Tidak dapat diragukan lagi bahwa Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan nama julukan JOKOWI merupakan sosok yang saat ini cukup fenomenal di Indonesia. Jokowi adalah mantan Walikota Surakarta ini telah menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat luas, semenjak dirinya mempopulerkan mobil SMK beberapa saat yang lalu.

Jokowi yang lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961 ini semakin menjadi perbincangan masyarakat ketika secara resmi mencalonkan diri sebagai calon Gubernur untuk DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan (PDI-P) yang berkolaborasi dengan Partai Gerindra.
Dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama yang juga sering dijuluki sebagai Ahok.



Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sebenarnya sudah lebih duluan populer dimata masyarakat Solo. Terbukti selama 2 priode terakhir menjabat sebagai Walikota di Surakarta, Jokowi telah mampu melakukan perubahan yang sangat pesat di kota ini. Dibawah kepemimpinan Jokowi, Kota Solo telah menjadi branding dengan slogan Kota, yaitu "Solo: The Spirit of Java".
Baca biografi lengkap beliau DISINI

Baca biografi wakil beliau ( AHOK ) DISINI

Rabu, 17 Juli 2013

Basuki: Dinas PU DKI Tuh Paling "Nyolong-nyolong" Semua

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui, di dalam jajaran Pemprov DKI masih banyak oknum "setan". Oknum "setan" itu ditujukan untuk pegawai negeri sipil (PNS) yang masih belum mau sejalan dengan Jokowi-Basuki dalam menjalankan roda pemerintahan Ibu Kota.

"Masih banyak oknum 'setannya' di situ, gitu loh. Saya belum periksa saja, di Dinas Pekerjaan Umum DKI tuh paling nyolong-nyolong semua," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (17/7/2013).

Tudingan itu ia lontarkan saat wartawan bertanya penyebab menumpuknya sampah di Pintu Air Manggarai yang ditengarai karena pemangkasan anggaran oleh Basuki. Ia mengimbau agar tidak menyebar fitnah terlebih dulu.

Dia berjanji akan menyelidiki lebih lanjut, apakah memang benar gaji petugas kebersihan Pintu Air Manggarai tidak dibayar, dan menyelidiki seluk beluk petugas kebersihan tersebut. Apakah petugas kebersihan resmi berasal dari Dinas Pekerjaan Umum atau Kebersihan atau justru pekerja dari pihak ketiga, operator yang bekerja sama dengan Pemprov DKI.

Kemudian, ia menuding ada oknum di Dinas PU DKI yang sengaja menahan anggaran agar sampah berserakan. "Pak Ery (Ery Basworo-mantan Kepala Dinas PU DKI) kan dulu begitu. Kali Sunter banyak sampah, pasar ikan tergenang sampah. Alasannya, anggaran diputus. Begitu kita turunkan alat kerja, beres tuh. Kita curiga ada apa-apa. Saya minta tolong kalau wawancara sama PNS, catat nama dan pangkatnya, kalau rekamannya jelas, saya kasih sanksi. Brengsek sekali main fitnah," tegas Basuki.

Terkait menumpuknya sampah di Pintu Air Manggarai, Dinas PU DKI dan Dinas Kebersihan justru saling melempar tanggung jawab. Sekadar informasi, sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 215 Tahun 2012 tentang Pengintegrasian dan Optimalisasi Pengelolaan Sampah, per 1 April 2013, penanganan sampah sungai, kali, dan badan air telah menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan DKI.

Kepala Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai Dinas Kebersihan DKI Budhi Karya Irwanto mengatakan, saat ini Dinas Kebersihan masih bekerja dengan prasarana dan sarana terbatas dalam membersihkan sungai dan badan air di Jakarta. Menurutnya, belum ada mutasi aset peralatan kerja, seperti ekskavator, dari Dinas PU kepada Dinas Kebersihan. Oleh karenanya, mereka pun harus bekerja dengan peralatan seadanya.

Sumber: kompas.com

George Washington, Jokowi, dan Jim Carrey

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengikuti arak-arakan Jakarnaval 2013 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (30/6/2013). Jakarnaval 2013 yang diikuti sekitar 4500 peserta tersebut sebagai rangkaian peringatan HUT Ke-486 DKI Jakarta.

Gambar wajah Soekarno bertebaran di banyak pecahan mata uang yang pernah terbit dan beredar di Indonesia. Sekarang, wajahnya ada di lembar pecahan uang Rp 100.000, nominal terbesar dari denominasi rupiah yang beredar.

Sama-sama pendiri negara seperti Soekarno, George Washington "diabadikan" gambar wajahnya di pecahan 1 dollar AS, uang kertas dengan nominal terkecil negara Paman Sam. Adakah filosofinya?

Kepada teman, seorang Amerika Serikat pernah mengatakan, "Amerika Serikat dibangun dari setiap satu dollar. Penghargaan tertinggi bagi pendiri negara adalah terus menjadikannya fondasi negeri ini. Setinggi apa bangunan yang bisa Anda bangun, bergantung pada seberapa kuat fondasinya."

Jika betul begitu filosofi satu dollar, AS menempatkan Washington di tempat yang seharusnya, yang ideal. Di atas fondasi itu, AS membangun etika dan etos, seperti pada puisi "The New Colossus" karangan Emma Lazarus di bagian kaki Liberty. AS bisa dan pernah jatuh, tetapi tak kehilangan jati diri karena tahu dari mana mereka berasal.

Bagaimana dengan Indonesia?

Sebagai negara, Indonesia juga punya fondasi. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika adalah fondasi itu, tetapi perlahan dan tanpa sadar "dikhianati" anak bangsa sendiri. Jadilah bangsa Indonesia sebagai "bangsa tanpa identitas".

Apa buktinya? Indonesia sejak dulu kala dikenal sebagai negara agraris, tetapi hari ini Indonesia adalah negeri agraris yang terus saja mengimpor beras. Indonesia adalah negeri subur dan kaya hasil bumi, ibarat lirik lagu lawas "tongkat dan batu pun jadi tanaman", tetapi hari ini justru ribuan anak negeri "diekspor" menjadi tenaga kerja di luar negeri.

Setiap bangsa besar pasti bangga pada bahasanya. Tapi apa yang terpampang hari ini di Indonesia? Meski mengaku berbahasa satu, yaitu Bahasa Indonesia, kalangan terpelajar Indonesia terlalu kerap menulis kata "menunjukkan" dengan "menunjukan" tanpa tahu apa yang salah.

Dalam keseharian, nilai sebagai bangsa beradab juga perlu dipertanyakan ulang. Hak pejalan kaki dianggap biasa saja ketika dirampas para pedagang yang menggelar dagangan. Sebagai bangsa timur, kekerasan dan hinaan pun terlalu sering terlontar dalam percakapan.

Anak-anak Indonesia sekarang fasih berbahasa Inggris, tetapi tak tahu lagi arti pepatah "rawe-rawe rantas malang-malang putung". Begitu juga dari beragam tontonan anak-anak seolah bersahabat akrab dengan Superman, tetapi sama sekali tak kenal siapa Werkudara apalagi Buya Hamka.

Lucunya, bangsa ini berteriak dan mengaku marah, ketika negara tetangga mengklaim batik sebagai bagian budaya mereka. Sementara, anak-anak Indonesia lebih kenal Charles Dickens pada saat mereka hanya melongo ketika disodorkan nama Ranggalawe.

Tantangan Jokowi

Merapat ke Jakarta, ibu kota Indonesia, ada banyak pekerjaan rumah yang menghampar di muka Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Kota ini adalah gambaran nyata banyaknya hal mendasar yang tak diletakkan pada tempatnya. Tantangan bagi Jokowi, nama panggilan Joko Widodo, adalah mengembalikan banyak hal dasar yang selama ini biasa dilanggar dan telah menjadi hal biasa pula.

Misalnya, mengembalikan fungsi waduk sebagai tempat penampungan air, bukan malah menjadi kubangan air bersampah dengan permukiman mengitarinya. Begitu juga mengembalikan fungsi jalan yang lalu lintasnya mengalir, bukan macet total atau terhambat padatnya pedagang di kiri kanannya.

Tak terkecuali fungsi kehadiran sebuah Monumen Nasional, yang sepertinya sudah dilupakan banyak pengampu kebijakan. Melacak sejarahnya, Monumen Nasional seharusnya adalah pusat kegiatan dan hiburan untuk rakyat, memberikan ruang untuk budaya lokal mendapatkan panggung yang selayaknya. Maka, pergelaran drama musikal Ariah adalah ibarat titik embun di tengah "kegersangan" Monumen Nasional di masa sebelumnya.

Jokowi tahu tak ada kondisi ideal untuk semua orang pada waktu yang sama. Namun, Jokowi juga tahu, ia harus tetap berpikir di tataran ideal dan melakukan yang seharusnya ia lakukan. Setidaknya, itu tampak dari pendekatan Jokowi yang selalu berusaha mengakomodasi semua pihak.

Ketika ingin melakukan normalisasi waduk, Jokowi juga menyiapkan rumah susun untuk merelokasi warga bantaran waduk. Ketika merencanakan penertiban pedagang kaki lima (PKL), Jokowi juga menyediakan lokasi binaan. Kasus Waduk Pluit adalah contoh yang bisa dikaji.

Tak semua pasti senang

Tidak berarti setiap kebijakan Jokowi disambut senyum dan hujan pujian dari para pihak yang berkepentingan. Penertiban pedagang kaki lima dan parkir liar dapat menjadi contoh. Termasuk kekecewaan orangtua murid dan para siswa SMPN 14, Jakarta Timur.

Namun, apakah berarti ketika Joko Widodo dan jajarannya menggulirkan kebijakan terkait PKL, tukang parkir, dan sekolah itu, maka dia mengkhianati pemilihnya? Mungkin manfaat lebih besar dari kebijakan tersebut harus dipilih sebagai kacamata untuk memandang persoalannya.

Jokowi tetaplah hanya manusia biasa. Sebagai manusia biasa, tak mungkin dapat menyenangkan semua orang. Bahkan Tuhan Yang Maha Kuasa sekalipun, dengan segala ke-Maha Kuasa-an-Nya kerap kali membuat orang-orang menggerutu karena "kebijakan"-Nya.

Orang Amerika pernah mencoba menggambarkan betapa tak semua orang bisa disenangkan sebaik apa pun layanan yang didapat, lewat film "Bruce Almighty". Film fiksi ini mengangkat cerita bahwa pada suatu ketika Tuhan meminjamkan kekuatannya pada tokoh Bruce yang diperankan Jim Carrey.

Dengan kekuatan itu, Bruce berusaha menyenangkan semua orang pada waktu yang sama. Apa yang terjadi? Kekacauan! Pada akhirnya Bruce pun meminta Tuhan mengambil kembali kekuatan yang dititipkan padanya dan Bruce memilih kembali menjalani kehidupan normal sesuai takdir sebagai manusia.

Takdir

Berkaca dari semua cerita dan data di atas, barangkali sekaranglah saatnya untuk mengembalikan banyak hal sesuai "takdir" keberadaannya. Jalanan mestinya memang bukan tempat berjualan, maka sudah waktunya pedagang kaki lima mendapatkan tempat berdagang yang seharusnya.

Sudah seharusnya pula waduk dan bantaran sungai terbebas dari hunian di tepiannya. Solusi yang dibutuhkan untuk warga yang selama ini bermukim di pinggiran waduk dan sungai pun telah disiapkan, bernama rumah susun. Harapannya, anggaran Jakarta tak hanya habis menangani banjir yang selalu terjadi tiap tahun atau untuk bantuan pada korban banjir.

Bila daerah resapan dan aliran air dibenahi kembali, dana yang selama ini diserap untuk banjir akan lebih bermanfaat ketika dapat dipakai untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Tanpa ada daerah resapan yang memadai dan aliran air yang lancar, apa pun proyek banjir yang dikerjakan tak akan pernah menjadi solusi optimal.

Tentu, tidak pernah ada yang benar-benar mewujud ideal. Namun kesadaran itu tak boleh menjadi legitimasi untuk merusak tatanan. Tidak ada yang sempurna dan itulah alasan kenapa selalu ada bagian orang lain dalam rezeki setiap orang, yang paling halal sekalipun.

Sekarang saatnya bercermin bersama, jangan-jangan rezeki yang selama ini dianggap halal ternyata berasal dari "kesusahan" orang lain. Jangan-jangan untuk setiap pecahan uang bergambar Soekarno dalam genggaman, adalah hasil dari terbuangnya lebih banyak lembaran yang sama karena hal-hal mendasar yang diletakkan tak pada tempatnya dan tak sesuai takdirnya.

Sumber: kompas.com

Basuki Cari Tahu Petugas Pintu Air yang Belum Terima Gaji

Pekerja menyelesaikan proyek perluasan daun pintu air Manggarai, Jakarta Selatan, Minggu (28/4/2013). Proyek yang menelan biaya Rp 215 miliar tersebut diperkirakan akan selesai selama satu tahun. Diharapkan dengan diperluasnya daun pintu air Manggarai tersebut akan menjadi satu diantara solusi banjir di Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan menyelidiki dan mencari nama-nama petugas Pintu Air Manggarai yang mengaku belum mendapatkan gaji. Berdasarkan laporan yang ia terima, gaji semua petugas kebersihan di pintu air di Ibu Kota telah dibayar.

"Soal pintu air, saya mau minta nama orang yang tidak digaji. Kita harus cek karena menurut orang Dinas Pekerjaan Umum, mereka sudah membayar gaji petugas," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (17/7/2013).

Pria yang akrab disapa Ahok itu juga akan mencari akar permasalahan itu. Basuki mendapatkan laporan bahwa petugas pintu air itu merupakan tenaga alih daya atau outsourcing yang dipekerjakan oleh operator yang telah putus kontrak dengan Pemprov DKI. Menurutnya, petugas tersebut merasa bekerja sebagai tenaga honorer Pemprov DKI. Padahal, petugas itu adalah pekerja outsource dari kontraktor atau operator.

"Kalau saya mendapat laporan, penjaga pintu air itu semua gaji mereka sudah beres. Memang sekarang sudah ada transisi tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari Dinas PU ke Dinas Kebersihan dan mereka kekurangan alat berat," kata Basuki.

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2012 tentang pengintegrasian dan optimalisasi pengelolaan sampah, penanganan sampah sungai, kali, dan badan air telah menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan DKI mulai 1 April 2013.

Kepala Unit Pengelola Kebersihan (UPK) Pesisir dan Pantai Dinas Kebersihan DKI Budhi Karya Irwanto mengatakan, saat ini Dinas Kebersihan masih bekerja dengan prasarana dan sarana terbatas dalam membersihan sungai dan badan air di Jakarta. Menurutnya, belum ada mutasi aset peralatan kerja seperti ekskavator dari Dinas PU kepada Dinas Kebersihan. Dengan demikian, mereka pun harus bekerja dengan peralatan seadanya.

Budhi mengatakan hari ini akan melakukan mobilisasi sumber daya manusia dan sarana yang tersedia untuk membersihkan tumpukan sampah di Pintu Air Manggarai. Hal ini akan dilakukan hingga terbentuk unit pengelola kebersihan (UPK) badan air dan taman/jalur hijau. Sebelum UPK tersebut terbentuk, penanganan kebersihan di sungai dirangkap oleh UPK Pesisir dan Pantai Dinas Kebersihan DKI.

Terkait isu mangkraknya pembayaran petugas kebersihan di Pintu Air Manggarai, Budhi menegaskan bahwa ia telah membayar gaji semua pegawai sejak April lalu. "Sejak April sampai sekarang, semua tenaga kebersihan kali sudah kita gaji dan tidak ada keterlambatan," ujar Budhi.

Sumber: kompas.com

Dituding Pangkas Anggaran, Basuki: Berengsek, Main Fitnah Enggak Karuan!

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah tudingan yang menyebutkan kalau salah satu penyebab penumpukan sampah di pintu air Manggarai ialah karena pemangkasan anggaran di Dinas Kebersihan maupun Dinas Pekerjaan Umum DKI. Menurut Basuki, biaya untuk pembersihan sampah itu telah dianggarkan dalam APBD DKI 2013.

"Yang ngomong seperti itu siapa? Uang sudah ada, kok. Saya bukan potong uang, saya hemat uang. Jadi, jangan kesannya semua ini berantakan karena saya potong uangnya. Kurang ajar! Berengsek sekali main fitnah enggak karuan begitu," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (17/7/2013).

Basuki menegaskan kalau biaya untuk pengangkutan sampah di pintu air Manggarai telah tersedia. Pemprov DKI pun hanya mengurangi sekitar 25 persen dari anggaran yang diajukan dinas sebelumnya. Pemangkasan dilakukannya karena beberapa dinas mengajukan besaran biaya yang terlalu tinggi.

Menurutnya, apabila pengurangan anggaran tersebut memengaruhi, tidak akan ada sisa anggaran yang tidak terserap hingga Rp 1,3 triliun sehingga apabila anggaran itu dipotong hingga 40 persen, itu tidak akan memengaruhi program unggulan dinas.

"Ya sudah, nanti tahun depan akan saya potong 40 persen. Kalau Anda masih tidak suka, keluar saja dari DKI, mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil (PNS) DKI," ketus Basuki.

Terkait permasalahan penumpukan sampah di pintu air Manggarai, Basuki berjanji akan segera menyelidikinya. Ia pun menduga adanya unsur kesengajaan dengan membiarkan sampah itu menumpuk hingga berbulan-bulan.

Dengan adanya pemotongan anggaran itu, Basuki menuding keuntungan yang didapatkan oleh pihak ketiga atau operator akan semakin berkurang. Ia juga meminta media untuk mencatat nama petugas pintu air Manggarai yang gajinya belum dibayar lengkap dengan pangkat dan jabatannya.

"Tolong catat namanya, ini bagian dari politik. Saya sudah bilang, kalau tidak suka bekerja di Pemprov DKI, mohon maaf saja kami masih punya jatah 51 bulan di sini. Kalau tidak senang, keluar. Saya tanda tangan suratnya," tegas Basuki.

Sumber: kompas.com

Anak Kecil Sebut Jokowi "Sukowi", Acara Zakat Jadi "Ger-geran"

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menghadiri acara penyaluran zakat oleh Bazis di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2013).

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menghadiri acara pembagian zakat dalam rangka peduli pada bulan Ramadhan di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2013). Acara tersebut diwarnai kejadian lucu yang membuat ratusan pengunjung yang hadir tertawa terbahak-bahak.

Kejadian itu bermula ketika Jokowi hendak memberikan sambutan dalam acara yang diselenggarakan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (Bazis). Alih-alih memberikan sambutan, Jokowi justru mengadakan kuis bagi seluruh orang yang hadir di acara tersebut.

"Siang ini, saya tidak ingin beri sambutan, tapi saya ingin memberi hadiah, yang bisa menjawab pertanyaan saya, besok siang ditukar sepeda di Balaikota," ujar Jokowi di awal sambutannya.

Kuis yang dipandu komedian Cak Lontong dan Ustazah Lulu itu semula berjalan tertib. Tujuh orang yang terdiri dari anak-anak, ibu-ibu, serta siswa SMA tampak bergantian naik ke atas panggung. Seluruhnya berhasil menjawab pertanyaan dari Jokowi.

Jokowi kemudian membuka sesi kuis kedua. Ia meminta agar kuis tersebut diikuti oleh anak-anak saja. Tanpa diduga, belasan anak-anak pun berlarian ke atas panggung acara. Orang se-Istora pun tertawa terbahak-bahak melihat situasi itu.

"Loh, loh, saya kan sudah bilang, Pak. Ini jadi banyak loh, tolong pertimbangkan lagi," ujar Cak Lontong kepada Jokowi yang hanya tertawa.

Begitu antusiasnya, ada dua anak kecil yang masih mengenakan seragam SD tiba-tiba berlari ke atas panggung meski sesi telah ditutup. Situasi tersebut membuat suasana di Istora Senayan layaknya pertunjukan komedi.

Setelah memberikan pertanyaan ke beberapa anak kecil, Jokowi kemudian menunjuk satu anak yang paling kecil umurnya untuk menjawab pertanyaannya. Jokowi sempat kebingungan apa pertanyaan yang tepat untuk anak kecil itu.

"Gini saja deh, siapa nama saya," tanya Jokowi. Setelah sempat berpikir beberapa waktu, spontan anak tersebut menyebut, "Sukowi".

Untuk kesekian kalinya, ratusan orang di dalam Istora Senayan tersebut tertawa terbahak-bahak, termasuk Jokowi sendiri. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Jokowi.

Hingga pukul 11.50 WIB, acara tersebut masih berlangsung. Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat satuan kerja perangkat daerah. Dalam acara tersebut, juga diumumkan besaran zakat tahun 2012 yang akan disalurkan pada tahun ini sebesar Rp 81.453.310.876. Jumlah ini naik sekitar 20,46 persen dibanding tahun lalu.

Sumber: kompas.com

Minggu, 14 Juli 2013

Jokowi Tunggu Lurah dan Camat Cari Lahan untuk PKL

Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, meninjau Pedagang Kaki Lima (PKL) di Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (8/1/2013). Kedatangan Jokowi untuk berkomunikasi dengan para pedagang dan juga untuk meninjau para PKL di Jakarta yang rencannya akan direlokasi ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk tahap awal, sekitar 15.000 PKL akan dimasukkan ke dalam pasar yang pengelolaannya dilakukan oleh PD Pasar Jaya.

Meski sudah diminta, namun lurah dan camat yang ditugaskan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mencari lahan untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di wilayahnya, belum juga melapor.

"Sekarang masih belum ada laporan. Nanti akan kita kumpulkan lurah dan camat untuk cari lahan PKL," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (12/7/2013).

Rencananya, setelah mendapatkan lahan dan diperiksa statusnya, Pemprov DKI akan membeli lahan tersebut untuk dijadikan penampungan PKL. Jokowi mencontohkan, apabila Lurah Pasar Minggu yang ditugaskan untuk mencari lahan, maka yang berhak menempati lahan itu adalah para PKL yang berdagang di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Masak iya mau dikasih ke PKL yang di daerah lainnya. Yang pasti yang boleh berjualan di pasar itu, yang dulunya berdagang di wilayah itu," kata Jokowi.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta Ratnaningsih mengatakan, sampai saat ini, sudah ada enam lokasi yang diajukan oleh lurah dan camat. Enam lokasi itu antara lain, Klender Jakarta Timur, Tebet Jakarta Selatan, Tanah Abang Jakarta Barat, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan Jatinegara Jakarta Timur.

Rencananya, Dinas KUKMP DKI masih akan mengecek status tanah lahan tersebut. "Soal status tanah, ada juga yang sudah diselesaikan di Jakarta Utara. Lokasinya di depan Islamic Center. Lahan itu tidak jadi kami beli, karena peruntukkannya menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH)," kata Ratna.

Ide pencarian lahan oleh lurah camat untuk PKL tercetus oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat mengadakan rapat bersama lurah, camat, Dinas KUKMP DKI, dan PD Pasar Jaya. Ia meminta seluruh lurah dan camat untuk mencari lahan yang dapat menampung PKL selama 24 jam. Sehingga pasar itu nantinya dapat mengalahkan mini market yang semakin menjamur di Ibu Kota.

Sumber: kompas.com

Basuki Perintahkan Penataan Pasar Malam di Pasar Minggu

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Setelah menata PKL di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana menata pasar malam di kawasan tersebut. Targetnya, dalam dua pekan sudah rampung.

Basuki mengatakan pihaknya sudah memiliki data terkait PKL dan pedagang di Pasar Minggu. Menurutnya, hanya persoalan penataan pasar malam saja yang masih perlu dirampungkan. Penempatan PKL di malam hari ini disiapkan untuk menghindari kemacetan yang biasa terjadi di waktu pagi hingga sore.

"Kita sudah data semuanya. Tapi kalau yang pasar di malam hari di Pasar Minggu yang belum beres. Kita sudah punya plot lokasi di mana saja mereka akan berdagang, sudah ketahuan," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (12/7/2013).

Para pedagang yang berjualan, kata dia, nantinya akan melalui proses pengundian untuk penempatannya. Hal ini untuk mencegah klaim lokasi tempat berjualan oleh pihak yang tidak memiliki haknya dengan sekedar mengaku-ngaku dan juga mencegah terjadinya pengalihan lapak ke pihak ketiga.

"Jadi kalau dia jual, atau oper kepada keponakannya saja, kita sita lapaknya. Harus kepada anaknya. Nah, ini kita harapkan penataan PKL di malam hari dapat rampung dalam dua pekan ini," ujar Basuki.

Mengenai waktu jualnya, para pedagang dapat menggunakan waktu di atas pukul 22.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB pagi saja. Setelah itu, petugas kebersihan akan bergerak untuk membersihkan sampah pada pukul 07.00 WIB atau 07.30 WIB.

"Kalau mereka ada yang berdagang sampai jam 5 pagi, tidak apa-apa. Kita evaluasi tadi tidak apa-apa. Kita akan bersihkan sampahnya sampai jam tujuh atau jam setengah depalan (pagi). Ya sudah tidak apa-apa. Yang penting kan belum macet," ujar Basuki.

Sumber: kompas.com

Jokowi Perintahkan Dishub Razia Sopir Angkot Nakal

Suasana di Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (27/6/2013). Terkait kenaikan harga BBM bersubsidi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan menaikan tarif bus angkutan kota reguler dari Rp 2000 menjadi Rp 3000

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memerintahkan Dinas Perhubungan melakukan razia kepada angkutan umum yang menjalankan tarif tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penetapan tarif dicantumkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 67/2013 tentang tarif angkutan penumpang dengan mobil bus umum.

"Sudah berlaku mulai hari ini tarif barunya. Kalau ada yang melanggar peraturannya, pasti akan kena razia Dishub," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (12/7/2013).

Terkait sanksinya, kembali Jokowi mengaskan kalau hal itu merupakan tanggung jawab Dishub DKI. Sementara atas permintaan DPRD DKI agar Pemprov DKI memperbaiki pelayanan transportasi massal seiring dengan kenaikan tarif, Jokowi mengatakan, sebelum diperintah, pihaknya akan terus memperbaiki pelayanan transportasi massal.

"Enggak usah disuruh juga, setiap hari kita push untuk perbaikan sistem pelayanannya. Kalau DPRD mau revisi peraturannya, juga tidak apa-apa untuk kebaikan masyarakat," kata Jokowi.

Untuk diketahui, mulai hari ini, tarif angkutan kota baru mulai berlaku. DPRD telah menyetujui usulan tarif angkot yang diusulkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dalam surat tertanggal 10 Juli 2013 itu, disebutkan tarif untuk armada bus kecil, bus sedang, dan bus besar reguler (Patas) Rp 3.000 dan pelajar Rp 1.000.

Jokowi berharap tarif baru ini dapat melayani jumlah perjalanan masyarakat dengan angkutan umum secara keseluruhan. Setelah jumlah angkutan umum di Jakarta mencukupi dan memenuhi jumlah perjalanan warga, akan dilanjutkan dengan perbaikan pelayanan. Selanjutnya, tidak hanya angkutan non AC saja yang akan naik, tetapi taksi dan patas serta kopaja AC.

Tarif baru angkutan di Jakarta. Untuk angkutan ekonomi non AC:
- Bus kecil (Mikrolet) dari semula Rp 2.500 menjadi Rp 3.000 pada 14 km pertama selanjutnya dikenakan kenaikan Rp 500- Rp 1.000
- Bus sedang (Metromini dan Kopaja) dari Rp 2.000 menjadi Rp 3.000,
- Bus besar reguler (Mayasari dan PPD) dari Rp 2.000 menjadi Rp 3.000.

Kenaikan tarif angkutan AC:
- Bus besar seperti Mayasari Bakti dan Bianglala, yang awalnya Rp 6.000 menjadi Rp 7.000.
- Kopaja AC dari Rp 5.000 menjadi Rp 6.000.
- Angkutan APTB yang ditetapkan kenaikan tarifnya yakni yang berjarak maksimum 30 km, dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.000

Kenaikan tarif taksi:
- Taksi yang menggunakan tarif atas seperti Blue Bird, White Horse yang semula Rp 6.000 menjadi Rp 7000. Kemudian untuk kilometer selanjutnya yang semula hanya Rp 3.000 menjadi Rp 3.600.
- Taksi yang menggunakan tarif bawah, sebelumnya Rp 5.000 menjadi Rp 6.000 Untuk masa tunggu taksi, perjamnya penumpang yang sebelumnya dikenakan Rp 30.000 menjadi Rp 42.000/jam.

Sumber: kompas.com

Jokowi "Gerah" Lihat Troli dan Gerobak di Tanah Abang

Meskipun telah dilakukan upaya penertiban terhadap pedagang kaki lima beberapa waktu lalu, kondisi kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali semrawut terutama memasuki Ramadhan. Para pedagang kembali berjualan di jalan, Kamis (4/7/2013).

Keberadaan gerobak dorong dan troli yang lalu lalang di Pasar Tanah Abang membuat "gerah" Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Hal itu, menurut dia, ikut berperan membuat kawasan di Jakarta Pusat itu macet.

Itulah yang membuat Pemprov DKI menyegel 25 kantor ekspedisi di kawasan Tanah Abang dan akan menyusul 43 kantor ekspedisi lainnya yang diduga berdiri tanpa izin pembangunan.

"Coba dilihat di lapangan, orang dorong gerobak dan troli ke sana ke mari, itu sangat mengganggu lalu lintas. Jangan dipandang sepele hal itu karena mobilisasi troli dan gerobak-gerobak itu mengganggu juga," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (12/7/2013).

Sementara untuk proses penataan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tanah Abang, ia menargetkan penataan selesai sebelum Lebaran. Ia mengakui kalau permasalahan penataan PKL itu merupakan hal yang sulit untuk direalisasikan. Namun, ia meyakini kawasan Tanah Abang akan lebih rapi seperti Pasar Minggu yang sebelumnya telah tertata.

Di samping itu, mantan Wali Kota Surakarta itu mengaku tak menemukan banyak gesekan di lapangan saat Dinas Perhubungan DKI dan Satpol PP DKI menata PKL. "Saya sama Satpol PP masih menekankan komunikasi. Nanti ditunggulah, barang enam bulan atau setahun, semuanya sudah benar-benar rapi. Tidak hanya di Tanah Abang dan Pasar Minggu saja," kata Jokowi.

Ia pun tak mempermasalahkan terkait relokasi PKL masuk ke dalam Blok G Tanah Abang. Apabila PKL itu memiliki KTP DKI, maka mereka akan diprioritaskan direlokasi ke dalam pasar. Apabila ruang di dalam pasar masih tersedia, maka ruang tersebut akan diundi untuk PKL dengan KTP non-DKI.

Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan mempercepat penataan PKL Tanah Abang, Pasar Minggu, dan Jatinegara. Dengan masuknya para PKL ke dalam pasar, Jokowi meyakini hal tersebut dapat meminimalisasi kemacetan di wilayah itu.

Sumber: kompas.com