Jokowi Senang Gaji Sopir Transjakarta Rp 7,7 Juta

Sebanyak 23 bus Transjakarta, jenis bus gandeng, buatan Zhong Tong China menempati pool Transjakarta di Pesing, Jakarta, Rabu (12/12/2012). Rencananya Pemkot DKI Jakarta, total akan mengimpor sebanyak 66 bus gandeng dari China yang seluruhnya akan tuntas dikirim pada bulan Desember ini. Bentuk bus ini kaca depannya lebih lebar, dilengkapi atribut keselamatan seperti tabung pemadam kebakaran, palu pemecah kaca, dan CCTV.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai tingginya gaji sopir bus transjakarta sebagai suatu hal yang baik. Meski tak ikut campur dalam penentuan gaji sopir transjakarta, Jokowi senang jika para pramudi bus memperoleh penghasilan besar.

Jokowi menyampaikan, gaji sopir transjakarta telah diatur dalam kontrak pada masing-masing operator transjakarta. Saat ditanya mengenai masih adanya kesenjangan di antara para sopir, ia menolak menjawab karena hal itu di luar kewenangannya.

"Saya enggak ngerti, soal gaji itu urusannya operator. Tapi, kalau digaji sebesar itu, ya bagus," kata Jokowi.

Kepala Unit Pelaksana (UP/bukan BLU) Transjakarta Muhammad Akbar mengaku sulit menghindari adanya kesenjangan upah antarpramudi bus transjakarta. Hal itu disebabkan masing-masing pramudi telah terikat kontrak kerja dengan operator yang berbeda-beda.

Akbar menjelaskan, sejak 2011, transjakarta mengubah struktur pembiayaan operasional bisnis untuk kontrak baru. Dalam kontrak baru tersebut, para sopir, khususnya di Koridor I, XI, dan XII, berhak atas gaji sebesar 3,5 kali upah minimum provinsi (UMP). "Artinya, untuk kontrak baru, gajinya minimal Rp 7,7 juta dan kontrak lama masih satu kali UMP," kata Akbar.

Ia menyampaikan, dari 12 koridor busway, ada sembilan operator yang terlibat di dalamnya. Untuk itu, menjadi sulit bila harus menyamakan upah yang diberikan untuk para sopir, terlebih ada kontrak yang telah mengikat sebelumnya.

Dari sembilan operator itu, baru dua operator, yakni Bianglala dan Damri di Koridor I (bus baru), XI, dan XII, yang memberikan upah sebesar Rp 7,7 juta. Adapun tujuh operator lainnya masih memberikan upah sesuai dengan kontrak lama. Perbedaan upah ini memicu sejumlah sopir bus transjakarta berunjuk rasa menuntut upah yang sama. Unjuk rasa itu dilakukan beberapa sopir Koridor I (Blok M-Kota) yang masih terikat kontrak lama dan mengoperasikan bus lama.

Saat ini, total unit bus transjakarta sekitar 670 unit dengan jumlah sopir sekitar 1.500 orang yang dikelola oleh sembilan operator. Ke depan, jumlah unit bus akan ditambah 684 unit yang realisasinya dibagi dalam tiga tahap. Sebanyak 450 unit diadakan melalui APBD 2013 dan 230 unit sisanya diadakan melalui lelang investasi (swasta). Untuk 234 unit itu, 76 unit bus gandeng rencananya akan terealisasi pada Oktober tahun ini dan disusul penambahan 158 bus gandeng setelahnya.

Sumber: kompas.com

Jokowi Akan Buat Pasar Bebas Zat Kimia

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berniat membuat pasar aman yang tidak menjual makanan dan minuman mengandung zat kimia berbahaya. Untuk tahap awal, rencana ini akan diterapkan di lima pasar dengan menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Saat mengunjungi Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, Jokowi menyampaikan bahwa kelima pasar itu nantinya akan menjadi contoh pasar aman yang tidak menjual produk berbahaya. Pasar pertama yang menjadi contoh adalah Pasar Perumnas Klender.

"Jadi kita ingin beri contoh bahwa pasar itu aman dari bahan kimia berbahaya. Biar masyarakat yang berbelanja merasa aman. Kita bikin di tiap wilayah, nanti ditambah lagi," kata Jokowi, di Klender, Rabu (20/3/2013).

Mengenai kontrolnya, kata Jokowi, nanti BPOM akan menempatkan laboratorium keliling di setiap pasar. Laboratorium disediakan untuk pengecekan secara berkala sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

"Kami mulai semuanya, mulai dari makanan, obat, jamu, ikan, daging, tahu, semuanya kami kerjakan bersama BPOM. Nanti yang sudah dicek kami kasih stiker," ujarnya.

Di lokasi yang sama, Kepala BPOM Luki Oemar menyampaikan, pihaknya akan melakukan pengawasan secara rutin dan intensif. Meski sudah mengalami kemajuan yang bagus, menurut dia, sosialisasi kepada masyarakat harus terus digalakkan.

"Supaya tidak membeli produk berbahaya, kami terus sosialisasi dan lakukan pendekatan," ujarnya.

Sumber: kompas.com

Basuki: Hemat APBD, Manfaatkan Duit Orang...

Share:

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Menteri Perdagangan dan Investasi Denmark Pia Olsen Dyhr saat meninjau Stasiun Pompa Kapuk Poglar, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (3/3/2013).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempunyai strategi agar menghemat pengeluaran dalam APBD untuk membiayai program-program DKI Jakarta. Yakni dengan memanfaatkan dana dari perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR).

"Itu namanya pintar dengan memanfaatkan duit orang, jangan pakai duit sendiri," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (20/3/2013).

Menurut Basuki, menggunakan dana dari CSR untuk membiayai program Pemprov DKI tidak masalah dan yang terpenting tidak melanggar aturan, sehingga tidak melenceng dari sasaran CSR itu sendiri. Lagipula, kata dia, belum ada aturan resmi mengenai CSR seperti undang-undang.

Menurut Basuki, salah satu keuntungan bagi perusahaan CSR yang membantu Pemprov DKI adalah dapat diberikan kemudahan izin di Ibu Kota. "Kan dia mau membantu secara sukarela, izin akan kita permudah. Kita tidak minta uang pribadi. Mereka juga senang hati kok mau kasih," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.

Melalui skema CSR ini, perusahaan sangat diuntungkan karena secara tidak langsung menjadi promosi gratis. Misanya saja untuk perbaikan yang membiayai layanan e-ticketing Transjakarta akan menyerap banyak masyarakat menggunakan uang elektronik.

"Semakin banyak nasabah, makin nyaman nasabah untuk menaruh duit, dan dia jadi tambah untung. Jadi, kaya kartu kenapa tidak dikenakan biaya potongan itu hanya untuk meningkatkan kenyamanan nasabah," ujar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Saat ditanyakan terkait bagaimana nasib perusahaan yang tidak membantu Pemprov DKI, apakah akan dipersulit oleh DKI, Basuki mengatakan semua perusahaan akan dipermudah oleh Pemprov DKI namun masing-masing perusahaan harus 'tahu diri'.

"Semuanya kita permudah kok, cuma yang tahu diri, pasti mau kasih, kasih ke masyarakat gitu. Kan dia merasa senang, punya keuntungan, dia ingin bantu masyarakat," ujar Basuki.

Adapun, sejumlah program yang memakai kegiatan CSR antara lain, pernataan kampung, pengisian fully furnished rumah susun sewa Marunda bagi pengungsi banjir Pluit, pemberian bantuan pengungsi banjir, dan juga bekerjasama bersama Pemprov DKI menciptkan sistem pajak online.

Basuki juga akan memanfaatkan CSR untuk pelaksanaan seleksi dan promosi jabatan terbuka atau lelang jabatan, pembelian vila di Puncak (hulu) untuk dibongkar dan dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai upaya penanggulangan banjir hulu dan hilir (Jakarta).

Sumber: kompas.com

Warga Jatinegara Minta Perlindungan Jokowi

Sekitar seratusan warga Perumahan Srikandi, Jatinegara Kaum, Jakarta Timur, menggelar aksi unjuk rasa di depan Balaikota Jakarta. Unjuk rasa itu sengaja digelar untuk menolak rencana penggusuran 140 rumah di perumahan tersebut, Rabu (20/3/2013).

Sekitar seratusan warga Perumahan Srikandi, Jatinegara Kaum, Jakarta Timur, menggelar aksi unjuk rasa di depan Balaikota Jakarta. Unjuk rasa itu sengaja digelar untuk menolak rencana penggusuran 140 rumah di perumahan tersebut.

Koordinator aksi, Edi Satimin menyampaikan, pihaknya menuntut Gubernur DKI Joko Widodo untuk membantu warga menggagalkan rencana penggusuran itu. Kalau nantinya penggusuran tetap dilakukan, maka warga setempat menganggap Jokowi gagal memenuhi hak hidup dasar warganya sekaligus melegalkan perampasan tanah di lahan tersebut.

"Ada pihak yang merekayasa bukti kepemilikan tanah tapi dibenarkan oleh pengadilan. Padahal warga sudah tinggal sejak 1998 tapi dinyatakan bersalah," kata Edi, Rabu (20/3/2013) siang.

Selain diminta untuk menggagalkan upaya penggusuran, warga yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) ini juga meminta Jokowi untuk memberikan perlindungan terhadap aksi premanisme yang mengintimidasi. Para warga kerap diintimidasi agar menyetujui proses penggusuran itu.

"Tangkap preman-peman yang suka mengintimidasi warga dan hentikan rencana penggusuran," ujar Edi.

Di lokasi, warga telah memulai aksinya selama beberapa jam. Mereka terus melakukan orasi dan mendesak diadakan pertemuan dengan Jokowi.

Aksi berjalan cukup tertib, hanya beberapa petugas kepolisian dan Sarpol PP yang mengawal aksi tersebut. Situasi lalu lintas terpantau lancar karena aktivitas unjuk rasa tidak memakan badan jalan.

Sumber : kompas.com

Jokowi Dinilai Perlambat Proyek MRT

Pengamat transportasi dari Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan menilai lambannya perkembangan proyek MRT (Mass Rapid Transit) bukan salah PT. MRT saja. Ia menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi pun punya peran.

Ketika diwawancarai Tempo hari ini, 18 Maret 2013, Tigor beranggapan Jokowi sedikit banyak juga memperlamban proyek MRT. Pasalnya, Jokowi tidak fokus dan tidak mengambil sikap cepat dan tegas dalam pelaksanaan proyek tersebut.

"Padahal proyek tersebut feasible, lebih feasible dibanding proyek monorel yang terbelit sengketa, investor belum jelas dan sebagainya," ujar Tigor menjelaskan.

Ketidaktegasan Jokowi, ujar Tigor, tampak dalam penentuan jalur MRT. Dalam isu ini, Jokowi tidak bisa tegas dalam menentukan apakah jalur MRT akan terbagi menjadi dua, layang (elevated) dan bawah tanah (underground) atau underground sepenuhnya.

Tigor juga mencontohkan perkara penggantian direksi PT MRT. Sebagaimana diketahui, dua dari tiga direksi PT MRT telah habis masa jabatannya. Tapi  Jokowi hingga sekarang belum mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengganti mereka.

"Sebenarnya gampang, kalau Jokowi ingin cepat, ia bisa katakan cepat. Kalau Jokowi menilai performance perusahaan lamban, ia bisa tahan proyek, lakukan evaluasi, perbaiki fokus proyek," ujar Tigor menegaskan.

Tigor mengatakan, Jokowi memiliki kekuasaan besar dalam proyek MRT. Oleh karena itu, ia merasa Jokowi tak akan kesusahan untuk memastikan proyek MRT tetap berjalan. Asal, kata Tigor, tetap fokus dan tegas.

Sumber : tempo.co

Yang Sidak DPR, Yang Ditanyakan Justru Jokowi

Komisi IV DPR RI mengadakan sidak ke Depo Peti Kemas Upaya Guna Tanjung Priok, Jakarta, Senin (18/3/2013). Pada kesempatan itu, DPR membongkar salah satu peti kemas milik PT Sumber Alam Rejeki yang berisi bawang.

Kehadiran Komisi IV DPR RI yang melakukan inspeksi dadakan (sidak) di Depo Peti Kemas Upaya Guna Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (18/3/2013), mengundang perhatian para petugas keamanan depo. Namun, yang mereka tanyakan justru kehadiran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Yang datang anggota DPR ya? Apa Jokowi datang juga?" tanya Prayitno, Kepala Satuan Pengamanan (Satpam) Depo Upaya Guna, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (18/3/2013).

Saat dijawab Jokowi tidak ikut dalam rombongan, Prayitno dan salah seorang stafnya terlihat tidak terlalu antusias saat bus yang ditumpangi anggota DPR dan dikawal dua motor petugas patroli pengawal memasuki area depo. Prayitno dan rekannya hanya memerhatikan dari balik lubang loket jaga tanpa keluar ruangan untuk melihat langsung kedatangan para wakil rakyat.

Saat ditanyakan alasannya menunggu kehadiran Jokowi, Prayitno sempat tertawa lepas. Dia kemudian mengatakan bahwa lonjakan harga bawang juga menimbulkan masalah bagi para pedagang dan pembeli di pasar-pasar Jakarta. Karena itu, Prayitno sempat berharap Jokowi ikut melakukan sidak ke Tanjung Priok.

"Ha-ha-ha... kali aja dia mau sidak juga. Soalnya bawang ini bikin pening warganya Jokowi juga," kata Prayitno.

Sidak di Depo Peti Kemas dilakukan Komisi IV DPR sehubungan dengan keberadaan 40 kontainer berisi bawang di tempat tersebut. Perusahaan pengimpor barang tersebut diduga belum mengantongi dokumen perizinan secara lengkap. Pusat Pengawasan dan Penindakan/Kepatuhan Badan Karantina Pertanian maupun Bea Cukai mengaku belum memberi izin, bahkan belum mengetahui keberadaan kontainer-kontainer tersebut.

"Setelah ramai baru melapor, lapornya baru Sabtu (16/3/2013) kemarin," kata Kepala Pusat Pengawasan (KP2) dan Penindakan/Kepatuhan Badan Karantina Pertanian Arifin Tamsir.

Belum diketahui sanksi apa yang akan diberikan kepada PT Sumber Alam Rejeki selaku pengimpor bawang tersebut. Namun, Arifin menegaskan, jika terbukti melakukan pelanggaran, semua bawang yang diimpor dari China itu akan dikembalikan ke Belawan, Medan, sebagai pelabuhan khusus impor bawang.

Sumber: kompas.com

Tak Puas, Jokowi Copot Dirut PT MRT Jakarta

Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya mencopot Tribudi Rahardjo dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT MRT Jakarta. Pencopotan itu dilandasi oleh dua hal, masa jabatan yang berakhir, dan kinerja yang jeblok, sehingga tak dipertimbangkan untuk diperpanjang.

"Ya, memang sudah tidak lagi," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (18/3/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta ini menjelaskan, jabatan Tribudi sebagai Dirut PT MRT sudah berakhir sejak 19 Februari 2013 lalu. Ia tidak memperpanjang jabatan Tribudi dengan alasan yang tidak diungkapkan secara gamblang.

Namun, Jokowi menyampaikan, di bawah kepemimpinan Tribudi, megaproyek MRT belum menunjukkan kemajuan signifikan. Selain itu, ancaman kerugian selalu membayangi BUMD tersebut.

"Kita kan melihat performa. MRT bertahun-tahun mandek, masa mau diteruskan. Kalau rugi, masa diteruskan," ujarnya.

Meski memiliki hak untuk memilih dirut PT MRT Jakarta yang baru, Jokowi sampai saat ini belum memutuskannya. Ia memberikan hak para pemegang saham untuk terlibat dalam mengusung calon dirut PT MRT yang baru.

Dari informasi yang dihimpun Kompas.com, saat ini para pemegang saham tengah melakukan pertemuan untuk membahas bakal calon dirut PT MRT Jakarta. Hasil rapat itu kemungkinan akan disampaikan kepada Jokowi untuk dijadikan rekomendasi.

Sebelumnya, Jokowi sempat menyampaikan rasa bosannya menunggu nasib MRT. Di satu sisi ia ingin megaproyek ini segera dieksekusi, tetapi di sisi lain tak ingin gegabah. Jokowi tak kunjung memutuskan nasib MRT karena hasil kajian dianggapnya belum optimal.

"Nunggu sudah lima bulan ini kan. Saya menunggu terus, enggak kuat saya menunggu terlalu lama kaya gini. Saya ingin itu segera, putuskan, segera ngecor," kata Jokowi.

Sumber: kompas.com

Jokowi Diminta Tak Ancam RS, tetapi Bayar Tunggakan Gakin

Warga antre untuk mendapatkan pelayanan di loket-loket Kartu Jakarta Sehat di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (19/2/2013). Paska penerapan KJS, setiap harinya RS ini melayani 800 - 850 pasien. Jumlah itu meningkat tajam dari sebelum penerapan KJS yang hanya melayani 500 - 550 pasien setiap harinya.

Pemprov DKI Jakarta diminta tidak hanya mengancam rumah sakit, tetapi juga melunasi tunggakan kartu Keluarga Miskin yang mencapai Rp 40 miliar. Sebab, hal itu membuat rumah sakit kesulitan menjalankan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

"Bagaimana rumah sakit bisa jalankan operasional. Pemda juga lebih senang mengancam, ini kan aneh," ujar Direktur Umum Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjajarta di Cikini, Senin (18/3/2013).

Marius menyatakan, walaupun tunggakan tersebut dibayar oleh pemerintah, pembayarannya tidak sampai lunas. Ia mencontohkan, bila rumah sakit mengklaim pembayaran Rp 5 miliar, maka yang dibayar hanya Rp 2 miliar.

Karena itu, ia meminta agar pemerintah tidak hanya memaksa dan mengancam pihak rumah sakit tanpa membayarkan hak-haknya. Ia mendesak agar pemerintah segera melunasi pembayaran klaim yang sudah ditunggak sejak tahun 2011 lalu.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dr Sutoto menyebutkan, saat ini pemerintah menunggak Rp 40 miliar kepada rumah sakit yang berada di Jakarta. Untuk rumah sakit seluruh Indonesia, tunggakannya mencapai Rp 350 miliar.

"Tagihan dikasihkan ke Dinas Kesehatan dan dibayar melalui Bank DKI. Tapi sampai sekarang belum juga terlunasi," ujar dr Sutoto.

Senada dengan Marius, dia juga meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta segera membayar tunggakan klaim rumah sakit yang belum dilunasi sejak tahun 2011. Sebab, penunggakan itu berdampak pada pelayanan Kartu Jakarta Sehat, yang saat ini semakin banyak digunakan masyarakat.

Sumber: kompas.com

Jokowi: Perokok Berhak Dapat KJS

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat memberikan arahan di depan Direktur Utama Rumah Sakit di Jakarta, dan jajaran Dinas Kesehatan, di Balaikota Jakarta, Senin (18/3/2013). Arahan diberikan terkait optimalisasi program Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, pemberian Kartu Jakarta Sehat (KJS) diprioritaskan untuk warga miskin dan rentan miskin. Meski warga tersebut merupakan perokok aktif, selama masih menjadi warga Ibu Kota, ia tetap berhak mendapatkan layanan KJS.

"Perokok itu kan juga penduduk DKI, kalau miskin bagaimana?" kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (18/3/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta itu menyatakan bahwa KJS hanya untuk warga miskin dan warga rentan miskin. Hal itu ia lontarkan setelah banyak kekurangan KJS yang mencuat beberapa waktu terakhir ini. "KJS ini diberikan hanya untuk yang miskin plus yang rentan miskin karena ada yang menyampaikan, yang kaya juga bisa. Tapi, yang betul cuma untuk yang miskin dan rentan miskin," kata Jokowi.

Jumlah pengguna KJS ada sekitar 4,7 juta jiwa atau sekitar separuh warga Ibu Kota Jakarta. Menurut Jokowi, jumlah tersebut sangat tinggi dan harus segera ditangani.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati menyampaikan bahwa terjadi lonjakan pasien sejak pertama kali KJS diluncurkan. Lonjakan itu hampir mencapai 70 persen dan memaksa pekerja medis bekerja lebih keras. Dien menyampaikan, pada November 2012, kenaikan pasien akibat KJS mencapai 91.993 pasien dan pada Desember 2012 melonjak jadi 148.459 pasien. Dinas Kesehatan mencatat, total kenaikan pasien KJS yang berobat ke rumah sakit mencapai 62,4 persen.

Untuk mengatasi lonjakan pasien itu, Dinas Kesehatan DKI telah menambah daya tampung kelas III pada rumah sakit umum daerah di Jakarta sebanyak 381 tempat tidur. Bila ditotal, saat ini jumlah tempat tidur di kelas III RSUD di Jakarta mencapai 4.219 tempat tidur. "Kita berharap dan terus berupaya agar pelayanan KJS dapat lebih baik lagi," ujar Dien.

Sumber: kompas.com

Basuki: Merokok, Pakai BlackBerry, Cabut KJP-nya

Siswa SMA Yappenda Tanjung Priok Jakarta Utara menunjukkan kartu Jakarta Pintar, usai diserahkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, Sabtu (1/12/2012). Tahap pertama, Pemprov DKI Jakarta membagikan kartu Jakarta Pintar kepada 3.046 Siswa SMA dan SMK, yang bisa langsung dipergunakan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan mengevaluasi Kartu Jakarta Pintar (KJP) agar permintaan membuat Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) tidak membeludak. Dia meminta semua pihak, termasuk guru dan siswa, mengawasi alokasi anggaran yang diterima murid penerima KJP.

"Mereka kan orang-orang yang memaksakan itu untuk mendapatkan KJP. Sebetulnya, kami nanti akan evaluasi lebih dalam lagi. Kalau merokok ketahuan, kita langsung cabut KJP-nya dan kalau pakai BlackBerry Dakota kita cabut juga KJP-nya," ujar Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (18/3/2013).

Menurut Basuki, siapa pun bisa melaporkannya. Misalnya, teman melaporkannya ke guru atau ke media lainnya. Pemprov DKI, kata Basuki, rencananya akan membuka situs web tidak hanya di sekolah, tetapi juga di semua fasilitas pelayanan publik agar semua warga Jakarta dapat membuat segala macam pelaporan.

"Jadi, meskipun ada SKTM, namun ada laporan dari teman-temannya, mereka belum tentu mendapat KJP. Karena ada beberapa pertimbangan untuk menerima KJP," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto mengatakan bahwa pengawasan KJP dimulai dari tingkat yang terkecil, yaitu ketua RT dan ketua RW. Pengawasan RT dan RW agar ketua RT dan RW dapat menyeleksi warganya yang membutuhkan KJP.

Setelah itu, pengawasan oleh guru dan kepala sekolah yang juga ikut menyeleksi siswa mana yang berhak mendapatkan KJP. Orang tua, menurut Taufik, juga berperan besar agar dapat mengawasi anak-anak mereka untuk tidak menyalahgunakan uang yang ada di dalam KJP tersebut.

"Kalau ada yang seperti ini disampaikan secara terbuka, kalau sampai ada yang salah, lakukan secara terbuka. Harus fair, harus obyektif, semua mendapat kesempatan yang sama, semua juga punya hak sama untuk mengawasi, ini uang dari masyarakat dan warga. Masyarakat juga harus bisa mengawasinya," kata Taufik.

Sumber: kompas.com

Basuki: Kalau Mikir Pencapresan Jokowi, Bikin Tak Bisa Kerja

Pasangan Gubernur DKI Jakarta terpilih, Joko Widodo (kanan) dan Basuki Tjahaja Purnama (kiri), saat mengikuti gladi bersih pelantikan di ruang sidang DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu (14/10/2012).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama enggan ambil pusing terkait bergulirnya rumor pencapresan Gubernur Joko Widodo. Tak berbeda, Basuki malah memilih ingin fokus pada tugas-tugasnya yang menumpuk.

Basuki menegaskan bahwa dirinya saat ini tengah dipusingkan dengan banyaknya tugas yang dikerjakan di waktu bersamaan. Atas dasar itu, ia enggan berandai-andai pada isu pencapresan Jokowi yang terus menggelinding.

"Kita enggak mikirin itu, Pak Gubernur juga enggak mikir itu. Soalnya, kalau kita mikirin itu kita enggak bisa kerja. Orang kerjaan saja sudah banyak, sudah pusing," kata Basuki ditemui seusai membuka kompetisi drum band di Gor Soemantri Brojonegoro, Kuningan, Jakarta, Sabtu (16/3/2013).

Nama Joko Widodo memang hot untuk diusung menjadi capres di Pilpres 2014. Meski begitu, berkali-kali Joko Widodo alias Jokowi menolaknya dengan halus. Ia mengaku belum berpikir untuk loncat ke pemilihan Presiden, dan lebih memilih fokus membenahi Ibu Kota Jakarta.

Sebelumnya, nama Jokowi mencuat masuk dalam bursa calon presiden ketika tujuh jenderal TNI menyodorkan namanya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nama Jokowi berada di antara lima calon lainnya, yakni Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, dan Prabowo Subianto.

Ketujuh jenderal yang bertemu dan menyodorkan enam tokoh sebagai calon presiden itu adalah Jenderal (Purn) Luhut Pandjaitan, Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo, Letnan Jenderal (Purn) Johny Josephus, Letnan Jenderal (Purn) Sumardi, dan Letnan Jenderal (Purn) Suaidi Marasabessy.

Alasan para jenderal itu membuka sejumlah nama kandidat calon presiden terkait dengan situasi politik, hasil polling, dan bukan untuk mendukung salah satu dari enam calon yang disodorkan. Para jenderal berharap agar situasi menjelang Pemilu 2014 tetap kondusif dan keberlangsungan pemerintahan SBY tetap terjaga sampai akhir.

Di kesempatan sebelumnya, hasil survei yang dilakukan Pusat Data Bersatu (PDB), nama Jokowi melejit sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 mendatang. PDB adalah lembaga survei baru yang digawangi Didik J Rachbini, pengusaha Peter F Gontha, dan mantan Menteri BUMN, Tanri Abeng. Ada pula nama politikus Theo L Sambuaga; mantan Gubernur Lemhanas, Muladi; dan beberapa nama lainnya.

Berdasarkan survei PDB, Jokowi berhasil menduduki posisi teratas dari 29 tokoh calon presiden potensial yang dijaring. Elektabilitas Jokowi mencapai 21,2 persen. Posisinya menggeser dominasi Prabowo Subianto (17,2 persen) dan Megawati (11,5 persen) yang selama ini sering mendominasi survei-survei mengenai calon presiden.

Sumber: kompas.com

Ini 4 Tips Membuka Usaha Ala Jokowi

 
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Joko Widodo memberikan tips untuk wirausaha muda yang ingin berkecimpung di dunia bisnis. Tips ini berdasarkan pengalamannya selama menjadi pengusaha furnitur selama 25 tahun.

Pertama adalah inovasi dan kreativitas. Artinya, wirausaha muda yang sukses harus memiliki daya inovasi dari setiap produk yang ditawarkan. Selain itu, untuk memberikan kesan yang berbeda, wirausaha muda juga harus kreatif menjual produk yang berbeda dari produk lainnya. "Kita bisa saja melihat barang-barang di sekitar kita. Kira-kira apa yang dibutuhkan," kata Joko Widodo dalam acara diskusi entrepreneurship di Smesco Convention Hall, Jakarta Selatan pada Minggu (17/3/2013).

Tips kedua adalah pelayanan prima bagi konsumen. Mantan wali kota Solo ini mengatakan, dirinya selalu memberikan pelayanan terbaik bagi konsumennya. Jokowi mencontohkan, setiap pembeli produknya yang berasal dari luar negeri, dirinya memberikan layanan jasa antar barang hingga ke bandara. Jokowi meminta wirausaha muda untuk memberikan layanan terbaik bagi konsumennya.

Tips ketiga adalah konsistensi. wirausaha muda harus memiliki fokus penjualan produk. Wirausaha muda diminta tak mudah berpindah pada usaha lain jika tengah mengalami kemerosotan penjualan. Sebaliknya, wirausaha muda diminta untuk terus mempertahankan dan mempelajari kesalahan pada usahanya yang lalu.

Tips terakhir adalah profesionalisme. Tujuannya tentu saja supaya pelanggan percaya pada usaha yang telah dijalani. Dengan begitu, mereka akan datang sendiri mencari produk yang ditawarkan. Dengan tips yang diberikan tersebut, Jokowi berharap sekitar 2.000 mahasiswa yang hadir dalam diskusi tersebut bisa mudah melihat peluang usaha. Selain itu, Jokowi juga meminta wirausaha muda untuk tidak takut memulai usaha dengan modal yang terbatas.

Sumber : kompas.com