Jokowi dan Basuki Berpikir Pimpin Jakarta Dua Periode

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat mengunjungi Redaksi Harian Kompas di Palmerah, Jakarta, Jumat (10/5/2013).

Laris di berbagai survei calon presiden potensial 2014 ternyata tak membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tergoda. Bahkan, menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Jokowi berniat memimpin Jakarta selama dua periode.

Hal itu disampaikan Basuki saat mengunjungi kantor harian Kompas di Palmerah, Jakarta, Jumat (10/5/2013). "Jadi, Pak Gubernur tidak berpikir pencapresan 2014. Justru beliau berpikir mau menyelesaikan pimpin Jakarta selama dua periode bersama saya," kata Basuki.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, program-program unggulan Pemprov DKI tidak dapat dituntaskan dan direalisasikan hanya dalam jangka waktu satu periode atau lima tahun. Kata dia, kinerja Jokowi-Basuki baru akan terlihat pada 15 tahun mendatang.

Kendati demikian, Basuki memastikan, ia bersama Jokowi terus mengejar realisasi program-program unggulan, misalnya normalisasi sungai dan waduk. Basuki berjanji untuk dapat menyelesaikan maksimal dalam jangka waktu dua tahun. Bila dalam setahun masyarakat Jakarta tidak mendapatkan pengaruh baik dari kepemimpinan mereka, kata dia, masyarakat akan kecewa dan tak lagi percaya kepada pemimpin.

"Makanya, kami enggak bisa menunggu Bank Dunia untuk melaksanakan JEDI (Jakarta Emergency Dredging Initiative atau program pengerukan saluran, sungai, dan waduk). Karena, menurut perhitungan kami, dua tahun itu masih lama. Apalagi kalau lima tahun. Kalau kayak begitu mending kerjakan sendiri. Pokoknya itu harus kita hajar 1-2 tahun," kata Basuki.

Selain itu, lanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengupayakan Jakarta bebas kawasan kumuh, relokasi warga ekonomi kecil ke rusun, pelayanan satu pintu di kelurahan, dan penambahan unit bus transjakarta.

Dalam kunjungan di kantor harian Kompas, Basuki diterima Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama, CEO Kompas Gramedia Agung Adi Prasetyo, dan Pemimpin Redaksi Kompas Rikard Bagun.

Basuki: Tak Ada Lagi Uang Kerohiman!

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan warga Waduk Pluit yang tidak memiliki pekerjaan namun menolak direlokasi ke Rumah Susun (Rusun) Marunda. Terlebih, lahan yang diduduki warga bantaran merupakan lahan negara dan harus segera disterilkan untuk melancarkan normalisasi Waduk Pluit yang merupakan program unggulan Pemprov DKI.

"Jadi, kalau anda enggak punya kerjaan, tapi menolak pindah ke Marunda kan aneh. Jadi, anda di Jakarta itu mau hidup apa merampok?" tegas Basuki, di Mall Ciputra, Jakarta, Sabtu (11/5/2013).

Oleh karena itu, Basuki mengatakan, rencananya DKI tak akan lagi menerapkan uang kerohiman atau uang ganti rugi kepada para warga relokasi. DKI hanya memberikan fasilitas rusun untuk mereka.

Basuki mengatakan, warga bantaran membangun bangunan ilegal di bantaran kali, karena tidak memiliki tempat tinggal. Begitu Pemprov DKI memberikan warga tempat tinggal yang lebih layak, seperti rusun, kata Basuki, warga justru merasa seolah didzalimi karena hak mereka diambil.

"Ini haknya yang anda rampok kemarin bagaimana ceritanya mau anda tuntut? Pokoknya nanti di DKI tidak boleh lagi ada uang kerohiman. Jadi kalau relokasi dari sungai dari waduk manapun, tidak ada yang namanya ganti rugi atau ganti untung," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Selain itu, Basuki menjelaskan, Pemprov DKI tengah melakukan penghitungan biaya yang diperuntukkan bagi warga tidak mampu untuk dapat menyewa rusun. Hal tersebut dilakukan supaya Pemprov DKI Jakarta memiliki patokan harga yang sesuai dengan warga yang menyewa rusun tersebut.

"Lagi kita hitung sebenarnya berapa biaya yang pantas untuk orang tidak mampu. Kalau misalnya Rp 135.000 per bulan dan dia bilang tidak mampu, tapi ternyata anggaran pulsa dia Rp 300.000 per bulan, kan enggak cocok. Makanya kita perlu survei lagi. Biar ada patokan," kata Basuki. 

Pemprov DKI juga akan mengecek pekerjaan warga yang hendak menyewa rusun nantinya. Apabila warga tersebut tidak memiliki pekerjaan, maka ia akan mendorong warga untuk mengisi rusun Marunda. Karena,rencananya di kawasan itu, kata dia, akan dibangun sebuah kawasan industri seluas 170 hektar dengan kapasitas 250 pekerja.

Sumber: kompas.com

Basuki Janji Sikat Habis Mafia Penghambat Relokasi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat mengunjungi kantor Kompas Gramedia, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (10/5/2013).

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengakui adanya sekelompok orang yang melarang warga bantaran untuk pindah atau relokasi ke rumah susun (rusun), termasuk rusun Marunda, Jakarta Utara. Para mafia itu memiliki pekerjaan dengan "bermain" tanah negara agar mendapat uang kerohiman atau uang ganti rugi.

"Jadi memang ada sekelompok orang di Jakarta yang mencari uang dengan main-main tanah, supaya mendapat kerohiman, kerohiman, dan kerohiman. Itu bajingan namanya kalau ambil uang rakyat terus," tegas Basuki, di Mall Ciputra Jakarta, Sabtu (11/5/2013).

Oleh karena itu, Pemprov DKI akan mengambil jalan keluar dengan menyiapkan rumah susun (rusun) yang banyak. Misalnya saja, di Marunda, Pemprov DKI telah memplot 700 hektar. Dari angka itu, 400 hektar diperuntukkan untuk rusun.

Di samping itu, Basuki menyadari jika warga relokasi membutuhkan pemukiman yang dekat dengan tempat mereka bekerja atau mencari uang. Sehingga di beberapa rusun, juga akan dibangun kawasan ekonomi khusus. Kedekatan lokasi itu juga untuk menghindari warga yang berbondong-bondong menggunakan bus dan dapat menimbulkan kemacetan baru.

Kemudian, apabila masih ada warga bantaran yang bersikukuh meminta pembagian lahan di tanah negara, dan seolah-olah berada di pihak yang benar, Basuki tak segan-segan untuk terus memaksa warga itu untuk pindah ke rusun dan tetap menggusur bangunan mereka. "Jadi, kalau anda ngotot bikin bangunan di tanah negara, begitu saya bongkar, malah minta ganti rugi hitung per meter, ini darimana asalnya? Makanya, Jakarta jadi rusak karena kita enggak ada toleransi," tegas mantan Bupati Belitung Timur itu.

Terlebih jika warga enggan membayar uang sewa rusun, misalnya Rp 5.000 per hari, namun warga mampu membeli pulsa Rp 50.000 per minggu, ia menilai hal itu sama saja dengan perilaku tidak tahu berterima kasih. "Apalagi kalau kamu merokok, kurang ajar kamu. Merokok itu Rp 15.000 satu bungkus. Yang pasti kejadian mafia rusun ini tidak cuma di Marunda. Semuanya sama dan mau kita sikat habis," ujar Basuki.

Sumber: kompas.com

Jokowi Pusing Warga Waduk Pluit Banyak Maunya

  Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat meninjau pengerukan di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Sabtu (2/2/2013).

Gubernur DKI Joko Widodo mengaku sedikit kesulitan berkomunikasi dengan warga di sekitar Waduk Pluit, Jakarta Utara yang hendak direlokasi. Sebab, kelompok yang diajak berdialog dengannya berbeda-beda dengan masing-masing tuntutannya pula.

"Dengan warga Pluit tiap hari saya dialog, tapi kelompoknya kenapa beda-beda terus, jadi yang pusing kan kita," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2013) siang.

Jokowi mengaku tak mempermasalahkan meski berbeda-beda kelompok, jika tidak menuntut yang macam-macam. Namun, kondisi yang ditemuinya di lapangan sungguh berbeda. Sudah kelompok warga berbeda, lanjut Jokowi, tuntutan masing-masing kelompok pun berbeda pula.

"Yang ini minta ke utara yang ini minta ke selatan yang ini minta ke timur, beda semuanya. Memang di situ ada faksinya banyak sekali," lanjutnya.

Meski demikian, Jokowi mengaku tak patah arang dalam menghadapi tuntutan rakyatnya tersebut. Tercatat, berdasarkan lebih dari 10 kali pertemuannya dengan warga sekitar Waduk Pluit, Jokowi telah memutuskan akan merelokasi sebagian warga ke rumah susun di Muara Baru dan rumah susun Marunda di Jakarta Utara.

Sementara, bagi sebagian warga lagi yang masih nekat bertahan, berdasarkan pembicaraannya beberapa hari lalu dengan mereka, Jokowi akan membeli lahan seluas 2,3 hektar di dekat waduk demi tempat tinggal warga kini. Jokowi akan membangun semacam rumah susun tiga atau empat lantai dengan desain dan konsep dari warga sendiri untuk tempat tinggalnya.

"Kemarin sore 1.200 warga sudah setuju rusun. Kita akan olah lagi. Tiga hari lagi kita akan ketemu dengan kelompok-kelompok itu lagi," lanjutnya.

Relokasi warga di sekitar Waduk Pluit tak lepas dari musibah banjir di Jakarta awal 2013 lalu di daerah sekitar waduk. Setelah ditelisik, banjir disebabkan penyempitan waduk yang semula seluas 80 hektare menyusut jadi 60 hektare lantaran banyaknya permukiman warga sekitar.

Demi menyelesaikan masalah itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun membangun rumah susun di Marunda dan Muara Baru, Jakarta Utara. Namun, hanya sebagian saja yang bersedia pindah ke rumah susun tersebut. Oleh sebab itulah, Jokowi memutar otak, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang tepat dan humanis.

Sumber: kompas.com

Jokowi "Blusukan" ke Petogogan, Warga Terkejut

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat mulai mensosialisasikan penataan kampung di Petogogan, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2013). Rencananya, Petogogan akan ditata dengan konsep green dan memiliki sanitasi dengan drainase ideal.

Setelah melakukan aktivitas blusukan ke Pasar Minggu, ternyata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masih melanjutkan aktivitas mengunjungi warga.

Kali ini, lokasi yang dipilih untuk blusukan adalah Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan. Kehadiran orang nomor satu di Ibu Kota itu mengagetkan warga setempat.

Sontak kawasan yang awalnya sepi menjadi riuh saat Jokowi tiba. Jokowi pun menyusuri gang sempit di Petogogan, yaitu Gang Langgar.

Warga, mulai dari anak kecil hingga orang lansia, berhamburan keluar rumah untuk sekadar bersalaman atau berfoto bersama Jokowi. Warga juga terus memanggil-manggil nama Jokowi.

Kedatangan mantan Wali Kota Surakarta ke Petogogan itu adalah untuk sosialisasi perwujudan program unggulan Pemprov DKI, penataan kampung.

Kawasan Petogogan merupakan salah satu kawasan yang menjadi daerah "langganan" banjir. Menuru rencana, daerah Petogogan akan dijadikan sebuah kampung hijau dengan infrastruktur yang tertata, septic tank komunal, dan dengan drainase yang ideal.

Salah seorang warga Petogogan, Kardiman (53), mengatakan warga sangat menerima konsep penataan kampung ala Jokowi.

"Selagi tidak dirugikan, warga oke-oke saja. Waktu itu sudah diberikan pengarahan oleh wali kota dan oke-oke saja," kata Kardiman, Kamis (9/5/2013).

Program penataan kampung difokuskan ke 38 titik yang masih diproses sebelum dilaksanakan. Perbaikan kampung itu akan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan dengan sepuluh konsep yang sudah dipersiapkan.

Untuk melakukan upgrade kampung-kampung kumuh itu, pemerintah memperkirakan perlu dana Rp 30 miliar hingga Rp 50 miliar per kampung.

Kampung yang akan ditata itu akan dilengkapi dengan ruang terbuka hijau, perpustakaan, dan drainase yang baik. Desain-desain kampung itu juga dikerjakan oleh beberapa arsitek swasta dan dari perguruan tinggi negeri.

Secara keseluruhan, terdapat sepuluh desain penataan kampung yang diwacanakan Jokowi.

Desain-desain penataan kampung antara lain meliputi Kampung Protein di Tegalparang; Kampung Stasiun di Bukit Duri; Kampung Herbal dan Kampung Platform di Manggarai, Jakarta Selatan; Kampung Shopping di Poncol, Jakarta Selatan; Kampung Ikan di Penjaringan, Jakarta Utara; Kampung Kampus di Tomang, Jakarta Barat; Kampung Backpacker di Kebon Sirih, Jakarta Pusat; Kampung Tekstil di Kebon Kacang, Tanah Abang; serta Kampung CBD di Karet.

Sumber: kompas.com

Wali Kota Se-Belanda Penasaran dengan Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendapat kunjungan dari Wali Kota se Belanda, Jumat pagi.

Kemasyhuran nama Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta yang suka blusukan sampai juga di Belanda. Saat kunjungan ke Jakarta, 20 wali kota di Belanda pun berkunjung ke Balaikota DKI Jakarta.

Jose Heijmans, Presiden Netherland Leprosy Relief (NLR) yang juga Wali Kota Weert, mengatakan apresiasi positifnya bisa bertemu Gubernur DKI yang kerap blusukan tersebut. Menurutnya, kunjungan mereka ke Balaikota hanya untuk bersilaturahim dengan Gubernur DKI.

Namun, karena kesibukannya, Jokowi tidak bisa menemani lama-lama para wali kota tersebut. Mereka hanya sempat berfoto bersama. Setelah itu, mereka bertemu dengan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

"Biasa, kunjungan persahabatan. Ini kan baik. Saya enggak ikut pertemuan, hanya kebagian foto-foto saja di sini," ujar Jokowi didampingi beberapa wali kota se-Belanda, Jumat (10/5/2013).

Para wali kota tersebut adalah anggota NLR, LSM yang mengurusi penderita lepra di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia. LSM yang memiliki cabang hampir di tiap kota di Indonesia tersebut diketahui telah menjalin kerja sama selama lebih dari 25 tahun dengan Pemerintah Indonesia.

LSM itu mencari donatur melalui pertandingan-pertandingan sepak bola di seluruh dunia. Salah satunya yakni rencana pertandingan futsal dengan pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan digelar pada Jumat malam di lapangan futsal di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan.

Meski demikian, belum bisa dipastikan apakah sang Gubernur akan ikut dalam pertandingan persahabatan tersebut atau tidak. Saat ditanya, Jokowi hanya menjawabnya dengan guyonan. "Bodinya kayak gitu, bodi saya begini, ditabrak gimana? Ditabrak patah, gimana coba," ujarnya berkelakar.

Sumber: kompas.com

Basuki Tertawa Disebut "Bersumbu Pendek"

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama

Basuki Tjahaja Purnama yang kerap mengeluarkan kata-kata tegas, seperti "komunis" dan "warga miskin tahu dirilah" membuatnya disebut sebagai sosok yang gampang marah. Disebut begitu, Wakil Gubernur DKI Jakarta itu hanya tertawa.

Menurut Basuki, ada alasannya mengapa dia kerap bersikap tegas. Apalagi berhadapan dengan orang keras kepala alias ngeyel.

"Saya enggak sumbu pendek. Saya kira kalau orang dimarahin, ngeyel, enggak ngerti kan," kata Basuki dalam bincang dengan Rosi, seperti dilansir di Youtube.

Dia mencontohkan terkait warga di Waduk Pluit yang meminta macam-macam karena menolak direlokasi. Menurutnya, Pemprov DKI sudah memberikan solusi yang baik, yakni menyediakan rusun untuk tempat tinggal mereka. Namun, hal itu ditolak, dan malah meminta pembagian tanah untuk dibuat rumah.

"Rusunawa aja disewakan, dikasih orang. Apalagi tanah, tanah Jakarta terbatas," cetus pria berkacamata tersebut.

"Kalau kayak gitu, saya minta tolong dudukin aja Monas dan Balaikota. Nanti kalau diusir, minta bagi lahan, lumayan. Mana ada cara bagi lahan kayak gitu, ya saya semprot," tutur dia.

Kata-kata "komunis", ucap dia, terlontar bukan ditujukan untuk warga, tapi LSM yang memanfaatkan warga. Dia mengerti bahwa LSM khawatir jika orang miskin kota menjadi lebih sejahtera sehingga mereka kehilangan yang harus dikerjakan.

"Saya bukan memaki warga, saya memarahi oknum LSM yang mengatasnamakan warga. Ini beda. Jangan-jangan LSM-nya takut, kalau saya sama pak gubernur bisa menghapuskan orang miskin kota. Entar mereka tidak punya pekerjaan," kata Basuki.

"PKI disamakan sama komunis, ya beda. Caranya komunis. Saya disamakan sama Pak Harto, ya ketawa-tawa aja disamakan sama Pak Harto," ujarnya sambil tertawa.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, dia dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak akan menjaga wibawa, meski di depan wartawan. Apalagi untuk urusan negara.

"Dia pikirnya Pak Gubernur ama Wakil Gubernur mau jaim. Enggak ada jaim mah kalo urusan negara," cetusnya.

Menurut Basuki, ada seorang satpam yang mengucapkan terima kasih bisa tinggal di Rusun Marunda, meski bekerja di pelabuhan. Walau tempat pekerjaannya jadi jauh, tetapi anak istrinya bisa tinggal di tempat yang lebih baik.

"Lah wong Marunda masih di Jakarta, masih enggak mau dikasih tempat yang enak," imbuhnya.

Sumber: kompas.com

Nara: Pak Ahok, Jangan Lukai Hati Rakyat

 

Ketua DPD DKI Partai Demokrat Nachrowi Ramli ikut angkat bicara terkait ucapan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kepada warga Muara Baru, Pluit, yang enggan direlokasi. Dari mulut Basuki, kerap terlontar kata-kata kontroversial yang diperuntukkan bagi warga bantaran Waduk Pluit, mulai dari komunis hingga warga miskin yang harus tahu diri.

"Mungkin itu salah interpretasi saja, mungkin maksudnya Pak Ahok enggak seperti itu," kata pria yang akrab disapa Nara itu, di Hotel Acacia, Jakarta, Kamis (9/5/2013).

Kendati demikian, kata Nara, bukan berarti ia mendukung ucapan Basuki. Menurut Nara, yang pernah menjadi rival di pertarungan Pilkada DKI Jakarta 2012, Basuki sebagai pemimpin yang selalu didukung warganya jangan sampai melukai hati warga karena wargalah yang telah memercayainya menjadi pemimpin dan akan mendukung segala program unggulan Pemprov DKI.

"Intinya, Pak Ahok, jangan melukai hati rakyat," kata Nara singkat.

Sekadar informasi, upaya Pemprov DKI untuk merelokasi warga bantaran Waduk Pluit berjalan kurang mulus karena banyak warga yang bersikukuh tidak mau direlokasi ke Rusun Marunda. Puncaknya, pada Kamis (11/4/2013) lalu, Basuki mengancam akan melaporkan ke polisi terhadap warga yang menduduki lahan negara itu.

"Kalau enggak mau pindah, kita tangkap lapor polisi. Enak saja, memangnya komunis main duduk-dudukin. Kalau legal, tanda tangani surat perjanjian," kata Basuki.

Tak berhenti di situ, pada Senin (29/4/2013), Basuki tampak emosi ketika kembali mengetahui warga Pluit yang tetap bersikeras menduduki lahan itu. Pasalnya, Pemprov DKI telah memberikan segala fasilitas bagi para warga bantaran Waduk Pluit, seperti penyediaan rusun, Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Dikasih rusun, enggak mau. Dikasih rumah, enggak mau. Ya, kalau miskin pada tahu dirilah," ungkap Basuki.

Pernyataan itu pun ternyata berbuntut panjang. Warga Muara Baru yang tidak terima dengan pernyataan Basuki itu rencananya akan mengadu ke Komnas HAM.

Sumber: kompas.com

Basuki: Dosa Lama Kita Lupakan, tapi Jangan Diulangi!

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkomitmen untuk melupakan dosa-dosa lama para pejabat Pemprov DKI. Seperti salah satu contohnya adalah dengan memaafkan perbuatan Lurah Warakas Mulyadi yang memiliki dan menyewakan unit Rusun Marunda.

"Pak Gubernur sudah bilang, dosa lama sudahlah kita enggak usah terlalu diungkit-ungkitlah. Tapi, jangan lakukan lagi ke depannya. Kita sudah lupakan masa lalu, kita sekarang fokus ke depan," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (8/5/2013).

Basuki menyatakan, hal itu sebaiknya tidak perlu dipermasalahkan lagi. Sebab, menurut instruksi Gubernur Jokowi, sebaiknya dilakukan pemulihan hubungan atau rekonsiliasi. Oleh karena itu, maka tidak akan diberlakukan sanksi khusus terhadap pejabat Pemprov DKI yang melanggar aturan kepemilikan rusun, selain pemutihan atau pencabutan hak dan pengalihan rusun.

"Siapa pun yang menyewa kasih tahu ke kita, kan enggak mungkin pejabat DKI tinggal di situ kan? Jadi, siapa pun yang menyewa, kasih tahu ke kita dan kita kasih pemutihan, kasih nama dia," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengakui banyak oknum baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI maupun warga yang sebenarnya mampu, ternyata mempunyai unit rusun yang seharusnya diperuntukkan bagi warga miskin. Pemprov DKI pun tidak akan memberikan sanksi personal kepada warga yang melanggar.

Kendati demikian, Basuki berharap tindakan tersebut tidak diulang lagi. "Hampir semuanya melakukan. Tapi jangan lakukan lagi ke depannya, itu yang Pak Gubernur selalu bilang," kata Basuki.

Sumber: kompas.com

Jaga Hubungan Baik, Jokowi Sabar Hadapi Lambatnya DPRD

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan (kanan) sesaat setelah pengesahan APBD DKI tahun anggaran 2013 di Gedung DPRD DKI, Senin (28/1/2013).

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta tidak kunjung melantik dua jabatan wali kota yang saat ini tengah kosong, yakni wali kota Jakarta Selatan dan wali kota Jakarta Barat. Permasalahan lama, yakni birokrasi antara dirinya sebagai gubernur dan DPRD DKI Jakarta pun menjadi pangkal masalah tersebut.

"Saya sudah kirim surat kedua secara resmi ke DPRD, tapi belum dijawab" ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Selasa (7/5/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta tersebut mengaku, permasalahan surat menyurat semacam itu menghambat proses rekrutmen politik di suatu wilayah. Pasalnya, berdasarkan Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 tentang Ibu Kota, menyebut, gubernur berhak melantik wali kota tanpa harus menunggu rekomendasi dari DPRD. Lalu, apa tanggapan sang gubernur?

"Kita kan mau jaga hubungan. Makanya kita serahkan secara resmi surat kedua. Enggak tahu sampai kapan," lanjut Jokowi sambil diiringi tawa khas.

Meski enggan mendesak DPRD, pria yang dikenal kerap blusukan tersebut berharap agar wali kota di dua wilayah yang dipimpinnya segera dilantik. Pasalnya, Jokowi mengaku butuh sang pemimpin di wilayah masing-masing tersebut untuk menjalankan tiap program-programnya.

wali kota Jakarta Selatan, saat ini ditempati pelaksana tugas (Plt), Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Syamsudin Noor. Ia menggantikan Anas Effendi yang sebelumnya dimutasi menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat yang sebelumnya dijabat oleh Burhanuddin, diisi sementara oleh Asisten Sekda DKI Jakarta Bidang Pemerintahan, Sylviana Murni. Burhanuddin mengundurkan diri karena maju sebagai calon anggota DPRD DKI dari Partai Gerindra.

Kala Jokowi Sedang Tak Ingin Dibuntuti

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat meninjau pengerukan di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Sabtu (2/2/2013). Pengerukan dilakukan dengan anggaran Rp 900 miliar untuk normalisasi waduk tersebut.

JAKARTA, Tak seperti biasa, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melarang para wartawan yang bertugas di Balaikota untuk ikut blusukan bersamanya, Selasa (7/5/2013) sore. Rupanya, pria yang akrab disapa Jokowi itu blusukan ke area Waduk Pluit, Jakarta Utara.

"Saya buka-bukaan saja ya, mendingan jangan ikut dulu. Soalnya mau melihat sekarang di sana sudah bagaimana," ujar Jokowi sebelum pergi meninggalkan kantor Balaikota, Selasa sore.

Wartawan pun mengikuti saran sang gubernur dengan menunggu di gedung Balaikota. Namun, dengan catatan, sekembalinya dari Waduk Pluit, Jokowi harus melaporkan apa yang didapatnya di wilayah Waduk Pluit tersebut kepada wartawan. Sang Gubernur pun mengangguk tanda sepakat. Setelah beberapa jam menunggu, sang Gubernur pun kembali ke kantornya.

"Saya melihat kondisi lapangan saja, seperti apa. Kira-kira delapan ekskavator bergerak terus, kita kejar-kejaran terus kan dengan waktu," ujar Jokowi, santai.

Soal masih ada warga yang bermukim di sekitar Waduk Pluit, Jokowi mengaku tetap bersabar untuk terus melakukan pendekatan terhadap mereka melalui perangkat wali kota, kecamatan dan kelurahan. Meski tak memberikan tenggat waktu, Jokowi berharap secepatnya mereka untuk pindah dari area waduk ke rumah susun.

Seperti diketahui, proses normalisasi Waduk Pluit di Jakarta Utara masih terganjal sejumlah masalah karena masih ada warga yang menolak relokasi. Padahal, Jokowi telah tegas meminta semua warga yang tinggal di area waduk untuk keluar dan direlokasi ke rumah susun.

Beberapa waktu lalu, Jokowi pun membocorkan sedikit situasi di waduk tersebut. Menurutnya, ada pihak ketiga yang mencoba mengganggu jalannya proses relokasi warga dari waduk ke rumah susun. Pihak ketiga tersebut, ujar Jokowi, memiliki daya tawar dengan pemerintah. Oleh sebab itu, Jokowi mengaku harus berhati-hati.

Sumber: kompas.com

Basuki Yakin MRT Cepat "Go Public"

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

JAKARTA,  Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yakin bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat segera melepas saham sarana transportasi cepat massal atau MRT ke kepada publik (go public). Pernyataan itu untuk menjawab kekhawatiran beberapa warga Fatmawati yang masih tak menyetujui pembangunan megaproyek senilai Rp 15 triliun itu.

"Kita butuh satu tahun saja, kok, asal berjalan bagus dan bisa langsung go public dengan menjual saham," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (7/5/2013).

Ia mengatakan, jika warga Fatmawati masih menolak pembangunan MRT layang, maka Pemprov DKI akan bersedia membeli properti milik warga. Pembelian properti itu dilakukan dengan menggunakan uang BUMD DKI yang bergerak di bidang properti, seperti Jakarta Propertindo atau PT Pembangunan Jaya.

Dengan adanya pembangunan MRT, Basuki optimistis hal itu justru akan menguntungkan warga setempat dan akan meningkatkan nilai jual properti di sana. Selain itu, dengan menggunakan MRT, warga akan semakin cepat dan efisien menuju lokasi tujuan warga.

"Bayangkan tinggal di Lebak Bulus dan bekerja di Bundaran HI, cuma ditempuh 30 menit. Saya dari utara nanti ke Balaikota juga 30 menit, mau lagi banjir atau pasang air laut (tidak masalah), ha-ha-ha," kata Basuki seraya tertawa.

Rencana pembangunan MRT tersebut mendapat tentangan dari sebagian masyarakat di kawasan Fatmawati dan sekitarnya di Jakarta Selatan. Mereka sangat mendukung pembangunan sarana transportasi massal tersebut, asalkan MRT dibangun melalui bawah tanah (subway).

Warga yang menolak jalur layang MRT menilai bahwa kawasan di Jakarta Selatan sudah menjadi area yang tertata sejak tahun 1960. Begitu pula dengan para pedagang yang berada di Pasar Blok A, Pasar Cipete, dan Pasar Mede, yang mengaku sudah eksis sejak puluhan tahun lalu. Para pedagang merasa terancam oleh keberadaan MRT karena proyek tersebut akan membuat usaha mereka sepi.

Sumber: kompas.com

Jokowi Usahakan Stadion Lebak Bulus Tak Jadi Korban MRT

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tengah diwawancara wartawan di ruangan Balaikota, Jakarta.

JAKARTA, Meski diluncurkan 2 Mei 2013, megaproyek MRT masih menyisakan masalah. Selain penolakan warga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memastikan lokasi yang tepat bagi tempat parkir moda transportasi yang satu ini.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjelaskan, terdapat dua alternatif titik yang akan dijadikan sebagai depo utama pemberhentian MRT, yakni Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan, atau Kampung Bandan, Jakarta Utara. Lalu, mana wilayah yang dipilih untuk jadi depo utama?

"Lebak Bulus sedang dalam proses kalkulasi. Kalau nanti Kampung Bandan diberikan PT KAI ke MRT, kami jadikan Kampung Bandan, bukan Lebak Bulus," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (7/5/2013) siang.

Jokowi menjelaskan, secara pribadi, ia lebih memilih Kampung Bandan untuk menjadi depo utama MRT. Sebab, ia tak ingin menggusur Stadion Lebak Bulus.

Namun, kondisi yang terjadi di lapangan tampaknya berbeda. PT KAI, kata Jokowi, belum bersedia memberikan lahannya kepada PT MRT untuk dijadikan depo utama atas alasan memperbesar kapasitas angkutnya.

"Penginnya Stadion Lebak Bulus kami selamatkan. Kalau enggak, ada tukarannya di Ulujami dan Taman BMW (sebagai stadion pengganti). BMW, kan, sudah kami mulai tahun ini," lanjut Jokowi.

Jokowi berharap penetapan depo utama MRT telah final, mampu terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, yakni transjakarta, KRL, monorel, dan dengan tiket yang efisien. Dengan demikian, mimpi warga Ibu Kota untuk mengakses transportasi yang baik menjadi kenyataan.

Sumber: kompas.com

Dikejar soal Amdal MRT, Ini Jawaban Jokowi

Spanduk menolak pembangunan MRT Layang terpampang di pinggir Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (5/5/2013). Pemerintah DKI Jakarta harus bersedia berdialog dengan warga yang menolak MRT Layang sehingga proyek transportasi massal itu didukung 100 persen warganya.

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal dalam pembangunan megaproyek transportasi cepat massal atau MRT. Ia menyerahkan urusan amdal tersebut kepada PT MRT Jakarta sebagai pelaksana proyek.

"Namanya proyek besar begitu, ya pasti ada (amdal-nya). Tapi itu PT MRT yang terangkan, kalau saya semua yang detail-detail, mereka mau kerja apa," ujar Jokowi di gedung Balaikota Jakarta, Selasa (7/5/2013) siang.

Jokowi juga menyanggah pernyataan pengamat perkotaan, Nirwono Yoga, bahwa penolakan warga di sepanjang Jalan Fatmawati pada pembangunan MRT adalah salah satu faktor buruknya amdal. Mantan Wali Kota Solo itu menganggap situasi itu hanyalah soal komunikasi.

"Ini masalah komunikasi, masalah menjelaskan saja karena ketakutan mereka tokonya enggak laku. Kedua, takut nilai properti dan tanah menjadi anjlok. Apa enggak kebalik itu?" ujarnya.

Meski mendapat penolakan warga terkait MRT, Jokowi menyatakan tidak patah arang. Pria yang dikenal sering blusukan tersebut akan menggunakan strategi pendekatan, baik secara langsung atau melalui perangkat kelurahan dan kecamatan. Ia berharap warga mendapat yang terbaik.

Megaproyek MRT, yang telah digagas sejak 24 tahun silam, telah diluncurkan pada Kamis (2/5/2013). Meski demikian, lima hari setelah peluncuran itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaksana proyek, yakni PT MRT Jakarat, belum menerbitkan amdal atas proyek senilai triliunan rupiah itu.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan komitmen Jokowi terkait amdal tersebut. Menurut Azas, amdal MRT telah kedaluarsa dan perlu dibuat amdal baru sebelum pembangunan terealisasi. Pengamat perkotaan, Nirwana Joga, mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap proyek pembangunan haruslah memilik amdal terlebih dahulu. Jika tidak memilikinya, warga yang merasa dirugikan atas kebijakan tersebut bisa menempuh jalur hukum.

Sumber: kompas.com

Basuki: "Ngapain" Bikin e-KTP Triliunan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Terkait edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang menegaskan bahwa KTP elektronik atau e-KTP tidak boleh difotokopi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama angkat bicara. Ia mengatakan sejak masih menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi II Fraksi Partai Golkar, tak pernah menyetujui pembuatan e-KTP.

"Dari dulu saya sudah protes di Komisi II karena enggak perlu bikin e-KTP," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (7/5/2013).

Basuki mengharapkan agar KTP dibuat seperti kartu ATM melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) masing-masing kota, sehingga dapat menghemat anggaran yang ada. Ia mencontohkan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang juga dapat digunakan sebagai ATM.

Melalui BPD, secara tidak langsung warga yang menjadi nasabah akan memiliki KTP tersebut. Hal tersebut, justru akan menguntungkan warga karena dapat kartu bisa dipergunakan sebagai tarik tunai.

"Ngapain bikin e-KTP sampai uang triliunan. Jadi, di seluruh Indonesia kan punya BPD, semua orang jadi punya KTP, selesai," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Menurutnya, penggunaan BPD tidak akan disalahgunakan, sebab syarat bank dinilai ketat. Namun, jika dalam penerapan kebijakan itu masih ada ketakutan untuk disalahgunakan, maka dapat dibuat double dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Seperti diberitakan, Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan bahwa KTP elektronik atau e-KTP tidak boleh difotokopi. Bahkan, untuk mencegah kerusakan, Kementerian Dalam Negeri sampai mengeluarkan edaran akan larangan tersebut.

Surat Edaran Mendagri Nomor 471.13/1826/SJ yang dikeluarkan pada  11 April 2013 menjelaskan bahwa e-KTP tidak boleh difotokopi, distapler, dan diperlakukan buruk hingga merusak fisik kartu. Edaran tersebut ditujukan kepada unit kerja pemerintah dan badan usaha untuk mencegah kerusakan data di setiap kartu penduduk.

Sebagai pengganti fotokopi, cukup dicatat Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama lengkap warga yang bersangkutan. Chip di dalam e-KTP hanya dapat dibaca dengan menggunakan alat pembaca atau card reader yang wajib disiapkan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, serta lembaga perbankan dan swasta.

Semua unit kerja/badan usaha yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah memiliki card reader paling lambat akhir tahun 2013, dengan alasan KTP non-elektronik terhitung sejak 1 Januari 2014 tidak berlaku kembali.

Sumber: kompas.com

Jokowi Minta "Gepeng" Juga Diperhatikan

Ilustrasi: petugas mengamankan ibu-ibu pengemis di sekitaran pusat perbelanjaan Hayam Wuruk, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (1/8/2012).

Tak hanya permasalahan pedagang kaki lima (PKL), kebersihan, dan coret-coretan liar juga menjadi perhatian Joko Widodo. Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta agar para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau kerap disebut "gepeng" juga diperhatikan.

"Gepeng ini semakin banyak. Tolong perhatikan penangannya bagaimana. Kalau tidak rutin diawasi, justru akan semakin tambah dan banyak bermunculan PMKS lainnya," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI, di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Senin (6/5/2013).

Menurutnya, perlu adanya terobosan untuk menangani keberadaan PMKS. Oleh karena itu, ia meminta lurah, camat, dan Dinas Sosial untuk mengurusi permasalahan PMKS yang semakin menjamur di Ibu Kota.

Ia juga mengimbau kepada Dinas Sosial DKI agar panti sosial untuk anak jalanan lebih dihidupkan kembali. Dengan demikian, mereka dapat dibina sebagaimana layaknya dan mendapat kesejahteraan kehidupan yang lebih baik.

Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan, Dinas Perhubungan DKI harus dapat mengatasi terminal bayangan yang juga semakin menjamur di Jakarta, seperti contohnya terminal bayangan di tol Kebon Jeruk. Sebab, melalui terminal bayangan itu, akan menciptakan PMKS baru dan PKL di tempat yang tidak semestinya.

"Dengan terminal bayangan, pasti akan menimbulkan titik kemacetan baru juga. Masalah teknis ini perlu keseriusan dari Dishub DKI dan Satpol PP DKI," kata Jokowi.

Dalam pengarahannya itu, Jokowi kembali memberikan pengarahan dengan menggunakan potret-potret yang ia dapatkan selama ia blusukan. Potret-potret itu selain menggambarkan kondisi PMKS dan terminal bayangan, juga menggambarkan banyaknya coretan liar, tiang-tiang flyover, dan pembatas jalan yang kusam karena bertahun-tahun tak dicat, kondisi taman di jalan tol dan non-tol yang tak terawat, papan reklame liar, dan kekumuhan Jakarta lainnya.

Jokowi mengimbau semua lurah, camat, SKPD, dan masyarakat untuk selalu mendukung program peningkatan keindahan kota.

Hadir dalam pengarahan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda DKI Wiriyatmoko, Kepala Bappeda DKI Sarwo Handayani, Kepala BPKD DKI Endang Widjayanti, Inspektur DKI Jakarta Franky Mangatas, Kepala BKD DKI I Made Karmayoga, wali kota lima wilayah Ibu Kota, Bupati Kepulauan Seribu Ahmad Lutdfi, dan kepala dinas DKI.

Satu Kesalahan Fatal Bisa Menghancurkan Jokowi

Direktur Utama Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (PPM) Andi Ilham Said menilai, perpaduan gaya manajemen antara Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Basuki Tjahaja sudah sangat baik. Gaya Jokowi yang lebih banyak turun ke lapangan atau blusukan, berpadu dengan gaya Basuki yang terlihat ketat dalam urusan administrasi di belakang meja.

"Jokowi kan enterpreneur, dia lompat-lompat (ke sana ke mari). Maka dari itu, dia perlu didukung manajemen yang kuat. Saya pikir Basuki merupakan orang yang tepat," kata Andi kepada Kompas.com di Gedung PPM, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2013).

Namun, ia mengingatkan, Jokowi dan Basuki memikul harapan sangat besar dari masyarakat Jakarta yang menginginkan perubahan. Satu kesalahan fatal dapat menghancurkan reputasi keduanya.

"Program yang gagal itu kan kesalahan manajemen. Ada satu saja program yang telah digembar-gemborkan itu tidak berjalan, makin banyak nanti yang akan merasa menyesal karena telah sudah menaruh harapan besar," ujarnya.

Andi mengapresiasi langkah Jokowi yang kerap mendatangi sejumlah kawasan untuk melihat langsung apa yang dibutuhkan masyarakat. Namun, menurutnya, cara ini terlalu lama untuk bisa membangun kota sebesar Jakarta.

"Jika menggunakan cara seperti itu, tidak akan cukup dengan waktu masa jabatan dia. Masyarakat memerlukan waktu yang cepat," kata Andi.

Meski demikian, Andi menilai bahwa selama ini manajemen yang dilakukan Jokowi sudah cukup baik. Ia mengapresiasi langkah Jokowi yang mengumumkan pemenang tender MRT. Ia juga menilai bahwa sosok Basuki melengkapi kepemimpinan Jokowi karena Basuki sangat piawai dalam bidang administrasi.

Sumber: merdeka.com