Jokowi Tak Mau Buru-buru Gelar Operasi Pasar

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tampak sedang membagikan kue tart kepada warga Pademangan, Jakarta Utara. Pembahian kue tart itu dalam ranfka HUT DKI jakarta ke-486 tahun, Sabtu (22/6/2013).

Gubernur DKI Joko Widodo enggan terburu-buru menggelar operasi pasar untuk mengendalikan harga kebutuhan DKI. Jokowi ingin memastikan operasi tepat sasaran.

"Masih menunggu. Saya maunya titik yang dituju, jelas. Kalau diserbu warga efeknya jelas, jangan cuma sekadar seperti seremoni aja," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis (11/7/2013).

Jokowi mengatakan, Pemprov DKI melalui Dinas UKMKMP atau Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Jakarta telah melaksanakan operasi pasar di beberapa kelurahan dan kecamatan. Operasi itu dilakukan karena pihaknya telah mencermati kesiapannya.

"Seperti itu, artinya barang itu masuk ke sana harus memengaruhi, harus turun (harganya) kalo enggak, ya percuma kita," ucap Jokowi.

Sementara untuk subsidi, Jokowi mengaku telah mengetahui ada imbauan Kementerian Pertanian ke Pemprov DKI untuk menyubsidi harga daging sapi atau ayam sebesar Rp 20.000 per Kg. Tetapi, Jokowi melihat APBD terlebih dahulu. Apa Pemprov DKI punya cukup anggaran atau tidak.

"Kalau anggaran mencukupi, bisa masuk daging, masuk ke beras, ke komoditas lain. Sekarang ini masih dalam tahap kalkulasi, dihitung," ujar dia.

Sumber: kompas.com

Jokowi: Enggak Berani Memutuskan, Ya Enggak Mulai-mulai...

Kendaraan roda empat memenuhi gedung parkir di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (5/2/2013). Dinas Perhubungan (Dishub) DKI melalui Pergub. No 120 tahun 2012 menaikkan tarif parkir di luar badan jalan (off street) per 1 Februari 2013.

Gubernur DKI Joko Widodo menegaskan, kenaikan tarif parkir baru di Jakarta harus segera diputuskan. Hal itu demi mendorong masyarakat agar meninggalkan transportasi pribadi dan menggunakan transportasi massal.

"Apa kita mau kayak gini terus. Kalau kita enggak berani, punya keberanian memutuskan, ya enggak akan mulai-mulai," kata Jokowi di Gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2013) siang.

Jokowi mengakui, meski usulan kenaikan tarif parkir tersebut masih digodok oleh anggota Dewan, pihaknya telah melaksanakan koordinasi dengan institusi terkait, yakni Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Perhubungan serta aparat Kepolisian RI.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan tarif parkir di badan jalan di Ibu Kota atau onstreet naik hingga empat kali lipat. Hal itu tertuang dalam Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 850/-1.811.4 tertanggal 4 Juli 2013 yng dituju ke Ketua DPRD DKI Jakarta.

Berikut rincian usulan kenaikan tarif parkir:

Tarif di Kawasan Pengendalian Parkir (KPP)
- Mobil: Rp 6.000 hingga Rp 8.000 per jam
- Bus, truk, dan sejenisnya: Rp 9.000 hingga Rp 12.000 per jam
- Sepeda motor: Rp 2.000 hingga Rp 4.000 per jam
- Sepeda: Rp 1.000 satu kali parkir

Parkir di jalan Golongan A:
- Mobil: Rp 4.000 hingga Rp 6.000 per jam
- Bus dan truk: Rp 6.000 hingga Rp 9.000 per jam
- Sepeda motor: Rp 2.000 hingga 3.000 per jam

Tarif parkir di jalan Golongan B:
- Mobil: Rp 2.000 hingga Rp 4.000 per jam
- Bus dan Truk: Rp 4.000 hingga Rp 6.000 per jam
- Sepeda motor: Rp 2.000 per jam

Tarif parkir di tempat parkir lingkungan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:
- Mobil: Rp 4.000 hingga Rp 5.000 untuk satu jam pertama dan Rp 2.000 hingga Rp 4.000 untuk jam berikutnya
- Bus dan truk: Rp 6.000 hingga Rp 7.000 untuk jam pertama dan Rp 3.000 untuk jam berikutnya
- Sepeda motor: Rp 1.000 hingga Rp 2.000 per jam

Sedangkan tarif penitipan kendaraan atau park and ride milik pemerintah:
- Mobil dan bus: Rp 5.000 per hari
- Sepeda motor: Rp 2.000 per hari
- Sepeda: Rp 1.000 per hari
- Tarif parkir valet: Rp 20.000 

Besaran tarif parkir usulan ini naik lebih jauh dibanding tarif yang berlaku saat ini, yakni berdasarkan Perda No 1 Tahun 2006, mencapai Rp 1.500 untuk satu jam pertama. Di dalam surat tersebut juga tertuang bahwa kenaikan tarif parkir dilakukan sebagai turunan Perda No 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran.

Usulan tersebut dilakukan karena parkir yang memakan jalan dianggap sebagai biang kemacetan. Surat tersebut pun belum keputusan final. Pihak Pemprov DKI harus menunggu ketuk palu DPRD DKI terlebih dahulu sebelum diumumkan ke publik.

Meski begitu, surat tersebut belum keputusan final. Pihak Pemprov harus menunggu ketuk palu DPRD DKI terlebih dahulu sebelum diumumkan ke publik.

Sumber: kompas.com

Selama Puasa, Jokowi Tetap "Blusukan"

Gubernur DKI Joko Widodo blusukan ke permukiman RT 05 RW 07, Tanjung Priok, Rabu (5/6/2013) siang. Tapi ada pemandangan berbeda dari aksi blusukannya kali ini. Ia blusukan bersama Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Scott Marciel.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan tetap melakukan blusukan selama bulan Ramadhan. Ibadah puasa tidak akan mengurangi kegiatannya untuk mengunjungi warga di permukiman kumuh.

"Biasa saja toh, tetap (blusukan) lah," ujarnya kepada wartawan di sebuah rumah makan di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2013).

Jokowi mengatakan, ia tak memiliki persiapan khusus dalam menjalani bulan Ramadhan. Menurutnya, yang paling penting adalah persiapan batinnya dalam menjalani bulan suci.

"Persiapan dari dalam saja, batin, mulai menahan apa pun. Ini kan jelang Ramadhan," ujar Jokowi.

Kunjungan Jokowi ke kampung-kampung kumuh atau biasa disebut blusukan sudah dilakukannya sejak sehari setelah dilantik sebagai gubernur, Oktober tahun lalu. Aktivitas itu dilakukan untuk mengetahui kondisi di lapangan, menampung aspirasi warga, dan menyalurkan bantuan bagi warga.

Jokowi Malu Cerita Transportasi DKI ke Gubernur Negara Lain

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (memegang mike) mencanangkan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, pada acara soft launching di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (2/5/2013). Pembangunan MRT tahap Pertama, yaitu jurusan Lebak Bulus - Bundaran HI, dinyatakan dimulai. Tiga paket underground yang akan dikerjakan; dua paket diantaranya dikerjakan oleh perusahaan pemenang tender yaitu joint venture Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Construction, dan satu paket lainnya dikerjakan oleh Sumitomo Mitsui Construction Company (SMCC)-Hutama Karya.

Gubernur DKI Joko Widodo mengaku minder atas kondisi sejumlah moda transportasi di DKI Jakarta, apalagi ketika ia bertemu dengan gubernur negara lain.

"Saya ingin sekali mendambakan memiliki MRT, satu kilometer saja deh. Di Kuningan, gitu kan," ujar Jokowi saat memberikan kuliah umum bagi para mahasiswa Magister Manajemen Universitas Indonesia, Jakarta, Senin (8/7/2013) siang.

Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Meski Jakarta telah merencanakan pembangunan mass rapid transit (MRT) sejak 24 tahun lalu, hingga kini, moda transportasi itu belum juga terwujud. Negara-negara lain seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia, justru sudah mewujudkannya meskipun mereka baru merencanakan MRT sekitar belasan tahun lalu. Itulah yang membuat Jokowi merasa malu.

"Kalau ketemu sama gubernur negara lain, mereka sudah cerita MRT, monorel. Lah kita, mau cerita bus saja enggak bisa, masak cerita kopaja," ujar Jokowi yang langsung disambut tawa mahasiswa.

Meski demikian, Jokowi tak khawatir karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan sejumlah moda transportasi di Jakarta. MRT direncanakan rampung enam tahun yang akan datang, sementara monorel akan rampung sekitar 3,5 tahun lagi.

"Jadi, kalau cerita juga enggak malu, biar bisa sombong juga kalau cerita," kata Jokowi.

Sumber: kompas.com

Basuki: Enak Saja Jalan di Jakarta Disewakan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat memberikan sambutan dalam Diskusi 'Peran Jajaran Pemprov DKI Jakarta Dalam Mendukung Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba' di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Minggu (30/6/2013).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin memberantas oknum yang memperdaya para pedagang kaki lima yang berjualan secara ilegal di jalan raya. Oknum itu menarik pungutan hingga jutaan rupiah kepada para PKL.

Hal itu disampaikan Basuki terkait rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memasukkan para PKL di Blok G Pasar Tanah Abang. Pasar itu tengah dibenahi oleh Pemprov DKI. Meski demikian, para pedagang masih saja memilih berjualan menggunakan jalan raya di sekitar pasar.

"Mereka (pedagang) merasa sudah bayar jalan itu pada oknum," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Senin (8/7/2013).

Basuki mengatakan, dengan mendorong PKL masuk ke dalam pasar, hal itu dapat mengungkap siapa yang memanfaatkan dengan memungut uang dari para pedagang. Dengan begitu, para pedagang dengan sendirinya akan menuntut orang-orang yang menerima uang tersebut apabila pedagang dapat dimasukkan ke dalam pasar.

"Makanya, kita sengaja dorong, kita paksakan supaya yang bayar menuntut pada oknum mana yang terima uang itu kan. Nanti ketahuan, kebongkar. Ini sudah kayak mafia saja, jalan DKI disewa sama pedagang, enak saja," ujar Basuki.

Saat ini, lokasi blok G di Pasar Tanah Abang tengah dibenahi oleh Pemprov DKI Jakarta agar PKL dapat berjualan di dalam. "Lagi disiapin, sementara masuk dulu bayar harian. Lebih layak di dalam daripada (jualan) di jalan raya," kata Basuki.

Sumber: kompas.com

Cerita Jokowi Mengecoh Pengawal Dishub

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) berfoto bersama guru dari PGRI di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2013).

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak suka mendapat pengawalan berlebihan saat melakukan kegiatannya. Maka dari itu, Jokowi pernah mengecoh pengawal bermotor dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta karena mengawal secara berlebihan.

Cerita itu disampaikan saat orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut memberikan kuliah umum bagi mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jalan Salemba, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2013).

"Suatu hari saya blusukan ke Jakarta Barat. Ada dua pengawal bermotor dari Dishub. Ada ngiung-ngiungnya (sirine) itu lho, saya enggak suka," ujar Jokowi.

"Tidak cuma ngiung-ngiung, dia juga gini-gini," lanjut Jokowi sambil meliuk-liukkan tangannya, mencontohkan gerak motor Dishub DKI untuk membuka ruang bagi mobil gubernur.

Jokowi berpikir, bagaimana agar motor pengawal dari Dishub tersebut tak melakukannya lagi di kemudian hari. Itu karena Jokowi tak suka mendapat pengawalan istimewa.

"Ya sudah, saya bilang sopir saya, 'Pak, kita belok kiri.' Jadi motornya lurus terus, saya belok kiri. Dia (pengawal) nengok ke spion, 'Lah, gubernur saya mana?'," ujar Jokowi yang langsung disambut tawa mahasiswa.

Selain puluhan mahasiswa S-2, turut hadir beberapa tokoh, yakni Guru Besar Magister Manajemen UI Renald Kasali, pemilik Mustika Ratu Moeryati Soedibyo, dan lainnya.

Sumber: kompas.com

Kabar Jokowi Pamit "Nyapres", Basuki: Kalian Mau Tahu Saja

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama.

Tersiar kabar Joko Widodo berpamitan meminta izin maju menjadi calon presiden. Bahkan, Jokowi pun dikabarkan akan menyerahkan kursi DKI 1 kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Apa kata Basuki?

Basuki mengakui memang keduanya sempat mengobrol berdua. Namun, pembahasannya bukan membicarakan soal pencapresan Jokowi.

"Aku ngomong berdua saja, mau tahu saja aku ngomongin apa. Mana ada ngomongin itu, kan? Enggak ada ngomong gituan, ngurusin ini aja udah pusing," ujar Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Senin (8/7/2013).

Dengan nada berkelakar, Basuki mengatakan, ia dan Gubernur tidak pernah berpikir atau berbicara mengenai masalah pencapresan. Saat ini, urusan mengenai lelang seleksi promosi jabatan terbuka kepala sekolah hingga puskesmas dikatakannya sudah membuat pusing.

"Jadi gimana mau ngomongin soal capres-capres. Pusing tiap hari urusannya gituan. Pusing inilah," canda Basuki.

Sumber: kompas.com