Hati-hati Jokowi, Kegagalan di Depan Mata

Tidak ada yang meminta Jokowi (dan Ahok) untuk jadi Bandung Bondowoso, yang sanggup membangun 99 patung dalam semalam. Tapi bagaimana bila ayam sudah hampir berkokok, jangankan 99, satu patungpun belum jelas wujudnya…?

Berikut ini adalah beberapa patung yang masih berbentuk lempung :

Kampung Deret
Proyek yang selalu ditenteng Jokowi pada masa kampanye dulu adalah Kampung Deret atau Kampung Susun di bantaran kali. Pilot project di bantaran kali Ciliwung itu akhirnya mengalami naas : tidak jadi dibangun karena menabrak Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Kartu Jakarta Sehat (KJS)
KJS, seperti yang dikabarkan memiliki kelebihan berupa rekam medis di chip kartu, persyaratan lebih mudah/tidak perlu surat miskin untuk memperolehnya serta menghapus strata kelas ruang perawatan dengan otomatis naik ke kelas lebih tinggi jika tidak tersedia tempat di kelas lebih rendah. Semua keunggulan itu ternyata tidak didukung oleh kesiapan dana, prasarana, SDM dan perubahan mentalitas pekerja kesehatan.

Lonjakan jumlah pasien sekitar 50-100% sudah terasa sejak Nov 12 lalu, namun masih dipandang sebagai kesuksesan KJS membangkitkan minat berobat masyarakat dan tersedianya pelayanan kesehatan tanpa pandang bulu. KJS bahkan tidak dibutuhkan, banyak Puskesmas yang karena takut dianggap tidak mendukung program Gubernur baru, atau mungkin takut dimarahi Ahok, menerima pasien cukup dengan KTP. Akibat promosi kencang, euphoria masyarakat tak terbendung. Yang datang bukan hanya yang benar-benar sakit dan tidak mampu, tapi juga yang sakit tidak benar-benar serius dan tidak benar-benar tidak mampu; sampai Puskesmas dan Rumah Sakit kewalahan.

Puskesmas sampai kelebihan beban dan mendorong pasien ke RS, RS berteriak minta Puskesmas jangan asal rujuk. Belum lagi lonjakan tagihan yang akibat masalah internal berupa macam-macam koreksi di administrasi Pemda, sehingga beberapa RS mengalami kesulitan cashflow. Puncaknya adalah peristiwa meninggalnya adik Dera, setelah ditolak 10 Rumah Sakit dengan alasan ketiadaan NICU dan tempat perawatan.

Ganjil-Genap dan Electronic Road Pricing (ERP)
Penanggulangan kemacetan dengan sistem Ganjil-Genap yang menjadi isu utama pada Dec 2012 lalu, akhirnya tidak jalan. Protes berdatangan dari mana-mana, termasuk dari Neta S. Pane/IPW, karena dianggap titipan ATPM dan merugikan pengguna kendaraan.

Setelah Ganjil-genap batal, ERP diangkat. Apabila tahun lalu Ahok bilang ERP rumit, sekarang ini menyimak pembicaraan Ahok, seolah-olah pelaksanaan ERP itu gampang banget. Tinggal ditenderkan, pembayaran bisa potong rekening, diintegrasikan dengan pembayaran tilang dan perpanjangan STNK. Kalau mau tahu cara kerja sistem ERP itu, Ahok bilang tak usah studi banding, tinggal tonton saja di Youtube. Apa benar semudah itu ?

Tampaknya ERP ini – maaf – akan seperti kentut saja. Heboh sebentar setelah itu hilang dibawa angin. Banyak sekali masalah ERP yang harus dijawab : bagaimana memastikan setiap unit mobil yang masuk Jakarta/kawasan ERP memasang dan mengaktifkan OBU (On Board Unit), apabila Jakarta ini banyak titik masuknya, bukan pulau dengan akses masuk terkontrol seperti Singapura. Bagaimana billing dan collection, dan bagaimana enforcementnya…? Solusi sambil-lalu yang dijawab Ahok : diskon 50% Biaya Balik Nama untuk pemasang OBU, auto debet ke rekening, jelas bukan jawaban. Bagaimana dengan BPKB yang sudah atas nama yang benar ? Berapa banyak yang bersedia untuk auto debet rekening ? Di Jakarta ini, banyak pemilik dan pengguna kendaraan tidak sama dengan nama di BPKB, siapa yang harus ditagih…?

Monorail
Seperti diketahui, konsorsium pemodal baru Ortus Group sudah masuk ke PT Jakarta Monorail, tanda-tanda proyek ini akan diaktifkan lagi. Sampai saat ini, Jokowi berkeras bahwa biaya tiket monorail harus sekitar Rp 8.000 dan Pemprov tidak akan subsidi, sementara kabarnya hasil perhitungan investor ada di kisaran Rp 40.000. Selisih bukan sedikit, tapi 5x lipat. Jokowi ibarat menawar dengan sistem Mangga Dua di Sogo Dept Store, yang tidak akan ada titik temunya.

Rusun Marunda
Isu kosongnya rusun-rusun di Jakarta termasuk di Marunda yang acapkali disebut 'berhantu' sudah lama diungkit oleh DPRD sejak tahun 2011. Awalnya adem-adem saja dan tidak prioritas, tapi begitu Ahok mengalami masalah saat menempatkan korban banjir Pluit di rusun Marunda, tiba-tiba sang rusun jadi beken abis. Heboh sekali, sorotan media massa nyaris setiap hari. Ada kepala rusun langsung dipecat, ada koboi belitung dan ada pintu yang didobrak..pyar… Setelah dihadirkan segala macam gratisan mulai dari angkutan, kasur, perabot, TV, kulkas sampai pijit; kabarnya yang antri membludak. Mirip barisan di depan kasir supermarket kalau lagi ada cuci gudang.

Apabila anda menyempatkan diri ke rusun Marunda, akan menjumpai 11 tower tersebut masih banyak sekali yang kosong, menandakan ada masalah substansial yang masih harus dibenahi. Bahkan menurut Kompas, ada penghuni rusun yang sudah kabur membawa TV dan kulkas. Pelanggaran jual-beli rusun yang disebut Ahok juga kemungkinan adalah proses/makelar subkontrak, karena mencari penyewa serius yang komitmen tinggal permanen dan membayar tidak mudah. Masa sih ada yang mau membeli rusun yang sertifikatnya milik Pemda ?

Giant Sea Wall (GSW)
Baik Jokowi maupun Ahok sudah mengakui bahwa ini adalah proyek Foke, maka basisnya adalah studi yang dilakukan Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS). Dalam rilis JCDS, ada 3 opsi GSW, dan tampaknya yang dipromosikan Ahok adalah opsi ke 3, yang di dalamnya termasuk reklamasi 3.000 hektar. Karena biaya yang tercantum di JCDS sebesar US$ 21Milliar (setara Rp. 200 triliun ) digelembungkan Ahok menjadi Rp. 385 triliun, menunjukkan ambisi Ahok melebihi Foke. Ambisi itu juga ditunjukkan melalui keinginan untuk memajukan proyek ke tahun 2013 dari 2016 yang direncanakan. Padahal opsi 3, menurut JCDS, perencanaan dan persiapannya begitu kompleks, sehingga realisasinya antara 2020-2030.

Dalam rencana Foke, GSW dibiayai melalui pinjaman luar negeri, hibah, partisipasi masyarakat melalui obligasi, APBD dan dunia usaha. Sementara Ahok ingin 100% GSW itu dibiayai oleh investor, yang disebutnya 'cukong'; dengan imbalan izin reklamasi di Pantura Jakarta berupa 17 pulau. Jika Foke masih punya etiket, malu menyebut reklamasi, urat malu Ahok tampaknya sudah putus dengan tanpa ragu menyebut reklamasi sebagai penyelamat.

Sekilas Ahok terlihat pintar, warga DKI bisa dapat GSW gratis. Tapi apabila disimak lebih dalam, sebenarnya opsi Foke lebih aman sebab melibatkan pihak luar negeri dan masyarakat, yang menuntut transparansi, prospektus setebal bantal dan AMDAL yang jelas. Sementara Ahok menyerahkan nasib pantura DKI ke tangan cukong. Apakah rakyat dan para pengamat akan mendapatkan penjelasan maupun dapat mengawal reklamasi dan efeknya terhadap hajat-hidup mereka ? Wallahualam. Paling juga terus berjalan tanpa kendali seperti reklamasi yang sekarang ini, yang disebut Departemen Lingkungan Hidup merupakan penyebab banjir di DKI dan amblesnya tanah di Pantura.

Jika dipikirkan secara logika, akan didapat dari mana tanah dan pasir untuk urukan 17 pulau itu ? Apabila disebut dari galian waduk dan sungai di Jakarta, apa mungkin ? Coba lihat peta DKI di Perda RTRW 2010-2030, berapa besar waduk, sungai, dan berapa besar rencana reklamasi…? Apakah sebagian pulau Pulau Belitung mau dipindahkan untuk membangun 3.000 hektar plus ini ? Atau, apakah ini proyek heboh-hebohan yang hanya akan berakhir senyap seperti yang lainnya …?

Ahok : Achilles Heel Jokowi
Setiap kali Ahok buka mulut di depan wartawan, nyaris tiap kali itu pula menyinggung pihak lain. Memang di dunia ini ada orang yang merasa perlu mengangkat diri dengan menjatuhkan/mempermalukan orang lain. Dulu kita tak pernah dengar suara Wagub DKI, sekarang Wagub DKI sibuk tebar pesona menyaingi bossnya.

Belum lama dilantik, dalam wawancara Gatra Oktober 2011 lalu, Ahok mengatakan Pemprov (Ahok) harus jadi tuan di atas cukong. Entah apa yang dipikirkan para cukong saat mendengarnya. Kalimat yang gagah sekali, baik untuk pencitraan namun tak ada gunanya di hidup nyata. Sebab cukong yang dimaksud, sudah jago berbisnis saat Ahok masih bercelana kodok. Boro-boro Ahok mencabut izin cukong apabila menolak bangun GSW, ternyata Ahok harus jual izin reklamasi 17 pulau untuk imbalan GSW gratis. Belum apa-apa Ahok harus pasang badan bagi cukong untuk urusan AMDAL. Tragis, Ahok akhirnya hanya jadi salesman cukong.

Sikap Ahok menantang debat soal AMDAL, apabila dilihat dari sejarah panjang perseteruan Kementerian Lingkungan Hidup dan pengusaha soal reklamasi, menyakitkan hati bagi Walhi dan para aktivis lingkungan. PDI-P pasti ingat, Keputusan Menteri LH itu, dibuat pada zaman ibu Megawati. Nabil Makarim adalah salah satu menteri kesayangannya.

Apabila Jokowi selalu berusaha membangun hubungan baik dan santun terhadap berbagai pihak, semua itu dengan mudah dibuyarkan oleh Ahok. Selain doyan memarahi anak buahnya, seperti mengancam memecat Lurah apabila ada warga meninggal saat banjir, gara-gara meninggalnya seorang kakek yang memang sudah sakit saat banjir di Kampung Pulo. Menghadapi Kepsek yang mengingatkan bahwa pemotongan anggaran bisa menurunkan mutu siswa, malah disergah, supaya siswa super wahid – ente butuh berapa triliun…?

Ahok belum lama ini, tanggal 17 Feb di Tempo.co, sudah mulai lancang menyebut atasannya 'kurang galak' sambil mengangkat diri dan nyalinya yang berani memecat siapa saja, kapan saja, dan bahkan siap diPTUNkan.
http://www.tempo.co/read/news/2013/02/17/083461907/Ahok-Nilai-Jokowi-Kurang-Galak

Pada saat banjir Pluit, ketika ditanya wartawan dimana keberadaannya sejak 3 hari yang lalu, dengan seenaknya Ahok nyeletuk soal 'pulang ke Belitung'. Tidak puas dengan vendor pengelolaan sampah, malah keluarkan ide asbun seperti menggaji 2000 pemulung Rp 2 juta per orang untuk mengangkat sampah Jakarta. Karena asal bunyi, ya kini tak ada kabarnya lagi.

Lebih dari sekali Ahok menyinggung kepolisian. Soal plat mobil, misalnya, Ahok menginsinuasikan mengenai penjualan plat mobil DKI 2 ke swasta, padahal menurut kabar plat tersebut sudah sejak lama dipegang Foke. Untuk urusan ERP, yang jelas tidak akan berhasil tanpa kerja-sama dari Polda Metro Jaya; Ahok mengeluarkan lecehan 'prit jigo prit gocap'. Tingkah laku negatif Kepolisian harusnya yang menegur adalah atasannya. Ahok adalah kolega, pihak yang memerlukan kerja-sama. Apa jaminannya cara komunikasi tersebut tidak membuat Ahok justru dialienasi sementara banyak proyek Pemprov DKI yang perlu didukung kepolisian…?

Untuk urusan ERP itu pula, Ahok sempat-sempatnya menyentil soal 'studi banding' – apakah ini yang dituju adalah DPRD…? Ahok bahkan menggampangkan bahwa sistem tersebut cukup dilihat di Youtube !

Tanggal 19 Feb kemarin, saat sedang berbicara mengenai KJS di RS Husada, Ahok bahkan menginsinuasikan 'perut, otak dan dompet' lebih penting daripada ahlak. Meskipun ahlak bukan cuma soal agama, tapi juga lingkungan, upbringing; Ahok nyasar kemana-mana soal semua pejabat yang disebutnya munafik soal pelaporan harta kekayaan, soal agama dan politik bahkan tak masalah dianggap kafir no. 1. Juga menegaskan negara ini tak bisa dipimpin baik-baik, harus diajak berantem.

http://news.detik.com/read/2013/02/19/171037/2174270/10/di-depan-para-dokter-ahok-luapkan-kekesalan-soal-pejabat-munafik dan

http://news.liputan6.com/read/516624/kesampingkan-akhlak-pejabat-ahok-silakan-cap-saya-kafir-nomor-1

Peristiwa terakhir ini menunjukkan secara kasat mata beda antara Jokowi dan Ahok. Apabila Jokowi adalah negosiator, fasilitator dan mengutamakan komunikasi; semua itu rupanya dianggap 'kurang galak' oleh Ahok yang siap berantem dengan siapa saja. Membangun kepercayaan itu tidak mudah, Jokowi bekerja keras tidak sehari-dua, tapi panas setahun usaha Jokowi bisa dihapus hujan sehari komentar tak sedap dari Ahok.

Duh, capenya jadi Jokowi.

Masih Banyak Waktu
Alangkah sedihnya apabila pemerintahan Jokowi berlalu tanpa greget. Proyek-proyek pada GARING, nyaring bunyinya tapi tak ada yang berjalan baik. Karena kurang perencanaan, kurang koordinasi, kurang dukungan. Over-expose. Sedikit-sedikit diblow-up ke wartawan; padahal bicara pada regulator, pengambil-keputusan dan pihak terkait juga belum. Peraturan yang ada tidak dicek dulu apakah benturan atau tidak. Makin banyak proyek diheboh-hebohkan, lalu tak terwujud, akan makin banyak muncul kata GAGAL. Ini gagal itu gagal. Jokowi juga bisa gagal nyapres 2019.

Dua pemimpin asyik bicara, pasti akhirnya banyak keselip lidah. Nanti dibuat sensasi oleh media, timbul blunder yang bikin bingung rakyat. Dua pimpinan seperti dua kutub : yang satu hendak merangkul, yang satu sibuk mengalienasi. Yang satu sibuk nyari teman, yang satu nyari musuh. Yang satu mencari titik temu, yang satu ngajak berantem. Yang satu santun, yang satu menyakitkan dalam bertutur. Don't be cruel. Pemimpin santun bukan berarti lemah, sopan bukan berarti tak tegas. Be kind.

Mumpung masih ada 4 tahun 8 bulan, sebaiknya Jokowi segera berbenah diri. Jokowi perlu mengurangi 2 hal :

1. Kurangi blusukan, dan 2. Kurangi bicara pada wartawan. Proyek-proyek dimatangkan dulu, kalau perlu sosialisasi baru bicara pada wartawan.

Jokowi juga perlu menambah 2 hal : 1. Menambah waktu di kantor untuk memimpin rapat dan membaca laporan, dan 2. Menambah pengawasan terhadap Ahok, beri pendidikan budi pekerti. Ahok disuruh membaca kitab Raja-raja China Zhu Yuan-Zhang atau Liu Bang : berantem saat perang, memimpin dalam damai. Kolega dan anak buah bukan musuh, tak perlu bicara seolah-olah tiap orang malas, maling, atau dua-duanya. Tak ada yang bisa sukses dengan menciptakan musuh dimana-mana. Heran ya, Jokowi lebih mengerti 'guanxi' ketimbang Ahok yang Tionghoa !

Sebaiknya satu orang saja yang bicara : Jokowi. Yang lain, hanya pembantu Jokowi, jadi harap tahu tempatnya. Jujur, DKI masih perlu pemimpin seperti Jokowi yang humble, jujur dan kerja untuk rakyat. Seperti Jabar butuh Rieke & Teten. Semoga PATEN menang di Jabar, sehingga koordinasi DKI-Jabar untuk mengatasi banjir, transportasi dan hal-hal lainnya semakin lancar.

Penulis : Go Teng Shin

Sumber : http://politik.kompasiana.com/2013/02/21/hati-hati-jokowi-kegagalan-di-depan-mata-535636.html

Jokowi, Anak Macan yang Gigit Induknya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dinilai membuat tidak nyaman sejumlah elit parpol, terutama yang berjasa mengantarkan Jokowi menjadi orang nomor satu di Jakarta, salah satunya Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kini, popularitas mapun elektabilitas Jokowi sudah melampaui mereka.

Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi mengatakan, Jokowi pada lima bulan lalu bukan siapa-siapa. Namun, dengan waktu relatif singkat Jokowi kemudian muncul sebagai calon presiden alternatif di urutan teratas pada Desember 2012.

Survei yang dilakukan Lembaga Survei Jakarta (LSJ), Selasa (19/2/2013), mendapati, elektabilitas Jokowi lebih besar dari Prabowo Subianto, Wiranto, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, dan Megawati Soekarnoputri. Dari 13 tokoh nasional, elektabilitas Jokowi paling tinggi, mencapai 18,1 persen. Angka itu lebih tinggi daripada elektabilitas Prabowo Subianto (10,9 persen), Wiranto (9,8), Jusuf Kalla (8,9), Aburizal Bakrie (8,7), dan Megawati (7,2).

"Jadi secara tidak langsung Jokowi sudah seperti anak macan yang menggigit induknya sendiri. Dia tampil dalam waktu singkat tapi mampu mengalahkan orang-orang yang sebelumnya berjasa membawanya dari Solo ke Jakarta," kata Burhanuddin di Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Banteng, Kamis ( 21/2/2013 ).

Meski demikian, tambah Burhanuddin, elektabilitas Jokowi sebagai capres belum cukup menonjol. Berdasarkan hasil survei, dari 82 persen responden yang mengenal Jokowi, kata dia, hanya sekitar 20 persen yang akan memilih Jokowi jika maju dalam Pilpres.

"Artinya tidak cukup efisien. Meskipun dibanding calon lain, dia tetap tertinggi," katanya.

Masalah lain, lanjut dia, tidak etis jika PDI Perjuangan memutuskan untuk mengusung Jokowi di Pilpres 2014. Pasalnya, Jokowi sudah tak menyelesaikan mandat sebagai Walikota Surakarta ketika maju dalam Pilgub DKI Jakarta.

"Ketika sekarang menjadi gubernur hingga 2017, kalau dia ikut arus maju di Pilpres 2014, secara etika tidak tepat. Tapi tergantung kalau PDIP dan saat bersamaan masyarakat memandang bahwa dia figur yang paling tepat, apa mau dikata," pungkas Burhanuddin. 

Sumber : kompas.com

4 Orang Malaysia ini puji dan sanjung Jokowi

Ilustrasi Malaysia. REUTERS/Bazuki Muhammad

Gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak hanya diakui banyak pihak di dalam negeri. Di negeri jiran Malaysia, banyak pula yang mengagumi style Jokowi.

Tidak hanya kalangan jurnalis di Malaysia yang memuji performa Jokowi selama menjadi gubernur. Bahkan, seorang menteri juga terkagum-kagum dengan Jokowi. Berikut ini 4 orang warga Malaysia yang memuji Jokowi.

1. Datuk Seri Mustapa Mohamed, menteri industri dan perdagangan Malaysia

Datuk Seri Mustapa mengaku terang-terangan mengagumi gaya kerja Jokowi. Dia menulis dalam sebuah artikel yang dimuat di Straits Times tentang inspirasi seorang Jokowi. Artikelnya berjudul Jokowi's work ethic is an inspiration.

Datuk Seri Mustapa mengaku pernah berdiskusi dengan Jokowi di rumahnya di Kuala Lumpur. Saat itu Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo. Diskusi itu ditemani dengan secangkir teh dan kerupuk.

Datuk Seri Mustapa mengaku banyak bertukar pendapat tentang pengalaman berpolitik dan birokrasi dengan Jokowi. Kehebatan Jokowi, menurut dia adalah mengaplikasikan pengalaman sebagai enterpreneur di bisnis mebel ke dalam perilaku saat menjabat sebagai wali kota Solo.

"Jokowi menekankan pentingnya masyarakat merasa diberdayakan, hanya dengan cara itu mereka akan mendukung inisiatif pemerintah daerah," tulisnya.

2. Datuk Syed Munshe Afdzaruddin Syed Hassan

Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Syed Munshe Afdzaruddin Syed Hassan menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) itu sebagai sosok yang penuh dengan gagasan atau ide.

"Pak Jokowi memiliki sejumlah karakter yang menarik, terutama sosoknya yang penuh dengan ide. Beliau memiliki banyak ide untuk mengembangkan hubungan antara masyarakat Jakarta dan Kuala Lumpur," katanya setelah melakukan pertemuan dengan Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat.

Selain penuh dengan ide, Afdzaruddin juga menilai Jokowi sebagai pribadi yang ramah, pandai serta tegas. Dia mengaku senang dapat bertemu secara langsung dengan Gubernur DKI itu.

"Beliau itu orangnya ramah sekali, pandai dan juga tegas. Saya senang sekali dapat bertemu dan berbincang secara langsung. Beliau menyambut saya dengan baik," ujar Afdzaruddin.

Pertemuan tersebut, menurut Afdzaruddin, banyak membahas cara-cara untuk lebih mengembangkan hubungan antara kedua negara itu, terutama antarmasyarakat Jakarta dan Kuala Lumpur.

3. Haris Zuan

Haris Zuan adalah kolumnis yang pernah menulis di Malaysian Insider dengan tema tulisan Mencari lebih ramai Jokowi dan Ahok dalam politik. Haris Zuan menuliskan pendapatnya tentang perlunya memunculkan tokoh seperti Jokowi dan Ahok di Malaysia.

Dalam tulisan berbahasa melayum dia menulis, Malaysia semestinya memerlukan ruang untuk membolehkan ‘pemain baru’ muncul.

"Jika ada yang mendakwa kita telah melakukan secukupnya untuk memupuk tokoh-tokoh baru; mengapa politik Malaysia hari ini masih menampilkan banyak tokoh daripada keturunan keluarga yang sama, baik kerajaan mahupun pembangkang (oposisi)? Tanpa ruang dan budaya yang demokratik, kita pasti sukar untuk menemukan Jokowi dan Ahok Malaysia," tulis Haris Zuan.

4. Syed Nadzri Syed Harun

Syed Nadzri Syed Harun, seorang kolumnis Malaysia, menulis tentang kondisi negeri jiran itu menjelang pemilu dikaitkan dengan sepak terjang Jokowi. Tulisan Syed Nadzri Syed Harus dilansir koran The Malay Mail, Selasa (19/2).

Tulisan Nadzri berjudul, Wanted badly: A Malaysian Jokowi. Dalam tulisannya Nadzri mengutip kisah Jokowi dalam majalah The Economist dan surat kabar The Wall Street Journal akhir Januari lalu. Dia mengatakan, Jokowi yang baru menjabat Gubernur Jakarta akhir Oktober tahun lalu lebih menekankan kerja nyata ketimbang sibuk dengan urusan politik.

"Jokowi bahkan mau masuk ke gorong-gorong dan mengunjungi daerah kumuh serta berbicara dengan rakyat miskin tentang akses kesehatan dan pendidikan," tulis Nadzri.

Jokowi, kata dia, juga langsung turun tangan menangani banjir besar yang merendam Jakarta bulan lalu. "Dia lebih menekankan aksi nyata untuk menangani banjir," demikian tulisan Nadzri, beberapa mengutip artikel The Economist dia.

Pada 8 Januari lalu Jokowi juga terpilih sebagai Wali Kota terbaik ketiga di dunia ketika dia menjabat sebagai wali kota Solo.

Nadzri menyoroti kondisi kemacetan parah yang selalu melanda Ibu Kota Kuala Lumpur, Johor Baru, dan Penang, hingga menyebabkan kualitas kehidupan menurun. Dia mengangkat kisah Jokowi yang akan mewujudkan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta untuk mengatasi kemacetan.

Nadzri kembali menegaskan buruknya kondisi Malaysia saat ini yang banyak dipimpin oleh orang-orang yang lebih mementingkan urusan politik ketimbang aksi nyata.

"Kita butuh Jokowi di sini. Dan seperti pernah dia katakan, dia tak ingin jadi presiden. Dia hanya menjalankan pekerjaan mulia."

Sumber : merdeka.com

Pengelolaan sampah di Jakarta akan diserahkan ke swasta

Bank Sampah warga. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan pengelolaan sampah akan dilakukan melalui pihak ketiga atau swasta. Sebab, selama ini belum ada retribusi untuk kebersihan.

"Di perumahan mewah ada pungutan untuk sampah namun pengangkutan masih menggunakan truk pemerintah. Karena itu, nantinya akan ada retribusi sampah yang dikelola swasta dan terdapat jaminan sampah sudah dipilah-pilah jelas dari perumahan atau perkampungan," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/2).

Penggunaan teknologi untuk pengelolaan sampah di antaranya melalui ITF dilakukan dengan menggunakan incinerator atau dibakar yang menyisakan residu sekitar 10 persen dari total sampah yang diolah. Kemudian, incinerator bisa juga dijadikan energi dengan menghasilkan listrik 14 megawatt per seribu ton sampah. Sehingga, didorong bisa menjadi pembangkit listrik.

Pembangkit listrik tersebut digarap tahun ini di antaranya akan mendatangkan investor dari Singapura atau Jepang. Sementara itu, dia mengatakan akan dibangun empat ITF di Jakarta.

Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin mengatakan edukasi atau pendidikan menjadi hal yang penting dalam pengelolaan sampah. Hal ini untuk mewujudkan Jakarta bebas dari sampah.

''Setelah edukasi, baru 3R, bank sampah,'' ujar Unu.

Unu mengatakan, pengelolaan sampah harus dari sumbernya. Karena itu, seksi-seksi yang sudah tersebar di setiap kelurahan menjadi ujung tombak dalam melakukan pembinaan secara efektif terhadap masyarakat. Adanya pembinaan, maka masyarakat bisa memilah berdasarkan nilai ekonomis. Dia menyerahkan pengelolaan maupun daur ulang (reuse, reduce, recycle) atas inisiatif masyarakat sendiri.

Di Jakarta, sampah yang diolah dari sumbernya sekitar 300 ton per hari melalui bank sampah yang di antaranya menjadi kompos. Produksi sampah masyarakat antara 5.300-6.300 ton per hari. Namun, sifatnya fluktuasi sesuai kondisi di masyarakat. Nantinya, pembuangan sampah dilakukan Intermediate Treatment Facility (ITF) seperti yang ada di Sunter. Selain itu, pembuangan sampah terpadu dapat menekan sampah yang dibawa ke pembuangan akhir.

Terkait ada daerah yang menahan KTP bagi orang yang buang sampah sembarangan, Unu mendukungnya. Menurutnya, peraturan tersebut dibuat pihak kelurahan dan linmas diharapkan dapat menimbulkan efek jera.

Anggaran pemerintah DKI Jakarta tahun ini sekitar Rp 800 miliar untuk kebersihan. Penanganan sampah juga diarahkan dengan teknologi.

Sumber : merdeka.com

Jokowi copot kepala Satpol PP, penggantinya Sylviana Murni?

satpol PP. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali merombak jajaran di bawahnya. Kali ini giliran Kepala Satpol PP DKI Effendi Anas akan dicopot.

Pergantian kepala Satpol PP terlihat dalam surat undangan serah terima jabatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI nomor 146/0083.12 ke Kepala Satpol PP DKI. Dalam undangan tersebut, rencananya dilaksanakan serah terima jabatan pada Jumat (22/2) di ruang rapat Sekda Provinsi DKI lantai 4 Blok G, Balai Kota DKI Jakarta.

Berdasarkan informasi yang beredar, Asisten Pemerintahan DKI Sylviana Murni akan menggantikan posisi Effendi sebagai Kasatpol PP DKI. Apabila kabar tersebut benar, maka Jokowi akan menerapkan hal yang sama seperti di Solo.

Saat Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo, Kepala Satpol PP di sana diisi oleh perempuan bernama Sri Kadarwati.

Sementara itu, Effendi Anas tidak mengetahui akan adanya pergantian tersebut. Karena, saat ini dia mengaku telah berusia 60 tahun dengan mengalami masa perpanjangan jabatan sebanyak 3 kali.

"Sebagai abdi negara, apapun kebijakannya akan saya jalani," ujar Effendi di kantornya yang berada satu komplek dengan Balai Kota Jakarta, Kamis (21/2).

Dia pun berharap dengan adanya Kepala Satpol PP baru, maka dapat bekerja lebih optimal dan maksimal dalam mengawal Peraturan Daerah (Perda).

Jokowi masuk jajaran bintang Pilpres 2014 mendatang

jokowi. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Elektabilitas Gubernur Joko Widodo terus melesat berdasarkan hasil beberapa lembaga survei sebagai calon presiden 2014 mendatang. Bahkan popularitas mantan wali kota Solo itu mengalahkan para seniornya yang terlebih dahulu melanglang buana. Jokowi menjadi harapan masyarakat sebagai sosok pemimpin.

Dalam buku 'Perang Bintang' karya Burhanuddin Muhtadi Pengamat Politik Lembaga Survei Indonesia (LSI), Jokowi masuk sebagai calon presiden yang di elu-elukan dan terpampang bersama para seniornya yaitu, Sri Mulyani, Dahlan Iskan, Mahfud MD, Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie dan juga Wiranto.

"Jokowi, sosok baru diantara nama-nama itu. Popularitasnya naik," kata Burhanuddin dalam Peluncuran dan Diskusi Buku Burhanuddin Muhtadi berjudul 'Perang Bintang 2014' Konstelasi dan Prediksi Pemilu dan Pilpres, di Auditorium Utama UIN Syarif Hidayatullah, Kota Tangerang Selatan, Kamis (21/2).

Sementara itu, Mahfud MD mengatakan, karena banyak kader-kader muda yang memiliki prestasi, jika ingin terjun ke dunia politik, partai politik harus membuka kesempatan untuk itu. Mahfud mengatakan, jika pemuda masuk ke dalam partai politik, pastinya parpol akan mengalami pembaharuan oleh jiwa anak muda yang penuh dengan semangat.

"Iya-iya biar masuk ke parpol dan parpol harus terbuka terhadap pembaruan dalam darah-darah segar," ujar Mahfud.

Acara diskusi dan peluncuran dan bedah buku 'Perang Bintang' karya Burhanuddin Muhtadi ini dihadiri oleh Jusuf Kalla (Mantan Wakil Presiden RI), Mahfud MD (Ketua MK), Komaruddin Hidayat (Rektor UIN) dan Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto. Acara ini juga dimoderatori oleh Tina Talisa. Sedangkan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang dijadwalkan hadir, batal menghadiri acara tersebut.

Sumber : merdeka.com

Basuki: Saya Memang Arogan!

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kerap mengancam akan memecat para pegawai yang tidak dapat melaksanakan tugasnya secara baik. Ia tak peduli kalau dicap sebagai seorang yang arogan.

"Orang bilang saya arogan sekali, memang arogan saya. Sebab, negara ini tidak bisa dipimpin baik-baik, mesti diajak berantem," kata Basuki saat menjadi pembicara dalam seminar Perubahan Lingkungan dan Strategi RS Nirlaba di Indonesia di RS Husada, Jakarta, Selasa (19/2/2013).

Menurut Basuki, gaji dokter saat ini kalah besar dengan gaji sopir transjakarta. Tahun ini, kata dia, semua koridor mendapat 3,5 kali dari besaran upah minimum provinsi (UMP) menjadi Rp 7,2 juta per bulan.

"Kalau dia (sopir transjakarta) sembarangan, kami pecat. Yang susah lebih banyak, jadi kira-kira begitu. Kalau macam-macam, saya akan singkirkan Anda," kata Basuki.

Di dalam seminar itu, Basuki menerima banyak keluhan dari pihak rumah sakit atas semakin membludaknya pasien setelah diterapkannya program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Basuki pun mengaku tak bisa berbuat apa-apa karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI yang masih belum disahkan.

"Kami baru tahap menjanjikan bakti sosial setiap hari di puskesmas. Dokter-dokter juga masih digaji murah. Dokter ini semua dasarnya dibiayai UMP Rp 2,2 juta kemudian ada kerja sama medis lagi," kata Basuki.

Saat ini, kata Basuki, ia sedang melakukan uji coba dengan dokter-dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk menaikkan kapasitas dokter-dokter ke lini depan sehingga semua dokter memiliki standar RSCM.

"Jadi enggak perlu jauh-jauh ke lagi ke RSCM untuk berobat, cukup ke puskesmas, misalnya dokter di puskesmas itu dapat mengobati orang TBC atau demam berdarah," katanya.

Sumber : merdeka.com

Jokowi santai Rieke-Teten kena sanksi dari Panwaslu

Tindakan Joko Widodo (Jokowi) menjadi juru kampanye pasangan Rieke-Teten dinyatakan melanggar aturan. Sebab Jokowi tidak mengantongi surat izin cuti sebagai gubernur DKI Jakarta dari Kemendagri.

Saat kembali ditanya soal tindakannya itu, Jokowi kembali membela diri. Dia mengaku tak tahu prosedur tetap yang dilakukan sebagai pejabat dengan jabatan melekat.

"Enggak tahu, saya posisinya diundang," kata Jokowi, di Balai Kota Jakarta, Selasa (19/2).

Jokowi merasa keikutsertaannya hal yang wajar dalam rangka membantu mensosialiasikan rekannya separtai Rieke-Teten untuk menuju Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Jokowi menceritakan, sewaktu Pilkada DKI Jakarta, dirinya juga banyak dibantu oleh Rieke sebagai kader PDIP.

"Dulu Rieke bantuin saya, sebagai teman saya bantu lagi. Soal sanksi itu kewenangan Panwaslu," ungkap Jokowi.

Terkait Panwaslu Jawa Barat yang merekomendasikan sanksi administrasi untuk pasangan nomor urut 5, Rieke-Teten, Jokowi menanggapi santai. Sebab, dia juga tidak merasa dirugikan dengan sanksi itu.

"Enggak merugikan, posisi saya diundang," tampik Jokowi.

Pasangan Rieke-Teten ditegur oleh Panwaslu Jawa Barat. Surat rekomendasi telah dilayangkan Panwaslu Jabar kepada KPU Provinsi Jabar. Pasangan tersebut dianggap telah melanggar Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 dengan melibatkan pejabat publik menjadi jurkam sebelum memegang izin dari Mendagri.

Pemberian sanksi tersebut merupakan buntut dari ikutnya Gubernur Jakarta, Joko Widodo dan Wakil Gubernur Banten Rano Karno dalam kampanye di Bandung, Sabtu, 16 Februari 2013.

Sumber: merdeka.com

PDIP: Jokowi tak pernah hitung-hitungan jam kerja

Perizinan cuti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ketika berkampanye mendukung pasangan Cagub-Cawagub Jawa Barat, Rieke-Teten menuai polemik. Menanggapi polemik itu, Wakil Sekjen PDIP Eriko Sutarduga mengatakan perizinan tersebut tidak perlu diperdebatkan karena Jokowi berkampanye di hari libur.

"Di hari Sabtu dan Minggu, hal itu bukan suatu hal yang patut dipermasalahkan," kata Eriko di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (19/2).

Menurut Eriko, selama menjabat sebagai gubernur, Jokowi tidak pernah hitung-hitungan waktu ketika bekerja. Sehingga tidak masalah mempergunakan hari libur untuk mendukung kader partai yang sedang bertarung di Pilgub Jabar.

"Kalau kali ini beliau ingin membantu dalam kampanye Rieke dan Teten, dengan etika yang baik mengajukan cuti karena ke luar daerah. Saya rasa ini hal yang wajar agar masyarakat dapat memilih pemimpin yang bersih dan jujur," ujar Eriko.

Sebelumnya, Kemendagri telah menyemprit Jokowi karena menjadi juru kampanye pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki di Pilgub Jabar. Kemendagri menilai, langkah Jokowi itu menyalahi aturan sebagai seorang gubernur karena menjadi jurkam tidak izin terlebih dahulu.

Kemendagri menganggap Jokowi telah melanggar PP Nomor 14 Tahun 2009 tentang izin cuti pejabat daerah. "Dalam PP tersebut diatur bahwa paling lambat mengajukan izin cuti adalah 12 sebelum hari H. Tetapi yang terjadi (Jokowi) baru mengajukan izin cuti sehari sebelumnya yakni Hari Jumat tanggal 15 (Februari) jam 2 siang," ujar Juru Bicara Kemendagri Raydonnyzar Moenek saat berbincang dengan merdeka.com.

Tak hanya soal batas pengajuan cuti, Jokowi juga tidak memenuhi unsur maksud dan tujuan. Dalam surat pengajuan cuti sesuai dengan ketentuan PP di atas harus juga disertakan mengenai jadwal, waktu, dan tujuan kampanye. Namun dalam surat pengajuan cuti yang diajukan Jokowi tidak dijelaskan tentang hal tersebut.

Sumber : merdeka.com

Jokowi Kembali Ungguli Capres Lain

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tetap dianggap sebagai tokoh yang berpeluang sebagai calon presiden dalam Pemilu Presiden tahun 2014. Sejumlah survei menunjukkan, elektabilitas Jokowi mengungguli beberapa tokoh senior.

"Elektabilitas Jokowi mencapai 18,1 persen, lebih tinggi dibanding Prabowo Subianto 10,9, Wiranto 9,8, Jusuf Kalla 8,9, Aburizal Bakrie 8,7, dan Megawati 7,2."

Survei terbaru yang dirilis Lembaga Survei Jakarta (LSJ), Selasa (19/2/2013), menunjukkan, elektabilitas Jokowi lebih besar dari Prabowo Subianto, Wiranto, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, dan Megawati Soekarnoputri.

Direktur Riset LSJ Rendy Kurnia mengatakan, dari 13 tokoh nasional, elektabilitas Jokowi paling tinggi. "Elektabilitas Jokowi mencapai 18,1 persen," katanya.

Angka itu lebih tinggi daripada elektabilitas Prabowo Subianto (10,9 persen), Wiranto (9,8), Jusuf Kalla (8,9), Aburizal Bakrie (8,7), dan Megawati (7,2).

Survei dilakukan pada 9 sampai 15 Februari 2013 dengan 1.225 responden di 33 provinsi. Responden adalah mereka yang sudah memiliki hak pilih.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara berpedoman pada kuesioner. Margin of error survei itu sekitar 2,8 persen dan tingkat kepercayaannya mencapai 95 persen.

Menanggapi survei itu, pengamat politik Fadjroel Rachman menyatakan, Jokowi harus didorong untuk maju sebagai capres. Hal itu perlu dilakukan supaya ada regenerasi kepemimpinan nasional. "Supaya kepemimpinan nasional kita tidak lagi diisi oleh tokoh-tokoh tua," katanya.

Dia menambahkan, dengan maju sebagai capres pada Pilpres 2014, bukan berarti Jokowi mengabaikan amanat rakyat yang memilihnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Kalau Jokowi jadi presiden, tentu dia juga akan memperhatikan kepentingan rakyat DKI juga," ujarnya.

Namun, menurut Fadjorel, pencalonan Jokowi masih ditentukan oleh sikap PDI Perjuangan dan para elitenya. "Apakah PDIP mengizinkan Jokowi untuk maju sebagai capres, itu masih menjadi pertanyaan," kata dia.

Sumber : kompas.com

5 Langkah Jokowi-Ahok agar kasus bayi Dera tak terulang

Seorang bayi bernama Dera Nur Anggraini mengembuskan napas terakhirnya pada Sabtu (16/2). Dera meninggal pada pukul 18.00 WIB di Rumah Sakit Zahira, Jakarta Selatan.

Dera yang lahir secara prematur meninggal akibat mengalami masalah dengan pernapasan karena ada kelainan pada kerongkongannya. Karena di rumah sakit tersebut tidak mempunyai alat memadai, dokter di Rumah Sakit Zahira menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit lain.

Menurut ayah Dera, Elias Setya Nugroho, bayi kembar yang dilahirkan istrinya sempat ditolak di 10 rumah sakit. Hal itu pula yang membuat Dera akhirnya meninggal dunia sebelum sempat ditolong.

Kasus bayi Dera kembali menyadarkan masyarakat sulitnya mendapat akses kesehatan bagi warga miskin. Elias yang cuma penjual sandal mengaku tak punya belasan juta sebagai jaminan untuk berobat di RS swasta.

Maka kembali pelayanan kesehatan yang mahal, lama dan buruk memakan lagi korban seorang anak tak berdosa.

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama tak mau kasus serupa terulang. Mereka pun menyiapkan sejumlah langkah. Apa saja yang dilakukan mereka?

1. Jokowi terjun cek kondisi RS

Jokowi langsung mengecek ke sejumlah RS saat mendengar kabar ada bayi Dera yang meninggal berobat karena ditolak. Jokowi ingin memastikan RS yang menolak bayi malang tersebut benar-benar penuh. Bukan karena masalah biaya.

"Sebetulnya memang ada lonjakan pasien yang luar biasa besarnya. Hampir 70 persen lonjakannya dibandingkan sebelumnya. Sehingga kamar-kamar itu penuh. ICU juga penuh. Itu di lapangan yang kita lihat," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (18/2).

Jokowi tak cuma merasa cukup mendengar laporan bawahannya. Dia memilih terjun langsung mengecek malam-malam.

"Tadi malam langsung saya cek, persoalannya apa sampai enggak diterima. Karena itu memang kondisi bayi ada problem di ini. Kemudian apanya, ICU-nya penuh, kamar juga penuh. Memang ini kondisi real yang perlu kita sampaikan," jelasnya.

2. Jokowi mau tambah kamar kelas III dan ICU

Jokowi mengatakan sistem Kartu Jakarta Sehat sudah berjalan. �Yang menjadi masalah memang kondisi Rumah Sakit yang belum memungkinkan untuk menerima pasien.

Ruangan kelas III yang khusus menampung pasien KJS masih dirasa kurang. Apalagi saat pasien membludak.

Jokowi mengaku solusi untuk kejadian ini dengan menambah ruangan rawat inap kelas III dan ICU. Jokowi telah menelepon Kepala Dinas Kesehatan Dien Emawati untuk segera menambah kamar dan ICU.

"Ya solusinya tambah, tadi pagi sudah telepon ke Kadis Kesehatan cepet tambah kamar, ruang ICU. Kalau tidak problem-problem seperti itu, lonjakannya gede sekali 70 persen. Kan gede sekali," terangnya.

3. Ancam beri sanksi RS yang tolak pasien miskin

Jokowi memastikan tak ada RS yang menolak pasien miskin. Dia siap memberikan sanksi jika ternyata pihak RS menolak merawat bayi Dera karena tak ada biaya.

Kini Jokowi masih mengumpulkan fakta-fakta terkait perawatan bayi Dera.

"Saya suruh ngumpulin. Saya beri sanksi kita bertanya kalau penuh bener gimana. Ini realnya saya suruh cek."

4. Ahok terapkan sistem online untuk RS

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan, Pemprov DKI Jakarta segera menerapkan sistem online dalam pelayanan kesehatan di DKI agar kasus ditolaknya bayi Dera Nur Anggraini di lima rumah sakit tidak terulang.

Sebab, jika pasien mencari rumah sakit rujukan sendiri maka akan mengalami kesulitan.

"Itu yang saya bilang, kalau kita enggak bikin sistem online, semua rumah sakit atau apa itu kita enggak bisa, mesti dipaksakan rumah sakit tidak boleh minta pasien nyari sendiri, dia mana tahu enggak ada data," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (18/2).

Dengan sistem online, semua rumah sakit akan terpantau sehingga tahu rumah sakit mana yang kosong.

"Misalnya orang di ICU-kan, dia penuh kamu datang, rumah sakit tolak. Masak orang yang sudah dipasangin ICU, dicopoti bisa mati dong. Ya logika itu. Makanya kita siapin yang 119, info nyatu kelihatan, rumah sakit mana yang kosong, nah orang ini dianter ke sana," jelasnya.

Setelah menggunakan sistem online, rumah sakit harus dipaksa untuk mencarikan rujukan jika rumah sakit yang dituju sudah penuh. Sehingga, rumah sakit dapat memberikan referensi rumah sakit yang masih kosong untuk dipesankan tempat rawat inap.

5. Hibahkan miliaran rupiah untuk ruang pasien miskin

Ahok menjelaskan, nantinya Pemprov DKI akan mendorong setiap rumah sakit untuk membangun 75 persen ruang rawat inap kelas III. Sebab, nantinya Pemprov akan menghibahkan peralatan dengan besaran miliaran rupiah untuk rumah sakit tersebut.

"Makanya saya bilang ke kepala dinas kesehatan, siapa pun yang bangun rumah sehat kita kasih lepas, kalau dia bisa kasih kita 75 persen, kami pun akan hibahkan alat miliaran rupiah kepada mereka," katanya.

"Kalau kita hitung sampai setengah orang Jakarta tidak mampu berobat berarti rata-rata mereka mau di kelas III, nah ini yang membuat kekurangan," imbuhnya.

Saat ini, sudah ada 85 rumah sakit yang telah melakukan perjanjian dengan Pemprov DKI dalam penerapan sistem online. Selain itu, juga akan melanjutkan sistem Askes untuk pasien kelas III.

Sumber : merdeka.com

Jokowi: Pejabat hasil perombakan kerjanya lebih cepat

Pemprov DKI Jakarta melakukan rotasi besar-besaran di jajaran SKPD juga wali kota Jakarta Selatan, pekan lalu. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan formasi yang sekarang sudah mantap.

"Enggak ada evaluasi, pokoknya udah bagus yang itu," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (18/2).

Jokowi menyatakan belum ada rencana mengevaluasi mereka-mereka yang baru saja dilantik. Meski demikian, dia akan terus memantau kinerja mereka dan memberikan target waktu yang telah ditetapkan.

"Untuk evaluasi pertama enam bulan, nanti evaluasi kedua enam bulan selanjutnya. Tapi menurut saya yang ini kelihatannya lebih cepet," kata Jokowi.

Mantan wali kota Solo ini menegaskan belum berminat mengambil ahli dari luar untuk di tempatkan di jajaran birokrasinya. Jokowi percaya anak-anak buahnya adalah orang-orang handal dan mumpuni.

"Siapa yang menjamin dari luar lebih baik, wong di dalam SDM kita juga baik-baik," tegasnya.

Saat kembali didesak menjelaskan alasan pemecatan mantan Wali Kota Jakarta Selatan Anas Effendi, Jokowi minta hal itu tidak dipersoalkan lagi. Sebab, Anas sendiri masih diberi kedudukan sebagai kepala perpustakaan dan arsip daerah.

"Enggak, enggak ada," singkatnya.

Sumber : merdeka.com

Jokowi: Warga Bantaran, Pelan-Pelan Ya..

Joko Widodo memberikan bantuan berupa alat tulis bagi warga Cipinang Melayu.

Kerisauan yang dirasakan warga bantaran Sungai Ciliwung atas relokasi tempat tinggal mereka terjawab sudah. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan mulai melakukan sosialisasi relokasi terhadap warga bantaran bulan Maret 2013 yang akan datang.

"Pelan-pelan ya. Kita sedang olah. Awal Maret baru kita masuk," ujar Jokowi saat mengunjungi warga Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur, Minggu (17/2/2013) siang.

Pria yang telah menjabat sebagai gubernur lebih dari empat bulan itu melanjutkan, hal-hal yang dipersiapkan adalah materi sosialisasi, sistem relokasi warga dan sebagainya. Menurutnya, kebijakannya perlu diformulasikan lebih baik agar tidak menimbulkan persepsi buruk bagi warga.

"Nanti lurah, camat, wali kota, gubernur yang sosialisasi, turun semua agar bahasanya sama. Sedang kami rumuskan," lanjut Jokowi.

Kapasitas Rusun Kurang

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Jakarta Timur, HR Krisdianto, memprediksi rumah susun yang disediakan tidak sesuai dengan kapasitas warga bantaran sungai. Oleh sebab itu, pihaknya akan terus berupaya mencarikan solusi atas permasalahan tersebut.

"Ada 7.000 kepala keluarga yang harus dipindahkan. Baru ada empat rusun. Ke depan, kita akan cari lahan-lahan kosong atau kita arahkan lintas wilayah," ujar Krisdianto.

Sementara, terkait rumah susun di Cipinang Besar Selatan, Jatinegara Jakarta Timur, sebanyak dua dari tiga tower yang ada diketahui dalam kondisi tak lengkap. Pasalnya, instalasi listrik rumah susun tersebut dicuri. Kris mengatakan, pihaknya akan menyelesaikan permasalahan itu dengan melakukan koordinasi dengan pengembang dan suku dinas perumahan.

Sumber: kompas.com

Kelelahan, Jokowi "Tumbang" di Lapangan Futsal

Joko Widodo memberikan bantuan berupa alat tulis bagi warga Cipinang Melayu.

Penonton pertandingan futsal yang diikuti Joko Widodo sempat panik saat Gubernur Jakarta itu tampak kelelahan lalu terlentang di sisi lapangan di Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (17/2).

Peristiwa terkulainya Joko Widodo atau Jokowi itu berawal dari keikutsertaannya dalam pertandingan persahabatan di sela turnamen dengan rekan-rekan wartawan. Berbaju putih berkerah, celana pendek dan sepatu olahraga layaknya atlet, Jokowi tampak mahir mengolah si kulit bundar. Kehadirannya menjadi daya tarik tersendiri bagi pemain di lapangan serta para penonton.

Para penonton tampak antusias menyaksikan Sang Gubernur bertanding bola. Pemain satu tim dengan dia kerap menjadikan Jokowi sebagai sasaran operan bola. Suasana pun meledak ketika Jokowi berhasil mencetak gol dengan memanfaatkan umpan tarik dari sisi kanan gawang.

Setelah melakukan selebrasi kecil-kecilan dengan beberapa pemain, Jokowi yang tampak kelelahan langsung menepi ke pinggir lapangan dan tidur terlentang.

"Aduh, nggak sanggup lagi saya," kata Jokowi sambil terengah-engah.

Tentu saja peristiwa itu membuat panik panitia, pemain dan ajudannya. Beberapa orang langsung berlari ke arah Jokowi, hendak memberi dia minuman.

Namun, Jokowi ternyata langsung bangkit dan memutuskan untuk menyudahi permainan. "Dari dulu sebenarnya saya suka main futsal, tapi saya kecapekan, tadi muter- muter dari pagi," ujar Jokowi usai berganti pakaian.

Sejak Minggu pagi, agenda Jokowi memang padat. Pukul 07.00 WIB, Jokowi menemani rekan separtainya, Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki menggelar kampanye pemilihan gubernur Jawa Barat di Depok. Usai menjadi juru kampanye, Jokowi menyempatkan diri blusukan dan memberikan bantuan kepada para korban banjir akibat tanggul jebol di Cipinang Melayu. Setelah itu, ia hadir pada turnamen futsal di GOR Rawamangun, Pulogadung, itu. Di sanalah, Jokowi tumbang.

Sumber : kompas.com