

Sumber: kompas.com

"Kita Terlalu Mengelu-elukan Jokowi"

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, yang biasa dipanggil Jokowi, berbincang-bincang dengan sejumlah wartawan dan pegiat sepeda di kantor Redaksi Kompas.com, kawasan Palmerah, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2014). Jokowi menuju Kompas.com dengan menggunakan sepeda dari rumah dinasnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi semakin melambung. Sejumlah survei menempatkannya sebagai kandidat terkuat calon presiden. Wartawan senior Harian Kompas Budiarto Shambazy meminta masyarakat tak berharap terlalu tinggi jika Jokowi menjadi presiden. Jokowi, kata dia, adalah manusia biasa yang tak bisa menyelesaikan persoalan negara dalam sekejap.

"Dulu kita mengelu-elukan SBY, tapi setelah 10 tahun, kita kecewa. Artinya, hendaknya agar bersikap realistis. Sekarang kita terlalu mengelu-elukan Jokowi," ujarnya, dalam diskusi "Dwi Tunggal Jokowi-Ahok: Akankah Segera Berakhir?", di Jakarta, Rabu (12/3/2014). .

Namun, ia menekankan, pernyataannya bukan berarti menilai Jokowi tak berprestasi selama memimpin Ibu Kota. Jokowi, kata dia, justru memberikan harapan kepada warga Jakarta dengan konsep "Jakarta Baru".

"Semua orang sepakat kalau dia bekerja, apalagi jika dibandingkan (gubernur) sebelumnya. Tapi kan kita butuh (presiden) yang lebih dari sekedar bekerja, tapi juga inspiratif, seperti Bung Karno. Jadi jangan terlalu terpukau dengan citra Jokowi," ujarnya.

Kekuatan Jokowi, menurutnya, bukan karena dia manusia super, melainkan karena ia menempatkan diri menjadi bagian dari masyarakat.

Hal senada juga dilontarkan Pendiri Relawan Jakarta Baru, Hasan Nasbi. Menurutnya, persoalan negara belum selesai setelah Jokowi menjadi presiden. Yang terpenting, katanya, gagasan seorang capres sebelum memimpin Indonesia.

"Kita harus tahu itu lebih dulu sebelum memastikan pilihan capres. Dia akan menjalankan rencana A, B, C, D itu timnya siapa? Wakilnya siapa? Cocok enggak? Menterinya siapa?. Kita enggak sampai lima menit di TPS, setelah itu yang menentukan presiden," kata Hasan.

Sumber: kompas.com

Jokowi Singgung Parpol Islam Sodorkan Caleg Artis Seronok

Gubernur Jakarta Joko Widodo bersama mantan Ketua MK Mahfud MD saat acara diskusi bersama aktivis Nahdlatul Ulama di Hotel Lumire, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2014).

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyinggung ada beberapa partai politik Islam nekat mengusung calon legislatif dari kalangan artis yang identik dengan hal pornografi dan pornoaksi. Dia tidak habis pikir apa pertimbangan parpol itu.

"Ada parpol, sudah jelas parpol Islam, kemudian punya caleg, calegnya mantan artis, tapi artisnya artis seronok. Itu parpol Islam loh," ujar Jokowi di dalam diskusi Nahdlatul Ulama di Hotel Lumire, Senen, Jakarta Pusat, pada Rabu (12/3/2014) malam.

"Tapi, jangan tanya artisnya siapa, parpolnya apa. Tapi, itu yang jelas banyak. Kan sudah tahu semua, ngapain disebut," ujarnya.

Jokowi mengatakan, banyak parpol yang mengusung asas Islam tetapi sudah menjauh dari aksi dakwah. Parpol tersebut, lanjut Jokowi, banyak yang menghalalkan segala cara di dunia politik ini demi meraup suara semata tanpa mengedepankan aksi dakwah.

Meski mengaku tak mahir berpolitik, Jokowi melihat gejala tersebut setiap dia turun ke masyarakat, menyerap aspirasi mereka. "Kalau mau berpolitik, mestinya integritas yang dipakai, mestinya kemanfaatan yang dipakai, namun yang kita lihat saat ini, hanya perebutan kekuasaan. Kecenderungannya seperti itu," ujarnya.

Jokowi berharap pada tahun politik ini, banyak parpol Islam yang meninggalkan cara-cara demikian untuk meraup suara. Jokowi menyarankan agar cara yang digunakan haruslah cara yang juga merangsang partisipasi masyarakat sendiri.

Jokowi hadir dalam acara tersebut sebagai salah satu narasumber. Selain dia, hadir pula narasumber lain, yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Acara yang dimoderatori oleh Masduki Baidowi, Wasekjen NU, berlangsung meriah. Puluhan aktivis NU hadir di dalam acara yang berlangsung sekitar 45 menit tersebut.

Sumber: kompas.com

Curahan Hati Anak Buah Ahok Usai Dimarahi Saat Rapat

"Saya itu ibarat sebuah tong sampah besar."

Ahok saat berangkat kerja naik bus (VIVAnews/Rohimat)

Sudah kesekian kalinya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, bersikap tegas dan memarahi anak buahnya. Banyak orang yang mendukung sikap keras Ahok itu.

Terakhir Ahok memarahi anak buahnya lantaran dinilai mempersulit pihak swasta yang hendak menyumbangkan 30 bus untuk TransJakarta.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Endang Widjajanti, salah satu yang dimarahi Ahok pada rapat Selasa, 11 Maret 2014, menilai bahwa kekesalan Ahok itu sebagai hal yang wajar.

"Kami hanya terima perintah saja. Dari awal kami hanya bertugas mengerjakan sesuatu. Saya itu ibaratnya sebuah tong sampah besar yang semua permasalahan dilimpahkan kepada saya," kata Endang dengan mata yang berkaca-kaca.

Disampaikan Endang, sebenarnya ia juga kadang merasa kesal dengan birokrasi yang ada di pemerintahan. Karena menurutnya, ketika harus menyelesaikan sebuah pekerjaan harus melalui beberapa tahapan prosedur panjang. 

"Sebenarnya saya juga kadang tidak sabar, beliau sangat wajar marah. Karena sumbangan bus itu terlalu lama bolak-balik. Jadi nanti saya akan segera bikin surat. Supaya itu segera jalan," katanya.

Disampaikan Endang, apabila dilihat dari segi logika, memang seharusnya sumbangan bus tersebut menguntungkan bagi DKI Jakarta. 

Ditambahkan Endang, dimarahi Ahok seperti menjadi sebuah hal yang biasa. Menurutnya, bukan hanya kali ini saja Ahok memarahi anak buahnya dalam forum rapat.

"Itu biasa, kalau menurut saya. Beliau hanya ingin fokus ke DKI, pendapat saya begitu sih," terangnya.

Sumber: http://metro.news.viva.co.id

Marahi Pejabat PNS DKI, Basuki Gebrak Meja 3 Kali

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama naik pitam saat memimpin rapat penyerahan bantuan transjakarta bersama Asisten sekda bidang Pembangunan DKI Wiriyatmoko, di Balaikota Jakarta, Selasa (11/3/2014).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali naik pitam terhadap pejabat Pemprov DKI Jakarta saat memimpin sebuah rapat. Penyebabnya adalah rumitnya birokrasi dan administrasi jika swasta ingin menyumbang sesuatu dan memasang iklan di dalamnya.

Saat memasuki ruang rapat, tanpa basa-basi, Basuki langsung bicara dengan nada tinggi dan seolah memarahi para pejabat DKI yang berada di samping kirinya.

"Di mana salahnya mau menyumbang bus, terus ditolak, dan mesti bayar pajak reklamenya? Mungkin DKI memang sengaja mau batalkan dan lebih suka nyolong-nyolong dari tender," kata Basuki dengan nada tinggi, di Balaikota Jakarta, Selasa (11/3/2014).

Pertemuan ini beragendakan serah terima 30 bus sedang dari beberapa perusahaan swasta kepada Pemprov DKI. Selain menyumbang transjakarta, pihak swasta hanya menginginkan memasang reklame di bus tersebut. Hanya, Pemprov DKI menarik pajak reklame dari bantuan tersebut.

Basuki tidak sepakat dengan peraturan tersebut. Menurut dia, seharusnya perusahaan yang menyumbang transjakarta dibebaskan untuk memasang reklame. Muka Basuki memerah karena terus mengeluarkan pernyataan dengan nada yang tinggi karena heran. Berulang kali Basuki mengangkat telunjuknya ke arah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Iwan Setiawandi, Kepala Biro Hukum Sri Rahayu, dan Asisten Sekda bidang Pembangunan Wiriyatmoko.

"Mereka ini menyumbang, lho. Aku enggak mengerti, orang mau nyumbang bus, pakai duit dia, kenapa mereka mesti bayar pajak iklan juga?" tekan Basuki sambil menggebrak meja yang cukup mengagetkan para peserta rapat.

Basuki tak habis pikir mengapa BPKD mempersulit pihak swasta dengan birokrasi yang rumit. Pihak swasta diharuskan mengurus berkas berulang kali ke BPKD. Kemudian, Basuki bertanya kepada Pargaulan Butar-Butar, Kepala Unit Pengelola Transjakarta. Dengan nada tinggi, Basuki bertanya apakah Jakarta saat ini tidak membutuhkan transjakarta?

Butar-Butar kemudian mengangguk tanda mengiyakan bahwa Jakarta membutuhkan transjakarta. Basuki juga heran mengapa DKI lebih memilih untuk mengoperasikan transjakarta yang memiliki komponen yang tidak sesuai, daripada menerima sumbangan bus dari swasta.

Kemudian, Kepala BPKD Endang Widjajanti menyanggah pernyataan Basuki. Endang memiliki alasan mengapa pihaknya menarik pajak reklame di tubuh bus. Menurut dia, apabila DKI tidak menarik pajak, maka negara akan mengalami kerugian.

Mendengar itu, Basuki kembali menggebrak meja. "Merugikan negara di mana? Kasih saya hitungannya, enggak masuk akal itu. Benar-benar BPKD ini keterlaluan. BPKD brengsek, udah bajingan ini," ujar Basuki lagi sambil kembali menggebrak meja.

Sumber: kompas.com

Basuki: Saya Betul-betul "Ngamuk" Luar Biasa

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama naik pitam saat memimpin rapat penyerahan bus oleh swasta kepada DKI, di Balaikota Jakarta, Selasa (11/3/2014).

Setelah beberapa bulan tidak "meledak-ledak" dalam rapat, pada Selasa (11/3/2014) kemarin, emosi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali tersulut.

Kemarahan Basuki meledak ketika mengetahui ada tiga perusahaan yang ingin menyumbang transjakarta, tetapi dipersulit secara administrasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) sehingga bantuan akhirnya tertunda hingga delapan bulan, dari Agustus 2013-Maret 2014.

Ketiga perusahaan itu, masing-masing menyumbang 10 unit transjakarta, yakni Telkomsel, Ti-phone, dan Roda Mas.

"Saya betul-betul mengamuk luar biasa ini," ujar Basuki seraya menarik panjang napas panjang.

Dalam pertemuan dengan pihak swasta itu juga, Dinas Perhubungan DKI Jakarta tak luput dari kekesalan Basuki. Pria yang akrab disapa Ahok itu tak habis pikir, Dishub DKI lebih memilih menggunakan bus China dengan kualitas yang tidak bagus ditambah pelaksanaan tender yang rumit daripada menerima sumbangan bus yang mereknya sudah ternama seperti Hino.

Berulang kali, telunjuk dan mata Basuki mengarah kepada Kepala BPKD Endang Widjajanti, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Iwan Setiawandi, dan Asisten Sekda bidang Pembangunan DKI Wiriyatmoko.

Mendengar Basuki yang terus berbicara dengan nada tinggi, Endang hanya menunduk dan sesekali melirik Basuki yang ada di depannya. Sementara itu, Iwan berulang kali melepas kacamata, mengusap muka dengan kedua tangannya, dan menghela napas panjang.

Hal lain yang membuat Basuki menggeleng-gelengkan kepala adalah perusahaan masih diharuskan membayar pajak reklame jika ingin memasang iklan di badan bus. Endang berpendapat, pajak reklame itu harus dibayarkan agar tidak mengalami kerugian negara.

"Saya baru tahu Pemprov (DKI) nih gilanya luar biasa gendeng. Orang mau menyumbang mesti dipersulit. Ini mereka (swasta) menyumbang, bos! Enggak pakai APBD, mereka sumbang. Anda butuh bus kan? Giliran ada yang mau menyumbang bus, kenapa ditolak? Lebih suka pakai bus China yang baru datang sudah karatan. Biar seluruh dunia tahu, orang Pemprov DKI gendeng-gendeng. Sumbang bus dikenakan pajak, heran saya cara berpikirnya," tegas Basuki lagi.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi menganggap Basuki hanya salah paham dengan regulasi yang ada terkait penetapan pajak reklame.

Menurut Iwan, pajak tersebut tidak dibayarkan oleh para penyumbang kepada Pemprov DKI. Namun, Pemprov DKI hanya memotong pajaknya sesuai dengan nilai sumbangan tersebut.

Iwan melanjutkan, seluruh regulasi diatur oleh BPKD, sementara Dinas Pelayanan Pajak hanya menerima pajak yang telah dibayarkan.

Lebih lanjut, ia menegaskan, sumbangan dikenai pajak iklan, tetapi disesuaikan dengan nilai bus tersebut. Misalnya, apabila harga bus tersebut mencapai Rp 1,5 miliar per unit dan pajaknya Rp 100 juta per tahun, maka perusahaan tersebut tidak membayar pajak iklan selama 15 tahun.

Sumber: kompas.com

Yorrys Sebut Pencapresan Ical Bisa Dibatalkan untuk Dukung Jokowi-JK

Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie.

Pencalonan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical dalam Pemilu Presiden 2014 masih menimbulkan perdebatan di internal partai berlambang pohon beringin itu. Kini, mulai mengemuka opsi Golkar mengusung calon presiden dari partai lain dengan calon wakil presiden dari internal Golkar.

Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, internal partainya terus mengamati elektabilitas Golkar dan Ical dari waktu ke waktu. Suara Golkar, kata Yorrys, terlihat tidak stabil lantaran kini melorot di bawah bayang-bayang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

"Jika kondisi ini terus terjadi, Golkar tentu harus berkoalisi. Kalau Ical kan sudah final. Dia menutup ruang hadirnya kandidat lain di Golkar. Maka dari internal ada pandangan, kita ajukan saja cawapres untuk dipasangkan dengan capres partai lain," kata Yorrys saat dihubungi Selasa (11/3/2014).

Yorrys mengungkapkan, ada dua nama kader Golkar yang cukup menonjol saat ini, yaitu Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla. Yorrys bahkan melihat sosok Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK bisa saja berpasangan dengan Joko Widodo alias Jokowi.

"Kalau dari survei dan pengamat kan itu pasangan yang sesuai. Beda dengan Ical yang dipasangkan dengan siapa pun juga akan melorot," imbuh Yorrys.

Sementara itu, Akbar Tanjung, kata Yorrys, saat ini memang belum begitu terekspos oleh pemberitaan. Namun, Yorrys melihat Akbar adalah sosok potensial menjadi cawapres.

Yorrys mengaku, sudah muncul keraguan atas elektabilitas Ical yang tak membaik. Jika Ical terus dipaksakan menjadi capres, anggota Komisi I DPR itu pun yakin Golkar tak akan memenangi pertarungan pemilihan presiden.

Jika Golkar tetap ingin memenangi Pilpres, Yorrys berpendapat perlunya digelar rapat pimpinan khusus (rapimnasus) setelah pemilihan legislatif. Rapimnasus itu, katanya, bisa menjadi wadah mengevaluasi pencalonan Ical sebagai presiden.

"Bisa saja pencapresan Ical diubah kalau ternyata suara Golkar kalah. Kalau kalah, kami juga tidak bisa memaksakan ajukan capres bila mau berkoalisi dengan partai yang lebih besar, misalnya PDI-P," pungkas Yorrys.

Sumber: kompas.com

"Pak Jokowi Mau Ya Jadi Presiden, Saya Doain Ya, Pak"

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat mengunjungi salah satu kelas di SMP Negeri 45, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (11/3/2014).

Setelah melantik Anas Effendi menjadi Wali Kota Jakarta Barat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo langsung melakukan blusukan ke SMP Negeri 45, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (11/3/2014).

Dalam blusukan-nya kali ini, Jokowi didampingi oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 45 Sukari Suryaningrat dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun.

Kedatangan Jokowi langsung disambut seruan histeris para siswa. Mereka juga langsung berhamburan ke luar kelas. Para siswa itu mengelu-elukan Jokowi seperti mereka bertemu dengan artis idola.

Menyadari menjadi pusat perhatian, Jokowi kemudian berjalan menuju tengah lapangan, mendongakkan kepala sambil melambaikan tangan kepada para siswa yang berada di lantai 2 dan 3 sekolah tersebut.

Ketika Jokowi berjalan menuju salah satu ruang kelas, beberapa siswa perempuan mencegatnya. "Pak Jokowi, Pak Jokowi, mau ya jadi presiden nanti. Saya doain ya, Pak," teriak salah seorang siswa.

Jokowi menanggapinya hanya dengan tersenyum. Kakinya tetap menuju sejumlah ruangan di SMP Negeri 45, mulai dari laboratorium, perpustakaan, hingga beberapa ruang kelas.

Saat memasuki ruang kelas IX-3, Jokowi menyapa para siswa. Terjadi sebuah interaksi antara sang Gubernur dan para siswa yang langsung mengeluarkan telepon seluler mereka.

Jokowi bertanya kepada para siswa mengenai jam belajar mereka di sekolah. Para siswa pun menjawab bahwa mereka belajar hingga pukul 15.00 WIB. "Kalau belajar di rumah sampai jam berapa?" tanya Jokowi.

"Sampai jam 9, Pak, habis itu istirahat tidur," jawab para siswa.

"Benar ya tidur, jangan nonton YKS (Yuk Keep Smile—sebuah acara di stasiun televisi swasta) lagi, belajar dan sekolah yang benar," kata Jokowi seraya meninggalkan kelas.

Kemudian, Jokowi mampir ke salah satu ruang kelas, yakni kelas IX-1. Di sana sedang berlangsung proses belajar mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jokowi menghampiri dua siswa yang duduk di barisan paling depan. Saat itu, mereka sedang belajar bagaimana menulis naskah drama yang baik dan benar.

Jokowi kembali bertanya jawab dengan para siswa. "Kalau habis shalat subuh terus pada ngapain?" tanya Jokowi.

Mereka kemudian menjawab. "Berangkat sekolahnya jam 6 sampai jam 2. Pulangnya les sampai sore, Pak, terus belajar lagi di rumah," kata mereka.

"Waduh enggak berhenti ya. Jangan lupa belajar terus ya, anak-anak biar pintar," kata Jokowi.

Seusai mengunjungi beberapa ruang kelas, dia kembali dicegat puluhan siswa yang berlomba untuk bersalaman dan meminta foto dengannya. Lagi-lagi, mereka meminta Jokowi mau menjadi presiden.

Alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu hanya tertawa mendengar permintaan para siswa yang belum memiliki hak pilih pada Pemilihan Umum 2014 ini.

Sumber: kompas.com

Jokowi: Saya Titip Jakarta...

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo blusukan dengan menggunakan bus Pemprov DKI Jakarta, Jumat (7/3/2014) pagi.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyebutkan kata-kata "saya titip" sebanyak dua kali di sela pengarahan ratusan orang pejabat eselon III dan IV Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Senin (10/3/2014) pagi.

Pengamatan Kompas.com, pria yang disebut-sebut maju jadi calon presiden itu mengucapkan kalimat itu dalam dua kesempatan.

Pertama, kepada pegawai negeri sipil yang berada di bawah naungan Asisten Gubernur bidang Pembangunan. Kedua, kepada PNS di bawah naungan Asisten Gubernur bidang Perekonomian.

"Saya titip kepada Bapak Ibu semuanya," ujar Jokowi setelah ia memaparkan sejumlah persoalan yang ditemuinya saat blusukan.

Persoalan, antara lain, banyaknya corat-coret di fasilitas umum, iklan, baliho, atau spanduk yang dipasang di sembarang tempat, banyak proyek yang menyisakan kesemrawutan, banyak fasilitas umum yang tidak berfungsi, dan persoalan estetika kota lainnya.

Kalimat "saya titip" tersebut menjadi menarik karena Jokowi tengah santer dikabarkan bakal menjadi calon presiden pada pemilihan presiden mendatang.

Jokowi hanya tersenyum saat para pewarta menanyakan makna "saya titip" tersebut. "Spontan saja saya. Kan saya orangnya memang gitu," ujar Jokowi yang disambut sorak para wartawan.

Pengarahan Gubernur kepada sejumlah pejabat itu berlangsung sekitar dua jam. Para pejabat tampak serius mendengarkan arahan langsung dari Gubernur. Sesekali mereka tertawa ketika Jokowi memberikan contoh yang menggelitik.

Sumber: kompas.com