Bendera GRIB Berkibar di Taman Burung, Ahok Tak Gentar

Jakarta : Walau di sekitar lokasi rumah dan warung di Taman Burung Pluit, Jakarta Utara terpasang puluhan bendera Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB), salah satu organisasi sayap partai Gerindra. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengaku tak gentar.

Ahok tetap akan menggusur kawasan warung dan rumah yang berada di atas tanah Pemprov tersebut.

"Enggak ada urusan, itu kan tanah pemerintah bukan tanah GRIB dan itu akan tetap kita gusur," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, (18/4/2013).

Ahok pun mengatakan, warga taman burung yang lokasinya berada tidak jauh dari Waduk Pluit ini nantinya akan direlokasi ke rumah susun sewa (Rusunawa) yang telah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. "Mereka harus pindah, itu tanah negara, nanti akan kami bangunkan rusun untuk mereka," kata Ahok.

Sebagaimana diketahui, Warga Taman Burung menolak untuk digusur, mereka pun menggunakan kekuatan ormas untuk menghalangi penggusuran tesebut.

Warga secara sengaja mengibarkan puluhan bendera ormas Gerakan Indonesia Baru (GRIB) di depan rumah-rumah dan warung yang akan digusur tersebut. GRIB sendiri merupakan organisasi pimpinan Hercules yang dikenal sebagai pendukung setia Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Sumber: liputan6.com

Jokowi Bakal 'Sulap' Pulau Seribu Jadi Pusat Wisata DKI

(Liputan6.com/Danu Baharuddin)

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menjadikan kawasan Kepulauan Seribu sebagai salah satu pusat destinasi utama pariwisata di DKI Jakarta. Ia pun berencana akan berkeliling melihat langsung keindahan Kepulauan Seribu bulan depan.

"Awal bulan depan kesana. Karena ombaknya sudah turun. Sekarang ombaknya masih gede," ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/4/2013).

Jokowi menginginkan agar kawasan kepulauan Seribu yang saat ini sudah menjadi salah satu kawasan wisata alam ditata untuk menjadi salah satu pusat pariwisata di DKI Jakarta.

"Kita ingin merancang Pulau Seribu sebagai sentra wisata. Tapi mempunyai konsep perencanaan yang matang. Sehingga itu yang menjadi panduan kita bekerja," kata dia.

"Jangan sekarang sangat parsial sekali. Bangun sini dikit. Bangun sana dikit. Saya kira bekerja tidak seperti itu. Tapi harus ada makro desainnya yang jelas, masterplannya yang jelas," ujar mantan Walikota Solo tersebut.

Namun demikian, Jokowi mengaku belum menentukan apakah akan menyerahkan penataan kawasan Kepulauan seribu kepada pihak swasta atau akan dikelola langsung oleh Pemprov DKI.

"Baru rapat 2 kali, jadi belum tahu. Matangkan dulu, kan pemrakarsa ini harus mempunyai kemampuan finansial, harus punya pengalaman dan punya organisasi juga, harus bisa mem-back up," kata dia.

Sumber: liputan6.com

Jika Jokowi Jadi Presiden, Basuki Tak Siap Jadi DKI 1

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (dua kiri) bersama Wakil Gubernur, Basuki Tjahja Purnama (kiri), dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan (kanan), saat jumpa pers usai melakukan rapat dengan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2012).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bingung saat ditanya wartawan jika Joko Widodo nantinya mencalonkan diri menjadi presiden. Dia mengaku tak siap untuk menggantikan posisi Jokowi sebagai Gubernur DKI.

"Bener bingung aku. Tidak siap aku jadi DKI 1, enggak mudah lho menjadi DKI 1," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (17/4/2013).

Basuki mengaku, dalam menjalankan roda pemerintahan di Ibu Kota, tidak akan lancar apabila tanpa arahan dari Jokowi. Apabila Basuki kerap berbicara tentang kebijakan-kebijakan Pemprov DKI, hal itu karena Jokowi yang terlebih dahulu sudah ke lapangan dan memberikan arahan kepadanya.

"Enggak mudah itu tanpa Pak Jokowi. Saya ini, kan, hanya administrator. Namun, mungkin beliau mau ajak saya jadi menteri, ha-ha-ha," kata Basuki seraya tertawa.

Saat ditanya kemungkinan Basuki mencalonkan diri sebagai wakil presiden, mantan Bupati Belitung Timur itu merendah. "Enggaklah, enggak laku. Siapa yang mau nyalonin saya, ha-ha-ha," ujarnya.

Dari beberapa hasil survei, nama Jokowi selalu masuk jajaran tiga besar capres favorit bersama tokoh-tokoh nasional. Yang terbaru, Pol-Tracking Institute melakukan media monitoring partai politik dan calon presiden selama 1 Februari-31 Maret 2013, nama Jokowi berada di urutan teratas sebagai tokoh paling banyak diberitakan dalam media untuk Capres 2014.

Jokowi pun berkali-kali menyatakan tidak berniat untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum 2014. Namun, ia selalu mengikuti pemberitaan hasil survei dan menyadari bahwa dia merupakan capres primadona.

Jika Mendesak, Jokowi Minta Bantuan Kopassus

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo seusai menghadiri acara syukuran hari ulang tahun (HUT) ke-61 Kopassus,
di Makopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (16/4/2013).

JAKARTA,  Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan meminta bantuan Kopassus untuk pengamanan Ibu Kota khususnya menjelang waktu Pemilihan Presiden di 2014. Namun, hal tersebut baru dilakukan bila ada aturan yang mengizinkan dan kondisinya benar-benar mendesak.

"Semuanya (dilibatkan), artinya ada tugas wilayah yang di kepolisian tetapi kalau ada hal-hal dan menurut aturan memang bisa meminta bantuan ke Kopassus, kami lakukan," kata Jokowi seusai menghadiri acara Hari Ulang Tahun Ke-61 Kopassus di Makopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (16/4/2013).

Saat ini, Jokowi memastikan kondisi Ibu Kota masih cukup kondusif. Ia meminta semua pihak untuk menjaga suasana dan tidak memanas-manasi.

"Siapa yang bilang panas? Di Jakarta masih dingin, yang panas udaranya, jangan ada yang manas-manasin," ujarnya.

Sebelumnya, mantan Wali Kota Surakarta ini menghadiri acara syukuran HUT Ke-61 Kopassus di Balai Komando, Makopassus, Cijantung, Selasa. Acara ini juga dihadiri Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal Agus Sutomo, Letnan Jendral (Purn) Prabowo Subianto, sesepuh Kopassus Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan, Jenderal (Purn) Hendropriyono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Sumber: kompas.com

Banyak Program Jokowi-Basuki Belum Menetas

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama.

Enam bulan sudah Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama memimpin Jakarta. Selama itu, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menyadari bahwa banyak programnya belum terealisasi.

"Kalau menurut saya sama Pak Gubernur, memang banyak yang belum menetas. Tapi, sejak dilantik sebagai Gubernur dan Wagub, kami sudah tahu apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan kami lakukan. Itu yang kami lakukan saat ini," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (15/4/2013).

Walaupun banyak yang belum terealisasi, Basuki mengakui semua programnya sedang dalam proses. Basuki juga bersyukur karena memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI yang baik dan mau bekerja sama. Apabila masih ada dinas terkait yang dirasa lamban atau jalan di tempat, Basuki tak akan tinggal diam untuk melakukan penyegaran pada dinas tersebut.

Dalam menjalani roda pemerintahan, pria yang akrab disapa Ahok itu juga mengaku kalau ia bersama Jokowi kerap menemukan kendala. Seperti sebelum membangun rusun, harus dilakukan tender lelang, menambah unit bus juga harus ada tender lelang, dan sebagainya.

"Untuk mengatasi banjir, kalau harus menunggu JEDI (Jakarta Emergency Dredging Initiative), itu berapa lama selesainya kan? Nah, mending kita turunkan alat berat di sungai. Minimal sungai-sungai itu bisa mengalir lancar begitu lho. Kalau mengalir, otomatis sampah-sampah ikut terbawa," kata Basuki.

Selain itu, Basuki juga mengeluhkan sistem pelayanan terpadu satu pintu yang masih belum dapat terealisasi. Menurutnya, itu karena fiber optik yang belum dapat terpasang hingga ke seluruh kelurahan. Ia mengharapkan, program itu dapat selesai pada Juli mendatang.

Pemprov DKI juga telah memiliki solusi bagaimana menyelesaikan pelaksanaan program unggulan yang masih dalam tahap proses. Hanya, Basuki mengakui, butuh waktu yang tidak sebentar untuk melaksanakan program-program unggulan Jakarta Baru.

"Pelaksanaannya memang membutuhkan waktu. Seperti solusi pelayanan masyarakat, kuncinya ada di lurah dan camat untuk pengawasan RT RW. Kemudian, kita solusinya apa, ya melalui seleksi dan promosi terbuka. Kita lakukan seperti itu," ujar Basuki.

Sumber: kompas.com