Jokowi sering disebut mirip dengan 5 orang ini

Sejak terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, hampir semua orang kenal Joko Widodo alias Jokowi. Baru empat bulan memimpin Ibu Kota, popularitas Jokowi bahkan mulai menyaingi tokoh-tokoh politik nasional.

Bahkan dari survei yang dirilis Pusat Data Bersatu (PDB), elektabilitas Jokowi melonjak naik paling tinggi mengalahkan Megawati dan Prabowo, bahkan jauh di atas Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, dan Mahfud MD.

Sepak terjang Jokowi sudah banyak diulas beberapa media asing yang tertarik dengan gaya kepemimpinannya yang beda dari pemimpin yang ada. Jokowi pun dimiripkan dengan tokoh-tokoh atau bahkan pemain bola. Siapa saja mereka?

1. Jokowi mirip Lionel Messi

Siapa yang tidak kenal pemain bernomor punggung 10 dari klub Barcelona Lionel Messi. Gaya permainan Messi pun diibaratkan dengan gaya blusukan Jokowi.

"Saya melihat gaya blusukan Jokowi itu seperti Messi, turun ke mana-mana," kata pengamat politik Effendy Ghazali saat bedah buku 'Bola Politik, Politik Bola' karya pengamat politik Tjipta Lesmana di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/2).

Gaya blusukan yang dipraktikkan Jokowi dan Messi dinilainya terbukti sukses menghasilkan gol atau hasil. Akibat blusukannya, Jokowi mampu mengalahkan elektabilitas pucuk pimpinan PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Cukup dengan blusukan seperti itu. Katanya Jokowi sudah menyalip Mega dan Prabowo. Padahal Jokowi baru nimang-nimang bola ke kiri dan ke kanan, tapi lewat semuanya. Itu menurut salah satu survei," katanya.

2. Jokowi mirip Obama

Salah satu media besar di Inggris, BBC membuat tulisan panjang soal Jokowi. Saat banjir besar melanda Jakarta 17 Januari lalu, BBC menyoroti kebijakan Jokowi menyelesaikan permasalahan itu. 

"Jelang 100 hari kepemimpinannya, Jokowi menghadapi tes pertama. Air berwarna kecoklatan merendam Jakarta tanggal 17 Januari kemarin. Penyebabnya curah hujan tinggi yang menyebabkan tanggul jebol dan sungai meluap," tulis wartawan BBC Karishma Vaswani dalam artikel berjudul 'Flooding tests 'Jakarta's Obama'.

"Mr Widodo adalah politikus yang bersih. Seorang pemimpin yang mendengarkan keluhan masyarakat. Dia kerap disamakan dengan Presiden AS Barack Obama, bukan karena perawakannya yang sama-sama tinggi dan langsing. tetapi karena empatinya pada masyarakat."

3. Jokowi mirip Ali Sadikin

Ali Sadikin atau Bang Ali selalu menjadi perbandingan bagi siapapun yang menjadi gubernur Jakarta setelahnya. Keberhasilan Bang Ali dengan berbagai gebrakannya selama memimpin Jakarta dari 1966-1977.

Pujian gaya kepemimpinan Jokowi mirip Ali Sadikin ini dilontarkan oleh Andi Mapetahang (AM) Fatwa, politikus senior Partai Amanat Nasional yang kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah asal DKI Jakarta.

"Saya percaya karena dia sudah lakukan di Solo, bukan saat kampanye saja masuk gang, saat menjabat tetap masuk gang, itu juga dilakukan Ali Sadikin," kata AM Fatwa mengomentari gaya blusukan Jokowi.

Menurut Fatwa, memang teori penyelesaian masalah dengan mengedepankan pendekatan masyarakat, memang selalu efektif. Terlebih masalah SARA. Ketika Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo, dia bersama beberapa tim ahli tidak segan berjalan di gang-gang sempit hanya untuk mendengarkan keluhan warganya.

"Nah pendampingnya itu nanti yang nulis, kemudian meneliti, karena mereka yang ahli kan," kata Fatwa.

4. Jokowi mirip Gus Dur

Perbandingan kemiripan Jokowi dengan Gus Dur ini diucapkan oleh Lily Chadijah Wahid yang merupakan adik Gus Dur Sendiri.

Apa yang membuat anggota DPR dari Fraksi PKB itu menyamakan Jokowi dengan Gus Dur? "Keistimewaan Gus Dur itu dia selalu berjalan mendatangi langsung rakyat, dari satu desa ke desa lain. Itu sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Ada kesamaan antara Jokowi dan Gus Dur dalam hal itu, mereka mendengar dan menampung aspirasi, keluh kesah dan harapan rakyat," ujar Lily dalam acara 1.000 Hari Gus Dur dan Hari Perdamaian Sedunia, Jumat (21/9/2012).

"Kesederhanaan yang menjadi ciri khas Gus Dur turut melekat dalam diri Jokowi," imbuh Lily.

5. Jokowi mirip Jusuf Kalla

Pujian soal kemiripan Jokowi dengan Jusuf Kalla atau JK disampaikan oleh Wagub Basuki Tjahaja Purnama. Dalam pandangan Ahok, sedikitnya ada dua kemiripan antara bosnya itu dengan JK.

"Pak Jokowi itu sesuai dengan gaya Pak JK, eksekusi, eksekusi. Apa yang direncanakan langsung dieksekusi," kata Ahok.

Kemiripan yang kedua adalah, gaya pendekatan mereka sebagai pemimpin. "Pak Jokowi seperti Pak JK, selalu turun langsung ke bawah," tukas Ahok.

Sumber: merdeka.com

Benarkah Pembangunan 12 pulau impian Ahok hancurkan masa depan Jakarta ..??

Palm Islands Dubai. stefaniestoelen.blogspot.com

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bermimpi membangun 12 pulau di Teluk Jakarta. Konsep pulau ini mirip dengan Palm Islands di Dubai, Uni Emirat Arab.

Usulan Ahok ini membuat aktivis lingkungan geram. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Berry Nahdian akan menentang keras rencana ini. Menurut dia, pulau yang terbuat dari hasil kerukan Waduk Pluit itu berpotensi merusak ekosistem dan biota laut yang sudah terbentuk dengan alami.

"Pada prinsipnya, membawa material asing dan menggunakannya di lingkungan lain memiliki potensi untuk mengubah atau bahkan merusak lingkungan itu," kata Berry saat dihubungi, Jakarta, Jumat (7/2).

Berry heran dengan keinginan Ahok yang jelas-jelas merusak lingkungan teluk atau pesisir Jakarta. Sebab, dipastikan akan ada zat beracun yang terkandung dalam lumpur tersebut.

"Dalam lumpur Waduk Pluit, banyak terkandung zat zat kimia yang berbahaya bagi makhluk biologis seperti diterjen, limbah, timbal, dan merkuri. Zat itu, datang dari limbah limbah industri yang banyak terdapat di daerah sekitar Pluit," ungkapnya.

Walhi meminta Ahok mempertimbangkan rencana itu, karena hanya akan memperparah banjir di Jakarta.

"Jangan sampai memaksakan menggunakan lumpur dengan kandungan zat kimia berbahaya yang pada akhirnya memusnahkan ekosistem di sekitar pulau yang dibangun. Sebaiknya dilakukan pengkajian mendalam dulu sebelum rencana ini benar benar direalisasikan," tegas Berry.

Sebelumnya, Ahok menyatakan konsep pembangunan 12 pulau ini tidak salah secara regulasi. Disebut salah kalau misalnya pemerintah memberi izin dan berharap imbalan uang. "Ini kan dikembalikan bentuknya fasilitas. Kalau bisa hemat kita hemat, prinsip mengelola APBD kan sederhana, tambah pemasukan sebesar mungkin tekan pengeluaran semaksimal mungkin. Tanpa menekan orang itu loh," tegas Ahok kemarin.

Dia menambahkan, setiap pulau luasnya 50-60 hektar. Total sebanyak 12 pulau. Dia menjanjikan pengusaha bakal untung dengan proyek ini. "Kamu hitung aja kalau tiap tanah dia untung Rp 10 juta, kalo 6 hektar untung Rp 6 triliun. Wajar dong bagi kita Rp 1 atau 2 Triliun untuk pembangunan," ujarnya.

Nantinya, 12 pulau itu bukan hanya milik PT Pembangunan Jaya Ancol saja, tetapi juga bisa dimiliki perusahaan lain. "Mereka nanti yang bikin jembatan dari daratan," katanya.

Palm Island di Dubai, Uni Emirat Arab merupakan kepulauan buatan. Kepulauan ini merupakan reklamasi tanah terbesar di dunia yang pernah dibangun. Kepulauan yang dibangun oleh Nakheel Properties ini terdiri dari beberapa pulau, seperti Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali dan Palm Deira.

Kepulauan yang diciptakan oleh Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ini bertujuan untuk meningkatkan pariwisata di Dubai. Di dalam pulau tersebut terdapat berbagai fasilitas seperti hotel bintang lima, perumahan elite, rumah sakit, dan banyak lagi fasilitas mewah lainnya.

Sumber : merdeka.com

Muncul gerakan di Facebook memaksa Jokowi nyapres 2014

Joko Widodo. ©2012 Merdeka.com/Imam Buhori

Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali dikait-kaitkan calon presiden. Bahkan, ada sebagian orang yang sengaja membuat gerakan memaksa Jokowi agar mencalonkan diri menjadi presiden.

Gerakan itu muncul di Facebook dengan nama 'Gerakan Memaksa Jokowi untuk Siap jadi Capres 2014'. Grup ini baru dibuat pada 2 Februari 2013.

Lima hari setelah dibuat grup itu, sudah ada 65 orang yang menyukai grup ini. Di dalam grup juga ditulis alasan mengapa memaksa Jokowi.

"Terlalu Lama menunggu sampai tahun 2019, apabila Jokowi baru akan Siap menjadi Capres 2019. Sebaiknya mulai saat ini kita Paksa Jokowi untuk SIAP Menjadi Capres 2014 untuk Mempercepat Perbaikan Negeri Ini dan Menjadikan Indonesia Baru"

Dalam berbagai kesempatan, Jokowi sudah mengatakan ingin fokus menjadi gubernur sampai masa jabatannya selesai. Ia sekarang tidak tertarik menjadi presiden.

Sementara dalam berbagai survei, nama Jokowi selalu unggul jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain seperti Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto.

Seperti dalam survei Tim Pusat Data Bersatu (PDB) pimpinan Didik J Rachbini. Survei menunjukkan Joko Widodo sebagai capres dengan tingkat elektabilitas tertinggi. Sebanyak 21,2 persen responden memilih Jokowi dikuntit Prabowo dengan 17,1 persen.

Urutan ketiga diduduki Megawati dengan 11,5 persen disusul Rhoma Irama 10,4 persen. Sedangkan Aburizal Bakrie 9,7 persen, kemudian Jusuf kalla 7,1 persen dan disusul nama-nama lain seperti Mahfud MD, Wiranto, dan Dahlan Iskan.

Dari 13 nama yang dipamerkan sebagai tokoh potensial capres 2014, Jokowi tetap menduduki urutan pertama dengan 21,2 persen. "Prabowo 18,4 persen, Megawati 13,0 persen, Rhoma 10,4 persen, Aburizal Bakrie 9,3 persen, Jusuf Kalla 7,8 persen, dan Wiranto 3,5 persen," jelas Didik J Rachbini di Jakarta, Rabu (6/2).

Sumber : merdeka.com

Cerita mereka yang kapok kritik Jokowi

Jokowi Blusukan. ©2013 Merdeka.com/muhammad sholeh

Ini cerita tentang sosok yang kerap mengkritik Jokowi. Mantan gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, kini enggan mengkritik Jokowi. Rupanya dia jadi bulan-bulanan pendukung Jokowi.

Bang Yos dulu kerap mengkritik Jokowi. Terutama soal gaya blusukan yang disebut Bang Yos bukan tindakan nyata. "Keadaan rakyatnya seperti apa kan sudah tahu. Jadi tak perlu lah action-action (blusukan) seperti itu," kata Bang Yos usai menghadiri acara milad Muhammadiyah di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu (18/11).

Kini, Bang Yos tak mau lagi mengkritik Jokowi. "Enggak ah, sudah capek aku kritisi Jakarta," kata Bang Yos di Kantor PKPI, Jakarta, Rabu (6/2).

Bukan tanpa sebab Bang Yos enggan untuk mengomentari kebijakan-kebijakan yang diambil Jokowi. Dirinya mengaku diserang dan dimaki habis-habisan oleh fans pendukung Jokowi. "Saya diserang habis-habisan sama pendukung Jokowi," ungkap Bang Yos.

Tak cuma Bang Yos yang tak lagi mengkritik Jokowi. Ada juga Rhoma Irama.

Dulu, sebelum Pilgub DKI, Rhoma Irama gencar mengkritik Jokowi. Tapi kini, Rhoma kian sering melayangkan pujian untuk Jokowi.

"Jokowi salah satu putra terbaik bangsa tentu bisa membangun jakarta lebih baik," jelas Rhoma, Selasa (8/1).

Dia mengaku mendukung penuh program-program yang telah dilakukan oleh Jokowi, termasuk aksi blusukan yang sering kali menjadi sorotan media.

"Bagus dia bisa merasakan denyut kehidupan di bawah," imbuhnya.

Rhoma juga mendoakan agar warga Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi bisa lebih sejahtera. "Kita doakan agar jakarta lebih baik, saya dukung kepemimpinan jokowi," tegasnya.

Dalam kesempatan ini pula, Rhoma menjelaskan bahwa tidak ada sama sekali terjadi konflik antara dirinya dengan Jokowi. "Saya tidak pernah berseteru dengan Jokowi termasuk Ahok, jadi ini perlu diluruskan, kemarin yang terjadi pemelintiran isu," tandasnya.

Jokowi sendiri sebenarnya tidak antikritik. Kritikan itu dianggap Jokowi sebagai sebuah masukan.

Sebab, dari kritikan tersebut Jokowi mengaku dapat mengetahui persoalan selama ini. Itu juga yang disampaikan Jokowi saat menerima kritik dari Komisi V DPR.

"Bagus semua masukannya tadi. Pertemuan seperti ini tidak hanya sekali tiga kali, jangan diulang-ulang, harus kerja kongkretnya apa, hulu kerja apa, hilir apa, Dewan mengontrol. Itu baru selesai," kata Jokowi.

Jokowi juga enggan dikuntit media karena takut, blusukannya justru dikira orang pencitraan. "Sudahlah mbok saya jangan diikuti terus, nanti dikira pencitraan. Biarkan saya bebas menemui warga. Biar masyarakat yang menilai kalau ada realitas apakah itu pencitraan atau bukan," tutup Jokowi.

Sumber: merdeka.com

Jakarta banjir lagi, apa kabar rekayasa hujan Jokowi?

genangan air. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Jakarta kembali dilanda hujan besar pada Rabu (6/2) sore kemarin. Curah hujan mulai dari sedang hingga tinggi. Durasi hujan mencapai dua jam lebih.

Hujan kali ini terbilang cukup deras setelah Jakarta banjir pada Januari lalu. Terbukti dari kembali tergenangnya ruas Jl Sudirman-MH Thamrin, dan underpass Casablanca.

Pasca-banjir bulan lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta bantuan BNPB, BPBD serta BMKG melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC). Teknologi ini bertujuan untuk mengurai gumpalan awan tebal sehingga hujan deras tidak hanya mengguyur di satu titik.

Melihat hujan kemarin, apakah modifikasi cuaca atas permintaan Jokowi mengalami kendala?

Menurut Ketua BPBD DKI Jakarta, Arfan Arkilie, hujan yang mengguyur Jakarta kemarin sore itu relatif wajar. Dari durasi hujan kurang lebih 3 jam, hanya sekitar 30 menit intensitas hujan yang deras.

"Kemarin hanya 30 menit saja yang derasnya yaitu mencapai 51 milimeter kubik. Selebihnya intensitasnya lebih ringan," kata Arfan kepada merdeka.com, Kamis (7/2).

Arfan menjelaskan, hal yang wajar jika suatu hari Jakarta tetap dilanda hujan. Toh, teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan bukan untuk memindahkan seratus persen hujan ke daerah lain.

"Hujan tetap tapi dengan diurainya awan tebal itu, curahnya jadi tidak terlalu deras. Tidak mungkinlah sama sekali tidak hujan, karena kita kan butuh air juga, tanah butuh basah juga. Jadi gak langsung kering gitu, karena air hujan itu banyak manfaatnya," jelasnya.

Modifikasi ini mulai diterapkan 26 Januari lalu. Dan sesuai peringatan BMKG kelembapan masih akan tinggi di bulan Februari ini, maka modifikasi cuaca akan terus dilakukan sampai awal Maret mendatang.

Arfan meyakinkan kalau modifikasi cuaca yang berjalan ini lancar tanpa kendala. Kalau pun hujan tetap turun deras, itu hal yang wajar karena dari segi intensitasnya berkurang.

"Jadi rekayasa ini kita lakukan di Jakarta, Banten dan Bogor. Yang gawat itu kalau setelah dimodifikasi tapi hujan deras terjadi selama satu jam. Dan kemarin kan tidak," tegas Arfan.

Dia berharap semua pihak tidak pesimis dengan penerapan teknologi ini. Atau pun berucap Jokowi tak bisa melawan kehendak alam. Sebab, memang penerapan teknologi bukan sama menahan air hujan agar tidak turun.

"Positif thinking-lah. Jangan terlalu panik, ini juga pernah kok diterapkan sebelum-sebelumnya. Karena ini kan salah satu upaya untuk mengendalikan banjir di Jakarta, menjadikan yang lebat jadi setengah lebat," ucapnya.

Kalau pun hujan setengah jam Jakarta sudah banjir, Arfan menegaskan itulah yang perlu diperhatikan pemerintah daerah.

"Tentu itu karena drainase yang buruk, atau kali-kali yang tidak optimal," ungkap Arfan.

Sumber: merdeka.com

Jokowi: Dihadiahi banjir besar, berkah buat saya

banjir bundaran hi. ©2013 Merdeka.com/arie basuki

Banjir yang melanda Ibu Kota merupakan berkah tersendiri bagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Sebab, persoalan banjir membuatnya mengerti waduk dan sungai mana yang harus diperbaiki.

"Saya datang ke Jakarta langsung dihadiahi banjir besar. Tapi itu saya lihat jadi berkah, karena saya tahu betul sisi mana yang harus diperbaiki, waduk mana yang harus dinormalisasi dan gorong-gorong mana yang harus diperlebar. Itu semua jadi terungkap," ujar Jokowi dalam sebuah acara diskusi dengan broker di Palmerah Barat Jakarta, Kamis (7/2).

Mantan wali kota Solo itu mengatakan, saat ada genangan yang tinggi di seputaran Bundaran HI, dia langsung berpikir kenapa jalan protokol yang lebar harus ada genangan tinggi. Pasalnya, untuk jalan-jalan besar seperti Sudirman-Thamrin memiliki drainase yang dapat menampung volume air cukup besar atau sekitar 4-5 meter.

Lantas, dia membandingkan dengan drainase di Solo yang ada sejak zaman Belanda dapat menampung air hujan banyak, padahal hanya memiliki kedalaman 3 meter.

"Kemudian saya buka 3 pintu dan masuk ke gorong-gorong itu (HI) dan ternyata 60 centimeter doang. Nah itu benar makanya kenapa tergenang," katanya.

Selain itu, banyak juga gorong-gorong yang tertutup secara sengaja. Hal seperti itu, dianggapnya sebagai persoalan besar jika tidak dikerjakan sejak awal.

"Kalau banjir itu nggak dikerjakan dari hulu ke hilir, jangan harap Jakarta bebas banjir," katanya.

Jokowi menambahkan, untuk melakukan normalisasi 13 sungai di Jakarta dan mengeruk waduk, drainase memerlukan waktu yang tidak singkat. Namun, jika persoalan di hulu (Bogor) tidak ada penanganan maka akan sia-sia.

"Tapi kalau di hulu nggak ada perubahan, ya sama saja. Banyak villa, banyak hutan dipangkas," tuturnya.

Adapun pertemuannya dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah beberapa waktu lalu bertujuan untuk mengintegrasikan penanggulangan banjir.

Dia pun memberikan solusi dengan berani memangkas villa di puncak untuk mengurangi debit air yang mengalir ke Jakarta. Tetapi, jika tidak melakukan hal tersebut, makan dapat membuat sumur resapan di setiap bangunan yang ada.

"Nah, soal villa itu misal kalau berani dipangkas, kalau enggak berani bikin sumur resapan sehingga mengurangi air yang datang ke Jakarta berkurang," tandasnya.

Sumber : merdeka.com

Halangi Basuki Datang, Pejabat Rusun Marunda Terancam Dicopot

Salah satu blok Rusun Marunda yang siap huni di kompleks Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara,

Setelah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Susun Daerah I Dinas Perumahan DKI Jakarta Kusnindar dicopot akibat mempersulit relokasi warga ke Rusun Marunda, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama kembali mengatakan, ada satu oknum pejabat Rusun Marunda yang diduga menjadi calo Rusun Marunda.

"Kita akan cek teruslah, kan, yang kemarin yang kena, Kepala Seksi UPT-nya. Jadi, kita lagi curiga satu kepala seksi lagi main, di rusun juga," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (5/2/2013).

Ia mengaku mendapatkan laporan dari warga yang menyebutkan oknum pegawai negeri sipil (PNS) itu memungut biaya untuk dapat menempati rusun. Biaya yang dipungut kepada warga pun tak tanggung-tanggung, mulai dari Rp 15 juta hingga Rp 25 juta.

Selain itu, Basuki menuturkan, oknum PNS itu juga menghalang-halangi Basuki apabila ia ingin mengunjungi Rusun Marunda.

"Dari 100 unit, katanya, kan, sudah penuh, padahal itu yang dijual. Dia juga tidak kasih saya datang," kata Basuki.

Ia pun menegaskan akan selalu mengawal dan memantau kinerja PNS yang ditugaskan untuk mengurusi rusun, tidak hanya Rusun Marunda.

Menurut data yang diperoleh Basuki, 50 persen kependudukan rusun tidak sesuai dengan peruntukan. Oleh karena itu, Basuki menjanjikan untuk membersihkan pelan-pelan sehingga menjadi birokrasi yang bersih dan transparan.

"Kalau dari data-data, 50 persen itu tidak sesuai dengan peruntukan, maka sekarang kita mulai bersihkan pelan-pelan. Masa kita mau tangkap juga yang sudah pensiun segala macam? Kepala seksi kalau dia mau main, ya kita mau ganti," kata Basuki.

Untuk mengantisipasi oknum-oknum PNS yang terus 'bermain' dalam proyek yang sedang dilaksanakan Pemprov DKI, menurut Basuki, salah satu alternatifnya adalah melalui lelang jabatan. Basuki memercayai lelang jabatan itu dapat menciptakan PNS yang bersih dan transparan dalam menjalankan tugas mereka.

"Dengan lelang jabatan ini, semuanya akan berani melawan. Kalau di atas lurus, bawahnya juga akan lurus. Apalagi semua orang bisa SMS saya, jadi bisa melaporkan, 'Pak, kepala (atasan) saya kok begini, Pak," kata Basuki.

Sumber : kompas.com

9 Program Unggulan Jokowi untuk DKI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggulirkan sembilan program unggulan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2017. Program itu disampaikan kepada publik dalam acara musyawarah rencana pembangunan di Balaikota, Jakarta, Selasa (5/2/2013).

Menurut peserta musyawarah, dari sembilan program itu, baru sebagian yang dinilai sudah menggambarkan prioritas Pemprov DKI lima tahun ke depan.

Sembilan program unggulan itu adalah pengembangan sistem angkutan umum massal, pengendalian banjir, perumahan rakyat dan penataan kampung, pengembangan ruang terbuka hijau, penataan pedagang kaki lima, pengembangan pendidikan, pengembangan kesehatan, pengembangan budaya, dan pengembangan pelayanan publik.

"Kami ingin mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi konsisten dengan rencana tata ruang wilayah. Kami juga ingin menjadikan Jakarta sebagai kota bebas dari masalah-masalah menahun, seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah, dan lain-lain," kata Gubernur DKI Joko Widodo.

Semua program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini tercatat dalam 71 item, tujuh di antaranya terkait transportasi. Dalam program itu, pemprov menargetkan penerapan jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) mulai dilakukan awal 2013 dengan membuat Peraturan Daerah ERP. Awal 2014, pemprov memasang perangkat ERP di lokasi yang selama ini diterapkan three in one.

Secara rinci, pengembangan sistem angkutan umum massal dilakukan melalui pengembangan koridor transjakarta, penambahan bus transjakarta, penataan trayek dan peremajaan bus sedang, serta pembangunan mass rapid transit dan monorel.

Adapun program pengendalian banjir dikerjakan melalui pengembangan situ, waduk, dan embung, normalisasi sungai dan saluran, pengembangan sistem polder, penguatan tanggul, pembuatan sumur resapan dan lubang biopori, serta pembangunan terowongan multifungsi.

"Paling tidak, kami ingin ada 20.000 sumur resapan untuk tanah dangkal maupun tanah dalam. Kami akan paksa dengan aturan Pergub (Peraturan Gubernur) Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pengendalian Air Tanah Dalam," kata Jokowi. Aturan lain yang melandasi hal itu adalah Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2005 tentang Sumur Resapan.

Mereka yang harus membuat sumur resapan ini antara lain pemilik rumah, hotel, restoran, tempat usaha, dan apartemen. Penggunaan sumur resapan itu diharapkan mampu menahan laju penurunan muka air tanah dan penurunan muka tanah.

Sampah

Meskipun sampah menjadi problem nyata di Jakarta dan penanganannya masih minim, penanganan sampah di DKI Jakarta tidak masuk program unggulan RPJMD 2013-2017. Bahkan, penanganan sampah juga tidak masuk sebagai salah satu dari 21 isu strategis Pemprov DKI selama lima tahun ke depan.

Kenyataan ini berbeda dengan tekad Joko Widodo yang ingin mewujudkan Jakarta sebagai kota yang bersih dan rapi. "Penanganan sampah luput dari perhatian. Kelihatannya Pemprov DKI terfokus pada isu-isu besar yang menghantui Jakarta, seperti banjir dan macet. Padahal, sampah bisa memicu kemacetan drainase dan menyebabkan banjir," tutur pakar tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna.

Belajar dari banjir 17 Januari lalu, setelah banjir surut, sampah menumpuk di permukiman dan jalan utama Jakarta.

Menurut Yayat, masalah sampah seharusnya ditangani dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan warga. "Berapa pun uang yang dianggarkan untuk penanganan sampah, tanpa ada kesadaran masyarakat, persoalan sampah sulit teratasi," katanya.

Saat ditanya soal konsep pengelolaan sampah lima tahun ke depan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan mengubah pendekatan. Dia setuju dengan saran Yayat itu. "Mereka kami libatkan dalam pemilahan sampah dan mendirikan bank sampah di sekitar permukiman," kata Basuki.

Sumber: kompas.com

Jokowi Luncurkan Waterway Saat Valentine's Day

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi datang ke Rumah Susun Marunda, Jakarta, Kamis (18/10/2012). Pada kunjungan kerja tersebut, Jokowi melihat kondisi rumah susun yang sejak selesai tahun dibangun pada 2007, dari 26 blok, baru 16 blok yang terisi.

Gubernur DKI Jakarta rencananya akan meluncurkan akses transportasi warga yang tinggal di Rusunawa Marunda, Jakarta Utara ditingkatkan melalui lewat moda transportasi laut (waterway) pada 14 Februari 2013.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, peningkatan alternatif transportasi laut tersebut untuk mendukung transportasi warga korban banjir Muara Baru ke Marunda. "Nanti mulai tanggal 14 Februari sekalian valentine's day," kata Pristono, di Balaikota Jakarta, Rabu (6/2/2013).

Pristono mengatakan, Pemprov DKI telah menyiapkan dua kapal transportasi laut. Kapal tersebut merupakan sejenis kapal kerapu dengan kapasitas 30 orang. Kapal tersebut untuk mempermudah warga yang mayoritas bekerja di Muara Baru. Sejauh ini, kata dia, laut yang berada pinggiran pantai dari Marunda ke Muara Baru sudah bersih. Selain akses menuju Muara Baru, nantinya warga Marunda juga bisa ke Muara Angke maupun berbelok menuju Ancol.

Untuk sementara waktu, baru ada dua unit kapal yang disiapkan untuk melayani rute Marunda ke Muara Baru. Nantinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyiapkan empat kapal lagi. Keberadaan empat kapal tersebut akan digunakan sebagai moda transportasi dari Duren Sawit menuju Marunda, Ancol menuju Muara Baru, dan Muara Baru menuju Muara Angke.

"Kami menggunakan yang sudah punya dulu. Nanti kalau dari Muara Baru ke Marunda sukses, kami hubungkan lagi dengan Ancol, dengan Pantai Mutiara, dengan Muara Angke. Jadi, nanti transportasi laut bagi orang pesisir utara dapat berguna," kata Pristono.

Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah menyiapkan transportasi laut untuk digunakan warga dan mempermudah akses menuju Marunda. Untuk sementara, waterway tersebut tidak dikenakan biaya.

"Ini sementara belum karena ini perintisan. Gratis dulu, nanti kalau sudah jadi bisnis, jalan. Mungkin nanti perjalanannya dari Duren Sawit, Marunda, Ancol-Muara Baru, Muara Baru-Angke, agar beban di jalan juga lebih berkuranglah," kata Jokowi.

Sumber : kompas.com

Jokowi Akan Survei Baik Buruk Kinerja Bawahannya

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo bersama Wakil Gubernur, Basuki Tjahaja Purnama (kiri) saat memimpin rapat dengan kepala satuan kerja perangkat daerah, di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2012). Jokowi-Basuki melakukan rapat pertama usai dilantik untuk mengetahui program kerja dan kerja apa yang sudah dilakukan para kepala SKPD DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat serius berupaya meningkatkan reputasinya di mata masyarakat. Untuk itu, proses kinerja semua pihak terus dibenahi, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, dirinya akan membuat survei untuk mengetahui government service index. Dari survei tersebut nantinya akan diketahui baik dan buruknya kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD), wali kota, camat, maupun lurah.

"Seperti sebuah produk, kita ini sama. Misalnya sebagaimana kualitas pelayanan terhadap pelanggan yang datang di hotel, kita harus punya kualitas pelayanan, pada siapa? Ya masyarakat," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (6/2/2013).

Kita berharap, kata Jokowi, semua yang bersentuhan dengan layanan masyarakat dapat meningkat. Ia juga mewanti-wanti pada pemimpin wilayah atau kepala SKPD yang terbukti memiliki kinerja buruk.

Namun demikian, mantan Wali Kota Surakarta ini memberikan apresiasi pada seluruh bawahannya. Karena menurutnya ada sedikit peningkatan kinerja dalam beberapa bulan ini.

"Tapi masih ada lurah dan camat yang jam kerja belum datang, katanya di lapangan, saya senang kalau memang betul. Tapi saya akan pakai jurus lain untuk mengecek, ini tuntutan masyarakat. Kalau ada masalah dia enggak tahu, tapi saya tahu, hati-hati," ujarnya.

Sumber : kompas.com

Jokowi: Saya Masih Ragu Jakarta Bisa Bebas Banjir

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau kembali tanggul Kanal Banjir Barat yang jebol di Latuharhary, Manteng, Jakarta Pusat, yang jebol, hari ini, Jumat (18/1/2013). Akibat jebolnya tanggul tersebut air tumpah ruah ke Jalan Teluk Betung dan Tosari sehingga mengalir ke Jalan Thamrin dan Jalan Sudirman. Selain itu perjalan kereta api tidak beroperasi karena rel kereta api arah ke Stasiun Tanah Abang dan Manggarai terendam.

Kompleksitas pemicu banjir di Ibu Kota tak hanya menyita perhatian Pemerintah Provinsi DKI, tapi juga memaksa Pemerintah Pusat ambil bagian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun begitu, belum ada jaminan kapan Ibu Kota benar-benar bebas dari banjir.

Saat memberi pengarahan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2013-2017 RPJMD DKI di Balaikota Jakarta, Gubernur Joko Widodo melontarkan pernyataan yang mencengangkan. Ia mengakui sulitnya membebaskan Jakarta dari banjir bila tak ada kerja sama yang baik dan konkret dari hulu sampai hilir.

"Saya masih ragu bahwa Jakarta ini bisa bebas banjir dalam waktu 5 tahun," kata Jokowi, Selasa (5/2/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta ini menjelaskan, upaya membebaskan Jakarta dari banjir bisa diwujudkan bila langkahnya dilakukan senada oleh daerah lain. Khususnya daerah penyangga, seperti Bogor, yang kerap memberi kiriman air melalui Sungai Ciliwung.

Pekan lalu, kata dia, masalah penuntasan banjir Ibu Kota telah didiskusikan bersama DPR RI. Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta ada pembagian tugas yang jelas antara Pemprov DKI dengan pemerintah di daerah hulu.

"Sebenarnya bisa, kalau yang hulu dan hilir bekerja. Sekarang dibagi saja, yang hulu kerja apa, yang hilir kerja apa, terus dilaporkan hasilnya setiap tahun. Tapi kalau hulunya tidak bekerja, ya percuma saja," ujarnya.

Perlu diketahui, dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI 2013-2017, upaya pengendalian banjir dilakukan dengan pengembangan situ dan waduk, normalisasi sungai dan saluran, pengembangan sistem polder, penguatan tanggul, pembuatan sumur resapan dan lubang biopori, serta pembangunan deep tunnel.

Di luar itu, Pemerintah Pusat juga ikut andil dalam membuat sodetan di Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT). Namun sekali lagi, Jokowi masih belum yakin semua program itu bisa membebaskan Jakarta dari banjir, kecuali solusinya dikerjakan oleh semua pihak yang terkait, dari hulu sampai ke hilir.

"Mau dibangun deep tunnel juga enggak akan terbebas banjir, tapi ya bisa mengurangi, dampaknya akan terasa," katanya.

Sumber : kompas.com

Jokowi : Jakarta Harus Munculkan Karakternya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat membagikan tas sekolah untuk anak-anak di kampung nelayan, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (2/2/2013).

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyampaikan keinginannya agar karakter wajah Ibu Kota bisa lebih ditonjolkan. Ibarat sebuah produk, Jokowi menilai karakter menjadi penting sebagai ciri kekhasan, dan pembeda dari kota lainnya.

Saat memberi pengarahan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2013-2017 RPJMD DKI, di Balaikota Jakarta, Jokowi meminta semua bawahannya, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Tata Ruang DKI, untuk menentukan posisi kota Jakarta. Dalam artian, semua diminta menentukan brand yang akan dibangun dan ditonjolkan di Ibu Kota.

"Kota sebagai produk harus kita tentukan potitioning-nya mau di mana? Brand yang mau kita bangun itu seperti apa? Cara promosi seperti apa? Seperti kita mau ke Paris, kita bayangin mode-nya. Nah, Jakarta ini ingin seperti apa?" kata Jokowi, Selasa (5/2/2013).

Untuk itu, Jokowi meminta semua bawahannya, untuk membuat rencana pembangunan yang jelas dan matang. Baik dari sisi konsep, infrastruktur, atau penataan kotanya. Mantan Wali Kota Surakarta ini tak ingin tagline Enjoy Jakarta justru berbanding terbalik dengan kondisi Ibu Kota yang sebenarnya. "Sehingga jelas, Jakarta jelas apa bedanya dengan Surabaya, Singapura, Paris, dan lainnya," ujar Jokowi.

Musrenbang merupakan agenda wajib lima tahunan. Digelar untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta parsitipatif dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dalam Musrenbang, kegiatan akan diisi dengan membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hadir dalam kesempatan ini para anggota DPD wilayah pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, serta para direktur jenderal pada Kementerian Pusat atau yang mewakili.

Selain itu, hadir juga para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI, Sekretaris Daerah Provinsi DKI, para pejabat Pemerintah Provinsi DKI dari 5 wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi. Kepala Bappeda Provinsi Banten, Jawa Barat dan Pemerintah Bodetabek atau yang mewakili.

Sumber : kompas.com

Jokowi: Yang Utama, "Trust" dari Masyarakat

Di manapun berada, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo selalu mendapat sambutan ramah dari warganya. Banyak yang ingin bersalaman, bahkan foto bersama.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali mengingatkan semua bawahannya untuk tidak bekerja dengan gaya eksklusif. Hal itu dia tegaskan demi lahirnya rasa percaya dari masyarakat saat pemerintah mengeksekusi program-programnya.

"Saya sering katakan, jangan eksklusif karena sekarang ini dengan ruang demokrasi semuanya betul-betul tak ada sekat, jangan eksklusif dan bergeraklah horizontal, bergeraklah ke kampung-kampung, ke akar rumput," kata Jokowi saat memberi pengarahan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2013-2017, di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Selasa (5/2/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta itu menjelaskan, dengan komunikasi yang baik dan langsung ke akar permasalahan, rasa percaya masyarakat pada Pemerintah Provinsi DKI akan semakin mmeningkat. Hal ini menjadi modal positif untuk mempermudah pelaksanaan program yang telah direncanakan. Jokowi sangat yakin, upaya pembangunan Ibu Kota menjadi percuma bila warga yang ada di dalamnya tak memiliki rasa percaya. Untuk itu, dia mengajak seluruh bawahannya untuk terjun ke permasalahan, mendengar dan mencatat keluhan warga, lalu merumuskan masalah dan merancang solusi pemecahannya.

"Bagaimana mau percaya kalau ketemu saja enggak pernah? Bagaimana mau mendesain kalau enggak pernah turun ke lapangan? Menurut saya, yang harus kita bangun pertama kali adalah trust dari masyarakat, kalau sudah bisa, baru kita melangkah lagi," ujarnya.

Musrenbang akan membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hadir dalam kesempatan ini para anggota DPD wilayah pemilihan Provinsi DKI Jakarta, ketua, para wakil ketua, dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, serta para direktur jenderal pada kementerian pusat atau yang mewakili. Selain itu, hadir juga para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari 5 wilayah kota dan kabupaten administrasi, Kepala Bappeda Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Pemerintah Bodetabek atau yang mewakili.

Musrenbang merupakan agenda wajib lima tahunan, digelar untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta parsitipasi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Sumber : kompas.com

"Bekasi Banjir" , Seandainya Walikota Bekasi Meniru Jokowi

Air bah tiba-tiba melanda sebagian wilayah kota Bekasi tadi malam, di saat cuaca cerah. Tak tanggung-tanggung, 'tamu tak diundang' ini masuk ke dalam rumah warga, hanya dalam hitungan beberapa menit saja. Ratusan rumah tenggelam, karena permukaan air sudah menyentuh atap rumah. Sebagian aliran listrik PLN padam. Warga semakin kalang-kabut, lantaran berebutan mengungsi ke lokasi yang lebih aman.

Itu adalah sebuah gambaran yang terjadi di Perumahan Villa Jatirasa dan Perumahan Pondok Gede Permai, Jatiasih, Bekasi. Saya berusaha menulis untuk tidak mendramatisir suasana, meski fakta yang ada benar-benar dramatis. Banyak wanita dan anak-anak yang hanya bisa selamat dengan pakaian yang ada di badan. Banyak juga warga yang tak sempat menyelamatkan kendaraannya, akibat lebih mementingkan nyawa dan surat-surat berharga. Nyawa sangat utama di kala banjir. Tak peduli nyawa tetangga yang terjebak dan hanya bisa bertahan di atap rumah di gelapnya malam.

Sebenarnya, banjir di kota Bekasi memiliki karakter yang beda dengan banjir di Jakarta atau daerah lainnya. Jika banjir di kawasan Bukit Duri dan Kampung Melayu bisa diprediksi dengan kondisi ketinggian air di Bendung Katulampa Bogor, namun banjir di Bekasi sulit diprediksi. Tak ada early warning system bencana banjir di Bekasi. Curah hujan di kawasan hulu Bogor dan sekitarnya, bukanlah satu-satunya faktor ancaman utama banjir di Bekasi.

Menurut Taruna Siaga Bencana kota Bekasi, secara geografis terdapat sejumlah perumahan dan pemukiman warga yang rawan terkena banjir, yakni Villa Jatirasa, Pondokgede Permai, Pondok Mitra Lestari, Kemang Ivy, Komplek Depnaker, Deltamas, Perumahan Pekayon, Century, Pangkalan Bambu/Lottemart, RW 04 Sepanjang Jaya dan RW 26 Margahayu. Kesemua kawasan tersebut berada di daerah aliran sungai (DAS) Kali Bekasi, Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas.

Perumahan Bumi Nasio, Graha Indah dan Dosen IKIP yang pada 17 Januari 2013 turut tergenang, kali ini aman dari banjir. Padahal, ketiga perumahan ini berada di hilir Sungai Cikeas dan Kali Cakung.

Banjir di 10 perumahan dan pemukiman di kota Bekasi, kali ini dipicu oleh jebolnya tanggul sungai Pondok Gede Permai. Sebelumnya, tanggul ini pernah jebol pada banjir 17 Januari lalu, dan sudah diperbaiki secara semi permanen. Sayangnya, perbaikan tanggul dengan sistem bronjong (batu-batu yang disatukan dengan kawat), tak kuat menahan derasnya aliran air sungai. Apalagi ke-10 perumahan dan pemukiman tersebut, berada di daerah yang cukup rendah dari daerah sekitarnya. Konon, kawasan Jatiasih ini dahulu kala merupakan area persawahan, yang akhirnya disulap oleh pengembang menjadi pemukiman penduduk.

Pembuatan tanggul permanen dilakukan di era tahun 1980-an, ketika banyak pendatang membeli rumah. Kasawan ini semakin padat penduduknya. Tapi penataan kota dilakukan seadanya, tanpa memperhitungkan ruang hijau, sumur resapan, curah hujan tinggi dan ancaman 'banjir kiriman' dari daerah hulu.

Ada yang bembedakan penanganan banjir di Jakarta dengan kota Bekasi. Banjir besar di Jakarta pada 17 Januari lalu dipicu oleh jebolnya tanggul Kanal Banjir di jalan Latuharharry Menteng. Sejak hari itu hingga beberapa hari berikutnya, Gubernur Jokowi memantau langsung perbaikan tanggul. Jokowi menjadi mandor setiap hari, bahkan menyempatkan diri memantau perbaikan tanggul sebelum 'blusukan'. Jokowi juga berani memerintahkan penertiban papan reklame yang berada di dekat tanggul. Meski resikonya, pemasukan kas Pemda akan berkurang dari pencabutan papan reklame itu.

Jebolnya tanggul di kota Bekasi, bukan akibat papan reklame. Rencana awalnya 30 tahun lalu, tanggul ini 'hanya' untuk melindungi perumahan dan pemukiman dari rembesan sungai. Sepanjang 20 hingga 30 tahun terakhir ini, keberadaan tanggul-tanggul tersebut kurang mendapat perhatian. Pemda kota Bekasi hanya sebatas memperbaiki tanggul yang rusak dan tidak mengganti tanggul yang mampu menahan derasnya ailran sungai. Belum lagi, persoalan Pemda yang 'malas' melakukan normalisasi sungai.

Umur kepemimpinan Walikota Bekasi Rahmat Efendi (Pepen) baru seumur jagung setelah terpilih di Pilkada kota Bekasi, Desember 2012. Tapi, Pepen adalah inkumben, alias orang lama, karena sebelumnya menjabat wakil walikota Bekasi. Sudah seyogianya, Pepen lebih mengerti persoalan tata ruang Bekasi, jika dibandingkan Jokowi yang juga baru 100 hari lebih memimpin Jakarta.

Menurut saya, tidaklah salah Pak Walikota meniru Jokowi. Sebagai birokrat lama, Pepen seharusnya tak usah malu-malu belajar dari Jokowi, yang sigap mengatasi banjir ibukota. Malah, kalau perlu, Pepen menjadi kapala daerah pinggiran Jakarta pertama, yang menjalin kerjasama dengan Jokowi dalam rangka upaya mengatasi banjir. Kerja sama yang harus lebih konkrit daripada sebatas undangan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ke Jokowi, beberapa waktu lalu. Saya percaya, jika hal ini dilakukan Pepen, maka Jakarta dan Kota Bekasi akan secepatnya memiliki strategi besar mengatasi banjir. Dengan kerjasama ini, saya berharap, kapala daerah di Bogor dan Tangerang juga turut bergabung, untuk sama-sama mengatasi banjir. Kalau tak dimulai dari sekarang, terus mau sampai kapan?

Penulis : Jhonny Sitorus

Sumber