Basuki: Harusnya Bukan Jokowi Lagi yang Blusukan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan segera merealisasikan sistem lelang jabatan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Untuk tahap awal, sistem tersebut bakal dilakukan untuk semua kepala lurah dan camat di Jakarta.

Basuki menjelaskan, semua lurah dan camat seharusnya mengerti gaya kerja dan keinginan Gubernur DKI Joko Widodo. Pasalnya, selama memimpin Jakarta sekitar empat bulan ini, Jokowi telah banyak memberikan contoh, bahkan pengarahan langsung kepada semua lurah, camat, dan wali kota.

"Harusnya kan sudah tahu tipe kita. Harusnya kan mereka yang blusukan," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (31/1/2013).

Pria yang akrab disapa Ahok ini menyampaikan, pihaknya sengaja mendahulukan evaluasi dan lelang jabatan di jajaran lurah serta camat karena mereka adalah pamong terdepan yang mengetahui masalah dan bersentuhan dengan warga. Pamong yang dianggap memiliki kinerja baik tentu akan dipertahankan. Namun sebaliknya, peluang pencopotan menjadi besar untuk mereka yang memiliki kinerja rendah dan buruk.

"Semua akan dites, nanti BKD yang akan melakukan. Kalau mengerti cara kerja kami dan bisa buktikan, ya enggak akan diganti. Kita ingin kloning Jokowi-Jokowi baru sampai tingkat kelurahan," ujarnya.

Rencana lelang jabatan di semua SKPD ini telah dilontarkan Basuki sejak tahun lalu. Hal ini dilakukan untuk membangun transparansi dalam penentuan jabatan sekaligus menjaring sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Rencana ini disesuaikan dengan konsep Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN RB) Eko Prasodjo yang tertuang dalam surat edaran. Meski secara teknis pelaksanaannya belum ditentukan, lelang jabatan bakal mulai dilakukan pada tahun ini.

"Artinya seseorang itu ditentukan dalam sebuah jabatan bukan karena suka atau tidak, melainkan berdasarkan rekam jejak, dan apakah visi-misinya sesuai dengan rencana pembangunan kita. Semua PNS bisa mengajukan diri, nanti kita tes," kata Basuki.

Sumber: kompas.com

Februari, Jokowi Mulai Lelang Jabatan Camat dan Lurah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi akan segera melakukan lelang jabatan bagi camat dan lurah pada pertengahan Februari mendatang. Hal ini disampaikannya seusai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2013).

"Iya, ini sebentar lagi mau kita mulai, mungkin dijalankan mulai pertengahan bulan Februari. Tadi pagi sudah bicara dengan Pak Wagub," kata Jokowi.

Ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait sistem lelang jabatan tersebut. Sistem lelang jabatan merupakan salah satu terobosan pemerintahan Jokowi-Basuki. "Nanti dilihat ya dilihat. Masak saya ceritain sekarang. Kita coba nanti, dicoba pertama nanti dikomentari, lha wong belum dicoba kok," kata Jokowi.

Dengan sistem baru itu, Jokowi berharap, proses penempatan seseorang dalam posisi-posisi struktural di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terbuka. Masyarakat pun dapat melihat secara transparan kompetensi lurah dan camat terpilih.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan segera melakukan lelang jabatan kepada lurah dan camat. Menurutnya lurah dan camat merupakan dua orang pejabat yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

"Ini masih dikaji, lurah nanti menulis bisa melakukan apa dan maunya dia apa. Kalau bagus, kita angkat. Pokoknya wilayah harus beres, masak harus Pak Gubernur terus yang blusukan, harus Pak Wali Kota dong, Pak Lurah dong yang turun," kata Basuki.

Sumber: kompas.com

Aher Dicerca, Jokowi Dipuja

DKI Jakarta Joko Widodo meninjau keadaan warga korban banjir Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (26/1/2013). Disana, Jokowi tak hanya meninjau keadaan pengungsi banjir, tapi juga memberikan bantuan kepada warga.

Ketidakhadiran Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR, di Gedung DPR, Kamis (31/1/2013), tampaknya terus dipermasalahkan oleh para anggota Komisi V tersebut. Kehadiran pria yang akrab disapa Aher pun diwakili oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat Pery Soeparman.

Sepanjang delapan jam rapat itu berlangsung, tak henti-hentinya interupsi datang dari anggota Komisi V untuk mengkritisi absennya Aher. Pasalnya, dengan tidak menghadiri rapat koordinasi tersebut, ia dinilai tidak serius menangani penanggulangan banjir. Terlebih alasan utama absennya Aher karena persiapan Pilkada Jawa Barat.

"Kami mohon maaf Pak Gubernur tidak dapat hadir karena beliau sedang mempersiapkan Pilkada Jawa Barat," kata Pery Soeparman di Gedung Parlemen, Jakarta.

Mendengar hal  itu, sontak Ketua Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow menyesali sikap calon gubernur incumbent tersebut. Menurut dia, rapat kerja tersebut sangat penting untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI, dan Pemprov Banten untuk menanggulangi banjir.

"Sepertinya ini rapat yang sangat penting ya, jadi Pak Gubernur tidak bisa minta izin saja, karena rapat ini resmi seharusnya tidak dapat diwakilkan oleh siapa pun kecuali dia sudah ada cuti resmi," kata Yasti.

Selain itu, alasan berkampanye pun tampaknya sangat tidak diterima oleh Yasti. Menurut dia, alasan berkampanye itu berarti Aher lebih memedulikan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat Jawa Barat. Sebagai tindak lanjutnya, Yasti mengatakan, dia akan mengadukan ketidakhadiran Aher kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi agar memberikan teguran keras kepada Heryawan.

"Intinya, kami betul-betul menyesalkan ketidakhadirannya. Kami akan berkoordinasi dengan Mendagri, nanti Mendagri yang akan menegur," katanya tegas.

Suara lantang menanggapi absennya Aher juga disampaikan oleh anggota Komisi V lainnya, Rendy Lamadjido dari Fraksi PDI-P, yang menyebutkan Aher tak pernah serius untuk menanggulangi banjir. "Sebelumnya, kami juga pernah undang dia di tahun 2010. Kami ingin serius, tapi dia enggak pernah hadir, ada yang kurang lengkap begitu. Jadi harus menjadi perhatian khusus ini," kata dia.

Berbeda dengan Aher yang terus dicecar oleh Anggota Komisi V DPR, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang baru sekali mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi V mendapatkan pujian dari anggota DPR. Dengan kehadiran Jokowi untuk mengikuti rapat tersebut dianggap sebagai semangatnya untuk menanggulangi banjir yang telah puluhan tahun terus menerjang Ibu Kota.

"Semangat itu terus ditumbuhkan untuk menyelesaikan bersama-sama dengan rakyat. Penanganan sampah luar biasa Pemprov DKI sampai turun langsung ke lapangan. Pak Jokowi melakukan penanganan cepat persoalan banjir ini. Kami ini selalu tiap ada banjir, selalu di situ saja terpusat, padahal memerlukan sesuatu yang terencana dan teknis," kata Rendy.

Tak berhenti di situ, anggota Komisi V DPR lainnya, Sudewo, bahkan mengatakan, Jokowi dapat menjadi Gubernur DKI yang berhasil membangun Jakarta seperti Ali Sadikin. Dia juga sangat memberikan apresiasi kepada pemaparan Jokowi yang menurutnya sangat simpel, tetapi diyakini dapat menanggulangi banjir di Jakarta dan kota penyangga lainnya.

"Bagian yang disampaikan oleh Gubernur DKI memang sangat baik. Bagian hulu dan hilir memang harus saling bekerja untuk menanggulangi banjir. Saya berharap Pak Jokowi bisa membangun Jakarta seperti Ali Sadikin," kata Sudewo.

Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi V DPR bersama Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Kepala BNPB Syamsul Maarif, Kepala Basarnas Mayjen TNI Alfan Baharuddin, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan Sekda Jawa Barat Pery Soeparman akhirnya diputuskan beberapa hal, antara lain:

- Komisi V DPR RI meminta Kementerian PU, BNPB, Basarnas, Pemprov DKI, Banten, dan Jawa Barat untuk meningkatkan manajemen dan koordinasi penanggulangan bencana banjir.

- Komisi V DPR RI mendukung usulan anggaran Kementerian PU Rp 2.037,2 triliun untuk program penanggulangan banjir.

- Komisi V DPR RI menegaskan kepada Pemprov DKI, Banten, dan Jawa Barat untuk menjalankan Perpres No 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur (Audit RTRW).

- Komisi V DPR RI meminta kepada Pemprov DKI, Banten, dan Jawa Barat untuk menyampaikan data akurat tentang perubahan alih fungsi lahan masing-masing provinsi sebagai dasar perencanaan dan pengelolaan.

- Komisi V DPR RI mendukung pembuatan sumur resapan (biopori) pada setiap bangunan rumah dan gedung; Komisi V DPR RI mendesak Pemprov DKI, Banten, dan Jawa Barat untuk melakukan sinkronisasi program bersama pengendalian banjir Jabodetabekpunjur dipimpin oleh Menteri PU dengan alokasi anggaran bersumber dari APBN dan APBD.

Sumber: kompas.com

Jokowi: Sungai Akan Bersih Kalau Jadi Jalur Transportasi

Gubernur DKI Jakarta meninjau Waduk Pluit pada Senin (21/1/2013) sore. Untuk menjangkau daerah yang dikelilingi banjir tersebut, Jokowi naik kapal milik Pelindo.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berpendapat upaya membersihkan sungai dari sampah akan optimal bila sungai bisa lebih dimanfaatkan. Dalam hal ini adalah memanfaatkan sungai dengan menjadikannya sebagai jalur transportasi air.

"Dangkal dan penuh sampah kan karena enggak dipakai. Kalau dipakai untuk jalur tranportasi, sungai itu akan bersih," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (1/2/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta ini yakin, kesadaran masyarakat tentang kebersihan sungai meningkat saat transportasi air direalisasikan. Dengan itu, upaya pemerintah akan diimbangi kesadaran warga untuk menjaga sungai-sungai yang dimanfaatkan sehingga kebersihan sungai akan dijaga bersama.

Sebelum dijadikan jalur transportasi air, sungai-sungai dangkal juga akan dikeruk agar lebih dalam. "Nanti larinya ke sana. Di negara mana pun, kalau dipakai untuk transportasi sungainya akan bersih dan kedalamannya terjaga," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi telah menyiapkan transportasi laut untuk mengakomodir warga korban banjir Pluit yang mengungsi di rusun Marunda. Transportasi laut ini disiapkan untuk mengurangi beban lalu lintas di darat.

Pada tahap awal disediakan dua kapal, dan akan segera ditambah empat armada untuk melayani warga dari Marunda ke Maura Baru. Kapal yang disediakan akan melayani perjalanan dari Duren Sawit-Marunda-Ancol-Muara Baru-Muara Angke. 

Seperti waktu bus transjakarta pertama kali dioperasikan, transportasi laut ini diberikan pada warga tanpa dipungut bayaran. Namun itu hanya sementara. Nantinya, di setiap titik pemberhentian akan dibuat dermaga, termasuk sebuah shelter dari Kanal Banjir Timur (KBT).

Sumber: kompas.com

"Stand-up Comedy" Ala Basuki

Selama ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dikenal sebagai pribadi keras dan tegas. Tak sedikit warga dan pegawai Pemprov DKI yang takut pada pembawaannya. Hal itu dapat dilihat dengan aksi-aksinya dan gaya nya dalam memimpin sebuah rapat.

Namun, suasana tegang itu tidak tampak pada pertemuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia yang diselenggarakan pada Rabu (30/1/2013) petang ini di Balaikota DKI. Dengan standing microphone dan bergaya ala seorang comic atau komedian bergaya stand-up comedy, Basuki menceritakan asal-usul dan suka-dukanya selama sekitar 100 hari menjabat sebagai wakil gubernur.

"Sebetulnya, saya itu tidak berharap menang Pilkada DKI, biar persepsinya bagus. Penginnya sih, saya dapat nomor dua saja, tapi selisihnya tipis. Biar ketika ngomong di mana-mana, persepsi orang ke kita (Jokowi-Basuki) bagus," kata Basuki dengan muka ceria.

Mengetahui ia bersama pasangannya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memenangi Pilkada DKI 2012, Basuki justru kebingungan. Ia menyadari bahwa jabatan wakil gubernur membuatnya harus bekerja keras membangun Ibu Kota dengan sejuta permasalahan. Jika tugas itu gagal dilaksanakan, maka citra baik yang sudah dibangun sejak awal akan hilang.

"Ini kok sekarang jadi pusing ya, kami harus dan dipaksa kerja keras. Kalau tidak berhasil, kita runtuh. Percuma saja kalau pemimpin jujur, tapi rakyatnya tidak. Begitu pula kalau rakyatnya yang jujur, tapi pemimpinnya tidak jujur, ya bohong dong. Jadi, ya kami maju saja dengan kepercayaan diri kami," cerita Basuki.

Hari demi hari pun dilalui oleh Jokowi dan Basuki. Basuki mengatakan, ujian paling berat hingga hari ini adalah datangnya bencana banjir besar yang melanda Ibu Kota beberapa waktu lalu. Peristiwa itu menjadi pelajaran berharga bagi Basuki.

"Tos, selamat lewat satu bulan. Berarti masih ada 49 bulan lagi. Lolos juga Tahun Baru, all in ditutup jalan bahaya. Selamat, tahun 2012 sudah lewat. Eh, pas mau 100 hari, enggak tahu-tahunya kok malah banjir datang. Pas di situ aku stres sekali," kata Basuki seraya diikuti tawa para tamu undangan.

Saat banjir itu, Basuki mengaku telah ditugaskan oleh Jokowi untuk menanggulangi pengungsi banjir. Basuki mendapat tugas mengatasi dan mengawasi banjir di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Utara, sedangkan Jokowi mengawasi keadaan banjir di Jakarta Pusat, terutama saat perbaikan tanggul Kanal Banjir Barat yang jebol di Jalan Latuharhary.

"Pokoknya pas banjir itu gawat sekali. Sekarang, banjirnya sudah kering dan sudah selesai, minimal masih positif. Lewat banjir. Orang bilang, kami kerjanya rajin, padahal kami setiap hari selalu menghitung hari, ha-ha-ha," kata Basuki yang diikuti dengan menghela napas panjang.

Basuki mengaku bahwa saat ini berat badannya turun 3-4 kilogram. Dengan keadaan Jakarta yang membuatnya sering pusing itu, ia mengaku senang karena celana jeans lama miliknya justru dapat dipakai kembali karena sudah muat kembali. "Orang ngomong ke kita, kalau jadi kayak itu bikin stres. Ya memang benar, saya jadi kurus 3-4 kilogram, saya mesti beli ikat pinggang lagi yang kecil lagi sekarang. Tapi, saya senang celana jeans sudah muat lagi dan tidak perlu diet lagi, ha-ha-ha," canda Basuki dan lagi-lagi disambut gelak tawa dan tepuk tangan tamu undangan.

Tak sampai di situ, Basuki kembali melanjutkan kisah uniknya. "Orang bilang Jokowi-Ahok hebat. Bukan hebat, tapi ini semua 'kecelakaan'. Ini namanya garis tangan. Saya itu seumur hidup, baru masuk Pramuka, enggak pernah saya ikutan KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) atau organisasi lainnya kok," ujarnya.

Basuki juga menceritakan saat-saat di mana ia lupa bahwa dirinya adalah seorang wakil gubernur. Kejadian itu pula yang membuat sejumlah wali kota menjadi salah paham dan ketakutan. "Saat saya kemarin mengurusi orang banjir. Wali kota datang, saya cepat-cepat saja menyambut dia. Ternyata, dia (wali kota) mau minta izin enggak bisa menemani saya meninjau banjir sampai sore. Terus saya lihat, kok wali kotanya ketakutan? Oh iya, ya, saya baru sadar kalau saya ini wakil gubernur," kata Basuki menutup ceritanya dengan diiringi tepuk tangan dari para undangan acara tersebut.

Sumber: kompas.com

Jokowi Copot Oknum Pemda yang Hambat Relokasi ke Rusun Marunda

Pengungsi korban banjir mengantre untuk menentukan pilihan setelah berakhirnya masa pengungsian di pos Cometa Futsal di Jalan Pluit Selatan Raya, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (24/1/2013). Sebanyak 67 keluarga dengan sekitar 240 jiwa memilih pindah ke Rusun Marunda dan meninggalkan rumahnya di sekitar Waduk Pluit yang terlarang bagi hunian dan rawan banjir.

Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi mencopot seorang oknum pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai mempersulit proses relokasi warga Pluit ke Rusun Marunda. Selama ini ada anggapan seolah-olah tidak ada yang mau menempati Rusun Marunda. Padahal, kenyataannya banyak warga ingin menempati rusun itu, tetapi dipersulit.

"Kita mungkin akan ganti dia. Hari ini Pak Gubernur sudah perintahkan untuk dicopot," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Senin (28/1/2013).

Menurut Basuki, banyak warga yang tinggal di sekitar Waduk Pluit sudah bosan dengan banjir. Mereka sama sekali tidak keberatan dipindah ke Rusun Marunda.

"Orang tua, orang miskin, janda-janda, sudah daftar dari tahun 2011 enggak pernah diladeni. Alasannya penuh. Kan isu, selalu ada yang bilang Rusun Marunda tidak ada yang mau. Siapa bilang tidak ada yg mau? Yang benar itu kurang banyak," kata Basuki.

"Di lapangan itu ternyata ada oknum-oknum dari pemda kita yang mempersulit. Tidak ada air, tidak ada listrik, ya warga kan kecewa. Minimal ada air ada listrik," terang Basuki.

Ia mengungkapkan, saat ini sudah ada 200 unit kamar di Rusun Marunda yang diperbaiki dan siap ditempati. Pemprov DKI Jakarta telah mengisi rusun dengan berbagai fasilitas rumah tangga, seperti kasur, bantal, seprai, satu set meja, kursi, kulkas, gelas dan piring, peralatan mandi, kompor beserta tabung gas elpiji, serta televisi 19 inci.

Pemprov DKI Jakarta membebaskan biaya sewa pada bulan pertama sebesar Rp 371.000 dan biaya listrik Rp 200.000. Namun pada bulan kedua, warga harus membayar maksimal Rp 571.000 per bulan, terdiri dari biaya sewa dan biaya listrik.

Untuk tahap pertama, Pemprov DKI Jakarta akan memindahkan 240 kepala keluarga (KK) warga Pluit ke rusun itu. Dari jumlah itu, baru 67 KK atau sekitar 234 jiwa yang sudah dipindahkan. Rencananya, sebanyak 7.000 KK atau 17.000 jiwa yang tinggal di bantaran waduk akan dipindahkan ke lokasi permukiman baru.

Sumber: kompas.com

Ini Pilihan Jokowi Atasi Macet Jakarta

Ilustrasi. Kemacetan di ibu kota DKI Jakarta

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono menjelaskan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hanya memiliki tiga alternatif untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Ini harus dilakukan segera.

Pertama, mengoptimalkan kinerja transjakarta, baik melakukan optimalisasi layanan yang selama ini ada, maupun menambah jalur dan bus yang ada. Kedua, optimalisasi kereta api Jabodetabek. Ketiga, mengintegrasikan sarana transportasi yang ada (transjakarta dan kereta api) dengan angkot. Cara ini memang sedang diusahakan oleh Jokowi untuk mengintegrasikan angkot-angkot yang ada dengan transjakarta dan kereta api.

"Tidak ada pilihan lain dari ketiga alternatif moda transportasi tersebut," kata Bambang saat peluncuran buku Transportasi dan Investasi di Gramedia Grand Indonesia Jakarta, Selasa (29/1/2013).

Menurut Bambang, ketiga alternatif moda transportasi ini diharapkan akan bisa menekan kemacetan Jakarta, khususnya dari ketersediaan transportasi umum. Cara ini bisa dilakukan secara jangka pendek.

Untuk proyek mass rapid transit (MRT) ataupun monorel, Bambang menilai dua alternatif moda transportasi ini akan memiliki jangka waktu pembangunan proyek cukup lama.

"Jadi, ini bukan masalah andal atau tidak (untuk proyek MRT dan monorel), sebab dua moda ini perlu waktu lama untuk membangun. Memang kita akan menuju ke sana. Tapi untuk jangka pendek, pemerintah daerah atau kota hanya memiliki opsi itu. Ini adalah solusi terbaik sebelum MRT atau monorel ada," tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah juga akan membangun rel layang. Proyek ini sedang direncanakan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero tahun ini. Harapannya, proyek ini akan bisa direalisasikan dalam dua tahun mendatang.

"Itu pun kalau tidak melakukan pembebasan lahan. Soalnya masih ada wacana pembangunan rel layang ini di atas rel KAI yang ada, jadi tidak perlu pembebasan lahan," tambahnya.

Sumber: kompas.com

Tidak Gesit, Pejabat Dinas Kebersihan di Jakarta Dicopot

Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin sesaat sebelum dilantik menjadi Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta menggantikan Eko Bharuna.

Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Unu Nurdin menyatakan akan mencopot tiga pejabat eselon III di lingkungan Dinas Kebersihan. Pencopotan itu dilandasi oleh beberapa alasan dan saat ini telah diusulkan kepada Sekretaris Daerah untuk diteruskan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Dijumpai di kompleks Balaikota Jakarta, Selasa (29/1/2013), Unu menolak menjelaskan secara detail tentang siapa pejabat yang akan dicopot tersebut. Namun, ia sempat membocorkan sedikit informasi bahwa eselon III yang dimaksud adalah Kepala Suku Dinas Kebersihan yang telah memasuki usia pensiun dan yang dinilai tidak dapat bekerja dengan gesit.

"Tiga orang, ya memang masa kerjanya sudah mau habis, seperti di Selatan. Ada juga yang tidak cepat kerjanya, seperti Kasudin Kebersihan Jakarta Utara," kata Unu.

Secara terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta Budhiastuti membenarkan informasi tersebut. Namun, ia menolak mengungkap secara rinci. Ia menyampaikan, hasil rapat pertanggungjawaban telah disampaikan sejak awal Januari 2013 kepada Jokowi. Dalam waktu dekat, para pejabat terkait akan segera dilantik. "Bukan kewenangan saya ya, tapi minggu ini insya Allah akan dilantik," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Gubernur DKI Joko Widodo mencopot seorang oknum pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai mempersulit proses relokasi warga Pluit ke Rusun Marunda, Jakarta Utara. Selama ini ada anggapan seolah-olah tidak ada yang mau menempati Rusun Marunda. Padahal, kenyataannya banyak warga ingin menempati rusun itu, tetapi dipersulit oleh oknum tersebut.

Sumber: kompas.com

Basuki: Kalau Enggak Mau Ikut, Ya Kita Tinggal..

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Ruang kerjanya di Balai Kota, Jakarta Pusat,

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali menegaskan akan mencopot semua bawahan yang memiliki kinerja buruk. Menurutnya, telah cukup waktu untuk memberikan penilaian pada kinerja semua kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Santai saja, kalau enggak mau ikut ya kita tinggal. Sederhana saja," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (29/1/2013).

Ia menuturkan, dalam melakukan pergantian pejabat, pihaknya menggunakan prinsip yang sederhana. Semua pejabat eselon II di jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kapasitas untuk merekomendasikan pejabat tingkat eselon III dan eselon IV. Alasannya adalah faktor penguasaan masalah dan tenaga yang diperlukan lebih dimengerti oleh pejabat eselon II.

Saat ditanya mengenai indikator penilaian kinerja, Basuki mengaku mudah mengetahuinya dari hasil dan fakta di lapangan. Ia berpendapat, memasuki bulan keempat mewakili Joko Widodo memimpin Jakarta, pihaknya cukup memiliki bekal untuk memberikan penilaian di semua SKPD. Dalam banyak kesempatan, Jokowi-Basuki berulang kali menyampaikan filosofi pemutihan. Artinya, keduanya memberi kesempatan semua pegawai untuk memperbaiki kinerja dan melupakan catatan buruk masa lalu.

"Kami pilih eselon II untuk ikut kereta kami, nanti mereka yang menentukan eselon III dan IV. Kalau enggak beres berarti salah pilih atau ada KKN. Kalau enggak mampu, ya kita ganti saja," ujarnya.

Sumber: kompas.com

Pelangi hiasi langit Jakarta, warga takjub

pelangi di langit Jakarta. M Hasits ©2013 Merdeka.com

Tidak seperti hari-hari biasanya, langit Jakarta pagi ini terlihat indah. Lengkungan pelangi yang terlihat warna-warni itu menghiasi langit Ibu Kota.

"Jarang ada pelangi di Jakarta. Tapi pagi ini ada pelangi," kata Tina, salah satu karyawan swasta yang tengah melihat pelangi dari kawasan Cawang, Jakarta Timur, Senin (28/1).

Tina bersama kawan-kawannya pun langsung menyempatkan diri mengabadikan fenomena alam itu dengan kamera ponselnya. "Bagus banget jadi langitnya. Warna-warni dan belakangnya mendung hitam," ujarnya di tengah rintikan hujan.

Pelangi itu bertahan tidak lama. Setelah lima menit, pelangi itu kemudian hilang di tengah rintikan hujan.

Pelangi atau bianglala adalah gejala optik dan meteorologi berupa cahaya beraneka warna saling sejajar yang tampak di langit atau medium lainnya. Di langit, pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon pada suatu saat hujan ringan. Pelangi juga dapat dilihat di sekitar air terjun yang deras.

Pelangi tidak lain adalah busur spektrum warna besar berbentuk lingkaran yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Ketika cahaya matahari melewati butiran air, ia membias seperti ketika menembus prisma kaca dan keluar menjadi spektrum warna pelangi. Jadi di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda-beda berderet dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya.

Seperti dilansir dari situs BMKG, cuaca hari ini diperkirakan turun hujan baik di Jakarta Timur, Utara, Pusat, dan Selatan. Hujan diperkirakan akan turun dengan intensitas sedang dan ringan.

Sumber: merdeka.com

Ahok tiba-tiba kedatangan 38 wanita cantik

Ahok tiba-tiba kedatangan 38 wanita cantik. ©2013 Merdeka.com

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan pembekalan terhadap 38 finalis Putri Indonesia di Balai Agung Pemprov DKI Jakarta. Para finalis itu datang dengan didampingi pendiri Yayasan Putri Indonesia, Mooryati Soedibyo.

Dalam acara tersebut, Ahok memaparkan kendala utama Pemprov DKI dalam merealisasikan program yakni soal anggaran.

"Kami sangat senang, Pak Gubernur ke Istana. Pembekalan ini tentang Jakarta, bahkan solusinya dari zaman Ali Sadikin sudah tahu DKI kalau masalahnya, kenapa tidak dilakukan sejak dulu? Ya anggaran tidak cukup," kata Ahok dalam sambutannya di Balai Kota Jakarta, Senin (28/1).

Ahok mengatakan, jika kepala daerah lurus maka secara otomatis bawahannya akan mengikuti. "Kami punya keyakinan kalau kepalanya lurus pasti bawahannya lurus. Kata pak Gubernur kalau dia (bawahan) dari Solo, mau Solo mau Belitung pecat saja jika salah," katanya.

Ahok lantas menjelaskan kepada Mooryati Soedibyo soal suaranya yang tinggi saat berbicara. Menurutnya, suara tinggi merupakan stylenya, jadi bukan karena dia galak.

"Bu Moeryati Soedibyo, saya sudah lebih jinak dan halus. Kata istri saya, saya seperti bukan nonton suami saya. Saya tidak begitu suka wartawan kadang ikutin saya," jelasnya.

Mantan anggota DPR ini meminjam perkataan seorang filsuf China, Lao Tze. Menurutnya, Lao Tze pernah berujar salah satu syarat agar sebuah negara berhasil dilihat dari area wilayah, pertahanan.

Namun, kondisi di Indonesia berbeda yakni ada sikap saling tidak percaya. "Persoalan kita sekarang bukan tidak ada orang baik, jumlahnya kurang kalau bicara demokrasi harus banyak," katanya.

Selain dihadiri oleh 38 finalis, dan pendiri Yayasan Putri Indonesia Mooryati Soedibyo, pertemuan itu juga dihadiri Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Ari Budiman, Asisten Gubernur bidang Pariwisata Sukestik.

Acara dimulai pukul 09.00 WIB dengan sesi tanya jawab dari para finalis kepada Ahok seputar persoalan ibu kota.

sumber: merdeka.com

Ketika Jokowi melawan kehendak alam

Jokowi pantau tanggul jebol. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

Bukan dengan pawang hujan atau cara mistis. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memilih menggunakan teknologi modifikasi cuaca untuk mencegah banjir. Caranya, dengan memindahkan hujan ke laut. Garam ditebar di atas awan, hujan pun beralih ke tengah lautan.

27 Januari kemarin, disebut BMKG akan menjadi puncak curah hujan tertinggi di wilayah Jabodetabek. Ketika Jakarta terendam banjir pada 17 Januari lalu, dinyatakan bahwa hujan dengan intensitas lebih tinggi masih akan melanda Ibu Kota.

Namun nyatanya, prakiraan itu tidak terbukti. Sepanjang hari Minggu kemarin, wilayah Jakarta hanya diguyur hujan dengan intensitas sedang. Kekhawatiran banjir akan kembali terjadi akhirnya pupus.

Jokowi yang sedang meninjau pengerukan sampah di Kali Mati Penjaringan, Jakarta Utara dan kemudian membagikan bantuan kepada korban banjir di pasar ikan, menyatakan status tanggap darurat yang ditetapkan selama 10 hari sejak 17 Januari otomatis berakhir.

"Iya, kan 17-27 Januari (tanggap darurat). Ya Alhamdulillah, semoga-semoga enggak ada banjir lagi lah Alhamdulillah. Ya kalau memang udah enggak ada, setop secara otomatis (status tanggap darurat)," kata Jokowi, Minggu (27/1).

"Tapi kalau nanti (banjir lagi), enggak lah, kita jangan berharap ada tanggap darurat lagi. Kita jangan berharap ada tanggap darurat, sekarang sudah otomatis dicabut," imbuhnya.

Nah, soal 'melawan alam' tersebut, Jokowi sebenarnya telah melakukan itu beberapa hari yang lalu. Mengetahui penyebab utama banjir di Jakarta adalah hujan dan air kiriman dari kawasan hulu Ciliwung, Jokowi meminta kepada BNPB melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca.

Permintaan Jokowi itu diungkapkan oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNN Sutopo Purwo Nugroho. Pada 18 Januari lalu, Jokowi meminta agar BNPB bersama BPPT melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) di atmosfer untuk mendistribusikan curah hujan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

"Tujuannya adalah mengurangi hujan sehingga banjir dapat diredam. Ada dua upaya yang dilakukan, yaitu menghambat pertumbuhan awan dan menjatuhkan hujan di luar daerah rawan banjir," kata Sutopo dalam siaran pers yang diterima merdeka.com.

Disusunlah rencana besar untuk mengalihkan hujan tersebut. Pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca diputuskan akan dilakukan selama 2 bulan, yaitu mulai 26 Januari sampai dengan 25 Maret 2013. "BNPB mengeluarkan Rp 13 miliar melalui dana siap pakai untuk pelaksanaan TMC," ujar Sutopo.

Pelaksanaan menggeser hujan itu dilakukan dengan mengerahkan 4 pesawat terbang yaitu 1 Hercules C-130 TNI AU dan 3 pesawat Casa 212-200 untuk mempercepat awan menjadi hujan. Sedangkan untuk menghambat pertumbuhan awan dipasang 25 titik GBG (Ground Based Generator) yang membakar flare berisi bahan higroskopis (NaCl). Selain itu didukung 3 radar hujan, dan 6 stasiun pos meteorologi. Posko dengan Hercules di Lanud Halim PK sedangkan 3 Casa berada di Pondok Cabe.

Melalui modifikasi cuaca ini intensitas hujan di Jakarta diperkirakan akan berkurang sekitar 30 persen. Saat pelaksanaan pada Sabtu (26/1) lalu, hujan berhasil diturunkan di atas Selat Sunda. Sebuah pesawat Hercules yang berangkat pada siang hari, menaburkan 4 ton garam dapur di atas kumpulan awan sekitar pukul 13.30 WIB. Selang dua jam kemudian, hujan lebat pun terjadi.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan BPPT Heru Widodo mengungkapkan, permintaan Jokowi lainnya adalah agar hujan lebat tidak turun di sekitar kawasan puncak dan di langit Jakarta. Untuk itu, BPPT masih akan melakukan teknologi modifikasi cuaca dalam beberapa hari ke depan, sebab BMKG memprediksi curah hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi hingga pertengahan bulan Februari mendatang.

Sumber: merdeka.com

Berebut bantuan, seorang ibu pingsan di hadapan Jokowi

Jokowi Kunjungi Pademangan. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) membagi-bagikan bantuan kepada korban banjir di Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, siang ini. Warga sontak menyambut gembira bantuan itu dan saling berebutan.

Kondisi yang sesak dan berdesakan membuat seorang ibu yang mengenakan kaos putih pingsan tepat di hadapan Jokowi. Melihat kejadian itu, Jokowi langsung menghentikan sementara proses bagi-bagi bantuan.

Pantauan merdeka.com di lokasi, ibu tersebut langsung diangkat oleh beberapa warga dan ajudan jokowi ke tempat aman. Selanjutnya dibaringkan di atas kotak kayu dan Jokowi pun turut mengantar dan melihat kondisinya.

"Itu kenapa pak?" tanya wartawan.

"Pingsan. Tadi pingsan," jawab Jokowi.

Jokowi meminta warga tertib saat pembagian bantuan.

"Ya gimana enggak rapi gini bingung saya. Gimana mau bagi. Tadi ada selimut, seragam. Jumlah enggak hafal saya. Enggak pernah ngitung. Di tempat lain juga udah. Udah mulai seminggu ini," tambah Jokowi menjelaskan.

Orang nomor satu DKI Jakarta ini tanpa canggung mengusap dan berusaha menenangkan ibu yang sempat pingsan tadi. Ibu itu terus menangis.

"Sudah ya bu. Tenang-tenang," kata Jokowi menepuk punggung ibu itu menenangkan.

"Ini desek-desakan tadi. Padahal dia ada penyakit maag. Jadi pingsan," celetuk seorang warga.

Sumber : merdeka.com