Dari Jokowi untuk Ustaz Jeffry

Istri Ustaz Jeffry memeluk jenazah. ©2013 Merdeka.com

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan turut berbela sungkawa atas meninggalnya dai kondang, Jeffry Al Buchori. Jokowi berpesan agar keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran.

"Inalillahi, saya Jokowi, seluruh staf dan masyarakat mengucapkan turut berbela sungkawa. Semoga arwah beliau diterima di sisi-Nya," kata Jokowi di Balai Kota, Jumat(26/4).

Mantan Wali Kota Solo itu mengaku jarang sekali mendengarkan ceramah Uje atau biasa dikenal. Hal ini lantaran jadwal Jokowi yang begitu padat.

"Saya belum pernah mendengarkan langsung ceramahnya," kata Jokowi.

Kemudian, Jokowi mewakili seluruh warga Ibu Kota Jakarta turut mendoakan yang terbaik untuk almarhum Uje, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi-Nya.

Sebelumya, Uje meninggal dunia akibat kecelakaan sepeda motor, dini hari tadi. Sepeda motor Kawasaki ER-6n warna hijau bernomor polisi B 3590 SGQ yang dikendarainya menabrak pohon dan trotoar di Jalan Gedung Hijau VII, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Uje sempat dilarikan ke RS Pondok Indah, tapi dia mengembuskan nafas terakhir saat dalam perjalanan.

Uje meninggal dalam usia 40 tahun. Lelaki kelahiran Jakarta, 12 April 1973, ini meninggalkan seorang istri, Pipik Dian Irawati, dan tiga orang anak, yakni Adiba Khanza Az-Zahra, Mohammad Abidzar Al-Ghifari, dan Ayla Azuhro.

Ahok: Uje ustaz karismatik, saya senang ceramahnya

Ustaz kondangan Jeffry Al-Buchori meninggal dalam kecelakaan tunggal di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, dini hari tadi. Meski tak mengenal dekat, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) turun merasakan duka yang mendalam.

Di matanya, ustaz gaul itu memiliki karismatik yang tak banyak dimiliki mereka-mereka yang berprofesi sama seperti Uje. Ahok juga senang menyimak ceramah-ceramah agama Uje.

"Indonesia kehilangan satu pemuda yang luar biasa, ustaz yang karimastik," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/4).

Ahok mengisahkan pertemuannya ke Uje. Dulu, Uje pernah berkunjung ke kampung halaman Ahok di Bangka Belitung.

"Dulu pernah saya undang ke Belitung, tapi lupa kapan," carita Ahok.

Dia mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. "Kita turut berbela sungkawa," ucap Ahok.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ustaz Jeffry meninggal karena mengalami kecelakaan saat sepeda motor Kawasaki B 3590 SGQ yang dikendarainya menabrak pohon di depan rumah No 17 PB-38 Jl Gedung Hijau Raya Pondok Indah, Jakarta Selatan, sekitar pukul 01.00 WIB.

Setelah kejadian, Ustaz Uje langsung dilarikan ke RS Pondok Indah. Namun belum lagi tiba di rumah sakit, Uje mengembuskan napas terakhir.

Uje kemudian langsung dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati terlebih dahulu sebelum dibawa ke rumah duka.

Jokowi Gandeng Perumnas Bangun 200 Tower Rusun

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menggandeng Perumnas untuk merealisasikan pembangunan 200 tower rumah susun sederhana milik (rusunami). Pembangunan rusun ini dikhususkan untuk masyarakat Jakarta golongan ekonomi menengah.

Jokowi menjelaskan bahwa maksud dibangunnya 200 tower rusunami ini adalah untuk menciptakan banyak hunian dengan konsep vertikal. Letaknya juga didekatkan dengan kawasan industri sehingga diharap terjalin integrasi antara hunian, transportasi dan tempat kerja.

"Sebagian sudah mulai dibangun, ini bagus, artinya BUMN bergerak, dan semoga yang swasta juga bisa bergerak seperti itu," kata Jokowi dijumpai di Balaikota Jakarta, Kamis (25/4/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta ini menyampaikan, bila sebelumnya rusun-rusun dibangun dengan 4-7 lantai, maka rusunami yang akan dibangun nanti memiliki ketinggian lantai lebih tinggi. Rencananya, sekitar 20 lantai untuk setiap towernya.

Beberapa lokasi yang dipilih di antaranya adalah di Cengkareng, Jakarta Barat; Kebon Kacang dan Tanah Abang, Jakarta Pusat; dan Klender, Jakarta Timur. Rusunami yang sudah mulai dibangun adalah di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat.

Mengenai teknisnya, Pemprov DKI hanya menyediakan izin pembangunan termasuk mengenai koefisiensi lantai bangunan (KLB). Sisanya, Perumnas akan mengambil peran penuh dalam pembangunannya. Lahan untuk rusunami merupakan lahan milik Perumnas.

"Izinnya sudah enggak ada masalah. Rusunami ini untuk warga menengah, yang (warga) kurang mampu itu urusan kita (rusunawa)," ujarnya.

Sumber: kompas.com

Jokowi: Tahun Ini Hollywood Garap Film di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo

JAKARTA, Sebuah film dengan genre action akan digarap di Jakarta pada pertengahan tahun ini. Informasi itu diperoleh dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat dijumpai di Balaikota Jakarta, Kamis (25/4/2013).

Pria yang akrab disapa Jokowi itu menjelaskan, sebelumnya, Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat Dino Patti Djalal telah menghubunginya terkait penggarapan film tersebut. Produser dan sutradara kaliber internasional dan aktor serta aktris Hollywood akan terlibat di dalamnya.

"Intinya akan ada film top dibuat di Jakarta. Produsernya juga top. Film action tentang perburuan buronan," kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Surakarta ini menjelaskan, pembuatan film rencananya mengambil lokasi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Selain itu, lokasi shooting juga akan dilakukan di beberapa ruas jalan yang belum ditentukan. Jokowi mengaku akan mendukung pembuatan film ini. Pasalnya, itu akan bermanfaat mengenalkan Jakarta lebih luas lagi di kancah internasional.

"Pak Dubes minta dibantu, ya tahun ini. Saya setuju karena ini membangun tren sebuah kota," ujarnya.

Sumber: kompas.com

Jokowi Tata Tanah Tinggi Tanpa APBD

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat memberikan paparan rencana pembangunan kampung deret di hadapan warga RW 01, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2013).

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya sedikit membuka informasi mengenai sumber dana untuk menata RW 01, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat menjadi kampung deret. Penataan 38 rumah di lokasi itu tidak menggunakan dana APBD karena disuntik oleh pihak penyumbang.

Pria yang akrab disapa Jokowi ini mengatakan, salah satu alasan menjadikan Tanah Tinggi sebagai titik pertama realisasi program penataan kampung adalah karena di lokasi itu sempat terjadi kebakaran hebat pada 4 Maret lalu. Setelah itu, Jokowi langsung mencari pihak yang mau membantu menyediakan dana untuk pembangunan permukiman tersebut.

"Itu sumbangan, nilainya berapa enggak tahu. Karena (lokasi) ini kebakaran kami carikan yang mau bantu, kebetulan ada yang mau bantu," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Kamis (25/4/2013) pagi.

Selain enggan menyebut nilai sumbangan, Jokowi juga menolak menyebut pihak penyumbangnya. Tapi dirinya sempat menyebut angka sebesar Rp 4 miliar untuk menata 85 rumah di RW 01, Tanah Tinggi. Jika begitu, maka estimasinya setiap rumah menghabiskan dana sekitar Rp 50 juta.

Selain karena bekas lokasi kebakaran, Tanah Tinggi dipilih menjadi percontohan program penataan kampung karena jumlah kepala keluarganya (KK) hanya 85 KK. Lebih sedikit dibanding lokasi lain yang ditaksir mencapai sekitar 400 sampai 600 KK. Selain itu, seluruh rumah yang ditata telah bersertifikat dan tak bersengketa.

Mantan Wali Kota Surakarta itu memasang target pada pekan depan pembangunan di lokasi itu bisa dimulai. Hal tersebut dia ucapkan di depan seluruh warga saat memberi penjelasan mengenai konsep kampung atau rumah berderet Rabu siang kemarin.

Setelah di Tanah Tinggi, program penataan kampung akan dilakukan di 38 lokasi lain. Sumber dananya melalui APBD DKI 2013, dan saat ini telah masuk proses lelang. "Di Tanah Tinggi kira-kira rampung tiga bulan. Di lokasi lain ada kebakaran, tapi tanahnya masih sengketa," ujarnya.

Sumber: kompas.com

Basuki Jawab Tudingan Alaydrus

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

JAKARTA,  Ahmad Husein Alaydrus menuding Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak pro-rakyat karena menghentikan proyek Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu-Tanah Abang. Basuki pun menjawab tudingan anggota Komisi C DPRD DKI bidang anggaran itu.

"Justru saya pro-rakyat karena yang dipakai duit rakyat itu," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (23/4/2013).

Karena menggunakan uang rakyat, Basuki menginginkan adanya audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar dapat mengetahui apakah proyek itu perlu ditender ulang atau bisa diteruskan menggunakan anggaran yang ada.

"Kalau pro-rakyat, seharusnya Pak Gubernur jangan masuk penjara dong kalau nanti ada wanprestasi. Makanya, kita ingin tahu anggaran itu boleh langsung diteruskan atau tender ulang," kata Basuki.

Sebelumnya, Alaydrus, yang juga politisi Demokrat, menolak penghentian pembangunan JLNT tersebut. Alasannya, hal itu akan menambah kemacetan di Jakarta dan merugikan masyarakat Jakarta.

Dia mendesak Pemprov DKI untuk menyelesaikan proyek tersebut, kemudian baru memohon BPK dan BPKP untuk melakukan audit proyek itu.

Proyek pengerjaan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang terdiri dari tiga paket, yaitu paket Casablanca, paket Prof Dr Satrio, dan paket Mas Mansyur. Di antara ketiga paket itu, masih ada satu paket yang masih dalam pengerjaan, yaitu paket Mas Mansyur. 

Berdasarkan desain awal, JLNT ini memiliki dua pilar di kiri kanan Jalan Prof Dr Satrio. Namun, karena ada pipa air baku, desain berubah dari dua jalur arah timur dan barat disatukan, di sisi kanan Jalan Satrio.

Hal itulah yang membuat pembangunan di daerah persimpangan Jalan Sudirman itu lebih lambat dibandingkan area pekerjaan lainnya. Sementara itu, di Jalan Prof Dr Satrio, sudah tidak ada pekerjaan apa pun. Anggaran proyek JLNT ini menghabiskan sekitar Rp 840 miliar.

Soal tudingan Alaydrus baca: Alaydrus: Ahok Tak Pro-Rakyat

Alaydrus: Ahok Tak Pro-Rakyat

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

JAKARTA,  Keputusan Wakil Gubernur DKI Jakarta menghentikan pengerjaan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang dikecam politisi Demokrat Ahmad Husein Alaydrus. Basuki Tjahaja Purnama disebut anggota Komisi C DPRD DKI bidang anggaran itu tidak pro-rakyat.

"Saya menilai Ahok (sapaan akrab Basuki) itu tidak pro-rakyat. Ahok akan menambah kemacetan Jakarta yang semakin parah," kata Alaydrus di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/4/2013).

Alaydrus mendesak Pemprov DKI untuk dapat menyelesaikan proyek itu. Kemudian, baru memohon Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit proyek itu.

Ia dengan tegas menyatakan menolak penghentian pembangunan JLNT tersebut. Alasannya, hal itu akan menambah kemacetan di Jakarta dan merugikan masyarakat Jakarta.

"Jadi orang enggak boleh su'udzon mulu dong. Bohong itu dibilang tidak ada dianggarkan dalam APBD DKI. Ini kan dananya multiyears," kata politisi Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, Basuki telah memberi sinyal untuk menghentikan proyek JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang. Hal itu terlihat dari inisiatifnya yang meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit penggunaan anggaran proyek tersebut.

Basuki mengungkapkan, audit itu untuk mengetahui indikasi wanprestasi dalam proyek tersebut. Jika diteruskan, ia mengatakan, akan melakukan tender ulang atau mekanisme lainnya. 

Awalnya, pembangunan jalan layang tersebut ditargetkan selesai akhir tahun 2012, tetapi penyelesaiannya molor. Menurut informasi, pengerjaan proyek molor atau bahkan mandek karena Basuki memangkas anggaran untuk proyek tersebut.

Ada tiga paket dalam pengerjaan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang, yaitu paket Casablanca, paket Prof Dr Satrio, dan paket Mas Mansyur. Di antara ketiga paket itu, masih ada satu paket yang masih dalam pengerjaan, yaitu paket Mas Mansyur.

JLNT ini direncanakan akan selesai pada pertengahan tahun ini. Berdasarkan desain awal, JLNT ini memiliki dua pilar di kiri kanan Jalan Prof Dr Satrio. Namun, karena ada pipa air baku, desain berubah dari dua jalur arah timur dan barat disatukan, di sisi kanan Jalan Satrio.

Hal itulah yang membuat pembangunan di daerah persimpangan Jalan Sudirman itu lebih lambat dibandingkan area pekerjaan lainnya. Sementara itu, di Jalan Prof Dr Satrio, sudah tidak ada pekerjaan apa pun. Anggaran proyek JLNT ini menghabiskan sekitar Rp 840 miliar.

Sumber: kompas.com

Stop JLNT, Basuki Tak Mau Jokowi Dipenjara

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (dua kiri) bersama Wakil Gubernur, Basuki Tjahja Purnama (kiri), dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan (kanan), saat jumpa pers usai melakukan rapat dengan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2012).

Walaupun dikecam karena menghentikan proyek Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak peduli. Dia tidak ingin Joko Widodo masuk penjara karena proyek bermasalah.

Penyelesaian proyek tersebut memang hanya tinggal 10 persen. Namun, Basuki tidak menginginkan adanya indikasi wanprestasi yang dapat menyebabkan Gubernur DKI Jakarta jadi terpidana.

"Terus sekarang kalau diteruskan kasihan Pak Gubernur. Masa Pak Gubernur masuk penjara gara-gara itu," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (22/4/2013).

Basuki mengakui bahwa dalam APBD DKI 2013, di dalam pos Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI, telah dianggarkan senilai Rp 64 miliar untuk pengerjaan paket yang belum selesai, yaitu paket KH Mas Mansyur. Namun, Basuki belum bisa menggunakan anggaran tersebut.

Menurutnya, untuk menggunakan anggaran itu, harus dilakukan tender ulang untuk dapat mengetahui siapa kontraktor yang dapat membangun JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang. Anggaran untuk pengerjaan JLNT ini dianggarkan secara multiyears (bertahap).

"Harus ada tender baru dong enggak bisa main nyambung. Tafsirannya bagaimana? Boleh langsung nyambung enggak? Makanya, saya enggak bisa pastikan ini benar atau salah dan saya minta audit dari BPK dan BPKP," kata Basuki.

Basuki menegaskan bahwa Dinas PU DKI sebelumnya telah memberhentikan anggaran ini saat pergantian kepemimpinan. Sikap Dinas PU itulah yang justru dipertanyakan Basuki.

Seharusnya, kata dia, apabila dianggarkan secara multiyears, jangan asal diberhentikan di tengah jalan. Oleh karena itu, Basuki meminta audit BPKP dan BPK agar mendapatkan solusi polemik ini.

"Makanya, pertanyaan kita, boleh tidak anggaran 2013 main dipakai untuk meneruskan pekerjaan yang terhenti. Kalau secara logika kita kan tidak boleh, tapi saya tidak tahu, kalau BPKP dan BPK mengatakan itu boleh ya terus saja," tegas mantan Bupati Belitung Timur itu.

Untuk diketahui, di dalam APBD DKI 2013, telah dianggarkan penyelesaian pembangunan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang mencapai Rp 101,5 miliar. Adapun rinciannya ialah paket KH Mas Mansyur sebesar Rp 64 miliar, paket Casablanca Rp 2 miliar, paket Jalan Prof Dr Satrio Rp 21,5 miliar, anggaran pembangunan ramp on (tanjakan) ramp off (turunan) barat Rp 1,5 miliar dan ramp on off timur Rp 12,5 miliar.

Awalnya, pembangunan jalan layang tersebut ditargetkan selesai akhir tahun 2012. Namun, penyelesaiannya molor.

Ada tiga paket dalam pengerjaan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang, yaitu paket Casablanca, paket Prof Dr Satrio, dan paket Mas Mansyur. Di antara ketiga paket itu, masih ada satu paket yang masih dalam pengerjaan, yaitu paket Mas Mansyur.

Berdasarkan desain awal, JLNT ini memiliki dua pilar di kiri kanan Jalan Prof Dr Satrio. Namun, karena ada pipa air baku, desain berubah dari dua jalur arah timur dan barat disatukan, di sisi kanan Jalan Satrio.

Sumber: kompas.com

Ini Tanggapan Jokowi Akan Digugat Buruh

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo

Joko Widodo enggan menyikapi rencana gugatan yang akan dilakukan buruh kepadanya. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil pasti selalu menuai pro dan kontra.

Menurut Jokowi, ia menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2013 sebesar Rp 2,2 juta atas dasar persetujuan dari semua pihak terkait, baik itu buruh, maupun perusahaan/pengusaha.

"Ya gimana? Memang ada yang ingin upah naik, ada juga yang enggak mau," kata pria yang akrab disapa Jokowi itu.

Sementara itu, tim advokasi buruh, Maruli, menjelaskan, gugatan untuk Joko Widodo dilakukan terkait penangguhan penetapan UMP yang disinyalir penuh dengan kecurangan. Penangguhan itu tidak sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurutnya, dalam UU itu diatur bahwa suatu perusahaan boleh melaksanakan penangguhan UMP setelah mengalami kerugian minimal selama dua tahun berturut-turut. Aturan itu juga diamanatkan dalam keputusan Menakertrans Nomor 231/2003 tentang tata cara pelaksanaan penangguhan UMP.

"Kita telah melakukan kajian, dan nyatanya perusahaan tidak merugi. Buktinya tetap ada lemburan, order tetap ada, dan perusahaan enggak melakukan audit," kata Maruli, saat dihubungi wartawan, Senin (22/4/2013).

Ia menyampaikan, kecurangan lain tampak dari upaya perusahaan mengintimidasi buruh. Intimidasi itu berbentuk kekerasan fisik, sampai ancaman pemutusan kontrak kerja (PHK).

"Ada perusahaan di daerah Cakung yang mengerahkan preman untuk mengintimidasi. Maka kami ajukan gugatan, mudah-mudahan Jokowi mau mengevaluasi jajarannya, khususnya Dinas Tenaga Kerja," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta akan digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait penangguhan penetapan UMP. Gugatan akan didaftarkan ke PTUN pada Senin siang ini.

Somasi Tak Ditanggapi, Buruh Gugat Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat menghampiri ratusan warga Kelurahan Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, yang berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta, Rabu (17/4/2013). Kehadiran Jokowi langsung membuat warga sumringah, dan terlontar beberapa pujian yang diteriakkan warga melalui pengeras suara.

Lima organisasi buruh di Jakarta resmi menggugat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), Cakung, Jakarta Timur. Sebelumnya, mereka sempat mengirimkan somasi ke Jokowi, namun tak ditanggapi.

Maruli Rajagukguk, perwakilan penggugat dari LBH Jakarta, mengatakan, buruh telah melayangkan somasi terhadap Gubernur DKI Jakarta pada Februari 2013. Di dalam somasi itu, buruh menekankan agar Jokowi melakukan kroscek terlebih dahulu sebelum memutuskan penangguhan. Namun, tak pernah ada tanggapan.

"Atas dasar itulah kita menggugat Gubernur DKI untuk membatalkan keputusan gubernur DKI Jakarta tentang persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum 2013 ini," ujar Maruli kepada Kompas.com usai mendaftarkan gugatannya di PTUN, Senin (22/4/2013).

Mereka menggugat Jokowi karena membatalkan penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) di delapan perusahaan. Maruli menjelaskan, buruh tersebut berasal dari PT Hansoll Indo, PT Star Camtex, PT Dayup Indo, PT Greentex Indonesia Utama, PT Ikosindo Sukses, PT Hansae Indonesia Utama, PT Tainan Entprises Indonesia dan PT Winers International. Semua perusahaan itu bergerak di bidang tekstil.

Para buruh, kata Maruli, protes mengapa Jokowi mengabulkan permohonan izin menunda pelaksanaan upah minimum tahun 2013. Sebab, proses penangguhan pelaksanaan upah minimum tersebut disinyalir penuh rekayasa perusahaan.

"Kan syarat perusahaan ditangguhkan, harus ada persetujuan antara perusahaan dengan buruh. Ini tidak, buruh dipaksa, diintimidasi agar setuju pelaksanaan upah minimum ditunda," ujar Maruli

Tak hanya itu, Jokowi dianggap tak teliti dalam memilih perusahaan mana yang upah minimum buruhnya ditangguhkan. Pasalnya, lanjut Maruli, salah satu syarat penangguhan pelaksanaan upah minimum yakni, perusahaan tersebut harus mengalami kerugian terlebih dahulu. Hal itu tidak sesuai lantaran delapan perusahaan itu tidak menginformasikan laporan keuangan pada buruh.

"Karena data keuangan tidak pernah dilaporkan, kita nggak tahu perusahaan itu rugi atau enggak. Kan ada tidak fair pelaksanaannya," ujarnya.

Maruli mengatakan, poin-poin itu menunjukan bahwa sang gubernur melanggar Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ketetapan Menrakertrans Nomor 231/Men/2003 tentang tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum, Perda DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan penangguhan UMP.