Jokowi Beberkan soal Normalisasi Waduk Pluit, PM Belanda Kaget

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.

Setelah mengunjungi Waduk Pluit, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terlihat satu mobil bersama Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Mereka bertolak dari Waduk Pluit menuju rumah pompa Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

Selama perjalanan, Jokowi pun mengaku berbincang banyak hal dengan Mark di dalam mobil. Apa yang dibicarakan keduanya? "Di dalam mobil saya menerangkan keadaan Pluit, saya ceritakan keadaan waduk di sini sebelumnya," kata Jokowi di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (21/11/2013).

Kepada Mark, Jokowi pun bercerita keadaan Waduk Pluit sebelumnya yang hanya memiliki kedalaman satu meter, serta dipenuhi sampah dan juga eceng gondok. Tak hanya itu, ribuan kepala keluarga (KK) menghuni kawasan yang kini telah menjadi taman.

"Saya katakan, delapan bulan lalu, kita sudah mulai bersihkan. Dia kaget saya ngomong kita sudah pindahkan 1.600 KK sebelumnya, dan sekarang menjadi taman," ujar Jokowi.

Seperti halnya Jakarta, kata Jokowi, Mark pun bertutur soal kondisi yang juga pernah dialami Belanda, salah satunya soal banjir. "Makanya saya kira tadi kita menunjukkan tempat-tempat seperti (waduk dan rumah pompa) itu," ujar Jokowi.

Sumber: kompas.com

Jokowi Ditantang Putra Ali Sadikin

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (tengah) meninjau proses normalisasi Kali Nipah di Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2013).

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendapatkan tantangan dari putra mantan Gubernur DKI Ali Sadikin, Boy Bernadi Sadikin. Jokowi ditantang mengumumkan hasil kerjanya selama satu tahun terakhir di kantor-kantor kelurahan dan kecamatan.

"Seperti APBD yang selama ini ditempelkan di pos RW atau RT agar masyarakat bisa mengetahui dengan jelas," ujar Boy pada wartawan saat ditemui di kantornya, Rabu (20/11/2013).

Lembar hasil kerja tersebut, lanjut Boy, haruslah berisi program apa saja yang dicanangkan selama satu tahun memimpin. Program apa saja yang telah berhasil, program apa yang belum. Tentu dilengkapi juga dengan penjelasan, mengapa satu program berhasil sekaligus mengapa program yang lainnya tidak berhasil.

Usul tersebut, kata dia, penting bukan hanya untuk memenuhi azas transparansi saja. Namun juga menjadi penjaring aspirasi-aspirasi di masyarakat. Laporan hasil kerja itu merangsang masyarakat untuk turut serta berkontribusi pada pembangunan, terutama pada program-program yang belum berhasil dijalankan selama ini.

"Kalau masyarakat lihat program A belum berhasil, kemudian dia lihat penjelasannya, dari situ kan dia bisa membantu," ujar Boy.

"Semakin detail laporannya, semakin bagus. Bahkan kalau perlu laporan kerja setiap dinasnya juga ada. Jadi mendatang, warga bisa lebih tau dan peduli, ke mana anggaran digunakan, berhasil atau tidak. Hambatannya apa saja dan sebagainya," ujar Boy.

Boy mengaku tak masalah jika menempelkan laporan hasil kerja selama setahun itu dianggap melangkahi DPRD DKI. Mengingat, setiap tahun, eksekutif menyampaikan laporan keterangan dan pertanggungjawaban (LKPJ) ke DPRD DKI pada rapat paripurna.

"Jokowi kan gubernur yang dipilih rakyat. Jadi, masyarakat pun berhak mendapat penjelasan langsung dari gubernur, enggak hanya sama kita (DPRD DKI) saja," ujar pria yang juga Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Sumber: kompas.com

Ada Tim Khusus untuk Perburuk Citra Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo disambut warga yang berebut ingin bersalaman dengannya saat ia akan masuk ke SMP Negeri 108, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (25/4/2013). Jokowi berkunjung ke SMPN 108 untuk bersilaturahim dan memberi arahan kepada siswa yang baru selesai melaksanakan Ujian Nasional

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo melihat adanya upaya memperburuk citra Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mendekati Pemilu 2014. Pesaing Jokowi, menurut Tjahjo, sudah membentuk tim khusus untuk memperburuk citra mantan Wali Kota Surakarta tersebut.

"Mereka membentuk tim khusus untuk men-down grade Jokowi. Tapi faktor X dalam tahun politik itu menarik, ada upaya mencari tsunami untuk memorakporandakan PDI Perjuangan," ujar Tjahjo di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2013).

Tim khusus itu, lanjut Tjahjo, bahkan sengaja mendatangi Solo, Jawa Tengah, untuk mengumpulkan informasi. Tjahjo mengaku menerima informasi ada upaya pengumpulkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hanya untuk mencari keburukan Jokowi. Selain itu, tim ini juga bergerak ke para pemilik media massa untuk mengurangi porsi pemberitaan Jokowi.

Saat ditanyakan siapa pihak yang membentuk tim itu, menurut Tjahjo, publik sebenarnya sudah tahu sehingga ia tidak perlu mengungkapnya. Tjahjo menyadari popularitas dan elektabilitas Jokowi sebagai capres membuat banyak pesaing merasa khawatir.

"Saya rasa itu biasa di dalam politik. Jokowi menjadi target politik itu sah-sah saja, padahal dia juga belum ditetapkan capres," ucap anggota Komisi I DPR itu.

Seperti diberitakan, elektabilitas Jokowi sebagai capres selalu melejit dalam sejumlah survei. Pamor Jokowi mengalahkan para kandidat capres dari yang telah lebih dulu mendeklarasikan diri sebagai capres seperti Prabowo Subianto, Wiranto, hingga Aburizal Bakrie alias Ical. Padahal, PDI-P belum menetapkan bakal capres untuk diusung di Pilpres 2014.

Belakangan, Jokowi mendapat serangan dari kalangan Partai Demokrat. Kebakaran, kemacetan, banjir di Jakarta, hingga mobil murah menjadi isu yang disasar para elite Partai Demokrat. Mereka yang mengkritik Jokowi di antaranya Nurhayati Ali Assegaf, Ramadhan Pohan, dan Ruhut Sitompul.

Sumber: kompas.com

Basuki: Saya Dibilang Kejam, Lo Lebih Kejam Enggak Bisa "Ngawasi" Anak

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku menerima pesan pendek dari orangtua murid SMAN 46 yang anaknya dikeluarkan sekolah karena membajak bus. Dia dituding kejam.

"Dia protes bilang, 'Bapak kejam pecat anak saya'. Saya balas saja, ya lo lebih kejam enggak bisa mengawasi anak," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (14/11/2013).

Menurut Basuki, pelajar yang melakukan tindak kriminal tidak ada manfaatnya untuk menempuh pendidikan di sekolah negeri. Sekolah negeri disebutnya tidak pantas dipakai oleh para pelajar yang hanya mau bergaya-gaya, sok-sokan, dan tidak mau belajar.

Sekolah negeri, kata Basuki, merupakan sekolah yang telah disubsidi oleh pemerintah sehingga dia tidak ingin sekolah yang disubsidi oleh uang rakyat dipergunakan sembarangan oleh para pelajar nakal.

"Enggak ada gunanya mereka sekolah di sekolah kita, kecuali kalau sekolah kita kekurangan murid. Ini kan kita kelebihan murid dan kita subsidi lho," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Ahok itu menegaskan, tidak ada manfaatnya pelajar nakal menempuh pendidikan di sekolah negeri. Sebab, masih banyak siswa lain yang ingin bersekolah di sekolah negeri, tetapi mereka kalah bersaing dengan pelajar lainnya. Misalnya, anak-anak yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu kemudian menempuh pendidikan di sekolah swasta yang kualitasnya jauh dari kata baik.

Basuki menegaskan, Pemprov DKI akan mengalokasikan sebanyak 29 persen APBD DKI untuk pendidikan. Maka, ia tidak mau peserta didik Jakarta menghasilkan peserta didik yang hanya mengutamakan otot dibanding otak.

"Jadi, kalau pendidikan buat anak yang sok-sokan, gaya mau berantem, ya pecat saja," ujarnya.

Sumber: kompas.com

Basuki: Siswa Bergaya Preman, Ya Pecat Saja

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Kenakalan pelajar yang sudah melakukan tindak kriminal, menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, patut diberikan tindakan tegas. Mereka pantas diberi sanksi, mulai dari tinggal kelas hingga dikeluarkan dari sekolah.

"Kalau anak-anak seperti itu, tidak naik kelas saja. Kalau mau lebih keras lagi, langsung dipecat supaya ada efek jeranya," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (14/11/2013).

Basuki juga mendukung dikeluarkannya 35 siswa SMA Negeri 46 karena melakukan pembajakan bus. Menurutnya, hal tersebut bentuk kriminalitas, bukan lagi kenakalan remaja.

Orang yang menempuh pendidikan, kata dia, tidak sepantasnya melakukan hal tersebut. Apabila tidak diberikan sanksi yang tegas, para murid yang berpotensi menjadi preman akan mengajak murid lainnya untuk bertindak kriminal.

Selain itu, pria yang akrab disapa Ahok tersebut juga meminta orangtua untuk selalu mengawasi perilaku anak-anak mereka. Peran orangtua, kata dia, sangat penting untuk dapat membentuk karakter peserta didik.

Oleh karena itu, Basuki telah menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto untuk tidak lagi memberi ampun kepada para peserta didik yang sudah terindikasi melakukan tindak kriminal.

"Mau lapor Komnas Anak boleh. Kedua, kamu sudah bukan siswa lagi, tapi kamu calon preman. Jadi, kalau pendidikan buat anak yang sok-sokan, gaya-gayaan, mau berantem, ya pecat saja," tegas Basuki.

Beberapa waktu lalu, sebanyak 35 pelajar SMA Negeri 46, Kebayoran Baru, Jaksel, dikeluarkan dari sekolah karena membajak bus. Pihak SMAN 46 mengembalikan peserta didik kepada orangtua masing-masing pada 24 Oktober 2013.

Sumber: kompas.com