Jokowi: Saya Enggak Kuat "Nunggu" Lama-lama

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam public hearing MRT, Rabu (20/2/2013), di Balaikota Jakarta.

Pihak PT MRT Jakarta terus didesak untuk segera memberikan paparan detail terkait kelanjutan pembangunan megaproyek angkutan massal berbasis rel (mass rapid transit/MRT). Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terus menyatakan keinginannya untuk segera mengeksekusi pembangunan proyek yang telah mangkrak bertahun-tahun itu.

Dijumpai di Balaikota Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi berkali-kali mengungkapkan rencana percepatan pembangunan MRT. Ia mulai gundah karena selama lima bulan memimpin Jakarta putusan pembangunan MRT itu belum juga bisa diputuskan.

"Nunggu sudah lima bulan ini kan. Saya menunggu terus, enggak kuat saya menunggu terlalu lama kayak gini. Saya ingin itu segera, putuskan, segera ngecor," kata Jokowi, Senin (11/3/2013).

Saat ditanya mengenai ancaman pergantian direksi PT MRT Jakarta, Jokowi mengaku ada kemungkinan seperti itu. Namun, dirinya belum mau berbicara lebih mengingat ada tenggat waktu yang telah diberikan pada PT MRT Jakarta untuk melengkapi dokumen, seperti skema pembiayaan dan rencana pembangunannya.

"Saya kan biasanya seperti itu (mengganti), entah monorel atau MRT, entah apa. Enggak kuat, saya kan enggak kuat (menunggu lama-lama)," ujarnya.

Sebelumnya, mantan Wali Kota Surakarta ini berjanji akan mebentuk tim pengkaji MRT sebelum mengeluarkan putusan pembangunannya. Sejatinya, tim pengkaji telah ada di intern PT MRT Jakarta, tetapi dianggap belum mengakomodasi aspirasi masyarakat Jakarta.

Jokowi menjelaskan, kehadiran masyarakat dalam tim pengkaji diharapkan mampu merumuskan hasil kajian yang akurat dan berimbang. Ia mengaku khawatir MRT yang memakan biaya Rp 15 triliun tak memberikan dampak positif yang sebanding atau malah merugikan masyarakat.

Sumber: kompas.com

Rp 40 Juta Kurang? Ini Strategi Basuki

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Anggaran Rp 40 juta per keluarga untuk penataan kampung diyakini Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kurang memadai. Namun, hal itu masih bisa disiasati.

Penataan kampung, kata Basuki, pastinya tidak hanya menata rumah-rumah warga, tetapi juga harus membenahi seluruh sistem yang ada, termasuk jalan, taman, taman olahraga, dan sebagainya. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Basuki akan memanfaatkan fasilitas dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI.

"Apabila masih kekurangan perbaikan jalan yang kurang dari tiga meter, akan diurusi oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, kebutuhan tiang listrik akan dipenuhi oleh Dinas Perindustrian dan Energi DKI, dan perbaikan jalan yang panjangnya lebih dari tiga meter akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (11/3/2013) malam.

Selain itu, untuk menutupi kekurangan, Pemprov DKI telah bekerja sama dengan beberapa perusahan, baik dari BUMD, BUMN, maupun swasta. Tujuh perusahaan yang siap mendukung adalah PT Jasindo, PT Don Media Indonesia, PT Bank DKI, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Propertindo, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP).

Mimpi Jokowi tata 100 kampung

Seperti diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merencanakan untuk menata 100 kampung di Jakarta. Namun, yang dapat disetujui oleh DPRD DKI hanyalah sekitar 30-an kampung untuk ditata tahun ini.
 
Proses perbaikan kampung itu akan dilakukan secara bertahap dengan sepuluh konsep yang sudah ia persiapkan. Untuk melakukan upgrade terhadap kampung-kampung kumuh itu diperlukan dana sebesar Rp 30 miliar hingga Rp 50 miliar per kampung.

Kampung yang akan ditata itu akan dilengkapi dengan ruang terbuka hijau, perpustakaan, dan drainase yang baik. Desain-desain kampung itu juga dikerjakan oleh beberapa arsitek swasta dan dari perguruan tinggi negeri.

Secara keseluruhan, ada sepuluh desain penataan kampung yang telah diwacanakan oleh Jokowi. Selain Kampung Protein, desain-desain kampung lain meliputi Kampung Stasiun di Bukit Duri, Kampung Herbal dan Kampung Platform di Manggarai, Jakarta Selatan; Kampung Shopping di Poncol, Jakarta Selatan; Kampung Ikan di Penjaringan, Jakarta Utara; Kampung Kampus di Tomang, Jakarta Barat; Kampung Backpacker di Kebon Sirih, Jakarta Pusat; Kampung Tekstil di Kebon Kacang, Tanah Abang; serta Kampung CBD di Karet.

Sementara itu, beberapa usulan untuk kegiatan penataan kampung adalah perbaikan rumah tak layak huni, pembuatan sumur resapan, pelaksanaan penghijauan, septic tank, perbaikan mandi cuci kakus (mck), pembangunan ruang interaksi sosial, pengadaan alat pendukung posyandu, pengadaan alat peraga pendidikan anak usia dini (PAUD), dan pos RW.

Sumber: kompas.com

Begini Cara Jokowi "Pedekate" ke Ahli Waris Mbah Priok

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat meninjau pembangunan dan proses pembebasan lahan akses tol Tanjung Priok, di Jampea, Jakarta Utara, Senin (11/3/2013).

Makam Mbah Priok di Jalan TPU Dobo, Kelurahan Koja, Jakarta Utara, terkena proyek pembangunan akses tol Tanjung Priok. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun akan melakukan pendekatan agar area makam Mbah Priok bisa diperkecil.

Jokowi memastikan dia bakal menggunakan cara-cara persuasif untuk memberi pengertian kepada ahli waris lahan dan warga setempat. Hal ini mengingat isu pembebasan lahan makam itu terbilang sensitif sehingga rentan menimbulkan friksi, bahkan bentrokan fisik dengan warga.

"Pendekatanlah, minggu-minggu ini, atau minggu depan saya akan datang ke sana," kata Jokowi di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta ini mengatakan, pendekatan itu akan dilakukan melalui gelaran ruang dialog, baik dengan ahli waris lahan, tokoh masyarakat, maupun warga setempat. Ia ingin semua prosesnya berjalan lancar tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

"Kita rangkul, dialog, win-win. Semua harus merasa diuntungkan, jangan sampai ada yang merasa dilangkahi. Saya akan temui ulama di sana, pedagang kaki lima, dan warga," ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono menjelaskan bahwa pembebasan lahan area makam Mbah Priok telah difasilitasi. Nantinya, luas wilayah makam itu akan diperkecil untuk memperlebar akses jalan yang menopang sibuknya Pelabuhan Tanjung Priok. Pasalnya, pintu masuk dan keluar akses tol Tanjung Priok akan berada persis di area makam Mbah Priok.

"Ini sengketa dengan Pelindo. Nanti tetap ada masjidnya, ada tempat untuk ziarahnya, tapi area makamnya sedikit menyempit, untuk menopang sibuknya aktivitas di pelabuhan," ujar Bambang.

Sumber: kompas.com