Tidak dapat diragukan lagi bahwa Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan nama julukan JOKOWI merupakan sosok yang saat ini cukup fenomenal di Indonesia. Jokowi adalah mantan Walikota Surakarta ini telah menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat luas, semenjak dirinya mempopulerkan mobil SMK beberapa saat yang lalu.
Jokowi yang lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961 ini semakin menjadi perbincangan masyarakat ketika secara resmi mencalonkan diri sebagai calon Gubernur untuk DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan (PDI-P) yang berkolaborasi dengan Partai Gerindra.
Dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama yang juga sering dijuluki sebagai Ahok.
Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sebenarnya sudah lebih duluan populer dimata masyarakat Solo. Terbukti selama 2 priode terakhir menjabat sebagai Walikota di Surakarta, Jokowi telah mampu melakukan perubahan yang sangat pesat di kota ini. Dibawah kepemimpinan Jokowi, Kota Solo telah menjadi branding dengan slogan Kota, yaitu "Solo: The Spirit of Java".
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Ruang kerjanya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (1/11/2012).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengemukakan alasan gaya kepemimpinannya bersama Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Menurutnya hal ini demi mengubah Jakarta agar lebih maju.
"Revolusi memang belum selesai, siapapun yg menghambat perubahan ini, kita sikat," kata Basuki saat menghadiri menghadiri temu kader dan rapat kerja Dewan Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta Partai Gerindra, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Sabtu (8/12/12).
Pernyataan itu langsung disambut tepuk tangan oleh peserta dalam acara yang juga dihadiri oleh perwakilan dari partai lain itu.
Dalam kesempatan ini, ahok menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Partai Gerindra dalam pemilukada DKI beberapa waktu lalu. "Kami sangat berterima kasih ketika partai Gerindra mendukung kami. Saya selalu berpikir, kapan saya bisa masuk Gerindra," ujarnya.
Selain melaksanakan rapat kerja daerah, acara yang ini juga, akan mendeklarasikan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk maju sebagai capres pada 2014 mendatang. "Kita perlu melakukan revolusi. Kita membutuhkan pemimpin yang tegas dan berani. Saya pikir Prabowo memiliki itu," ungkap Basuki.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyambangi Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara, Selasa (16/10/2012). Setelah dilantik Senin (15/10) kemarin, Jokowi langsung mengunjungi kampung-kampung kumuh di Jakarta, mendalami masalah yang ada dan kemudian mencari cara untuk mengatasinya.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi jembatan gantung tua yang menghubungkan Kampung Bambon, Kecamatan Srengseng Sawah dan Kelapa Dua, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Sabtu (8/12/2012). Ia tidak mau mempersoalkan apakah jembatan ini masuk wilayah Depok atau Jakarta. Menurutnya, yang harus diutamakan adalah keselamatan para pengguna jembatan.
"Jangan ngomong wilayah. Prinsip kita mau menjaga keselamatan warga," tegas Jokowi.
Sementara itu, menurut warga, seharusnya yang memberi perhatian atas kondisi jembatan itu adalah Pemerintah Kota Depok. Mengingat yang paling banyak memanfaatkan jembatan adalah warga Depok yang tinggal di seberang Srengseng Sawah.
"Paling banyak (yang menggunakan jembatan) anak-anak SD yang tinggal di Kelapa Dua. Kan sekolahnya ada di tempat kita. Mereka bisa lebih cepat ke sekolah dan tidak keluar ongkos," kata Wati, warga Kampung Bambon kepada Kompas.com.
Sekolah yang dimaksud oleh Wati adalah SD Negeri 15 Pagi, Srengseng Sawah yang letaknya sekitar 200 meter dari jembatan. Selain siswa, jembatan juga biasa digunakan warga untuk mengunjungi sanak-saudara yang tinggal berdekatan. Warga mengapresiasi keputusan Jokowi yang datang ke lokasi secara tiba-tiba. Warga mengaku terkejut melihat kedatangan Jokowi yang hadir tanpa pengawalan.
"Tadi cuma dua orang yang duduk-duduk di sini. Kita lihat ada mobil bagus yang parkir. Begitu pintu terbuka, ternyata yang keluar Pak Jokowi," kata Tetet, warga Kampung Bambon.
Dalam kunjungannya, Jokowi juga beramah-tamah dengan warga Kampung Bambon di sebuah pondok kecil yang biasa menjadi tempat warga berkumpul. Jokowi juga menyerahkan bantuan Rp 20 juta kepada Ketua RT 11 Srengseng Sawah
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengunjungi RW 03, Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (7/12/2012) siang. Di wilayah yang kerap dilanda banjir tersebut, nama orang nomor satu di DKI itu dielu-elukan ratusan warga.
Penantian warga Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, usai sudah. Kegelisahan mereka akibat banjir yang kerap melanda sedikit terjawab ketika sang Gubernur Joko Widodo mengunjungi warga, Jumat (7/12/2012) siang.
Namun, perkiraan kebanyakan warga tentang tujuan kedatangan Jokowi sedikit meleset. Jokowi bukan untuk menyosialisasikan "penggusuran" warga dari Kampung Pulo, melainkan hanya untuk mendengar aspirasi warga terkait rencana normalisasi Kali Ciliwung. Ketersediaan telinga Jokowi itu pun akhirnya disambut dengan beragam keluh kesah ratusan warga setempat.
Setelah sepanjang jalan Jokowi masuk ke dalam gang di Kampung Pulo, akhirnya sampai juga ia di tempat acara. Pertemuan pemimpin dengan rakyatnya itu hanya di lapangan bulu tangkis yang disulap menjadi area pertemuan sederhana dengan latar belakang Kali Ciliwung yang baunya semerbak. Di situlah warga menyambut Jokowi.
"Normalnya kali ini 50 meter. Tapi, sekarang hanya 20 meter, jadi kurang yang ke kanan dan ke kiri. Tinggal sore hari ini kita minta masukan oleh warga Kampung Pulo ini, seperti apa kemauan bapak ibu semuanya," ujar Jokowi.
Warga yang hendak mengutarakan aspirasinya satu per satu mulai bermunculan. Beberapa tampak malu-malu. Bermodal mengacungkan telunjuk, sebuah pengeras suara langsung diberikan kepada mereka yang mungkin tidak pernah bicara langsung kepada pemimpinnya. Kali ini, Jokowi tampak tak banyak bicara.
"Saya ke sini hanya mendengar aspirasi, apa yang warga mau. Ini kan baru pertama saya ke sini," ujarnya berulang-ulang.
Tia, warga RT 12 RW 03, Kampung Pulo, menjadi orang pertama yang berkesempatan bicara langsung dengan Jokowi. Terkesan spontan, ia pun mengutarakan kegelisahannya terkait isu bahwa penggusuran warga Kampung Pulo untuk dijadikan rumah susun sewa. Ia juga menyinggung soal harga sewa di "rumah barunya" kelak.
"Kalau ditata, takutnya penggantiannya nggak sesuai karena di sini kan enggak ngontrak, enggak perlu bayar-bayar lagi. Maunya si kehilangan rumah, dapat rumah sendiri lagi, gitu," ujar Tia yang langsung disambut anggukan Jokowi.
Lain lagi bagi Kris Mahendra, warga RT 03 RW 03. Ia menanyakan jaminan warga Kampung Pulo jika jadi ditata, apakah warga yang sudah tinggal di Kampung Pulo selama puluhan tahun akan kehilangan hak administratif atau tidak. Namun, lagi-lagi Jokowi tak berkomentar. Ia hanya tersenyum melihat spontanitas warga.
"Itu terlalu jauh pertanyaannya, saya saja baru pertama datang ke sini," kata Jokowi sambil disertai riuh rendah sorakan ratusan warga.
Jokowi mengimbau warga Kampung Pulo untuk tidak terlalu khawatir dengan isu penggusuran. Yang penting, pemerintahnya mendukung penanggulangan banjir dengan normalisasi Kali Ciliwung yang rencananya dilakukan awal 2013 tanpa ada satu pun warga yang merasa dirugikan.
Kegelisahan warga Kampung Pulo akan segala isu penggusuran mungkin memang tak bisa terjawab sepenuhnya. Namun, melihat tujuan Jokowi yang mengatakan hanya datang untuk mendengar aspirasi warga, hati warga sedikit lega. Paling tidak, sang pemimpin telah memberikan jaminan untuk hidup layak dan tidak dikorbankan demi proyek pembangunan.
Tidak hanya gebrakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang diacungi jempol, gebrakan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak kalah. Sepak terjang Ahok ini perlu mendapat apresiasi.
Cara Ahok membenahi persoalan Jakarta memang berbeda dengan Jokowi. Jika tiap hari melihat Jokowi kalem, berbeda dengan Ahok. Mantan bupati Belitung Timur itu terlihat galak.
Kerap kali Ahok marah-marah jika ada bawahannya yang tidak bisa bekerja dengan baik. Atau melihat sistem birokrasi yang masih ruwet. Ahok mengakui, memang ditugaskan harus tegas dan galak dalam membenahi birokrasi di Jakarta
"Saya ini polisi jahatnya Pak Gubernur (Jokowi). Semua yang baik-baik milik Pak Gubernur, yang jahat-jahat dan galak-galak milik saya," kata Ahok saat sidak di Gedung D Pemprov DKI Jakarta dua pekan lalu.
Apa saja kegalakan Ahok demi merombak Jakarta?
1. Pecat PNS malas
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyentil pegawai negeri sipil yang ogah-ogahan bekerja. Ahok mencontohkan hal kecil seperti fotokopi.
"PNS mohon maaf ya, untuk hal-hal kecil tidak mau kerja. Untuk fotokopi pun harus panggil office boy, pakai outsourcing, enggak bisa. Mental pegawai kayak gitu, kita coret saja," kata Ahok saat memberikan arahan dengan Pegawai Pemprov DKI Jakarta di Kantor Balai Kota dua pekan lalu.
Ahok kembali menegaskan, jika dia menemukan ada PNS DKI yang bersikap seperti itu maka akan dipecat. "Suruh pindah kabupaten atau provinsi lain. Fotokopi apa susahnya sih," ujar dia.
Apalagi saat ini gaji PNS DKI sudah tidak kalah dengan gaji pegawai swasta. "Jadi kalau mental kerjanya kayak raja semua, pakai office boy, pakai outsourcing lebih baik kita kasih sanksi, kita keluarkan," ujar Basuki.
Mendengar omelan Basuki, beberapa pegawai Pemprov hanya menganggukkan kepalanya. Sebagian lagi terdiam. "Suka tidak suka sekarang saya menjadi pembina bapak ibu, dikasih Korpri, suka enggak suka," kata Basuki.
Sentilan Basuki ini direkam oleh Humas Pemprov DKI Jakarta dan diunggah ke Youtube sejak kemarin. Saat memberikan arahan itu, Basuki ditemani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta Budiastuti.
2. Usir penghuni Rusunawa nakal
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sedang menggodok aturan yang tegas bagi calon pemilik rumah susun sewa (Rusunawa) milik pemerintah kota Jakarta. Wagub ingin memastikan yang menempati rusunawa itu benar-benar orang tidak mampu. Jika ketahuan yang menempati tidak pemiliknya, akan diusir.
"Kami juga pasang kamera, sehingga terpantau dia pulang atau tidak kalau keluar kota kita tagih manifes tiketnya dan bisa sampai ke pengadilan. Ini rumah pemerintah yang disubsidi," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (31/10).
Dari pemasangan CCTV itu, akan diketahui siapa penghuni sehari-hari rusun tersebut. Sebab, dia khawatir ada penyelewengan dalam pelaksanaannya.
"Orang bisa mengambil keuntungan subsidi rumah murah dari DKI, akhirnya orang yang benar-benar membutuhkan rumah tidak bisa mendapatkan jatah rumah," ujar Ahok.
Ahok juga menjelaskan, nantinya penempatan rumah susun itu akan dilakukan dengan diundi secara terbuka. Tujuannya agar masyarakat Jakarta mendapatkan informasi jelas, berapa rumah sebenarnya dibangun dan siapa pemiliknya.
"Semua sistem sewa nanti akan diundi. Jadi nanti jadwal tunggu. Sehingga jangan bermimpi mendapat sewa terus ngarepin jual sewa dapet duit mahal ga bisa. Karena kalau bapak atau ibu sudah tinggal di situ kecuali anaknya, mereka langsung nomor urut bawah yang naik," ujar Ahok.
Ahok juga sudah mempersiapkan aturan agar tidak ada permainan dalam penempatan rusun. Jika dalam satu lantai ketahuan penghuninya bukan yang sebenarnya, maka penghuni satu lantai itu akan diusir. Pengusiran dilakukan jika diketahui oleh tetangganya tapi tidak dilaporkan.
"Saya akan tambahkan satu pasal di dinas perumahan bukan hanya diusir tapi seluruh lantai temannya pun diusir," kata Ahok.
3. Perintahkan laptop dioptimalkan
Siapa yang tidak sewot melihat anak buahnya tidak becus bekerja. Bukannya memanfaatkan fasilitas yang tersedia, anak buah malah menggunakan cara lawas yang sudah diketahui banyak kekurangan.
Barangkali itulah yang dialami Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja (Ahok) Purnama. Dia naik pitam begitu mengetahui hasil rapatnya dengan perwakilan buruh di Balai Kota DKI tidak diketik sang staf.
Seorang PNS muda yang menjadi sasaran kemarahan Ahok hanya menulis notulensi di secarik kertas. "Kampungan banget itu, pakai BlackBerry, laptop anggarannya miliaran, mana tukang ketiknya itu?" sergah Ahok melihat laptop di depan PNS itu masih tertutup, saat rapat segera berakhir.
Karena melihat PNS muda itu hanya sibuk dengan alat tulis dan secarik kertas, Ahok pun semakin emosi.
"Lu orang paling hebat, ada laptop di depan mata, tapi tulis tangan. Cari sekretaris yang bisa ketik sepuluh jari. Saya tidak mau notulensi pakai tangan, kasih dua orang buat (ketik notulensi) gantian," ujar Ahok dengan nada tinggi.
Pantauan merdeka.com yang berada tak jauh dari PNS muda itu, kertas di tangannya juga masih polos, tidak seperti perkiraan Ahok bahwa notulensi ditulis tangan. Akhirnya, Ahok sendiri yang membacakan hasil rapat berdasarkan catatannya.
4. Pangkas anggaran pembuatan pidato Rp 1,2 miliar
Salah satu visi pasangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahja Purnama dalam bekerja adalah penghematan anggaran. Oleh karena itu, keduanya sangat teliti saat membuat isian pada Rancangan APBD 2013 agar tetap efisiensi.
Mereka tak ingin anggaran gendut tanpa peruntukan yang jelas. Beberapa poin anggaran yang dianggap tidak penting seperti pembuatan naskah pidato gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang nilainya mencapai Rp 1,2 miliar dipangkas.
"Penulisan naskah gubernur dan wakil gubernur 1,2 miliar ya harus kami coret. Apa-apaan ini," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, dua hari lalu
Ahok mengaku kaget ada anggaran begitu besar hanya untuk penulisan naskah pidato gubernur dan wakil gubernur. Dia akan mengecek dan mengapa bisa muncul anggaran sebesar itu.
5. Pasang CCTV awasi PNS
Melalui perintah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), Ahok diminta meninjau ruang kerja PNS yang ada di Gedung D Pemprov DKI Jakarta.
Dalam sidak, Ahok sempat berpesan kepada Kepala Biro Umum DKI untuk memaksimalkan ketersediaan kamera CCTV di setiap lantai, dan ruangan yang ada di gedung kompleks Balai Kota DKI.
"Saya ingin bisa memantau kerja SKPD dari ruangan saya. Begitupula dengan lurah, camat, walikota, CCTV-nya supaya bisa disambungkan, bisa dipantau kerjanya," kata Ahok.
6. Perintahkan ruangan kerja kecil dan sederhana
Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Jokowi-Ahok ini memang merancang program penghematan anggaran. Misalnya dengan memanfaatkan gedung kosong di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Ahok sendiri merasa ruangan kerja yang telah disediakan untuknya terlalu besar jika harus menghabiskan satu lantai. Dia berharap bisa diperkecil dan sisanya dibuat ruangan untuk kepala dinas-kepala dinas. Agar mereka bisa kerja saling berdampingan.
"Ruangan saya terlalu besar. Itu satu lantai untuk wagub terlalu besar, makanya kami hitung minimal," kata Ahok.
Menurut Ahok, ruangan besar tidak efektif. Baginya terpenting, di ruangnya ada toilet, meja rapat ruang terima tamu sudah cukup.
Saat meninjau ke ruangan Sekda Fadjar Panjaitan beberapa waktu lalu, Ahok juga mengimbau jika nantinya kepala dinas akhirnya dipindahkan ke Balai Kota maka ruangannya tidak boleh lebih besar dan lebih bagus dari ruangan Sekda.
"Kalau kantor-kantor dinas pindah ke sini, ruang kerjanya tidak boleh lebih besar dari ruang kerja Sekda. Ruang kerjanya tidak boleh lebih bagus dari ruang kerja Sekda," kata Ahok.
7. Harus hemat energi
Kepada pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) minta mereka membiasakan diri hidup hemat energi. Ahok tidak ingin ada lampu yang menyala jika memang tempat tersebut tidak digunakan.
"Saya ke sini juga ingin melihat penghematan yang bisa dilakukan gedung ini. Kalau rapat jangan manfaatkan lampu terus, hemat energi, manfaatkan celah-celah jendela yang ada," kata Ahok.
Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengemban tugas berat. Apalagi, ekspektasi warga Jakarta terhadap Jokowi sangat besar. Dia dituntut mengubah Jakarta dari kota yang semrawut menjadi kota yang lebih manusiawi.
Berbagai kebijakan siap diambil oleh Jokowi. Ada yang pro, ada pula yang kontra. Namun, Jokowi jalan terus. Dia bahkan siap pasang badan dan ambil risiko atas kebijakan yang diambil. Berikut ini tiga momen ketika Jokowi siap pasang badan dan ambil risiko atas kebijakan yang diambil.
1. Pelat ganjil genap
Jokowi sepakat dengan rencana penerapan pelat nomor ganjil genap pada Maret 2013. Menurut dia, harus berani mengambil kebijakan radikal untuk mengatasi kemacetan Jakarta.
"Kalau kita nggak punya sebuah kebijakan yang radikal, berani seperti itu, ya gak akan selesai-selesai. Problemnya itu kan masalah jalan yang harus dilebarin, karena kendaraan tiap hari tuh tambahnya nggak sedikit. Yang motor 1.400, mobilnya 450, kalo didiemin ya nggak ada habisnya, sehingga menurut saya itu kebijakan yang harus diterapkan," kata Jokowi.
Dia menambahkan, siap menghadapi resistensi publik. "Ya setiap kebijakan pasti ada risikonya, tapi kalau nggak berani melakukan ya gak usah jadi pemimpin, masak mau enak-enak aja, yang nyenengin terus," tegasnya.
2. Soal MRT
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan memutuskan pembangunan megaproyek mass rapid transportation (MRT) dan monorail pada akhir tahun ini. Pria asal Solo itu berjanji dirinya akan memutuskan dengan segala risiko yang terjadi.
"Sebelum akhir tahun akan diputuskan dengan segala risikonya," ujarnya di Istora Senayan, Minggu (2/12).
Meskipun Jokowi sempat mengaku kesulitan, dia tetap akan memutuskan pembangunan megaproyek ini. Sesulit apapun, Jokowi menyatakan tidak akan menyerah. Dirinya siap menerima risiko apapun jika itu benar-benar untuk kepentingan masyarakat.
"Kalau pemimpin ga mau ambil risiko jangan jadi pemimpin. Tapi kalau untuk kepentingan masyarakat, kenapa harus takut. Kalau dalam keputusan itu saya tidak ambil serupiah pun kenapa takut," jelasnya.
3. Soal upah buruh
Dalam penerapan upah minimum untuk buruh, Jokowi mengaku mengambil keputusan yang tentu tidak bisa memuaskan banyak pihak. Jokowi mengaku berani mengambil risiko itu.
"Kemarin sudah saya undang semuanya kok. Pengusaha Apindo sudah saya undang, serikat buruh juga kita undang, dewan pengupahan juga kita undang. Artinya, hal yang sudah kita putuskan, jangan sampai nanti ada yang ramai lagi. Kan sudah kita putuskan. Kalau masalah puas atau tidak puas ya sulit. Nanti kalau saya putuskan 1,9 juta pasti dari serikat ramai, saya putuskan 2,7 pasti juga pengusahanya ramai. Jadi gak akan memuaskan semua pihak. Tapi yang saya putuskan itu sudah melalui kalkulasi yang adil lah," kata Jokowi.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengunjungi RW 03, Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (7/12/2012) siang. Di wilayah yang kerap dilanda banjir tersebut, nama orang nomor satu di DKI itu dielu-elukan ratusan warga.
Gubernur Joko Widodo menemui warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, untuk menyosialisasikan normalisasi kali. Dia pun menjelaskan dengan duduk berdiskusi bersama warga.
Saat tiba di lokasi, Jokowi disambut meriah oleh warga. Gang III RT 07 RW 03 yang kecil dipadati sekerumunan orang yang ingin melihat Jokowi dari dekat. Jokowi pun dengan hangat menyapa mereka.
"Kami berada di sini untuk meminta pendapat melakukan diskusi bersama warga karena rencana untuk normalisasi kali yang akan kami lakukan," kata Jokowi dalam diskusi bersama warga yang dilakukan di Lapangan Bulutangkis Gang III, Jumat (7/12/2012).
Jokowi juga menjelaskan, lebar kali yang akan dinormalisasi sekitar 35 meter, dan jalan inspeksi yang dibangun 7,5 meter di samping kiri dan kanan jalan. Dia menjamin tidak akan ada penggusuran terkait rencana normalisasi kali tersebut.
Warga pun menyambut dengan baik diskusi tersebut. Mereka tidak sungkan menyampaikan pendapatnya kepada Jokowi.
Warga: Bagaimana jika normalisasi tersebut dilakukan? Biar bagaimana pun pasti ada yang dikorbankan, karena di sini kan yang umumnya terjadi itu banjir kiriman dari Bogor, bagaimana untuk penataannya kelak ketika normalisasi terjadi?
Jokowi: Jadi kalau warga mau ikut mendukung dan sama-sama memberi masukan, saya yakin tidak ada yang dirugikan. Kalau soal penataan, saya akan memperhatikan bagaimana keinginan warga dengan menggabungkan konsep-konsep yang nantinya akan kami buat.
Warga: Ketika normalisasi terjadi, kami tidak mau direlokasi karena sudah dari zaman Belanda di sini. Kami tak dapat begitu saja meninggalkan tempat ini, keinginan kami hanya jangan ada penggusuran
Jokowi: Jangan ada yang resah, jangan ada yang khawatir. Ini baru pertemuan pertama belum ada keputusan, kan sengaja saya datang ke sini untuk berdiskusi mendengarkan aspirasi-aspirasi dari warga sini agar semua dapat diselesaikan secara bersama, akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Di situlah kita akan kembali membahas rencana normalisasi ini lebih lanjut tanpa merugikan warga.
Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan menyatakan tak semua rapat anggaran dapat dilaksanakan secara terbuka, terlebih dengan pengawalan awak media. Hal itu dia lontarkan sejalan dengan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menantang DPRD menggelar rapat pembahasan secara terbuka, tak terkecuali mengundang elemen pers.
"Nanti ada saatnya kita terbuka, setelah semuanya selesai dikaji kita akan terbuka," kata Ferrial di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (7/12/2012).
Meski demikian, Ferrial enggan berjanji kapan agenda rapat membahas anggaran dapat benar-benar terbuka. Pasalnya, dia bersikukuh ada hal-hal yang sifatnya sangat internal dan dinilainya tak layak menjadi konsumsi publik.
"Akan tetapi, kalau setiap rapat ada media kayaknya enggak mungkin karena ada hal internal yang enggak semuanya bisa dipublikasikan," ujarnya.
Sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama menantang DPRD untuk menggelar rapat pembahasan anggaran secara terbuka. Dalam kesempatan itu dia juga meminta para awak media untuk menuntut hal serupa kepada pimpinan dewan. Tantangan Basuki dilandasi oleh molornya waktu pengesahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Agenda pengesahan yang awalnya akan dilakukan hari ini, akhirnya terancam batal karena DPRD masih mempertanyakan kejelasan beberapa program yang diusulkan eksekutif.
"Terserah. Kalau misalnya masih minta dibahas lagi berarti DPRD mau menghambat. Kalau masih belum jelas, bilang saya tantang DPRD bikin pembahasan terbuka disiarin televisi langsung," kata Basuki.
Suasana pertemuan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dengan sejumlah Anggota DPD RI, di ruang rapat pimpinan, gedung Balai Agung, Balaikota Jakarta, Kamis (29/11/2012).
Mandeknya waktu pengesahan anggaran 2013 membuat situasi eksekutif dan legislatif Provinsi DKI Jakarta makin meruncing. Kali ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang DPRD untuk menggelar rapat pembahasan anggaran secara terbuka, khususnya untuk pers.
Terserah. Kalau misalnya masih minta dibahas lagi, berarti DPRD mau menghambat. Kalau masih belum jelas, bilang saya tantang DPRD bikin pembahasan terbuka disiarin TV langsung.
-- Basuki Tjahaja Purnama
"Terserah. Kalau misalnya masih minta dibahas lagi, berarti DPRD mau menghambat. Kalau masih belum jelas, bilang saya tantang DPRD bikin pembahasan terbuka disiarin TV langsung," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (7/12/2012).
Seperti diberitakan sebelumnya, pembahasan anggaran DKI Jakarta untuk tahun depan masih buntu. Hal itu membuat rencana pengesahan terus tertunda, padahal tahun 2012 hampir mencapai akhirnya. Ketegangan memuncak saat rapat pembahasan di Gedung DPRD kemarin, sejumlah anggota Dewan memutuskan untuk walk out dengan alasan kecewa pada segelintir anggota lain yang dinilai menghambat waktu pengesahan dengan cara melemparkan pertanyaan yang terus diulang di setiap rapat.
Rencananya, hari ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menandatangani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama Ketua DPRD Jakarta Ferrial Sofyan. Akan tetapi, rencana itu terancam tertunda lantaran suara legislatif masih terpecah.
"Sebagai tuan rumah, DPRD nggak mau terbuka kan? Coba lain kali pers yang minta supaya rapatnya digelar terbuka," kata Basuki Tjahaja Purnama.
WARTA Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Tarik ulur dalam pengesahan skema anggaran Provinsi DKI Jakarta 2013 masih terus berlanjut. Terakhir, rapat pembahasan anggaran diwarnai aksi walk out sejumlah anggota dewan dari beberapa fraksi. Rapat pun buntu, waktu pengesahan terancam kembali molor.
Menanggapi itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama enggan bersikap reaktif. Menurutnya semua terjadi karena belum tercapainya kesepahaman antara eksekutif dan legislatif.
"Fraksi apa yang masih menolak? Saya pikir semua akan ngerti. Kan cuma salah paham saja, semua bisa dijelaskan," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (7/12/2012) pagi.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mematok target untuk menandatangani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada hari ini. Namun rencana itu kemungkinan akan batal lantaran pihak legislatif masih terpecah dua.
Meski mayoritas anggota dewan menyetujui KUA-PPAS untuk segera disahkan, namun masih ada segelintir anggota dewan dari fraksi tertentu yang menolak, bahkan dinilai sengaja menghambat rencana pengesahannya. Padahal, tahun 2012 hampir mencapai ujungnya. Dan batas akhir pengesahan jatuh di 20 Desember 2012.
Pengamat memprediksi, terlambatnya waktu pengesahan akan merugikan DKI Jakarta. Sebab, sesuai Undang-Undang, Pemprov DKI terancam mendapat alokasi dana sesuai dengan APBD 2012. Padahal pucuk kepemimpinan telah berganti, dengan program dan kebutuhan anggaran yang berbeda dari tahun sebelumnya.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) saat menerima warga Kampung Baru, Muara Angke di Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (1/11/2012).
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diminta menjalin kesepahaman dengan pihak legislatif dalam hal penyusunan anggaran 2013. Menurut Irman, kesepahaman dalam penyusunan dan pengesahan anggaran antara eksekutif dan legislatif harus terjalin dengan baik. Sebab, bagaimanapun juga, DPRD merupakan representasi rakyat yang mengawal eksekutif dalam mengeksekusi seluruh program-programnya.
"Kesepahaman bukan hanya dari DPRD, melainkan juga Jokowi. Jangan merasa menang pilkada dan mengajukan anggaran semaunya," kata pakar tata negara, Andi Irman Putra Sidin, kepada Kompas.com, Kamis (6/12/2012).
Seperti diberitakan, sampai di pengujung tahun ini, pengesahan APBD DKI 2013 masih sebatas wacana meski di lain sisi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama optimistis Rancangan APBD dapat segera disampaikan pada Menteri Dalam Negeri sekitar 28 Desember. Namun, hal itu masih belum dapat dipastikan. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak juga mendapat restu dari pihak legislatif.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun dinilai belum jelas oleh DPRD. Basuki juga sempat menyampaikan harapannya agar KUA-PPAS dapat ditandatangani pada 7 Desember 2012 agar lekas dibahas bersama DPRD. Namun, di luar itu, DPRD DKI masuk masa reses mulai 6 Desember sampai 13 Desember.
Jika sesuai jadwal, pembahasan KUA-PPAS akan dilakukan mulai 14 Desember untuk dapat disahkan pada 20 Desember dengan catatan tak ada lagi ganjalan dari legislatif yang memicu waktu pengesahan kembali tersendat.
Dari penelusuran Kompas.com, bergulir isu molornya waktu pengesahan KUA-PPAS disebabkan ada sejumlah program yang menuai tarik ulur, seperti program melanjutkan angkutan massal berbasis rel (mass rapid transit/MRT), atau pembangunan enam ruas jalan tol baru. Di luar itu, salah satu fraksi di DPRD masih kukuh menolak KUA-PPAS yang dirancang oleh eksekutif.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo rupanya akan terus mengusahakan agar pengembalian pinjaman oleh Pemerintah Pusat untuk megaproyek transportasi massal berbasis rel atau Mass Rapid Transit (MRT) kepada pihak pemberi pinjaman, Japan International Cooperation Agency (JICA) lebih besar jika dibandingkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Selama ini, perbandingan pengembalian pinjaman kepada JICA itu telah disepakati 42:58, yang berarti sebesar 42 persen ditanggung pemerintah pusat dan 58 persen ditanggung Pemprov DKI.
Jokowi menawarkan kepada Kementerian Keuangan, perbandingan sebesar 70:30. Jadi, Pemprov DKI hanya menanggung 30 persen dari total pinjaman kepada JICA.
Namun, nampaknya upaya negosiasi tersebut tidak berjalan lancar. Karena, hingga saat ini, Pemerintah pusat masih belum dapat menyanggupi usulan Jokowi tersebut.
"Yah memang sulit. Saya juga mengerti sulit memang," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Rabu (5/12/2012) malam.
Jokowi masih tetap mengupayakan agar besaran angka yang ia usulkan dapat diterima oleh pemerintah pusat. Apabila situasi terburuk yang ia terima, Jokowi masih dapat menego besaran angka yang ia usulkan, namun tetap pemerintah pusatlah yang harus lebih tinggi bebannya dibanding Pemprov DKI.
"Iya dong, yah kalo enggak 70:30 iya paling mentok-mentoknya dibalik. Sekarang kan 42:58, dibalik jadi 58:42. Enak toh, saya kan orangnya enak," tuturnya.
Oleh karena itu, kata Jokowi, ia telah diajak oleh Menko Perekonomian, Hatta Rajasa untuk membicarakan renegosiasi tersebut dalam sebuah forum yang turut mengundang pihak Pemprov DKI, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, dan Kepala Bappenas.
"Nanti mau diundang ke Pak Menko untuk berbicara ini. Supaya dari awal sampai akhir, akhirnya semua bisa diceritakan secara jelas dan gamblang," kata Jokowi.
Pertemuan itupun direncanakan akan digelar sekitar dua sampai tiga hari mendatang. Jokowi pun mengapresiasi ide tersebut, karena akan memudahkannya untuk lebih memahami dan memutuskan keberlanjutan megaproyek tersebut.
"Kalau ketemu satu-satu mungkin putus-putus. Tapi kalau ketemu semuanya, cerita awal sampai akhir bisa ketemu nanti," ujarnya.
Dalam upaya renegosiasi itu, kemarin Jokowi telah menyambangi Kantor Kementerian Keuangan untuk dapat bertemu dengan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo. Namun, dari pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 90 menit itu tak menghasilkan titik terang terkait nasib keberlanjutan proyek transportasi massal berbasis rel atau Mass Rapid Transit (MRT).
Jokowi menilai komposisi awal pembagian pengembalian pinjaman kepada JICA sebesar 42:58 terlalu memberatkan Pemprov DKI. Oleh karena itu, menurut Jokowi, porsi pemerintah pusat seharusnya lebih besar dibanding Pemprov DKI.
Dengan begitu, diharapkan akan disepakati pula besarnya subsidi dan harga tiket yang lebih rendah dari sebelumnya. Jokowi menghitung harga tiket yang akan ditanggung tiap penumpang akan mencapai Rp 38.000 untuk sekali jalan. Harga tiket itu dinilai tidak feasible mengingat di negara lain saja harga tiketnya hanya sekitar 1 dollar AS atau sekitar Rp 10.000.
Permasalahan harga tiket itu pula yang membuat Jokowi mengusulkan supaya porsi investasi tersebut diubah menjadi 70:30.
"Menyangkut harga tiket. Kalau pakai sekarang ketemu harganya Rp 38.000. Kalau mau Rp 10.000, maka Rp 28.000 disubsidi. Kan berat," katanya.
Dengan melihat nilai investasi dan proyek yang besar itulah, Jokowi sangat berhati-hati sebelum memutuskan apakah akan melanjutkan proyek ini atau tidak.
Jokowi yang baru lima pekan menjabat sebagai orang nomor satu di kalangan pemerintah Provinsi Jakarta tidak ingin diburu-buru untuk menentukan keputusan ini. Ia menegaskan akan melakukan kalkulasi secara cermat karena hal itu menyangkut uang rakyat.
Dalam perjanjian pinjaman (loan agreement), tercantum bahwa jika pembangunan MRT terlambat dan tidak sesuai dengan jadwal, akan dikenakan kewajiban membayar bunga sebesar Rp 800 juta per hari. Bunga itu selanjutnya menjadi beban Pemprov DKI dan juga pemerintah pusat.
Begitu juga jika Jokowi akhirnya memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan pembangunan MRT dengan alasan biaya yang terlalu mahal, konsekuensi moral dan nama baik DKI Jakarta serta Indonesia di iklim investasi internasional akan tercemar karena dana pinjaman untuk proyek MRT hanya dibebankan bunga kecil, yakni 0,25 persen berikut jangka waktu pengembalian pinjaman selama 30 tahun.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat
memberikan paparan dalam seminar pencegahan korupsi di wilayah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (28/11/2012), di Balaikota
Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama geleng-geleng kepala dengan paparan Dinas Pelayanan Pajak. Untuk sistem online penarikan pajak yang ditenderkan, Pemprov DKI malah bisa harus membayar sekitar Rp 8 triliun per tahunnya.
Dalam rapat dengan Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta pada Jumat,
30 November 2012, kemarin, Basuki ingin omset pajak tahun 2013 sudah
diketahui. Sebab, selama ini banyak wajib pajak yang bermasalah, namun
penyelesaiannya pun tidak jelas.
Kemudian, Basuki menanyakan
kepada Kepala DPP DKI jumlah wajib pajak dari hotel dan restoran.
Menurut data, tercatat ada 1.501 hotel dan kos-kosan, serta 8.000 restoran yang merupakan wajib pajak.
"Semua data ini saya minta, alamatnya pemiliknya, teleponnya saya minta. Kasih soft copy. Kita secara acak akan telepon mereka," kata Basuki, seperti dalam video yang diunggah PemprovDKI di Youtube berjudul "30 Nov 2012 Wagub Bpk. Basuki T. Purnama menerima paparan Dinas Pelayanan Pajak".
"Jadi begini, Pak. Kalau Bapak tidak bisa selesaikan, saya bisa
selesaikan sendiri dengan orang bank. Saya punya orang, bisa saya suruh
tongkrongin, bisa datang sendiri datanya. Hotel A dapat berapa, nanti
saya bicara ke pengusaha yang punya. Kalau dia enggak mau bayar pajak
dengan betul, kita tutup usahanya. Kalau dia tidak mau bayar pajak, saya
akan bilang bahwa kamu telah mencuri sekian persen," tutur Basuki
kepada Kepala DPP DKI Iwan Setiawandi.
Menurut Basuki,
sebenarnya mudah untuk mengetahui omset hotel dan restoran per bulannya.
Salah satunya bekerja sama dengan bank-bank, seperti BRI, BCA dan
Mandiri. Dia yakin, setiap perusahaan itu memiliki rekening bank.
Dari situ, kata dia, bisa ketahuan omset pajaknya dengan mengkali 10
persen dari total pendapatan. Sehingga, Dinas Pelayanan Pajak DKI tidak
perlu mentenderkan sistem online yang bisa menghabiskan anggaran Rp 8 triliun per tahun.
"Untuk mengetahui omset, paksa mereka, uang-uang masuk mereka langsung disetor ke bank," kata Basuki.
"Nah, nanti kita lihat di bank, Mandiri, BRI, BCA, kalau wajib pajak
ini sering rusak transaksinya karena dia mati hidup mati hidup mesinnya,
ketahuan, kita cabut izinnya. Kita enggak mau tahu," ujarnya lagi.
Menurut Basuki, jika menggunakan sistem online
yang ditenderkan oleh DPP, Pemprov DKI harus membayar orang tujuh
hingga delapan triliun rupiah hanya untuk menarik pajak wajib pajak.
Padahal, dengan sistem kerjasama dengan bank, DPP tidak mengeluarkan
uang sepersen pun.
"Ini tidak bisa sistem ini, sasaran online Bapak. Saya kira dengan sistem online bapak kita jadi hemat, tapi kita dirampok, Pak. Bayangkan kalau semua online,
kita bayar orang itu Rp 8 triliun per tahun. Bapak bisa katakan, tapi
dapatnya banyak, Pak. Betul, tapi saya mau dengan dapat banyak kita
tidak keluar satu sen pun," tutur Basuki.
Dia mengatakan, DPP bisa memanfaatkan pegawainya untuk menarik pajak dengan tambahan bonus.
Basuki (BTP): Berapa orang di kantor, Bapak?
Kepala Dinas Pelayanan Pajak (DPP): 930, Pak.
BTP:
Seribu orang saja, dikasih hadiah bonus Rp 10 juta, dapat Rp 10 miliar
satu bulan. Rp 12 miliar setahun. Buat apa saya kasih orang Rp 8 triliun
ke orang. Rugi kan? Ini di luar gaji, Bapak. Itu sepuluh juta, kurang..
kasih Rp 20 juta. Saya yakin orang pada mau pindah ke pajak semua.
Dikasih Rp 30 juta masih Rp 360 miliar, murah bener (dibanding bayar
orang Rp 8 triliun per tahun).
