Jokowi: Masalah Premanisme Urusan Aparat

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi warga yang tinggal di kawasan eks Taman BMW Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (9/3/2013). Jokowi menindaklanjuti laporan warga terkait penggusuran pemukiman untuk pembangunan Stadion BMW.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menyerahkan seluruh permasalahan premanisme yang kini marak di ibu kota kepada aparat keamanan. Hal ini disampaikan Jokowi seusai mengunjungi warga eks Taman BMW (Bersih, Manusiawi, Berwibawa) di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (9/3/2013) ini.

"Itu urusannya aparat," kata Jokowi singkat, menjawab pertanyaan wartawan soal premanisme.

Sementara itu terkait penangkapan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Hercules Rosario Marshal, Jokowi enggan berkomentar. Kembali ia menyerahkan semua persoalan hukum kepada pihak yang berwajib, yaitu Polda Metro Jaya.

"Eggak tahu, itu urusan Polda," katanya.

Untuk diketahui, GRIB yang dipimpin Hercules merupakan organisasi masyarakat yang selalu mendukung Partai Gerakan indonesia Raya (Gerindra). Saat Pilkada DKI Jakarta 2013, Hercules pun mendukung langkah Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama maju sebagai orang nomor satu dan nomor dua di ibu kota.

Hercules dan kawanan-kawannya ditangkap di Perumahan Kebon Jeruk Indah, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat petang. Penangkapan itu dipicu oleh laporan mengenai pemecahan kaca toko Tjakra Multi Strategi oleh kelompok Hercules di dekat perumahan tersebut.

Aparat Polres Metro Jakarta Barat yang tengah melakukan apel mingguan di kompleks pertokoan itu kemudian mencokok lima orang anggota kelompok Hercules. Hercules juga tidak menerima anggotanya dibawa polisi. Sempat terjadi cekcok antara polisi dan kelompok Hercules sehingga aparat memanggil anggota Reserse Mobil Polda Metro Jaya.

Anggota Resmob Polda datang dengan menggunakan lima mobil patroli dan menjemput paksa Hercules beserta 45 kawannya. Setelah itu, Hercules dan kawan-kawannya dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Hercules dibawa dengan menggunakan mobil sedan patroli, sedangkan 45 anggotanya diangkut dengan empat angkutan kota M11. Terlihat juga kakak Hercules, Ferry, yang ikut digelandang ke Mapolda Metro Jaya.

Sumber: merdeka.com

Antara Prabowo, Jokowi dan Hercules

Ada hubungan dan keterkaitan antara sosok Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Hercules. Tidak jelas kapan hubungan mutualisme ini mulai terjalin, yang pasti hubungan tersebut terlihat saat Pilgub DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

GRIB yang dibentuk oleh Hercules nyatanya, menyertakan nama Prabowo sebagai Dewan Pembina. Bukan tanpa alasan, Hercules ngefans dengan sosok Prabowo. Selain mengaku dirinya dekat dengan Prabowo sejak di Timor-Timur, bekas penguasa Tanah Abang Jakarta ini juga dengan terang-terangan mendukung Prabowo sebagai presiden RI.

"Harga mati Pemilu 2014 Prabowo jadi presiden. Siap mendukung Prabowo dalam pilpres dan Gerindra memenangkan Pemilu 2014. Tidak ada figur selain Prabowo yang pantas menjadi presiden. Kecewa dengan SBY, dipenjara dan dihukum dengan tidak benar," ujar Hercules dalam sambutan pembukaan DPP GRIB di Kemanggisan Jakarta, Minggu (20/5).

Melihat jumlah dukungan yang meluap dari pihak Hercules, Prabowo merasa diuntungkan. Melihat kesempatan emas ini, dengan serta merta Prabowo langsung menginstruksikan massa GRIB untuk membantu kemenangan Jokowi-Ahok di Pilkada Jakarta pada Juli lalu. Bukan hanya itu, massa GRIB diserukan untuk mengawasi KPU dalam Pilgub DKI Jakarta.

"Saya imbau GRIB dan Gerindra mengecek daftar pemilih, nama tidak jelas sangat berbahaya mengancam demokrasi dan sangat keji. GRIB untuk turun cek beri tekanan ke KPU, yakinkan mereka ini membahayakan," ujar Prabowo di Jakarta (20/5).

Sang pengemban amanah, Hercules langsung menyambut instruksi Prabowo dengan takzim. Ribuan pengikut Hercules dikerahkan untuk mengawasi proses demi proses dalam Pilgub DKI Jakarta, termasuk pendataan DPT.

"Dewan pembina partai mengarahkan untuk mengawasi pendataan DPT. 50 ribu anggota akan mengawasi pendataan pemilih. Agar tidak terjadi lagi data pemilih ganda" kata Hercules saat dihubungi merdeka.com, Senin (21/5).

Dukungan juga terlihat ketika pasangan Jokowi-Ahok berkampanye, berbondong-bondong simpatisan Hercules ikut mengamankan kampanye. Saat itu adalah pemandangan wajar melihat Hercules, Prabowo dan Jokowi tampil bersama.

Kini, Hercules jatuh dalam lubang masalah. Hercules terancam dibui akibat sikap premanismenya melawan polisi. Apa sikap Prabowo dan Jokowi, kita tunggu saja.

Sumber: merdeka.com

Ahok tak gentar diancam dibunuh

Sejak menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, kegalakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selalu ramai dibicarakan. Saking galaknya dan berani merombak birokrasi di Pemprov DKI, sampai ada temannya mengingatkan agar tidak terlalu galak.

Ahok menceritakan, temannya itu mengingatkan jika galak-galak dan berani melawan arus maka bisa saja ada orang yang membunuh. Namun saran dari temannya itu tak dihiraukan.

"Yang kedua itu saya berani karena banyak teman-teman yang khawatir, banyak teman-teman yang eh hati-hati lu jangan macem-macem nanti banyak yang ancem bunuh, eh temen yang satu lagi bilang enggak usah takut semua orang pasti mati. Kalau lu mati sekarang lu udah ngetop, nama lu udah dicatat, lu mati dibunuh karena dibela rakyat, ya lu untung, jadi saya kira bener juga, mati pun untung," kata Ahok usai bertemu dengan siswa Sekolah Staf dan Pimpinan Perwira Tinggi (Sespimti) Polri di Balai Kota Jakarta, Jumat (8/3).

Bahkan, saat menerima siswa Sespimti itu sampai ada yang menanyakan mengapa begitu berani. Apa tidak takut?

"Saya bilang, pak saya ini bukan pemberani, pak. Semua orang takut mati, pak. Cuma saya ini sudah lewat takutnya pak. Kalau saya takut mati ya tidak memungkinkan saya hidup lebih lama," ujar Ahok.

Ahok mengaku tidak gentar jika ada orang yang mengancam. Ia siap mati untuk membela rakyat.

"Bahasa kerennya apa? Ya kalau kita mati, ya untung, semua orang mati bawa nama, kita akan dikenang sebagai orang dibunuh gara-gara belain rakyat. Kalau kita hidup, kerja kita menuhin otak, perut, dompet rakyat. Itu aja sih," tandasnya.

Sumber: merdeka.com

Cari lurah dan camat, Jokowi seleksi puluhan ribu PNS DKI

pns. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Pemprov DKI Jakarta tidak akan membuka pegawai negeri sipil (PNS) dari luar DKI untuk ikut seleksi lelang jabatan yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Sebab, saat ini sudah ada 44.990 PNS di DKI Jakarta yang memenuhi syarat untuk ikut dalam seleksi tersebut.

"Enggak bisa, kan kemarin kita sudah putuskan (PNS dari luar DKI). Tadi saya kan laporan ternyata potensi kita saja ada 40 ribu lebih PNS yang jadi lurah dan camat," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Jumat (8/3).

Ribuan PNS DKI itu merupakan pegawai struktural dan fungsional kecuali guru dan dokter. Adapun potensi kandidat camat 3143 dan lurah 9074.

"Kalau lurah semua kan repot nanti kita. Lurah yang lama kan tetep diikutkan," tegasnya.

Syarat untuk mendaftar lurah yakni eselon IV A dengan pangkat terendah III B dan tertinggi III D. Sedangkan untuk camat harus eselon III A, pangkat golongan terendah III D tertinggi IV B. Hal tersebut berdasarkan landasan hukum PP Nomor 100 tahun 2000.

Sementara formasi untuk camat dan lurah di Ibu Kota berjumlah 44 dan 267. Nanti, teknisnya diharapkan semua camat dan lurah yang masih aktif ikut tes.

Walaupun pendaftaran masih akan dibuka 1 April nanti, tetapi ada pelamar untuk ikut sistem seleksi dan promosi terbuka dari PNS luar Pemprov. Berdasarkan data dari BKD ada pelamar dari KemenPU Surabaya satu orang dan pensiunan swasta Jakarta satu orang, serta satu pegawai eselon IV dari Kepulauan Seribu yang direkomendasikan LSM.

"Kemarin kita kedatangan tamu dari Pemda Jateng dan Kepulauan Riau untuk studi banding sistem seleksi dan promosi terbuka," kata Kepala BKD Made Karmagoya.

Sumber: merdeka.com

Jokowi: Kalau panuan dan korengan nggak usah dirujuk ke RS

Jokowi busway. ©2013 Merdeka.com/Arie Basuki

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terus memaksimalkan fungsi Kartu Jakarta Sehat (KJS). Jokowi akan membangun Puskesmas menjadi lebih maju agar masyarakat Jakarta bisa mengandalkan Puskesmas untuk berobat sebelum ke RS.

Jokowi akan menjadikan Puskesmas lebih lengkap baik dari segi peralatan maupun penambahan ruangan. "Di Puskesmas dibangun total. Tambah ruang dan peralatan, semuanya ada," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (8/3).

Jokowi juga akan merombak dan memperbaiki sistem rujukan Puskesmas. "Hanya memang sistem ini yang perlu diperbaiki. Masalah rujukannya, jangan sakit masuk angin langsung dirujuk ke rumah sakit, sakit panu dirujuk, sakit korengan juga," jelas Jokowi.

Menurut Jokowi, tak semua penyakit harus dirujuk ke RS. Sebab, Puskesmas bisa menangani. "Tetapi memang masyarakat kan pinginnya kan juga masuk rumah sakit, sehingga tidak pakai rujukan, ke sananya malam hari," sambungnya.

Jokowi akan mengadakan sistem pelayanan 24 jam untuk rujukan Puskesmas ke RS. Namun, pelayanan itu tak diterapkan di seluruh Puskesmas.

"Ya bisa saja. Hanya beberapa nanti yang untuk memberikan rujukan. Tidak harus semuanya kerja 24 jam. Ini baru diterapkan apa yang paling baik untuk mengejar agar sistem rujukan itu nanti benar," terangnya.

Sumber : merdeka.com

Plus Minus Jokowi Jadi Jurkam

Plus minus Jokowi jadi jurkam Pilkada, berarti ada kelebihan dan kekurangan dari apa yang beliau lakukan ketika menjadi jurkam pilgub provinsi lain di Indonesia. Sebelumnya, Jokowi pernah menjadi jurkam pasangan cagub dan cawagub Rieke-Teten di Pilkada Jabar. Kemudian pada hari Sabtu, 2 Maret 2013 dan Minggu 3 Maret 2013, Jokowi kembali menjadi juru kampanye nasional pada kampanye akbar pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Effendi Simbolon - Jumiran Abdi yang diusung PDI Perjuangan.

Kali pertama Jokowi menjadi jurkam di pilkada Jabar, yaitu meskipun hanya dengan 2 hari menjadi jurkam Rieke-Teten hasilnya sangat luar biasa. Pasangan Rieke-Teten berhasil menggungguli pasangan Dede-Lex dan menempati urutan ke-2 perolehan suara, baik menurut hitung cepat (quick count) atau hitung manual. Bahkan yang menggelikan adalah, masyarakat Jabar banyak yang berebut ingin bersalaman dengan Jokowi, bukan dengan pasangan cagub-cawagub yang menjadi peran utama. Bagaimana hasil yang akan diperoleh pasangan Effendi Simbolon- Jumiran yang diusung PDI Perjuangan di Pilgub Sumatera Utara pada 7 Maret 2013 mendatang?

Jokowi saat ini memang populer sekali dengan gebrakan dan cara kerjanya di Jakarta, malah di beberapa survei Jokowi menggungguli tokoh-tokoh bakal capres 2014 termasuk ketua umum partainya sendiri. Semua mata tertuju pada sosok dan sepak terjang Jokowi, tak terkecuali yang pro dan kontra. Apalagi bila melihat fenomena kemenangan Jokowi pada pilkada DKI jakarta adalah disebabkan pilihan pada sosok Jokowi-Ahok. Faktanya partai pemenang pemilu tahun 2009 untuk wilayah DKI Jakarta bukan partai pengusung Jokowi-Ahok.

Keistimewaan Jokowi tersebut mungkin menjadi alasan bagi PDI Perjuangan untuk melibatkan Jokowi menjadi jurkam dari calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDI Perjuangan. di Jabar dan Sumut. Keterlibatan menjadi jurkam yang dilakukan oleh Jokowi adalah sepenuhnya hak dari Jokowi. Bila menolak pun, Jokowi tidak bisa dikatakan membangkang PDI Perjuangan. Semua kembali pada pribadi Jokowi untuk mau atau tidak menjadi jurkam dari teman separtainya di pilgub provinsi lain di Indonesia, selama tidak mengganggu kinerja Jokowi sebagai Gubernur Ibukota Negara DKI Jakarta.

Lalu apa hubungannya plus minus Jokowi jadi jurkam dengan penjelasan diatas? Begini, saya pribadi sangat mendukung Jokowi dan percaya pada kemampuan kerja, serta sosok merakyat beliau. Hanya saja, saat ini Jokowi adalah gubernur DKI Jakarta yang warganya itu terdiri dari berbagai macam golongan, etnis dan partai pastinya. Bagaimana dengan warga DKI yang tidak separtai bila Jokowi menjadi jurkam? Bahkan mungkin, Jokowi saat ini tidak lagi menjadi tokoh politik idola warga Jakarta saja, bisa jadi medan, kalimantan dan beberapa daerah lain sepertinya juga sama. 

Arti plus bisa berarti tambah (+), positif, keuntungan atau kelebihan. Jadi nilai tambah dari keikutsertaan Jokowi sebagai jurkam cagub-cawagub di provinsi lainnya adalah akan mendongkrak perolehan suara dari cagub dan cawagub yang dijurkami oleh Jokowi. Ini fakta yang tidak bisa dibantah, seperti perolehan suara Rieke-Teten yang mengungguli pasangan Dede-Lex di Pilgub Jabar beberapa waktu lalu. Nilai tambah bagi PDI Perjuangan tentu sangat positif sekali, karena PDI perjuangan akan lebih dikenal dan akan naik tingkat kepercayaan akibat sosok Jokowinya. Mungkin pada pemilu 2014 PDI Perjuangan akan lebih mudah diterima oleh rakyat, karena memiliki sosok seperti Jokowi.  Nilai tambah atau keuntungan bagi Jokowi secara pribadi adalah semaikin dikenal, ini sangat menguntungkan apabila memang Jokowi akan menjadi Capres 2014. Hitung-hitung uji elektabilitas secara langsung melalui pilkada provinsi lain di Indonesia.

Arti negatif bisa berarti kurang (-), kerugian atau kekurangan. Jadi nilai minus dari keikutsertaan Jokowi sebagai jurkam cagub-cawagub provinsi lain di Indonesia adalah netralitas Jokowi sebagai seorang pemimpin berbagai golongan termasuk partai dari warga DKI Jakarta sedikit berkurang. Meskipun sejajar, gubernur DKI itu harusnya menjaga netralitas dan tidak menjadi jurkam yang bersifat membela segolongan atau separtai, ini berbeda ketika pak Jokowi menjadi jurkam penyakit kanker yang tujuannya adalah demi kebaikan rakyat banyak. Ketika Jokowi menjadi jurkam pilgub terkesan mementingkan partainya, meskipun itu dilakukan pada hari libur. 

Satu kemungkinan yang akan terjadi adalah, warga dilokasi menganggap cagub-cawagub yang dibantu itu adalah Jokowi. Nah, bila tiba-tiba berbeda atau bahkan melakukan tindak korupsi dan sejenisnya bagaimana? Apakah Jokowi tidak menanggung risiko karena telah memberikan dukungannya. Ini jelas akan menimbulkan efek negatif bagi Jokowi pribadi, yaitu bakal menurunnya minat masyarakat akibat ulah yang dijurkaminya. Hal kurang lainnya bila sosok Jokowi jadi jurkam adalah gambaran ketidakpercayaan diri dan ketidakmampuan cagub dan cawagub memberikan keyakinan dan kepercayaan pada warganya. 

Yang terakhir mudah-mudahan salah, yaitu malah menjatuhkan Jokowi yang sudah dicintai dan telah menjadi perhatian bagi masyarakat di Indonesia secara perlahan-lahan. Jokowi menjadi jurkam pastinya akan menjadi bahan bagi lawan-lawan politik Jokowi. Kenapa pendapat terakhir seperti itu? Sebabnya adalah ketika survei begitu ramai dan riuh dengan unggulnya nama Jokowi dari bakal capres 2014 laiinya, bahwa Jokowi tidak akan diusung PDI Perjuangan sebagai capres 2014. Singkatnya percuma bila jadi jurkam, bila melihat pendapat dari partainya yang tidak akan mengusung Jokowi pada Capres 2014 berbanding terbalik dengan keinginan pengagum Jokowi. Seperti ungkapan yang dikutip dibawah ini:

Jakarta - Hasil jajak pendapat tentang bakal capres paling populer, menempatkan Joko Widodo di posisi paling atas. Politisi senior PDIP Taufik Kiemas tidak sepakat jika Jokowi ikut bertarung dalam Pilrpes 2014. "Nggak mungkin. Jangan, kasihan. Kalau saya kasihan," ujar Taufiq singkat usai acara peresmian Gedung Pancasila dan Konstitusi di Cisarua, Bogor, Selasa (26/2/2013)

"Jika Jokowi atau PDIP tergoda untuk masuk dalam skenario menjadi capres dan cawapres 2014, maka dalam seketika popularitas dan kredibilitas Jokowi akan langsung jatuh di mata masyarakat karena dia akan dinilai sebagai sosok yang haus jabatan atau kekuasaan," kata Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Ahmad Basarah saat dihubungi wartawan, Rabu (20/2/2013). Diakui Basarah, bila PDIP ngotot mengusung Jokowi, PDIP akan dinilai sebagai parpol yang tidak amanah, tidak konsisten dan menghalalkan segala cara hanya untuk sebuah kemenangan di Pilpres. Atas alasan tersebut maka PDIP tidak untuk mencapreskan Jokowi meskipun polularitas dan elektabilitasnya tertinggi. (sumber)

Tulisan diatas adalah plus minus Jokowi jadi jurkam cagub-cawagub di provinsi lain di Indonesia menurut pendapat pribadi. Politik memang penuh dengan koma dan koma, jadi keterkaitan Jokowi jadi jurkam tidak jelas arahnya. Untuk kepentingan siapa Jokowi itu menjadi jurkam, untuk kepentingan rakyat atau partai? Yang pasti hanya Tuhan Yang Tahu!

Sumber

Basuki: Rp 1,5 Miliar untuk Makan Ajudan, Tamu, dan Demonstran

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama mengenakan pin "Aku Cinta Pejabat Jujur". Pin ini diberikan sebagai simbol penghargaan untuk pejabat jujur yang diberikan Tunas Indonesia Raya (Tidar), di Balaikota Jakarta, Kamis (14/2/2013).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membenarkan adanya anggaran sebesar Rp 1,5 miliar untuk ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Namun, anggaran itu tidak hanya untuk biaya makan ajudan.

Anggaran tersebut tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 dengan nama Konsumsi Harian Pegawai Kebutuhan Pimpinan Daerah. Alokasi anggaran ini berada dalam pos anggaran Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri.

Basuki mengatakan, anggaran itu memang ditempatkan pada pos tersendiri. Bila tidak mencukupi, anggaran akan ditambah dengan dana yang diambil dari dana operasional Gubernur dan Wakil Gubernur DKI.

Menurut Basuki, anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk makan ajudan, tetapi juga anggaran makan tamu-tamu yang datang kepadanya. "Yang rutin, ya, yang biasa pakai rantang itu. Sistem itu rutin untuk rantang rutin. Kalau kita beli-beli sendiri, kan, harus pakai uang operasional kita. Jadi, bedanya di situ saja. Kalau yang resminya, kan harus ada pemasok dan supplier yang jelas," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (4/3/2013).

Basuki mengatakan, besar anggaran untuk makan ajudan setiap hari tidak sama. Apabila ada tamu atau buruh berdemonstrasi dalam jumlah banyak, itu akan menghabiskan banyak anggaran. "Ya, kita juga kalau tamu banyak, siap-siap juga mengeluarkannya banyak. Kalau sisa, bawa pulang deh, dana operasional bisa digunakan buat apa saja asal enggak masuk kantong sendiri," kata pria yang akrab disapa Ahok tersebut.

Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Legislatif dan Eksekutif (Majelis) Sugiyanto mengatakan, anggaran tersebut tidak ada dalam APBD tahun 2012. Anggaran itu juga jauh lebih besar daripada alokasi pendidikan warga Kepulauan Seribu.

"Kita tidak tahu berapa jumlah ajudan, pengawal, dan lainnya, tapi jumlah itu sangat besar karena karyawan yang pegawai negeri sipil (PNS) sudah menerima gaji," kata Sugiyanto.

Sugiyanto memberikan contoh, apabila dibagi 12 bulan, artinya uang makan harian yang mereka (ajudan) itu dapat mencapai Rp 4 juta per hari. Ia berharap Jokowi dan Basuki bisa menjelaskan kepada masyarakat mengenai alokasi uang makan tersebut.

Sumber: kompas.com

Jokowi Tak Tahu Uang Makan Ajudannya Rp 1,5 Miliar

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tak hafal detail anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013. Dengan jumlah mata anggaran sebanyak 57.000 item, Jokowi meminta masyarakat memerhatikan anggaran besar dan tak meributkan anggaran yang nilainya kecil.

Pernyataan Jokowi itu dilontarkan guna menjawab besarnya anggaran yang digelontorkan untuk biaya makan ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Anggaran tersebut mencapai Rp 1,5 miliar dan tertera dalam APBD 2013 dengan nama Konsumsi Harian Pegawai Kebutuhan Pimpinan Daerah. Alokasi anggaran ini berada dalam pos anggaran Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri.

"Enggak tahu saya, dibukain saja. Tolong dicermati (anggaran) yang gede-gede, jangan yang kecil-kecil, saya enggak hafal semuanya," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (4/3/2013).

Dalam kesempatan itu, mantan Wali Kota Surakarta ini juga membantah dirinya menghabiskan biaya sebesar Rp 500 juta untuk keperluan pidato gubernur. Ke depan, ia berjanji akan meninjau kembali mata anggaran dalam APBD. Bila hasil kajian atau masyarakat menilai itu merupakan hal yang tak efisien, maka ia akan memotongnya.

"Pidato Rp 500 juta, saya enggak ngurusi. Pidato saja enggak pernah, paling cuma semenit-semenit. Ini keterbukaan, kita bisa lihat realisasinya," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Legislatif dan Eksekutif (Majelis) Sugiyanto mempertanyakan besarnya nilai anggaran untuk keperluan makan ajudan Gubernur DKI Jakarta. "Kita tidak tahu berapa jumlah ajudan, pengawal, dan lainnya, tapi jumlah itu sangat besar karena karyawan yang pegawai negeri sipil (PNS) sudah menerima gaji," kata Sugiyanto.

Sugiyanto juga memberikan contoh, apabila dibagi 12 bulan, artinya uang makan harian para ajudan itu dapat mencapai Rp 4 juta per hari. Ia berharap Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama bisa menjelaskan kepada masyarakat mengenai alokasi uang makan tersebut. "Mengingat masih banyaknya program DKI yang lebih bersentuhan dengan masyarakat," katanya.

Wuih! Uang Makan Ajudan Jokowi-Basuki Rp 1,5 Miliar

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (tengah) bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Warga Jakarta mempertanyakan alokasi anggaran untuk uang makan ajudan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mencapai Rp 1,5 miliar. Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Legislatif dan Eksekutif (Majelis) Sugiyanto mengatakan, anggaran yang mencapai Rp 1,5 miliar tersebut sangat fantastis.

Anggaran tersebut tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 dengan nama Konsumsi Harian Pegawai Kebutuhan Pimpinan Daerah. Alokasi anggaran ini berada dalam pos anggaran Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri.

"Kita tidak tahu berapa jumlah ajudan, pengawal, dan lainnya, tapi jumlah itu sangat besar karena karyawan yang pegawai negeri sipil (PNS) sudah menerima gaji," kata Sugiyanto ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (4/3/2013).

Sugiyanto juga memberikan contoh, apabila dibagi 12 bulan, artinya uang makan harian yang mereka (ajudan) itu dapat mencapai Rp 4 juta per harinya. Ia juga berharap Jokowi dan Basuki bisa menjelaskan kepada masyarakat mengenai alokasi uang makan tersebut.

"Mengingat masih banyaknya program DKI yang lebih bersentuhan dengan masyarakat," katanya.

Sumber. kompas.com

Dituntut Transparansi Audit UMP, Ahok Semprot & Tantang Buruh Jantan

Jakarta - Suasana pertemuan Ahok dan perwakilan buruh memanas. Ahok naik pitam saat buruh meminta tranparansi audit penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP). Ia balik menantang organisasi buruh yang memungut uang dari anggotanya.

Ahok awalnya menerima 6 orang perwakilan dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). Pertemuan itu digelar di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2013).

Toto Susilo, seorang perwakilan meminta jawaban atas surat penangguhan UMP yang dilayangkan perusahaan mereka, PT Haselindo, Cakung.

Ahok menjelaskan panjang lebar alasan. Menurut dia, alasan Pemprov DKI memberikan penangguhan pemberian upah sesuai dengan UMP yang telah disetujui ini. Hal tersebut terkait dengan adanya audit dari badan akuntan publik terhadap PT Haselindo, yang menyebutkan neraca perusahaan tersebut masih dalam posisi merugi.

"Berdasarkan audit akuntan publik, PT Haselindo masih mengalami kerugian. Tapi ini pun masih kami kaji ulang," ujar Ahok.

Ahok mengatakan, Gubernur DKI Jokowi saat ini tengah mencari solusi agar persoalan antara pengusaha dan buruh dapat diselesaikan dengan hasil win win solution.

Atas penjelasan Ahok, Toto menimpali. "Luar biasa sekali penjelasannya (Ahok). Di sini soal penangguhan, kita sudah tahu. Masalah audit ini adalah audit akuntan publik dari satu belah pihak. Kita belajar tentang transparan," kata Toto.

Mendengar komentar Toto, Ahok langsung berkomentar. "Kalau sekarang kita audit lagi, Bapak mau kami periksa seluruh perusahaannya. Kami minta waktu 6 bulan. 3 Bulan paling cepat. Kami tidak cuma menerima audit ini saja, Pak. Kami punya sarjana ekonomi," kata Ahok.

Ia lalu menantang perwakilan buruh untuk juga melakukan transparansi.

"Kalau Bapak mau main aturan-aturan, celah-celah hukum, mau cari-cari celah, tetap saja salah. Bukan saya mau bela-bela perusahaan. Saya mau bela 2.000 orang (karyawan perusahaan itu). Makanya saya bilang, kalau Bapak jago, Bapak pulang ke sana (perusahaan). Besok saya tunggu buat pernyataan jantan seperti saja, waktu saya jadi pengusaha.Tanda tangan, kami terima miskin atau mati daripada kerja di bawah kamu dengan gaji KHL (Kebutuhan Hidup Layak)," ujar Ahok dengan nada tinggi.

Toto dan rekan-rekannya terlihat serius menyimak pernyataan Ahok.

Ahok mempersilakan organisasi buruh melakukan audit. "Kalau Bapak mau audit, silakan Bapak audit sendiri. Kami masukkan dalam tim. Panggil orang Pajak kalau mau lebih dalam lagi. Kita audit cari tahu siapa orang di dalamnya," kata pria berkacamata itu.

Ahok pun meminta agar organisasi buruh diaudit juga. "Bapak kumpulkan uang-uang semua, kami akan minta audit juga. Karena Bapak juga mungut upah dari pegawai-pegawai sampai punya baju begitu bagus semua," kata suami Veronika Tan ini sambil menunjuk baju pendemo yang mengenakan seragam warna merah dan hitam nan rapi.

"Kami akan kejar pajak Anda juga. Kami akan audit supaya transparan. Kami akan kejar. Uang yang Bapak kumpulkan lari ke mana saja, semua organisasi diperiksa. Jangan demo ngotot-ngototan juga karena Anda mau main keras, kita juga bisa main keras. Kami sudah lakukan ini, Pak. Bapak tidak percaya? Oke sekarang saya minta audit Bapak juga," papar Ahok tanpa tedeng aling-aling.

Ahok ingin tahu juga aliran uang yang dikumpulkan dari jerih payah buruh untuk organisasi.

"Uang yang Anda kumpulkan dari jerih payah buruh dipakai ke mana saja sama kalian. Saya mau tahu, lapor sama saya juga besok. Saya minta tanda tangan, baru adil. Saya minta semua perkumpulan buruh laporkan semua uang yang dikumpulkan dari jerih payah buruh yang di bawah KHL (kebutuhan hidup layak). Bapak bisa dapat uang untuk demo-demo kita mau tahu. Saya tidak minta audit dari saya, laporkan saja dari pihak Bapak. Saya minta setiap sen yang dipungut dari kaum buruh pertanggungjawabkan sama kami, baru ngomong," kata Ahok berapi-api.

Ke depan, Ahok meminta agar organisasi buruh menyerahkan laporan audit kepadanya.

"Lain kali jangan diterima. Kalau mau menghadap saya organisasi apa, mana laporan keuangan 3 bulan terakhir. Kalau dia tidak bisa, berarti organisasi itu tidak transparan dan saya bisa menuntut Bapak memeras uang rakyat. Itu pungli," kata dia.

Suasana hening, perwakilan buruh diam seribu basa. Beberapa orang perwakilan buruh bahkan menundukkan kepala.

Ahok kemudian menyarankan perwakilan buruh tidak perlu berdemo dan datang menemuinya.

"Di sini terbuka kok. Saya dan Pak Gubernur sebenarnya otaknya sudah kayak buruh. Saya tiap hari rapat temanya beda-beda, makan siang dengan rapat, makan malam dengan rapat. Kalau datang beberapa orang pasti bisa kita terima, bicarakan baik-baik," tensi Ahok mulai turun dan mencairkan suasana. Mereka akhirnya bersalaman.

Sumber

Tiba Bandara Polonia, Jokowi dielu-elukan warga Medan

Jokowi di Bandara Polonia. ©2013 Merdeka.com

Kader PDIP yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, tiba di Medan, Sabtu (2/3) petang sekitar pukul 17.30 WIB. Begitu tiba, dia dielu-elukan warga yang kebetulan ada di Bandara Polonia Medan.

Jokowi rencananya akan menjadi juru kampanye pasangan cagub dan cawagub Sumut nomor urut 2, Effendi Simbolon-Jumiran Abdi (ESJA) di Lapangan Merdeka, Medan, Minggu (3/3).

Mantan wali kota Solo ini datang ke Medan menumpang pesawat Garuda Indonesia GA-190. Begitu sampai di terminal kedatangan domestik Bandara Polonia Medan, ratusan warga yang ada di sana mengelu-elukannya. Umumnya berusaha berjabat tangan dengan tokoh yang sedang meroket namanya ini. "Hidup Jokowi. Hidup calon presiden kita," teriak warga.

Selain bertemu masyarakat, Jokowi juga bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di terminal VIP Bandara Polonia. Presiden kelima Indonesia ini baru tiba dari Nias mengampanyekan pasangan ESJA. Jokowi berjalan kaki dari terminal domestik ke terminal VIP.

Rencananya, Jokowi juga dijadwalkan menghadiri ulang tahun ormas Joko Tingkir di Asrama Haji Pangkalan, Masyhur, Medan. Dia juga dijadwalkan salat Magrib di Masjid Raya Al Mahsun, Medan.

Sumber: merdeka.com

Jokowi: Dukungan rakyat Betawi kekuatan buat saya

Jokowi Dzikir. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mendapat dukungan penuh dari Badan Musyawarah (Bamus) Betawi. Jokowi bahkan menyebut persatuan seluruh ormas Betawi itu sebagai kekuatan besar.

"Ini sebuah kekuatan yang besar dan kalau digerakkan untuk pembangunan Jakarta bisa menjadi potensi," ujar Jokowi usai membuka Musyawarah Besar (Mubes) Bamus Betawi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (2/3).

Jokowi mengatakan, Bamus Betawi telah telah menyatakan kesediaan untuk membantunya dalam menjalankan tugas. "Kami didukung untuk menyelesaikan pembangunan," kata dia.

Mubes ini dihadiri oleh 114 ormas di bawah naungan Bamus Betawi. Selain itu, terdapat 40 ormas yang menjadi peninjau.

Lebih lanjut, Jokowi menambahkan, pihaknya tengah menyusun peraturan gubernur (pergub) yang akan menjadi payung hukum pelestarian budaya Betawi. "Kalau sudah selesai nanti kita sampaikan," pungkas dia.

Sumber: merdeka.com

Pantun Jokowi untuk rakyat Betawi

Jokowi. ©2013 Merdeka.com/Arie Basuki

Hari ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pembukaan Musyawarah Besar ke-VI Badan Musyawarah (Bamus) Betawi di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur. Meski bukan orang Betawi, Jokowi coba-coba berpantun.

"Pohon sawi kembang sagu, ikan sepat ikan gurame. Warga Betawi mari bersatu, bangun Jakarte rame-rame," kata Jokowi usai menyampaikan pidatonya, Sabtu (2/3).

Pantun Jokowi mengundang decak kagum warga yang hadir. Mereka lantas bertepuk tangan.

Sejak menjadi gubernur, pria asal Solo, Jawa Tengah ini memang konsen membangun kembali budaya Betawi di Jakarta yang mulai ditinggalkan. Menurut Jokowi, budaya harusnya tetap dipertahankan sebagai bentuk identitas suatu daerah.

Salah satu cara Jokowi memperjuangkan kelestarian budaya Betawi dengan mengharuskan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta menggunakan pakaian khas Betawi di hari Kamis. PNS pria memakai koko, peci, dan sarung yang dikalungkan di leher, sedangkan PNS wanita memakai kebaya encim.

Tak hanya soal pakaian, Jokowi juga meminta seluruh gedung pemerintahan Jakarta berornamen Betawi. Tujuannya, untuk membedakan dengan gedung-gedung tinggi lainnya.

Selain itu, Jokowi juga menjanjikan satu kampung yang khusus menampilkan budaya Betawi. Dia akan menyulap Setu Babakan menjadi Kampung Betawi.

Sumber: merdeka.com