Jokowi: Wartawan Asing Heran, Kok Gubernur Wajahnya kayak Gini......

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan tidak begitu mengetahui mengapa belakangan ini banyak media asing yang ikut meliput kegiatannya, baik di Balaikota maupun saat blusukan.

"Ya saya tidak tahu. Biasa saja. Tidak ada tanggapan. Mereka datang sendiri-sendiri ke sini meliput," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di Balaikota, Jakarta, Rabu (29/1/2014).

Jokowi menduga, kehadiran media asing yang meliput kegiatannya lantaran mereka heran ada sosok gubernur seperti dirinya yang justru diakuinya sendiri bahwa setelannya tidak cocok sebagai gubernur.

"Yah, kelihatannya wajah saya, kok gubernur wajahnya kayak gini, harusnya kan harus tegap," kata pria yang berperawakan kurus ini.

Sejak dirinya menjabat, setidaknya sudah ada lima media asing yang menyambangi Jokowi, baik di Balaikota maupun saat blusukan. Media asing yang pernah meliput Jokowi ialah New York Times, Bloomberg, Asahi Shimbun, Al Jazeera, dan terakhir TV2.

Alasan sejumlah media asing meliput Jokowi ialah karena cara kepemimpinannya yang berbeda dari pemimpin-pemimpin Jakarta sebelumnya, yang lebih sering turun menemui masyarakat ketimbang bekerja di kantor.

Sumber :kompas.com

Basuki Tolak 150.000 Dollar AS, Lebih Baik Terima Bantuan Truk Sampah

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Riswinandi saat pemberian bantuan kepada korban banjir, di Waduk Pluit, Jakarta, Kamis (30/1/2014).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengimbau kepada perusahaan yang ingin membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang yang berguna. Basuki menolak penyaluran bantuan corporate social responsibility (CSR) dalam bentuk uang.

"Tadi saya baru saja ditawari bantuan 150.000 dollar Amerika dari Taiwan, tapi kita tidak terima. Kalau mau, uangnya diberikan dalam bentuk truk sampah dan tulis sumbangan dari Taiwan," kata Basuki di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Kamis (30/1/2014).

Basuki mengatakan, saat ini Pemprov DKI Jakarta kekurangan persediaan truk sampah. Hal itu menjadi kendala serius karena sampah pascabanjir melonjak tajam. DPRD DKI Jakarta juga menolak pengajuan anggaran untuk membeli sebanyak 200 truk sampah baru. Padahal, warga sering mengeluhkan sampah-sampah yang menumpuk karena terlambat diangkut.

Keterbatasan truk sampah itu juga menyebabkan kinerja Dinas Kebersihan DKI Jakarta menjadi tidak optimal. Sebagian truk sampah yang dimiliki telah berusia lebih dari 15 hingga 20 tahun sehingga tidak lagi layak dioperasikan. "Makanya, kami harap ke depannya, bagi (perusahaan) yang mau memberikan bantuan CSR, bentuknya truk atau bus saja. Sekalian bisa berkeliling dan promosi merek juga kan," kata Basuki.

Pada akhir tahun 2013, Pemprov DKI Jakarta telah menambah 92 truk sampah baru. Truk sampah itu dibeli melalui e-purchasing Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Tahun ini, semua pengadaan barang DKI akan didaftarkan melalui e-catalog dan membeli melalui e-purchasing. Selain alat berat dan truk sampah, semua kendaraan dinas, bus sedang, bus transjakarta, alat tulis, hingga kertas akan dibeli melalui e-purchasing.

Hari ini, Pemprov DKI Jakarta telah menerima bantuan CSR senilai Rp 730 juta dari PT Bank Mandiri (Persero) untuk diserahkan kepada para korban banjir yang tersebar di wilayah Ibu Kota. Bantuan tersebut berupa 53 alat penjernih air dan 2.000 paket bahan pokok, obat-obatan, dan selimut.

Melalui bantuan tersebut, Basuki berharap perusahaan lain semakin tergerak untuk ikut membantu korban banjir dan berpartisipasi membangun Jakarta. Bantuan alat penjernih air tersebut merupakan produksi lokal dan tidak memerlukan listrik dalam prosesnya. Selain untuk tanggap darurat, alat itu juga akan digunakan oleh masyarakat di wilayah-wilayah yang masih mengalami kesulitan air bersih. Alat penjernih air itu ditempatkan di sejumlah wilayah, seperti Jakarta Pusat sebanyak dua unit, Jakarta Barat 10 unit, Jakarta Selatan 10 unit, Jakarta Utara 12 unit, dan Jakarta Timur 19 unit.

Sumber: kompas.com

Sudah Asyik Mengobrol, Pengungsi Baru Tahu Istri Jokowi

Iriana Joko Widodo membagikan buku kepada anak-anak.

Pengungsi korban banjir di STBA Pertiwi, Jalan Dewi Sartika, Kramat Jati, Jakarta Timur, baru tahu seorang perempuan yang asyik diajak mengobrol sedari tadi, rupanya Iriana, istri Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Saat "blusukan" ke lokasi pengungsian itu, Jumat (31/1/2014), Jokowi rupanya turut serta membawa sang istri dan dua anaknya di mobil. Namun, Jokowi meninggalkan mereka untuk blusukan ke belakang titik pengungsi. Dari situ Jokowi melihat rumah-rumah warga yang beberapa waktu lalu diterjang banjir luapan Ciliwung.

Iriana dan dua anaknya turun dari mobil dan berbincang dengan beberapa ibu-ibu korban pengungsi. Ibu-ibu itu tak mengenal Iriana. Mereka hanya menjawab seadanya saja pertanyaan Iriana.

"Ini anak Ibu?" tanya Iriana kepada seorang ibu sambil menunjuk seorang balita yang tampak terbangun dari tidurnya. "Iya, ini anak saya. Tadi kebangun, banyak orang," jawab ibu itu.

Iriana pun bersalaman dengan beberapa ibu-ibu lain yang sedang bersantai menghabiskan waktu di pengungsian. Iriana kemudian duduk bersila di tengah-tengah mereka dan berbincang santai.

Sekitar 5 menit kemudian, Jokowi datang melewati kumpulan ibu-ibu itu. Ia tak menyadari sang istri berada di tengah-tengah pengungsi. Jokowi baru tersadar setelah salah satu wartawan melontarkan canda kepadanya. "Pak pengungsi ini enggak disapa?"

Jokowi pun terkejut melihat sang istri berbaur di tengah pengungsi. "Loh, kok di sini. Kenalin Bu, ini Ibu Jokowi, istri saya," ujar Jokowi.

Sontak ibu-ibu yang mengobrol dengannya tadi terkejut. "Loh, ini istrinya Pak Jokowi toh. Aduh, maaf ya Bu, enggak kenalin," ujar ibu-ibu itu bergantian bersalaman dan berfoto bersama.

Iriana tampak tidak mencolok ketika datang ke titik pengungsian. Rambut panjangnya dibiarkan terurai tanpa diikat. Ia mengenakan kaus hitam dibalut jaket jins dengan syal warna hitam-putih dipadu celana jins warna biru tua.

Ia pun tak mengenakan make up sehingga tampak tidak seperti istri-istri pejabat lain. Hingga pukul 15.25 WIB, Jokowi masih blusukan di sekitar titik pengungsian tersebut. Jokowi juga mendistribusikan sejumlah bantuan berupa beras, telur, dan buku tulis kepada warga.

Sumber: kompas.com

Baru di Era Jokowi-Basuki Ada Kerja Sama dengan Pemkab Bogor

Bupati Bogor Rahmat Yasin (kiri) berbicara kepada wartawan setelah bertemu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) di Balaikota Jakarta, Senin (27/1/2014).

Bupati Bogor Rachmat Yasin mengatakan, kerja sama antara Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru tercipta pada pemerintahan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Menurutnya, kerja sama ini belum pernah dijajaki pada masa gubernur sebelumnya.  Pada Senin (27/1/2014), Jokowi melakukan pertemuan dengan Yasin di Balaikota, Jakarta Pusat, untuk menyelesaikan sejumlah persoalan terkait dua wilayah.

"Sebelumnya tidak, sejak Jokowi memimpin saja," ujar Yasin, seusai pertemuan.

Pertemuan itu menghasilkan tiga poin penting, khususnya untuk menanggulangi banjir Ibu Kota. Pertama, Yasin memastikan kelanjutan pembangunan Waduk Ciawi seluas 107 hektar dan Waduk Sukamahi seluas 24,8 hektar. Pembangunan fisik waduk itu dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara itu, pembebasan lahan dilakukan Pemprov DKI. Jumlah warga yang diprediksi terkena pembebasan lahan adalah 275 kepala keluarga yang terdiri dari 145 KK di Ciawi dan 130 KK di Sukamahi.

Berdasarkan pantauannya pada pekan lalu, kata Yasin, warga bersedia jika lahannya dibebaskan. Pemkab Bogor menyiapkan beberapa desa yang akan dimanfaatkan sebagai lahan baru untuk tempat tinggal warga yang terkena pembebasan lahan.

"Insya Allah sudah disiapkan. Di antaranya ada Desa Sukakarya, Sukagalih. Pokoknya dijamin Pak Jokowi, rakyat saya tidak bakal ada yang memberikan resistensi, semuanya setuju," kata Yasin.

Dua waduk tersebut akan menjadi aset Pemprov DKI yang dimanfaatkan untuk daerah sekitar, tak hanya Jakarta. Soal pemeliharaan waduk masih akan dikonsultasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Poin kedua, Pemkab Bogor akan meminta bantuan peralatan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menormalisasi Sungai Ciliwung hulu. Menurut Yasin, sungai itu tak pernah dinormalisasi. Padahal, normalisasi penting untuk memperbaiki kualitas daerah aliran sungai (DAS). APBD Pemkab Bogor tidak cukup untuk membiayai proyek normalisasi sungai yang terbilang cukup mahal.

"Kalau waduk berjalan dan normalisasi hulu berjalan, 40 persen air yang masuk ke Jakarta sangat bisa dikendalikan," lanjut Yasin.

Poin ketiga, Pemkab Bogor juga akan melanjutkan penertiban vila ilegal untuk menambah ruang terbuka hijau di kawasan hulu. Tahun 2013, Pemkab Bogor telah membongkar 214 vila. Pada tahun ini, sebanyak 800 vila ilegal yang berdiri di sepanjang wilayah Cisarua hingga Cijeruk dan kaki Gunung Salak menjadi target pembongkaran.

Ia mengakui, sejumlah vila dimiliki oleh pejabat tinggi, militer, artis, dan sebagainya. Namun, ia tak mau disalahkan terus-menerus atas banjir di Jakarta karena kurangnya daerah resapan di wilayah hulu.

Jokowi puji keberanian Bupati Bogor

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi mengapresiasi keberanian Yasin. Ia mengaku senang dapat bekerja sama dengan pemimpin daerah yang sigap dan tanggap.

"Ini kebetulan saya ketemu sama Bupati yang berani," tekannya.

Untuk pembebasan lahan, Pemprov DKI menggelontorkan dana sebesar Rp 1,2 triliun. Namun, lantaran APBD 2014 sudah disahkan, pihaknya baru akan mengeluarkan dana Rp 200 miliar tahun ini. Sisanya akan ditambahkan di APBD Perubahan 2014.

Soal permintaan peralatan normalisasi, Jokowi juga menyatakan siap meminjamkan sejumlah alat keruknya kepada Pemkab Bogor.

Pada tahun 2014 ini, Pemprov DKI Jakarta akan menggelontorkan dana sebesar Rp 5 miliar sebagai hibah untuk Pemkab Bogor demi menertibkan vila-vila ilegal. Jumlah tersebut diketahui naik lebih dari dua kali lipat dari tahun 2013, sebesar Rp 2,1 miliar.

Sumber: kompas.com

Jokowi: Sejak Saya Jadi Gubernur, CSR Itu Antre..

Gubernur Jakarta Joko Widodo mengawali blusukan di musim penghujan dengan meninjau Pintu Air Jembatan Merah, Senin (13/1/2014).

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengaku, selama ia menjabat, sederet perusahaan antre ingin memberikan dana corporate social responsibility (CSR) untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Jakarta. Hal itu dikatakan Jokowi kepada wartawan, di Balaikota, Senin (27/1/2014) malam.

"Asal tau saja ya, sejak jadi gubernur itu yang namanya CSR itu antre panjang banget. Jadi yang gitu-gitu biasalah," ujar  Jokowi.

Menurut Jokowi, ia tak memedulikan motif pemberian CSR tersebut, selain untuk pengembangan kota. Pernyataan Jokowi ini merespons sumbangan salah satu pengusaha yang memberikan 10 bus transjakarta dan uang Rp 6 miliar untuk korban banjir. Alasan pemberian hibah ini karena Jokowi dianggap prorakyat.

"Ya ndak tau, tanyakan ke mereka. Jangan tanya saya," kata Jokowi.

Ia memastikan pendapatan yang bakal dihasilkan oleh bus-bus tersebut akan menambah pendapatan asli daerah (PAD). Sementara terkait dasar hukum langkah tersebut, Jokowi mengaku tidak tahu-menahu. Yang penting, kata dia, tak ada penyelewengan dana bantuan dan arahnya untuk kepentingan rakyat. 

"Saya ndak urusin sampai dasar hukum, kok tanyakan ke saya. Saya itu ngertinya yang penting berguna bagi rakyat banyak loh. Wong saya juga jamin ndak ngambil uang dari situ," ujar Jokowi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendapatkan perhatian Tahir Foundation karena dianggap prorakyat. Kumpulan pengusaha yang bergerak di bidang kemanusiaan itu menyumbang 10 bus transjakarta dan uang sebesar Rp 6 miliar kepada Pemprov DKI Jakarta untuk warga korban banjir.

Ketua Tahir Foundation, Tahir, mengatakan, hibah kepada rakyat melalui Pemprov DKI Jakarta adalah yang pertama kali. Pada masa pemerintahan sebelumnya, Tahir Foundation biasanya langsung membantu para warga yang membutuhkan.

"Kami bantu hanya karena Pak Jokowi. Dia itu prorakyat, jujur, dan lugas," ujar Tahir.

Sumber: kompas.com