Basuki: Berkat Pak Jokowi, Saya Sudah Lebih Sabar

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama | Kompas.com/Kurnia Sari Aziza

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku belajar sabar dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Menurut Basuki, kesabarannya sudah meningkat 50 persen.

"Saya sudah setengah lebih sabar setelah belajar sama wong Solo (orang Solo). Sekarang kesabaran saya sudah lebih baik," ujar Basuki, di Balaikota, Jakarta, Jumat (26/7/2013).

"Kalimat pergaulan yang buruk (bisa) merusak pergaulan baik. Itu betul. Makanya, saya harus jadi baik supaya Pak Gubernur enggak jadi rusak," lanjut Basuki.

Jokowi sendiri, menurut Basuki, menjadi lebih tegas semenjak menjadi Gubernur DKI. Menurutnya, itu karena pengaruh Jakarta, yang notabene lebih keras daripada Solo.

"Kalau dia (Jokowi) sudah pakai kata pecat, itu berbahaya juga," terang Basuki.

Basuki juga menjelaskan bahwa ruko-ruko di Fatmawati melanggar garis sempadan bangunan (GSB).

"Kita suka ini. Tunggu saja. Bulan puasa saya juga kebawa suasana puasa (jadi sabar)," ujar Basuki ketika ditanya kapan akan menertibkan ruko-ruko itu.

Sumber: kompas.com

Pengamat: Basuki Tak Bisa Terus-terusan Bicara Keras

Pengamat komunikasi politik, Effendi Gazali.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI), Effendi Gazali, menilai gaya bicara keras Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama harus dilakukan secara tepat. Menurutnya, gaya berbicara keras ini tidak dapat dilakukan terus-menerus, tetapi perlu dilakukan di saat yang tepat.

Hal itu disampaikan oleh Effendi terkait perseteruan antara Basuki dan Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana, dalam beberapa hari terakhir. Basuki dan Lulung, sapaan Lunggana, berbeda sikap tentang penertiban pedagang kaki lima di Tanah Abang. Effendi setuju bahwa kawasan Tanah Abang memang harus ditertibkan. Namun, ia menilai penertiban itu harus dilakukan dalam momen yang tepat. "Momentum penertibannya kurang tepat sebab jelang Lebaran," ujar Effendi sebagaimana dikutip Tribunnews, Sabtu (27/7/2013).

Selain itu, Effendi menyoroti sikap Basuki yang secara terus-menerus menunjukkan sifat keras terhadap PKL. Menurutnya, Basuki semestinya memberikan jeda dalam memberikan pernyataan-pernyataan keras karena hal itu dapat mengundang reaksi keras.

"Cara berkomunikasi Basuki yang low context itu tidak bisa dipakai terus-terusan, seperti menabuh genderang perang. Harus ada jedanya, nanti di mana perlu keras lagi," katanya.

Effendi mengatakan, permasalahan yang terlanjur memanas antara PKL pasar Tanah Abang dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi batu ujian Basuki dan Gubernur DKI Joko Widodo. Ia berharap langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu menyenangkan seluruh pihak.

Sumber : Tribunnews.com

Basuki: Saya Memang Agak Sakit Jiwa...

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Disuruh periksa kejiwaan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purmana terkekeh. Menurutnya, dia sudah berkali-kali memeriksakan kesehatan jiwanya.

"Aku dah periksa waktu dulu mau jadi Wagub itu, mau jadi bupati, mau jadi anggota DPR RI, itu diperiksa kesehatan jiwanya," kata Basuki di Balaikota, Jakarta, Jumat (26/7/2013).

"Saya memang agak sakit jiwa, cuma pas diperiksa los, pas gitu loh ukurannya, hehehe," lanjutnya lagi.

Basuki heran dengan pertanyaan Lunggana yang memastikan bahwa PKL  tak akan memasuki Blok G. Menurutnya, sebagai anggota dewan, seharusnya Lunggana bisa menegakkan peraturan daerah yang notabene disusun oleh DPRD dan Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi kalau ada wakil ketua DPRD tidak ngerti Perda, apalagi melanggar Perda, dia sebetulnya sudah enggak boleh jadi Wakil Ketua DPRD lagi,"  tegas Basuki.

Saran pemeriksaan jiwa oleh Lunggana itu terkait sikap Basuki yang selama ini kerap berbicara sembarangan tentang pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang.

"Kemarin Ahok (sapaan Basuki) bilang ada oknum DPRD di Pasar Tanah Abang. Sekarang saya bilang nih, Wakil Gubernur harus diperiksa kesehatan jiwanya karena ngomongnya selalu sembarangan," kata Lunggana, Kamis kemarin.

Menurutnya, Basuki harus menjelaskan lebih lanjut dan memberitahukan secara gamblang siapa oknum DPRD yang bermain di Pasar Tanah Abang. Dalam kesempatan yang sama, ia memastikan, apabila Pemprov DKI tetap bersikeras memindahkan PKL ke Blok G Tanah Abang, maka ia menjamin para PKL itu akan berdagang di luar lagi.

Sumber: kompas.com 

Cerita Jokowi "Ngerjain" Voorijder Zig-zag

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (berbaju putih) menerobos banjir Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu, (26/1/2013) dengan menggunakan motor gede Dinas Perhubungan DKI yang biasa ia gunakan sebagai voorijder. Di sana, ia tak hanya meninjau keadaan lokasi banjir, tapi juga memberikan bantuan berupa selimut, handuk, sembako, seragam, alat tulis, beras, dan sejumlah uang tunai.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menceritakan pengalamannya yang kerap dikawal oleh voorijder. Bahkan, dia sempat ngerjain para pengawal bermotor besar itu.

"Dari dulu, saya itu paling tidak senang kalau masyarakat itu terganggu saat kita melewati jalan," kata Jokowi di depan para peserta Sekolah Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-22 tahun 2013, Polda Metro Jaya, Kamis (25/7/2013).

Di hari pertama ia menjabat sebagai seorang Gubernur, Jokowi kerap menyampaikan keinginannya untuk tidak menggunakan voorijder maupun pengawal. Namun, terkait aturan protokoler, voorijder itu tetap harus digunakan untuk kepentingan negara. Terlebih lagi, ia memimpin Jakarta, sebuah kota yang sudah terkenal dengan kemacetannya.

Apabila kepala daerah tidak menggunakan voorijder, menurutnya, itu akan menjadi hambatan untuk menuju ke tempat-tempat tertentu.

Seiring waktu menjadi Gubernur, Jokowi pun akhirnya mengetahui kalau pengawalan di tiap wilayahnya selalu berganti, misalnya saja pengawalan di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat berbeda.

"Dulu saya pas mau ke Jakarta Barat, dari Jakarta Pusat dikawal dengan voorijder dan jalannya lurus saja. Nah, pas masuk Jakarta Barat ternyata pengawalnya ganti petugas lagi. Saya baru tahu kalau ada aturan itu, hehehe," kata Jokowi.

Berdasarkan pengalaman pergantian wilayah pergantian petugas itu, Jokowi melihat masyarakat terganggu dengan pengawalan yang ketat dan ulah voorijder yang tak jarang memakan jalur.

"Saya tuh sering mendengar komentar-komentar seperti itu. Waktu saya masuk di Jakarta Barat, petugas voorijder-nya berganti dan kok dia malahan jalannya zig-zag, wah itu membuat masyarakat terganggu. Saya langsung bilang saja ke sopir saya, nanti pas ada belokan, kita belok kiri saja, biarin saja voorijder-nya jalan sendiri. Nah, pas saya belok kiri, voorijder-nya nengok belakang, bingung mencari, 'Di mana gubernur saya', hahaha," tutur Jokowi sambil tertawa.

Di acara diskusi panel tentang kepemimpinan sosial itu, selain Jokowi, Ketua DPR RI Marzuki Alie juga memberikan kuliah umum kepada polisi-polisi peserta Sespimti Polri Dikreg 22 tahun 2013. 

Sumber: kompas.com

Beranikah Jokowi hentikan operasi Metromini?

Metromini ditabrak KRL di Pasar Minggu. 

Meski berulang kali diamuk warga, masih ada saja Metromini yang melaju di jalan dengan ugal-ugalan. Terakhir, kasus di Rawamangun dua hari lalu yang mengakibatkan tiga siswa SMP tertabrak dan satunya meninggal dunia.

Geram melihat angkutan berwarna oranye-biru ini tak bisa diperingatkan, Dinas Perhubungan DKI mengancam akan membubarkan mereka.

"Sebelum diberhentikan pemprov, berhenti saja, enggak usah jalan lagi. Lebih baik bubarkan diri," ancam Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono.

Pria yang akrab disapa Pris ini menjelaskan, tak ada lagi alasan pengelola menuding balik kejadian seperti itu karena lemahnya pengawasan Dishub. Sebab, sudah berulang kali diminta memperbaiki manajemen nyatanya tak juga dilakukan buktinya masih banyak sopir tembak tanpa SIM yang mengemudinya.

"Jangan cari kambing hitam dengan kurangnya pengawasan. Kalau perusahaan nggak mampu berhenti saja. Jangan salahkan hilirnya," tambahnya.

Senada dengan ucapan Pris, Gubernur Jokowi juga kecewa dengan insiden yang memakan korban jiwa itu. Untuk menyelesaikan masalah ini, Jokowi yakin tak cukup lagi dengan teguran seperti yang dilakukan sebelumnya.

"Menegur apanya, ya ganti saja Metromininya, Metromini yang diganti. Itu kalau nanti sudah ada Metromini yang baru, ada manajemennya, baru kita ngomong. Kalau nggak ada gimana, wong pemiliknya satu, satu, satu, satu, gimana mau ngomong sampai jempalitan ya tetep nggak bisa," ucap Jokowi kesal.

Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan bahwa sudah 30 tahun Metromini di Jakarta tidak mengalami kemajuan. Dia pun mengelak jika dinilai membiarkan permasalahan Metromini yang makin ruwet tersebut.

"Ya yang membiarkan itu siapa, itu sudah 30 tahun memang. Kenapa 30 tahun dibiarkan? Kita ngomong apa adanya lah, nggak usah nutup-nutupi. Wong nyatanya puluhan tahun juga gitu aja. 30 Tahun mana ada pembaharuan," ujarnya.

Menanggapi serangan Pemprov DKI, pengusaha Metromini, Azas Tigor Nainggolan, dengan tegas menolak pembubaran dengan cara seperti itu.

"Kalau dibubarkan begitu saja enggak setuju, tapi harus diambil alih manajemennya oleh pemprov," kata Tigor saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (25/7).

Dia menambahkan, banyaknya mobil tak laik jalan yang masih beroperasi karena lemahnya pengawasan dari Dinas Perhubungan. Kalau pun beberapa pengawasan sempat beberapa kali dilakukan, itu cuma seremonial.

"Lihat aja, sopir harus pakai seragam, sopir harus punya kartu nama, terus razia sebentar, setelah itu nggak ada lagi. Kan kelihatan mereka yang enggak mau tertibkan dengan serius," tambahnya.

Pengusaha angkot jurusan Senen-Manggarai ini menambahkan, lebih kurang ada 1.000 Metromini yang beroperasi di Jakarta. Tapi sayang yang bener-benar laik jalan dan mengantongi surat tak lebih dari seratusan.

"Sekarang yang penting jangan saling menyalahi lah, konsisten aja mengawasi jangan malah dibiarkan," imbau pria berkepala plontos ini.

Harapan lainnya, dia juga meminta Jokowi dan Ahok serius dalam transportasi di Jakarta. Sebab, semua kekurangan soal angkutan umum terutama Metromini, kata Tigor, sudah pernah dia sampaikan langsung ke Ahok.

"Bulan lalu itu kita bertemu, ada kadishub juga, katanya siap akan ditertibkan. Tapi nyatanya mana ada, pencitraan saja," tandas Tigor.

Sumber: merdeka.com

Ini solusi Ahok tekan angka kecelakaan angkot

angkutan umum.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) geram dengan kecelakaan Metromini yang merenggut satu nyawa di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur. Menurut Ahok, solusi untuk menekan angka kecelakaan angkutan umum (angkot) mesti ada yang mengontrol, dalam hal ini Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD).

"Itu masalahnya. Kita musti ada PPD supaya semua mobil-mobil angkutan bisa masuk ke dalam satu pool. Kalau tidak, kita tidak bisa kontrol, sopir cabutan, sopir tembak, mereka setoran kan. Sopir sakit, daripada enggak nyetor, pasti lempar kepada temennya yang enggak punya SIM," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/7).

Kecelakaan di Rawamangun itu, kata Ahok, bus itu tidak laik jalan. Ahok menjelaskan, petugas Dinas Perhubungan harus tegas dengan sopir yang bandel karena membahayakan orang lain.

"Speedometer enggak ada, rem enggak ada, lampu enggak ada. Ya itu tadi kalau kita enggak sediakan bus, supir yang baik-baik enggak bisa kerja, demo lagi," tegasnya.

Sebelumnya, Beniti Lini Manata (13), satu dari tiga korban yang ditabrak Metromini di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, kemarin sore, meninggal dunia. Beniti sempat dirawat di RS Persahabatan.

"Korban bernama Beniti meninggal dunia, dua korban lainnya masih dirawat di RS Antam Medika," kata Kanit Laka Satlantas Jakarta Timur, AKP Agung Budi Leksono, di Jakarta, Rabu (24/7).

Beniti Lini Manata (13) meninggal dengan luka di kening dan pipi kiri, sobek di tangan kanan dan bahu, serta kaki kanan patah. Sementara, Reni Anggraeni (12), korban yang masih dirawat, mengalami luka tangan kanan patah. Korban luka lainnya, Rahani Utami (13), mengalami kaki kanan patah. Reni dan Rahani tidak sadarkan diri sehabis ditabrak Metromini 47 jurusan Senen-Pondok Kopi itu.

Tersangka atas nama Wabdi Sihombing (22) sekarang sudah diamankan polisi tapi kenek Metromini berhasil melarikan diri.

Sumber: merdeka.com

Jokowi akan bikin pasar malam untuk PKL di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan membuat konsep night market untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL). Acara tersebut akan diberi nama Pasar Malam Jakarta (PMJ).

"Kita nanti akan bikin Pasar Malam Jakarta. Sekitar 2 bulan lagi," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (24/7).

Jokowi menjelaskan, pedagang yang akan berjualan pada PMJ akan diprioritaskan untuk pedagang yang ber-KTP DKI Jakarta. PMJ tersebut juga menyediakan aneka jajanan kuliner khas Betawi. Disana akan ada 500 hingga 600 PKL yang akan ikut turut serta berjualan.

"Nanti di sepanjang Jalan Merdeka Selatan. Dari Patung Kuda, depan Balai Kota sini sampai Gambir. Juga ada panggung hiburan nanti di tengah-tengah situ. Mulai dari jam 17.00 WIB sampai jam 24.00 WIB," ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo ini menjelaskan, program PMJ tersebut akan dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta sendiri. Total anggaran yang akan dikeluarkan sebesar Rp 760 juta.

Politikus PDIP ini juga mengaku mengadakan PMJ juga termasuk salah satu tujuannya untuk menertibkan para PKL. Ia juga meyakinkan bahwa pasar malam tersebut nantinya tidak akan mengakibatkan kemacetan lalu lintas.

"Iya, nanti kalo ini sudah bener betul, baru ke wilayah kota. Jadi nanti PKL-PKL yang ada di anukan ke sana. Tapi kan problem kita, kalo nutup jalan akan mengakibatkan macet apa ga, tp ga lah kan hanya seminggu sekali," ujarnya sambil tertawa.

Selain itu, Jokowi tidak lupa akan masalah kebersihan. Pasalnya masalah sampah menumpuk terjadi pada perayaan Muda Mudi Jakarta pekan lalu. Dia berjanji akan memperhatikan tentang masalah pendidikan kebersihan pada masyarakat.

"Nah itu nanti yg baru-baru seperti ini pasti kita atur. Pendidikan, mengedukasi masyarakat, mengedukasi pedagang. Penting. Air juga, jangan sampai air keran yang diember dipake dari pagi sampe malam ga diganti," imbuh Jokowi.

Sumber: merdeka.com

Jokowi ceramahi polisi, Ahok terima Timnas U-14

Jokowi di pameran monorail Monas.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memiliki banyak agenda dalam setiap hari. Hari ini, Jokowi dijadwalkan akan memberikan ceramah studi kasus kepemimpinan nasional di Gedung Biro Operasi Polda Metro Jaya.

Sejumlah personel polisi akan mendengarkan ceramah Jokowi pada pukul 08.00 WIB. Setelah itu Jokowi dijadwalkan menghadiri rapat paripurna bersama DPRD DKI Jakarta pada pukul 13.00 WIB, Rabu (24/7).

Kemudian seperti biasanya, Jokowi akan blusukan untuk berbuka puasa dan tarawih bersama warga Jakarta. Tempat masih dirahasiakan.

Sementara itu, pada pukul 10.00 WIB, Ahok akan menggelar rapat tentang paparan dan pengembangan Marunda. Kemudian disusul menerima pemain bola tim nasional Indonesia U-14 di ruang wakil gubernur pada pukul 11.30 WIB.

Selanjutnya, acara Ahok akan ditutup dengan menghadiri Ramadan Fair di Kantor Bupati Kepulauan Seribu sore nanti.

Sumber : merdeka.com

Survei API: Bila Jokowi Capres, Dahlan Iskan Cawapres Terkuatnya

(Liputan6.com)

Hasil survei Aliansi Pemuda Indonesia (API) Perubahan mengungkap, bila Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi menjadi calon presiden 2014, maka yang paling kuat sebagai cawapresnya yakni Dahlan Iskan.

Pasangan Jokowi-Dahlan meraih elektabilitas 14,4%. Bila Jokowi menggandeng Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, maka meraih 7,9%.

"Sedangkan Jokowi dengan Prabowo ditempatkan pada posisi ketiga dengan tingkat persentase sebesar 5,4%," ungkap Sekjen API Perubaan Dendy Susianto dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Kamis (25/7/2013).

Sementara, bila, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjadi capres, maka Jokowi merupakan tokoh paling layak sebagai cawapresnya.

"Jokowi menempati urutan pertama tokoh yang cocok menjadi cawapres mendampingi Prabowo dengan tingkat pemilih 8,2%," katanya.

Sedangkan tokoh lainnya yang cocok mendampingi mantan Danjen Kopasus itu, sambungnya, yakni Wiranto dengan total pemilih 6,5%, dan posisi ketiga Jusuf Kalla dengan angka 3,3%.

"Posisi keempat ada Abraham Samad dengan angka 2,8% dan kelima Anies Baswedan dengan angka 2,6%," jelasnya.

Sedangkang nama Dahlan Iskan dan Aburizal Bakrie menempati posisi 6 dan 7 dengan 2,0% pemilih.

"Selanjutnya ada nama Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, Surya Paloh, Hatta Rajasa, Ganjar Pranomo, Megawati Soekarnoputri, Djoko Suyanto dan Anis Matta," ujar Dendy.

Survei ini menggunakan metode telepolling dengan sistem multistage random sampling dari 650 responden. Wawancara dilaksanakan pada awal Juni sampai 1 Juli. Dari jumlah responden itu, pemilih berusia 17 tahun atau sudah menikah dengan komposisi 50% pria dan 50% perempuan. Margin of error sekitar 3,8% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Sumber: liputan6.com

"Pak Jokowi, Kapan Gemukin Badan? Ini Permintaan Warga Lho..."

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat berkeliling Taman Suropati, Minggu (21/7/2013).

Secara tiba-tiba, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo keluar dari rumah dinasnya di Taman Suropati 7, Jakarta Pusat, menuju Taman Suropati yang memang tepat berada di rumah dinasnya. Jokowi yang mengenakan kemeja lengan panjang putih itu langsung menyapa warga dan berkeliling Taman Suropati.

Kemunculan Jokowi di hari Minggu (21/7/2013) ini membuat para warga yang sedang berolahraga dan santai di Taman Suropati terkejut. Taman Suropati yang awalnya sepi pengunjung mendadak ramai ketika Jokowi berkeliling Taman Suropati. Tak sedikit anak-anak, ibu-ibu, dan bapak-bapak yang meminta foto bersama orang nomor satu Ibu Kota.

Jokowi juga menyalami para komunitas yang berkumpul di Taman Suropati, seperti komunitas pemain biola dan komunitas pencinta hewan. Dari sekian banyak warga yang memintanya berfoto, ada salah seorang warga yang berceletuk agar Jokowi menggemukkan badannya.

"Pak Jokowi, kapan gemukkin badan? Ini permintaan warga, lho," kata salah seorang warga kepada Jokowi.

Jokowi yang mendengar itu pun langsung tertawa dan membalikkan badannya untuk melihat warga yang memintanya menggemukkan badan. "Hehehe..., ya, nanti," kata Jokowi seraya tertawa. Setelah itu, Jokowi kembali berkeliling dan menyalami warga yang sedang bersantai di taman hijau tersebut.

Sumber: kompas.com

Basuki Bahagiakan Petugas Kebersihan Jakarta

Tumpukan sampah di atas rel kereta Pesing Garden, Kedoya Utara sedang dibersihkan oleh petugas kebersihan pada Rabu (23/1/2013). Tumpukan sampah tersebut akan dibawa ke tempat pembuangan sampah terakhir di Bantar Gebang, Bekasi.

Rencanan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan unit di Rusun Marunda atau Rusun Pulogebang kepada petugas kebersihan disambut Dasri (48). Selama ini, dia belum memiliki rumah sendiri.

Selama ini, ibu satu anak itu tinggal di rumah orangtuanya di Kebayoran Baru, Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Namun, dia resah karena saudara-saudaranya hendak menjual rumah peninggalan orangtuanya itu.

"Pernah saudara saya mau jual rumah ibu saya, tapi yah saya pertahanin aja. Mau ke mana lagi saya, kalau mau dikasih rusun saya senang sekali biar enggak usah tinggal di sana lagi," ujar Dasri kepada Kompas.com, Minggu  (21/7/2013).

Meski begitu, Dasri mungkin akan sulit jika ditempatkan di rusun Marunda dan Pulogebang. Sebab, tempat kerjanya ada di Jakarta Selatan, mulai dari daerah Pintu Sembilan Senayan hingga kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Dia bertugas dari pukul 05.00 hingga 17.00.

"Kalau rusunnya di Marunda atau Pulo Gebang sih kejauhan. Saya kerja gimana? Tapi kalau saya kerjanya di tempatin di situ juga boleh," tutur Dasri yang sehari-seharinya mendapat upah Rp 30.500.

Pemberian unit rusun kepada petugas kebersihan ini dijanjikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Selain itu, mereka mendapat fasilitas Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Semua fasilitas rersebut dijanjikan pada seluruh tukang sapu di DKI Jakarta. Janji tersebut disampaikannya saat berbuka puasa bersama dengan 2.000 penyapu jalan di Lapangan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (19/7/2013).

Penyapu jalan yang diprioritaskan mendapatkan satu unit rumah di rusun, yakni mereka yang tidak memiliki rumah, sehingga ketika sudah memiliki rumah, mendapatkan KJS dan KJP, maka mereka bisa bekerja lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan wilayah Kota DKI Jakarta.

Sumber: kompas.com

Basuki Membuat Resah Penjual CD Bajakan Ratu Plaza

Ratu Plaza merupakan.plaja yang ramai pengunjung. Didalamnya terdapat berbagai stan dari berbagai merek,disini juga terdapat penjual CD bajakan yang rencananya akan dilarang oleh SK gubernur, Jakarta (21/7/2013).

Rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan melarang mal, ITC, pasar, berjualan CD bajakan membuat resah pedagang di Ratu Plaza. Pembeli CD bajakan pun ikut merasa "kehilangan".

CD bajakan di Ratu Plaza, Jakarta Selatan, berada di lantai 3. Lina, penjaga stand CD bajakan, mengaku bingung jika kelak CD bajakan dilarang beredar.

"Kalau enggak boleh jualan ini, jualan apalagi saya, Mbak? Kalau ada modal sih jualan apa juga jadi. Ini aja jualan kadang ada untung kadang enggak ada untungnya," tutur Lina (24), Minggu (21/7/2013).

Lina mengatakan, majikannya sudah lebih dari lima tahun menyewa lapak di lantai tiga pusat perbelanjaan itu. Dia pun hanya pasrah jika kelak majikannya tidak menjual CD bajakan lagi karena larangan dari manajemen mal.

Natan (33), salah seorang sebagai pembeli setia CD bajakan menganggap larangan penjualan CD bajakan sebagai hal yang sulit. Sebab, masyarakat merasa diuntungkan juga dengan harga CD yang murah dibandingkan harga CD original.

"Harganya yang murah itu merupakan keunggulannya. Apalagi, kayaknya kalau dari segi bisnis itu lumayan menguntungkan karena banyak yang mencari. Kalau di mal ditiadakan, pasti nanti makin banyak PKL penjual CD bajakan," ujar Natan.

Pihak manajemen Ratu Plaza belum bisa dimintai keterangan terkait larangan Basuki tersebut. Minggu ini, kantor manajemen tutup.

Sebelumnya, Basuki menyatakan Pemprov DKI Jakarta mendukung upaya Kemenkum HAM membuat rancangan UU anti pembajakan. Pemprov akan mengeluarkan larangan berjualan barang bajakan di mal, ITC, dan pasar. Namun, target utama Basuki adalah mal lebih dulu, mengingat PKL hanya mendapatkan penghasilan dari penjualan CD bajakan.

Menurutnya, tujuan diterapkannya pelarangan penjualan CD bajakan agar semua pihak menghargai pihak yang telah mempunyai hak cipta. Sebab, hampir 99 persen CD yang beredar di pasaran adalah bajakan, hanya satu persen yang original.

Sumber: kompas.com

Polisi Diminta Ikut Bantu Jokowi Tertibkan PKL

Meskipun telah dilakukan upaya penertiban terhadap pedagang kaki lima beberapa waktu lalu, kondisi kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali semrawut. Para pedagang kembali berjualan di jalan, Kamis (4/7/2013).

Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menegaskan, polisi harus melakukan fungsi penertiban umum atau public order. Penegakan hukum juga perlu dilakukan jika ada yang melawan. Setelah itu polisi juga harus memelihara ketertiban yang sudah terbangun.

Ia menilai, selama ini polisi lebih banyak pasif dalam menertibkan PKL dan parkir liar. Penertiban lebih banyak dilakukan satuan polisi pamong praja dan dinas perhubungan.

"Polisi seharusnya di garis depan. Di Jakarta, urusan PKL dan parkir liar itu ada mafianya dan ada orang dalam yang terlibat," kata Adrianus di Jakarta, Sabtu (20/7/2013).

Sementara itu, Ketua Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) DKI Jakarta Hoiza Siregar mengingatkan, penataan PKL tidak bisa sekadar menggusur karena usaha rakyat kecil ini sudah ada sejak puluhan tahun silam.

"Di negara maju, PKL justru diwadahi dengan baik. Sementara di Indonesia, seperti Jakarta, data total PKL saja mungkin tidak punya," ucapnya.

Akibatnya penataan PKL di Jakarta tidak pernah tuntas karena pemerintah tidak memiliki basis data yang jelas. APKLI mencatat ada sedikitnya 300.000 PKL di Jakarta.

Sumber: kompas.com

PNS Bawahan Jokowi-Basuki Dilarang Terima Gratifikasi

PNS DKI Jakarta terlihat tidur-tiduran seusai salat Zuhur di Blok G, Balaikota DKI Jakarta, Rabu (17/7/2013). Mereka mendapat jam istirahat dari pukul 11.30 hingga 12.30. Namun hinnga lewat dari jam istirahat, mereka tetap asyik tidur-tiduran.

Ada kebiasaan di kalangan pengusaha untuk memberikan hadiah kepada pejabat menjelang hari raya keagamaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun menyiapkan sanksi bagi pegawai yang menerima gratifikasi secara ilegal. Pemberian itu dikhawatirkan terkait dengan posisi dan jabatan yang diemban pegawai.

"Baik menerima maupun mengirim, apalagi meminta THR (tunjangan hari raya) kepada pihak ketiga, tidak boleh," kata Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sylviana Murni, Sabtu (20/7), di Jakarta.

Menurut Sylviana, pegawai yang menerima gratifikasi harus melaporkan kepada pimpinannya. Gratifikasi meliputi pemberian uang, barang, potongan, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan pengobatan cuma-cuma.

Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengharuskan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan hal itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 hari kerja.

Sanksi pidana untuk penerima gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap adalah penjara minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, hingga seumur hidup, serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Made Karmayoga mengatakan, pihaknya juga akan bekerja sama dengan KPK dan menggunakan standar ukuran gratifikasi yang ditentukan KPK.

Pengamatan Sarman Simanjorang, Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta, tidak ada lagi pejabat yang meminta gratifikasi sejak terbentuknya KPK. Begitu pula tradisi pengusaha mengirim bingkisan kepada pejabat, saat ini sudah banyak berkurang.

Pengusaha khawatir terkena pasal gratifikasi karena mengirim bingkisan. "Sebagian besar pejabat juga tidak berani menerimanya," kata Sarman.

Pos pengaduan THR

Sementara itu, terkait hak pegawai untuk menerima THR, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengingatkan karyawan dan karyawan kontrak agar melaporkan ke pos pengaduan jika tidak mendapatkan THR.

"Posko pengaduan THR sudah disediakan di kantor dinas tenaga kerja. Silakan laporkan ke posko jika ada karyawan yang tidak mendapatkan THR," kata Kepala Disnakertrans Kota Tangerang Abduh Surahman.

Pihaknya sudah menerima surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja terkait imbauan pemberian THR dari perusahaan, yaitu paling lambat diberikan 7 hari sebelum Idul Fitri.

"Surat edaran itu sedang disosialisasikan," ujarnya.

Sumber: kompas.com

Jokowi: Saya Akan ke Tanah Abang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau pintu air Manggarai, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2013).

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan melihat langsung situasi Pasar Tanah Abang, Jakarta Timur, Jumat (19/7/2013), dan mengakomodasi harapan pedagang kaki lima (PKL).

"Nanti akan tiba waktunya saya datang ke sana. Akan saya kumpulkan nanti," kata Jokowi, saat ditemui di Balaikota Jakarta, Jumat (19/7/2013).

Jokowi juga membenarkan bahwa Blok G masih gelap, serta lantai 3 dan 4 masih kosong. Tentang akses, ia menambahkan bahwa semuanya memang harus diperbarui.

"Ada tangganya ke sana, mesti dibuat dan diperbaiki, sehingga pedagang di sana didatangi pembeli," tuturnya.

Jokowi menuturkan, sekalipun dipaksa masuk Blok G, pedagang akan kembali berjualan di luar lagi bila fasilitas Blok G tak diperbaiki.

Hal tersebut berkaitan dengan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merelokasi PKL ke Blok G Pasar Tanah Abang. PKL keberatan, selain karena jumlah kios di Blok G tak bisa menampung semua PKL, juga karena mereka menilai Blok G tidak strategis dan tidak memiliki fasilitas memadai.

Sumber: kompas.com

"Jokowi, Jangan Perkosa Monas"

Pedagang kaki lima (PKL) menggelar dagangan mereka di pelataran silang Monumen Nasional di Jakarta, Minggu (14/7/2013). Ratusan PKL menyambut gembira karena mereka bebas berdagang seiring dengan digelarnya Monas Fair untuk menyambut Ramadhan.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo, menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak harus selalu menggelar acara di kawasan Monumen Nasional. Sebaiknya, Gubernur menyebar acara itu ke wilayah kota.

"Jangan perkosa Monas, harus diatur, misalnya acara yang besar-besar saja di Monas. Tapi, yang kecil-kecil misalnya di tempat lain," ujar Agus saat dihubungi, Jumat (19/7/2013).

Agus mengatakan, kawasan Monas memiliki kapasitas yang terbatas dalam menyelenggarakan suatu acara. Ia khawatir, jika Monas terlalu diforsir untuk tempat acara, itu malah bisa merusak fasilitas di sana. Jika demikian, hal itu tentu merugikan Pemprov karena harus mengeluarkan dana lagi untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut.

"Kalau digunakan bisa rusak, tamannya, padahal sebagai ruang terbuka hijau di pusat kota kan penting," ujarnya.

Pemkot harus siap

Agus mengakui, Monas memang merupakan lokasi yang sangat strategis dalam menggelar suatu acara. Selain memiliki ruang terbuka yang luas, letak Monas pun berada di pusat kota sekaligus memiliki akses yang mudah dari penjuru Jakarta. Sementara di kota lain, kata Agus, tak ada lokasi yang memiliki kondisi sama seperti di area Monas.

"Coba mana, Setu Babakan? Akses ke sananya gimana? Museum Fatahillah? Kalau Sabtu atau Minggu sih, oke, tapi hari kerja? Mana lagi, Kanal Banjir Timur? Dekat perumahan, susah," ujarnya.

Oleh sebab itu, jika acara disebar ke kota lain di DKI, tinggal bagaimana setiap pemerintah kota mampu menyediakan ruang serta unsur-unsurnya dengan baik, sebaik penyelenggaraan di Monas. "Pemkot harus siap akan hal-hal itu. Banyaklah pertimbangannya, misalnya bukan di daerah perumahan, keamanannya, panitianya," tutur Agus.

Saat dikonfirmasi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membenarkan hal tersebut. Tetapi, menurutnya, acara-acara yang selama ini diselenggarakan di Monas hanyalah percontohan. Acara di kota lainnya pun, kata Jokowi, sudah dipikirkan.

Sumber: kompas.com

Jokowi: Jakarta Empat Terkorup, Itu Sebelum Pemerintahan Saya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tengah memaparkan transparansi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di depan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi di Balaikota Jakarta, Senin (27/5/2013).

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak menampik kalau Provinsi DKI Jakarta termasuk salah satu provinsi yang tingkat korupsinya tinggi. Menurut Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), provinsi DKI Jakarta menempati urutan keempat teratas di Indonesia sebagai provinsi yang menyumbang kerugian negara.

"Ya, benar, memang benar itu," kata Jokowi di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/7/2013).

Kendati demikian, Jokowi mengatakan data tingginya tingkat korupsi itu terjadi pada tahun 2008-2012. Sedangkan, ia baru memerintah akhir tahun 2012. Sebagai pemimpin yang baru memerintah di Ibu Kota sekitar 9 bulan itu, Jokowi enggan disalahkan atas tingginya angka korupsi di Jakarta.

"Jangan dipikir itu datanya di tahun 2013, lho. Saya ini kan menjabat di akhir tahun 2012. Lihat datanya dari tahun 2008-2012, itu kan belum pemerintahan saya," kata Jokowi.

Saat ini, Jokowi mengaku sedang mengupayakan meminimalisir tindak korupsi di dalam tubuh Pemprov DKI. Mulai dari transparansi anggaran hingga pembayaran menggunakan sistem online.

Selain telah menerapkan pajak online restoran dan hiburan, DKI juga akan menerapkan sistem pembayaran online penagihan rumah sakit atas klaim Kartu Jakarta Sehat (KJS). Di samping itu, poster-poster APBD DKI 2013 pun telah terpampang di kantor Kelurahan hingga Wali Kota.

BPK mencatat provinsi DKI Jakarta menempati urutan keempat teratas di Indonesia sebagai provinsi yang menyumbang kerugian negara. Data itu terangkum dalam publikasi IHP (Ikhtiar Hasil Pemeriksaan) semester dua tahun 2012. Di dalam laporan itu, anggaran 33 provinsi yang tersebar di nusantara telah merugikan negara sebesar Rp 4,1 triliun dengan 9.312 kasus untuk tahun 2008 - 2012.

Untuk Provinsi DKI Jakarta, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 207.395.680.000 dengan jumlah kasus sebanyak 967 jenis. Ranking pertama ditempati provinsi Sumatera Utara dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp 400.100.810.000. Selanjutnya provinsi Aceh mencatat kerugian mencapai Rp 308.333.807.000, dan di posisi ketiga, Provinsi Papua Barat yang mencatatkan kerugian negara hingga Rp 207.395.680.000.

Sumber: kompas.com