Tidak dapat diragukan lagi bahwa Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan nama julukan JOKOWI merupakan sosok yang saat ini cukup fenomenal di Indonesia. Jokowi adalah mantan Walikota Surakarta ini telah menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat luas, semenjak dirinya mempopulerkan mobil SMK beberapa saat yang lalu.

Jokowi yang lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961 ini semakin menjadi perbincangan masyarakat ketika secara resmi mencalonkan diri sebagai calon Gubernur untuk DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan (PDI-P) yang berkolaborasi dengan Partai Gerindra.
Dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama yang juga sering dijuluki sebagai Ahok.



Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sebenarnya sudah lebih duluan populer dimata masyarakat Solo. Terbukti selama 2 priode terakhir menjabat sebagai Walikota di Surakarta, Jokowi telah mampu melakukan perubahan yang sangat pesat di kota ini. Dibawah kepemimpinan Jokowi, Kota Solo telah menjadi branding dengan slogan Kota, yaitu "Solo: The Spirit of Java".
Baca biografi lengkap beliau DISINI

Baca biografi wakil beliau ( AHOK ) DISINI

Sabtu, 01 Desember 2012

Basuki yang Melengkapi Jokowi

Basuki yang Melengkapi Jokowi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (tengah, berkemeja putih) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (kanan) dalam rapat bersama PT MRT Jakarta, di Balaikota Jakarta, Rabu (28/11/2012).

Ibarat sebuah tim dalam sepakbola, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjalankan tugas sebagai penyerang yang sibuk blusukan menggedor segudang masalah di Ibu Kota. Sementara wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama menjalankan peran bak seorang kiper, menjaga gawang dan mematahkan semua serangan masalah yang datang silih berganti.

Banyak sudah cerita tentang cara kerja Jokowi yang mengundang decak kagum. Menyentuh masalah langsung dari akarnya, santai tapi tegas, mengobati rindu masyarakat akan pemimpin yang tak elitis. Lantas bagaimana kisah wakilnya yang terkenal dengan panggilan Ahok?

Tak jauh berbeda, sejak dilantik pada 15 Oktober lalu, Basuki juga menyita perhatian banyak pihak. Ciri khasnya adalah gaya bicara yang kerap meledak-ledak namun diimbangi dengan kinerja yang profesional. Setiap hari, sebelum jarum jam duduk di pukul 08.00 pagi, Basuki telah ada di kantornya, Balai Agung, komplek Balaikota Jakarta.

Tak pernah menunggu lama, setumpuk pekerjaan yang terjadwal dan tidak terjadwal langsung dilahapnya bak menu sarapan. Baik itu pertemuan rapat, atau melayani warga Jakarta yang datang mengadukan masalahnya. Ruang kerja Basuki ada di lantai dua  Balai Agung. Ruang kerja dan ruang rapatnya terpisah tapi saling berhadapan. Di kedua ruang inilah Basuki banyak menghabiskan waktunya sebagai wakil gubernur.

Berbeda dengan Jokowi yang selalu berjalan dengan santai, Basuki memiliki gaya yang lebih gesit. Caranya berjalan sama dengan cara dia berbicara, seperti selalu "lapar" ingin segera menemui masalah. Saking gesitnya, Basuki seperti lupa kalau ada lift di sebelah ruang kerjanya. Naik turun gedung selalu ia lakukan dengan menyusuri tangga.

Bumper Jokowi

Saat Jokowi sibuk blusukan, Basukilah yang akhirnya mewakili. Menemui warga yang berunjuk rasa, memimpin rapat dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), atau menerima tamu dari berbagai elemen.

Misalnya pada 24 Oktober bulan lalu, saat ribuan buruh dari seluruh penjuru Ibu Kota mendatangi Balaikota Jakarta menuntut kenaikan upah dan penghapusan sistem kerja outsourcing. Para buruh mendesak Gubernur DKI Joko Widodo untuk menemui mereka, namun di saat bersamaan Jokowi tengah blusukan ke beberapa pasar di wilayah Jakarta Timur. Saat itulah Basuki menunjukkan wibawanya.

Meski dalam tekanan ribuan buruh, tanpa ragu dirinya menerobos lautan manusia untuk menuju panggung orasi di tengah kerumunan buruh. Basuki mengajak sejumlah perwakilan buruh untuk berdialog di ruang rapatnya.

Belum lagi kebiasaan Basuki di setiap memimpin rapat. Dituntut transparan, suasana dalam rapat selalu diunduh ke dalam Youtube dengan akun Pemprov DKI. Tak sedikit "adegan" yang menampilkan Basuki tengah memarahi para bawahannya. Nampak penuh emosi, namun terbukti efektif melecut bawahannya melayani dan bekerja lebih optimal.

"Itulah kenapa saya nggak mau memegang pistol, karena kalau sedang marah saya mungkin saja bisa menembak orang. Tapi marah saya cepat reda, saya nggak mau stres, nggak mau stroke," kata Basuki.

Tak hanya itu, saat ditinggal Jokowi blusukan, Basuki juga ambil bagian menghadapi masalah-masalah krusial. Contohnya dalam rapat penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2013, Basuki harus berkali-kali berhadapan dengan dua pihak yang "berseteru", yakni unsur buruh dan para pengusaha. Meski akhir keputusan ada di tangan Jokowi, Basuki berperan lebih banyak mengawal proses sampai nilai UMP DKI tahun depan diputuskan Rp 2.200.000.

Lainnya, dalam rapat menentukan nasib angkutan massal berbasis rel (mass rapid transit/MRT), Rabu (28/11/2012) lalu. Saat rapat berjalan alot dan mulai memanas, Jokowi memilih untuk meninggalkan ruang rapat dengan alasan ingin menemui warga di Cilincing, Jakarta Utara. Kembali, Basuki harus mengambil alih, menengahi pro kontra pembangunan MRT.

Waktu pribadinya

Segudang kesibukan itu akhirnya membawa dampak pada kehidupan pribadi Basuki. Setiap hari ia mengaku bangun dari tidur di pukul 04.00 WIB. Waktu luangnya ia manfaatkan untuk berolahraga, entah itu jogging, senam jantung, atau olahraga lain untuk menjaga stamina dan kebugarannya. Minimal 30 menit di setiap harinya.

Pagi hari adalah waktu berharga Basuki untuk bertemu seluruh keluarganya, karena Basuki biasa kembali ke rumah sekitar pukul 22.00 WIB. Terkadang tak sempat bertemu dengan ketiga anaknya karena sudah tertidur.

Mengenai hobi, Basuki memiliki kegemaran membaca buku. Khususnya buku-buku yang memiliki konten filosofis. Saat sibuk, ada seseorang yang membantunya dengan membuat tanda warna (stabillo) di penggalan penting dalam buku-bukunya.

"Tiap pagi saya masih suka baca kok, tapi sekarang sudah nggak bisa banyak-banyak," ujarnya.

Kontroversi Basuki

Satu hal yang melekat dari sosok Basuki adalah pribadinya yang kontroversial. Ia seperti tak memiliki takut melontarkan pernyataan yang bombastis. Meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memeriksa urine seluruh PNS, mengusulkan kenaikan gaji PNS, dan menilai banyak PNS di Jakarta yang kerja tak sesuai kompetensinya.

Dalam rapat bersama DPD RI, Kamis (29/11/2012) kemarin, Basuki tegas mengatakan bahwa status wajar tanpa pengecualian (WTP) bukanlah segalanya. Karena baginya menjamin kesejahteraan rakyat adalah yang utama, lebih dari sekadar status WTP sebagai esensi dari sebuah kinerja.

"WTP itu gampang, kerja saja yang benar pasti dapat status WTP. Tapi buat apa WTP kalau rakyat tak sejahtera atau kita dipenjara," katanya.

Saat ini, popularitas Basuki mengimbangi Jokowi. Bahkan sebuah stasiun televisi internasional (Al-Jazeera) sempat menayangkan berita Basuki saat memimpin rapat yang diunduh dari Youtube. Meski demikian, Basuki tetap patuh dan menghormati Jokowi, koordinasi tak pernah putus, menjadi sepasang pemimpin pro rakyat yang saling melengkapi.

Sumber : kompas.com

Jokowi Ancam Pelajar Penyeleweng Kartu Jakarta Pintar

JPNN

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan bahwa penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan diawasi secara ketat. Secara berkala, Dinas Pendidikan DKI akan meminta keterangan dari siswa, guru dan orang tua murid terkait penggunaan dana bantuan pendidikan tersebut.

Ngontrolnya gampang. Nanti akan dikontrol, akan di-sampling ke anak, ke orang tua digunakan untuk apa aja kartunya, kata Jokowi usai acara peluncuran KJP di SMA Paskalis, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12).

Ia memaparkan, KJP dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan personal siswa seperti seragam, sepatu, buku, tambahan biaya gizi dan transport. Bahkan siswa tidak diperbolehkan untuk membayar iuran sekolah dengan KJP.

Bila ada siswa ataupun orang tua menggunakan KJP di luar ketentuan, maka Jokowi akan mengambil langkah tegas. Langsung dicabut nanti kalau dipakai buat beli tivi, ujar mantan Walikota Surakarta itu.

Lebih lanjut Jokowi berharap pemberian bantuan tunai langsung ala KJP itu dapat mendidik siswa untuk bertanggung jawab dalam mengelola keuangan. Sistem ini juga dinilai akan lebih tepat guna.

Kalau bentuknya uang kan nanti bisa fleksibel, kan anak kadang-kadang sudah punya baju, tapi butuh buku. Ada yang sudah punya buku, tapi butuh untuk transport, kartu ini memang digunakan untuk itu, terangnya.

Sekedar diketahui, Kartu Jakarta Pintar adalah kartu ATM Bank DKI yang diberikan kepada siswa yang dianggap tidak mampu oleh Pemprov DKI. Kartu ATM tersebut setiap bulan akan diisi sejumlah uang oleh Pemprov DKI. (dil/jpnn)

Sumber

Jumat, 30 November 2012

Sabtu, 01 Desember 2012 sekitar 3.008 Siswa akan Terima Kartu Jakarta Pintar

Sabtu Lusa, 3.008 Siswa Terima Kartu Jakarta Pintar
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Kartu Jakarta Pintar akhirnya akan diluncurkan pada Sabtu (1/12/2012) lusa. Sebanyak 3.008 siswa di Jakarta akan menerima kartu tersebut di hari yang sama.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, saat peluncuran tersebut, Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan diserahkan secara simbolis kepada seratus anak di wilayah DKI Jakarta. "Sebanyak 3.008 siswa juga akan mendapatkan di hari yang sama," kata Taufik di Jakarta, Kamis (29/11/2012).

Untuk tahun ini, KJP akan diberikan kepada 10.266 siswa SMA dan SMK. Jumlah tersebut untuk menutup angka partisipasi kasar yang mencapai 87,16 persen. "Tahun ini anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 37 miliar. Masing-masing anak akan mendapat uang operasional sebesar Rp 400.000 per bulan. Selain itu juga uang personal sebesar Rp 240.000 per bulan," kata Taufik.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan siap membagikan KJP langsung di lapangan. Jokowi mengatakan, pada hari peluncuran nanti, akan dibagikan sebanyak tiga ribuan lembar KJP. Mekanisme pembagian kartu ini tidak jauh berbeda dari pembagian Kartu Jakarta Sehat pada awal bulan ini. "Ada yang dengan mengumpulkan warga, ada juga yang door to door," kata Jokowi.

Jokowi enggan memberitahukan lokasi peluncuran KJP yang akan didatanginya. Yang pasti, ia akan mengunjungi sekolah-sekolah di perkampungan penduduk. "Sekolahnya mana, ya besok nanti saya sampaikan," kata Jokowi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Jokowi akan membagikan KJP secara langsung di dua lokasi, yakni SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk 1.657 siswa. Ia juga akan membagikan 1.066 kartu yang sama di SMA Paskalis, Kemayoran, Jakarta Pusat.

KJP merupakan salah satu program unggulan di bidang pendidikan hasil inisiasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pimpinan Jokowi. Kartu ini berpihak pada peserta didik yang tidak mampu atau miskin dan sumber dananya dari dana rawan putus sekolah di masing-masing suku dinas pendidikan di Jakarta.

KJP diperuntukkan sebagai biaya penunjang kebutuhan personal, seperti uang transportasi, buku, sepatu, baju, gizi, dan lain-lain. Masing-masing siswa penerima akan memiliki KJP dalam wujud kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank DKI dengan suntikan dana sekitar Rp 240.000 per bulan.

Tahun ini KJP hanya dibatasi untuk siswa di jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK). Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji pemberian kartu serupa untuk siswa di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP).

Sumber : kompas.com

Kamis, 29 November 2012

Sidak Kecamatan Setiabudi Sepi, Jokowi Bilang Bagus

Sidak Kecamatan Setiabudi Sepi, Jokowi Bilang Bagus
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyambangi Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara, Selasa (16/10/2012). Setelah dilantik Senin (15/10) kemarin, Jokowi langsung mengunjungi kampung-kampung kumuh di Jakarta, mendalami masalah yang ada dan kemudian mencari cara untuk mengatasinya.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sebelum ia menyambangi Hotel Grand Sahid Jaya untuk mendengarkan pengarahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berdasarkan pantauan Kompas.com, sebelum mobil dinas Jokowi mengarah ke Hotel Grand Sahid Jaya, tiba-tiba mobil dinas itu berbelok arah ke kantor Kecamatan Setiabudi, Jalan Setiabudi III, Jakarta Selatan.
Ya, kalau belum datang ya bagus dong. Pukul 08.30 WIB belum datang ya bagus.
-- Joko Widodo

Sekitar pukul 08.15 WIB, Jokowi tiba di kantor Kecamatan Setiabudi, tetapi kembali ia menemukan keadaan kantor kecamatan yang masih sepi. Sama seperti saat ia melakukan sidak di Kelurahan Senen, Kelurahan Cempaka Putih Timur, dan Kecamatan Cempaka Putih, Jokowi kembali tidak menemukan camat di lokasi.

Hingga pukul 08.30 WIB, Camat Setiabudi, Makmur HN, belum tiba di kantornya. Ketika memasuki kantor Kecamatan Setiabudi, keadaan kantor masih sepi. Jokowi pun bertemu dengan beberapa pegawai kecamatan. Di sana, ia kembali melihat banyaknya kursi-kursi kantor yang masih kosong, begitu pula yang berada di lantai dua.

Saat wartawan bertanya mengenai belum hadirnya Makmur HN, dengan nada sedikit menyindir, Jokowi mengatakan kalau perilaku camat yang belum datang pada pukul 08.30 adalah sifat yang baik.

"Ya, kalau belum datang ya bagus dong. Pukul 08.30 WIB belum datang ya bagus," kata mantan Wali Kota Solo tersebut, di kantor Kecamatan Setiabudi, Jakarta, Jumat (30/11/2012).

Jokowi pun mengaku masih menemukan beberapa persoalan yang harus segera diperbaiki, seperti pelayanan presensi yang masih manual. "Ya, tata ruang pelayanan masih jauh dari kata baik. Pelayanannya masih belum seperti bank. Ya enggak apa-apa karena memang hal itu membutuhkan waktu dan anggaran. Yang penting cara pelayanannya yang harus diubah, seperti SSID-nya masih manual," kata Jokowi.

Setelah sekitar 20 menit, Jokowi dan rombongan pun bergegas menuju ke Hotel Grand Sahid Jaya untuk mendengarkan arahan Presiden SBY.

Sumber : kompas.com

Selasa, 27 November 2012

KPK Terkejut, Semua Sarannya Diterima Jokowi

KPK Terkejut, Semua Sarannya Diterima Jokowi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berfoto bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja (kiri) saat mengunjungi gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (27/11/2012). Kunjungan ini guna membicarakan program pencegahan praktek korupsi di dalam tubuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Adnan Pandu Praja, menyatakan keterkejutannya terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Karena, kata Pandu, semua saran dari KPK untuk upaya pencegahan korupsi diterima oleh Jokowi.

Hal itu dikatakan Pandu seusai kunjungan Jokowi ke Gedung KPK, Selasa (27/121/2012). Pandu mengatakan, kunjungan Jokowi ke KPK, khususnya untuk membicarakan proses pembuatan anggaran. Menurut dia, perlu adanya perbaikan di dalam mekanisme pembuatan APBD.

"Anggaran adalah faktor utama untuk bisa mengawal anggaran Pemprov DKI," kata Pandu.

Selain itu, kata Pandu, KPK juga mendukung upaya Pemprov DKI untuk membangun sebuah sistem online di semua lini terkait pendapatan daerah. "Di seluruh restoran yang terdaftar akan terkonek dengan kantor pajak di DKI. Semua angka yang ada di bill yang kita makan akan terdeteksi. Ini termasuk salah satu pencegahan," ujarnya.

Selain itu, Pandu mengatakan, kunjungan Jokowi ke Gedung KPK adalah untuk yang kedua kalinya. Menurut dia, yang pertama adalah saat Jokowi masih menjabat sebagai Calon Gubernur DKI yang melaporkan harta kekayaannya.

"Kami berharap visi misi yang beliau sampaikan saat berkampanye itu menjadi Perda," katanya.

Pandu juga mengharapkan pilot project KPK dengan Pemprov DKI dapat menjadi contoh bagi provinsi lainnya.

"Kami juga memberikan hasil survei terkait integritas. Dan Alhamdulillah semangat beliau untuk membaur bersama KPK. Semoga kedepannya hasilnya lebih baik," kata Pandu.

Sementara itu Gubernur DKI, Jokowi, mengatakan, bersama KPK dia akan membentuk sebuah kerjasama untuk upaya pencegahan korupsi di tubuh Pemerintah Provinsi DKI. Oleh sebab itu, dia akan membenahi sistem-sistem mulai dari yang terkecil dan seluruh pendapatan daerah akan menggunakan sistem online.

"Masalah pendapatan semuanya akan kami online-kan nanti. Seperti hotel, pajak restoran, reklame, parkir menggunakan sistem online," kata Jokowi, di Gedung KPK.

Sumber : kompas.com

Ditanya Warga, Jokowi Sebut MRT Kereta Bawah Tanah

Ditanya Warga, Jokowi Sebut MRT Kereta Bawah Tanah
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, menaiki sepeda Low Rider milik salah seorang komunitas sepeda yang tengah mengikuti Car Free Day di area Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (25/11/2012) pagi.

Nama mass rapid transit (MRT), menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, membuat bingung orang di kampung-kampung. Agar masyarakat lebih mengerti, Jokowi menyebut MRT dengan kereta bawah tanah.

"MRT itu apa sih? Ya, saya jawab saja kereta bawah tanah. Banyak yang di kampung-kampung nanya ke saya apa itu MRT. Apa tho, Pak? Ya kereta bawah tanah," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin (26/11/2012).

"Jadi, sekarang saya mau nyebut kereta bawah tanah, enggak pakai MRT lagi," ujarnya.

Agar masyarakat lebih mengerti lagi tentang megaproyek MRT, rencananya Jokowi akan mengundang masyarakat dan tokoh transportasi dalam diskusi tentang MRT. PT MRT diminta untuk mempresentasikan proyek tersebut secara terbuka.

"Dua hari lagi, saya kumpulin, nanti harus presentasi lagi dan saya juga mengundang pakar-pakar, masyarakat transportasi, semuanya," kata Jokowi.

Jokowi berharap semuanya akan mengerti agar dapat saling

Minggu, 25 November 2012

Jokowi: Kartu Jakarta Sehat Tak Gratis

foto

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menunjukkan tanda layanan gratis di Puskesmas Bukit Duri, Kampung Melayu, Jakarta, Senin (12/11). Selain membagikan Kartu Jakarta Sehat, Jokowi juga memeriksa distribusi kartu tersebut di kelurahan Bukit Duri. TEMPO/Tony Hartawan


"Siapa bilang Kartu Jakarta Sehat gratis?" Kalimat itu dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat mensosialisasikan Kartu Jakarta Sehat di RW 06 Kampung Sungai Tirem, Kelurahan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Senin, 12 November 2012.

Di depan warga Kampung Sungai Tirem, Jokowi menuturkan bahwa KJS tak sepenuhnya gratis. Menggunakan kartu tersebut tetap harus mengeluarkan biaya. Tapi, yang mengeluarkan biaya adalah pemerintah daerah.

"Siapa bilang (KJS) gratis? Ini bayar, ya! Tapi, yang bayar Pemda," kata Jokowi, di tengah-tengah warga yang telah mendapatkan KJS. Sontak klarifikasi ala Jokowi tersebut mendapat tepukan tangan dan riuh tawa dari warga Kampung Sungai Tirem.

Jokowi yang saat itu mengenakan kemeja lengan panjang, celana hitam, dan sepatu kets cokelat, menyerahkan sebanyak 494 KJS untuk warga di Kelurahan Marunda. Direncanakan, sampai akhir tahun, sebanyak 3.000 KJS akan dibagikan ke warga DKI Jakarta. Sementara untuk tahun 2013, sebanyak 4 juta KJS yang akan dibagikan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 900 miliar untuk program KJS ini. Sedangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2013, untuk bidang kesehatan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 2,9 triliun yang digunakan untuk berbagai program kesehatan, salah satunya program KJS tersebut.

Sumber : tempo.com