|
Langkah Nyata Membangun Negeri
Tidak dapat diragukan lagi bahwa Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan nama julukan JOKOWI merupakan sosok yang saat ini cukup fenomenal di Indonesia. Jokowi adalah mantan Walikota Surakarta ini telah menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat luas, semenjak dirinya mempopulerkan mobil SMK beberapa saat yang lalu.
Jokowi yang lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961 ini semakin menjadi perbincangan masyarakat ketika secara resmi mencalonkan diri sebagai calon Gubernur untuk DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan (PDI-P) yang berkolaborasi dengan Partai Gerindra.
Dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama yang juga sering dijuluki sebagai Ahok.
Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sebenarnya sudah lebih duluan populer dimata masyarakat Solo. Terbukti selama 2 priode terakhir menjabat sebagai Walikota di Surakarta, Jokowi telah mampu melakukan perubahan yang sangat pesat di kota ini. Dibawah kepemimpinan Jokowi, Kota Solo telah menjadi branding dengan slogan Kota, yaitu "Solo: The Spirit of Java".
Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sebenarnya sudah lebih duluan populer dimata masyarakat Solo. Terbukti selama 2 priode terakhir menjabat sebagai Walikota di Surakarta, Jokowi telah mampu melakukan perubahan yang sangat pesat di kota ini. Dibawah kepemimpinan Jokowi, Kota Solo telah menjadi branding dengan slogan Kota, yaitu "Solo: The Spirit of Java".
Sabtu, 31 Agustus 2013
Indahnya Berbagi mengajak Anda untuk bergabung di Facebook
Kamis, 29 Agustus 2013
"Dulu Digusur Jadi Mal, Era Jokowi Jadi Ruang Terbuka"
Suasana sisi barat Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, yang tengah dalam proses perubahan menjadi ruang terbuka hijau, Jumat (16/8/2013). Perubahan akan dilakukan dalam empat tahap.
Penggusuran permukiman warga di Jakarta bukan cuma terjadi di era pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun, penggusuran di era sebelum Jokowi dan kini ada bedanya.
"Setidaknya saat ini sudah ada pergeseran. Bila pada sebelumnya setiap penggusuran berubah menjadi mal, saat ini lebih difungsikan sebagai area terbuka," kata Ketua Jurusan Perencanaan Kota dan Real Estat Universitas Tarumanagara, Suryono Herlambang, kepada Kompas.com, Jumat (30/8/2013).
Menurutnya, penolakan selalu muncul dari setiap penertiban. Biasanya yang sering menjadi permasalahannya adalah tempat tinggal dan pekerjaan. Sering kali warga menolak direlokasi karena alasan jauh dari tempatnya bekerja selama ini.
Ada pula yang tidak mau direlokasi karena mempunyai usaha yang menguntungkan dari tanah tersebut. Penolakan tersebut membuat warga enggan pindah walaupun sudah diberikan surat peringatan untuk segera meninggalkan tempat tersebut sehingga, pada saat penggusuran, mereka harus berhadapan dengan aparat yang bertugas menertibkan.
Padahal, kata dia, Jokowi menertibkan untuk membereskan masalah yang selama ini ditelantarkan oleh gubernur-gubernur DKI sebelumnya, seperti normalisasi Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio, serta penertiban PKL.
"Langkah yang diambil Jokowi memang belum langsung bisa membuat Jakarta bebas dari banjir, tapi yang jelas Jokowi ada upaya untuk memperbaiki masalah yang ditelantarkan," ucapnya.
Meski begitu, Suryono mengingatkan Jokowi agar lebih berhati-hati saat penggusuran dan tidak melakukan kekerasan. "Walaupun untuk hal positif, tetap harus melalui pendekatan persuasif dan menampung segala problem warga. Jangan main gusur saja karena itu adalah cara yang salah," ujar dia.
Jokowi dengan timnya harus memiliki empati terhadap warga dengan menyediakan tempat dan tidak main lepas begitu saja. Warga yang digusur juga tidak boleh sampai kehilangan pekerjaannya. Dalam hal ini, Dinas Sosial harus ikut berkerja sama membantu mereka.
Jokowi ke MPR mau ubah nama Jl Merdeka Utara jadi Jl Soekarno
Jokowi kunjungi MPR. ©2013 Merdeka.com
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyambangi MPR untuk membahas perubahan nama jalan utama menjadi jalan dengan nama pahlawan. Ada empat nama jalan utama yang diusulkan, Jalan Medan Merdeka Utara diganti Jl Bung Karno, Medan Merdeka Selatan menjadi Jalan Bung Hatta, Medan Merdeka Barat diubah jadi Jalan Soeharto dan Medan Merdeka Timur jadi Jalan Ali Sadikin.
Pantauan merdeka.com di MPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jokowi tiba di Gedung Nusantara sekitar pukul 11.00 WIB. Jokowi yang mengenakan baju ala betawi naik ke lantai 9 bertemu dengan Ketua MPR Sidarto Danusubroto dan Panitia 17 yang dipimpin oleh Jimly Ashiddiqqie.
"Khusus perubahan untuk empat jalan, Medan Merdeka Barat, Utara, Selatan dan Timur harus ada izin dari presiden. Kalau selain nama jalan itu, atas izin gubernur sudah cukup. Tujuannya untuk memberi penghargaan kepada presiden. Ini dimanfaatkan rekonsiliasi," ujar Jimly di Gedung Nusantara lantai 9, Jakarta Pusat, Jumat (30/8).
Jimly mengatakan, dirinya akan mengajukan usulan itu kepada presiden. Tetapi disetujui atau tidak, itu sudah kewenangan presiden.
"Target 10 November nanti kita laporkan ke presiden untuk rekonsiliasi. Namun disetujui nama Jalan Medan Merdeka Utara diganti Jl Bung Karno, Medan Merdeka Selatan menjadi Jalan Bung Hatta, Medan Merdeka Barat diubah jadi Jalan Soeharto dan Medan Merdeka Timur jadi Jalan Ali Sadikin itu terserah presiden," kata Jimly.
Sumber: merdeka.com
Jokowi beli 420 bus sedang untuk ganti metromini bobrok
Demo sopir Metromini. ©2013 Merdeka.com/M. Luthfi Rahman
Puluhan sopir, kernet dan pengusaha metromini melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kemarin . Mereka menuntut agar armada yang dikandangkan dapat dikeluarkan untuk dapat beroperasi kembali.
Selain itu, mereka juga menuntut agar uji KIR tidak dipersulit. Sore hari kemarin, perwakilan dari pengusaha, sopir dan kernet bertemu dengan Dinas Perhubungan.
Dari hasil pertemuan tersebut, mereka mengerti jika armada yang ditahan tersebut tidak boleh beroperasi karena tidak laik jalan.
"Kemarin kami sudah ketemu dengan Koordinator Pendemo dari GIPSI Bapak Sidik, dan sudah dijelaskan kepada beliau prosedur penertiban dan pengeluaran kendaraan setelah disidang dan beliau dapat memahami dan menjelaskan kepada peserta demo," ujar Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Syafrin Lapito melalui pesannya, Jumat (30/8).
Syarin mengatakan untuk rem tangan dan speedometer memang menjadi keluhan dari pengusaha metromini. Sebab, kedua item tersebut memang tidak ada di pasaran untuk kendaraan yang sudah tua.
"Hal ini wajar jika melihat usia kendaraan yang dioperasikan rata-rata sudah di atas 20 tahun. Namun faktanya ada kendaraan metromini yang dapat melengkapi kedua item tersebut saat di KIR," jelasnya.
Solusi yang diberikan Pemprov yakni melakukan revitalisasi bus sedang termasuk didalamnya peremajaan bus. Dinas Perhubungan mendorong pada dua sisi untuk program tersebut.
Dua sisi tersebut, yakni sisi operator adalah penyehatan manajemen Sehingga operator mampu menyediakan sarana (kendaraan) dan prasarana (pool, bengkel, kantor) yang baik serta didukung oleh SDM yang kapabel.
Kemudian, sisi pemerintah yakni tahun ini akan melakukan pengadaan 420 bus sedang sebagai triger dalam penyediaan layanan angkutan umum yang berkualitas.
"420 Bus sedang masih dalam proses tender," ucapnya.
Sumber: merdeka.com
Selasa, 27 Agustus 2013
Ahok akan pulangkan pendatang bergaji di bawah Rp 1,9 juta/bulan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan memulangkan warga pendatang yang berpenghasilan di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ke daerah asalnya. Diketahui jumlah pendatang baru pasca-Lebaran lalu naik sebanyak 6.925 orang atau 12,6 persen dari jumlah tahun 2012.
"Makanya sebelum Lebaran kita sudah prediksikan naik. Jadi tidak kaget lagi kalau memang benar naik berdasarkan data Dukcapil DKI," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (27/8).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan angka KHL 2013 sebesar Rp 1.978.789 per bulan. Angka tersebut meningkat cukup tinggi, atau sekitar 30 persen, dari penetapan KHL tahun 2012 sebesar Rp1.497.838.
Untuk mengantisipasi lonjakan arus urbanisasi, Ahok akan melakukan razia terhadap pendatang baru yang gaji pekerjaannya di bawah KHL. Mereka akan langsung dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing.
"Ya seperti saya bilang tadi, kalau penghasilannya di atas KHL, oke. Tapi kalau di bawah KHL yang dirazia. Mereka akan dibalikin ke daerah asalnya," jelasnya.
Selain itu, Operasi Bina Kependudukan (Binduk) akan dievaluasi untuk mengetahui efektif atau tidak dalam mengantisipasi arus urbanisasi di Jakarta.
Namun diakui Ahok, susah menilai efektif atau tidaknya operasi Binduk sebelum kawasan kumuh dihabiskan di kawasan Jakarta. Kawasan kumuh dapat dihilangkan di wajah Jakarta bila Pemprov DKI Jakarta berani menyediakan rumah susun (rusun) bagi warga miskin.
"Makanya kita lagi kaji. Pak Gubernur di rapim minta dihitung betul kawasan kumuh ada berapa, yang menyewa rumah ada berapa. Kalau memang butuh 500 blok yang ada 50 ribu unit rusun, Pak Gubernur berani bangun," terangnya.
Sumber: kompas.com
Jokowi tersinggung dibilang gusur pemukiman warga
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tersinggung dengan banyaknya pihak yang mengatakan dirinya menggusur warga. Jokowi menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak melakukan penggusuran dan justru menyediakan solusi untuk warganya.
"Ini menggeser, bukan menggusur. Beda. Ini kan kita sediakan solusinya, kita sediakan rusun," tegas Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (27/8)
Jokowi menambahkan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan Rusun Pinus elok untuk bisa ditempati oleh seluruh warga Waduk Ria Rio. "Dipindahkan bertahap, 65 KK kemarin sudah selesai, nanti 60 KK selesai, nanti 60, nanti selesai semua. Masyarakat sudah gak ada masalah. Mereka setuju asal diberi solusi," kata Jokowi.
Bukan hanya itu, Jokowi juga berencana akan mengajak masyarakat untuk melihat Rusun Pinus Elok akhir September.
"Mungkin sehari ngajak 100-200 orang untuk lihat rusun. Fasilitas juga kita kasih furniture, ada TV, kulkas, meja makan, kasur, kompor. Akhir September semuanya rampung," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan mengungkapkan akan merelokasi 350 Kepala Keluarga (KK) ke rusun Pinus Elok, Cakung, Jakarta Timur, Yonathan mengungkapkan tidak ada warga yang menolak dipindahkan karena sudah tahap land clearing.
"Waduk Ria Rio sudah jalan. Enggak ada kendala. Sebelah barat sudah di clearing. Tanah itu clear punya pemprov, udah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi," katanya.
Sumber: merdeka.com
Jokowi : Kalau sudah punya mobil, jangan tinggal di rusun
Beberapa mobil mewah terlihat parkir di rumah susun Marunda, Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan mengusir warga tersebut jika memang benar memiliki mobil mewah.
"Kita sudah sampaikan rusun untuk yang tidak bermobil. Kalau sudah punya mobil jangan tinggal di rusun," ujar Jokowi di Balai Kota, Selasa (27/8).
Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan, Jonathan Pasodung membantah adanya penghuni rusun Marunda yang memiliki mobil mewah. Dia menyatakan, mobil tersebut milik salah satu kontraktor yang tengah membangun.
"Saya khawatir itu potret mobil pemborong atau kontraktor. Kan di Marunda itu ada perbaikan dan renovasi. Atau setiap hari kan banyak yang datang ke Marunda," pungkas Jonathan.
Ada beberapa mobil mewah yang terparkir di halaman rusun Marunda. Warga di rusun Marunda akhirnya menagih janji Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sebelumnya menyatakan akan mengenakan biaya tinggi untuk tarif parkir di sana.
Sumber: merdeka.com
Jokowi: Kalau puskesmas sepi artinya warga banyak yang sehat
Bukan hanya melakukan blusukan di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga melihat langsung puskesmas setempat yang letaknya berada di sebelah kantor kelurahan tersebut.
Namun sayangnya ketika didatangi Jokowi tidak ada aktivitas pelayanan di sana. Justru terlihat lenggang tidak ada warga yang datang berobat.
"Iya tadi saya dapat laporan, warga datang pagi tadi dan seharinya di puskesmas ini hanya melayani 30-40 warga saja, itu kan artinya ada kemajuan warga banyak yang sehat," ujar Jokowi, di puskesmas Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Jokowi terlihat senang melihat tidak adanya aktivitas pelayanan di puskesmas. Itu tandanya, kata Jokowi, warga-warga sudah memiliki kesehatan yang cukup baik.
"Lho puskesmas sepi kok heran, mungkin males pak warga datang siang-siang? Nda nda itu mah, puskesmas sepi itu artinya sehat-sehat warganya, coba bandingkan dulu bisa sampai 100-200 warga datang ke puskesmas," pungkasnya.
Sumber: merdeka.com
Langganan:
Postingan (Atom)
