Gerindra: Ahok Tak Galak, Jakarta Tak Berubah

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, berkunjung ke Redaksi Harian Kompas untuk bersilaturahim sekaligus menyampaikan sosialisasi program kerja Kantor Harian Kompas di Palmerah, Jakarta, Jumat (10/5/2013). Basuki diterima langsung oleh Pemimpin Umum Harian Kompas, Jakob Oetama, yang didampingi CEO Kompas Gramedia, Agung Adiprasetyo, Pemimpin Redaksi Kompas, Rikard Bagun, dan jajaran pimpinan Kompas lainnya. | KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mendukung gaya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok membenahi persoalan di DKI Jakarta. Menurutnya, yang perlu dilihat adalah substansi ucapan Ahok, bukan gayanya.

"Kita harus kembali ke substansinya dulu. Substansi yang dikemukakan benar atau salah? Sejauh ini apa yang disampaikan Ahok itu hampir semuanya benar," kata Fadli di sela-sela menghadiri Open House di kediamanan Jimly Asshiddiqie di Jakarta, Sabtu (10/8/2013).

Hal itu dikatakan Fadli ketika dimintai tanggapan perseteruan antara Ahok dengan Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana alias Lulung terkait pedagang kaki lima di Tanah Abang.

Fadli mengatakan, tentu Ahok memiliki dasar yang kuat untuk bertindak atau berbicara. Jika tidak, Ahok sudah dituntut hukum. Saat ini, kata dia, yang diperlukan untuk membenahi Ibu Kota memang penegakan hukum dan ketertiban.

"Style orang memang berbeda-beda. Ada yang kalem, ada yang tegas. Untuk menghadapi situasi seperti sekarang, memang diperlukan gaya seperti itu. Kalau tidak dengan cara seperti itu, jangan-jangan tak terjadi perubahan," kata Fadli.

Meksi demikian, Fadli berharap agar Ahok sedikit lebih bijak ke depannya. Namun, bukan berarti menurunkan kualitas kepemimpinannya.

Sumber: kompas.com

"Saya Suka Cara Ahok, tapi Tak Adil kalau Cuma untuk yang Ber-KTP DKI"

Kawasan Jalan Kebon Jati, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang kembali semrawut, Senin (22/7/2013) sore. Jelang sore, jalan yang dari sejak pagi steril dari PKL ini, kembali dipenuhi PKL dan parkir liar

Pemerintah Provinsi DKI (Pemprov) mendapat apresiasi dari banyak kalangan, terkait ketegasannya menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang. Namun begitu, ada juga yang menganggap Pemprov kurang adil.

Aldi (28) salah satunya. Pedagang Blok B Tanah Abang itu menilai Pemprov tidak adil karena mendahulukan PKL yang ber-KTP DKI Jakarta untuk menempati Blok G Tanah Abang.

"Saya suka caranya Ahok, tapi kalau (yang boleh berjualan) harus KTP DKI itu saya anggap membeda-bedakan banget," kata Aldi, kepada Kompas.com, Jakarta, Sabtu (10/8/2013).

"Dia itu orang mana sih, semua orang kan boleh cari nafkah di Jakarta, cuma beda nasibnya aja, dia jadi Wagub," kata pria asli Palembang itu.

Menurutnya, banyaknya pedagang yang menggelar lapaknya di jalanan karena harga sewa kios di trade center seperti di Blok A, Blok B, dan Metro Tanah Abang sangat tinggi. Harga sewa kios (dua pintu) di Blok A dan Blok B bisa mencapai Rp 250 juta per tahun. Malah, di Metro Tanah Abang bisa tembus Rp 300 juta per tahun.

"Saya tahu, karena dulu saya juga pernah di jalanan," lanjutnya lagi.

Sejak tiga tahun terakhir, Aldi menempati sebuah kios badan di Blok B. Harga sewa kios badan (satu pintu) jauh lebih murah, Rp 90 juta per tahun. Harga lapak-lapak di jalanan yang hanya Rp 5 juta per tahun, menjadi faktor pendorong menjamurnya PKL. Uang-uang kutipan dari para preman pun sudah menjadi konsekuensi yang murah.

Menurut Aldi, Jakarta tak kekurangan ruang usaha. Hanya saja, harga menjadi persoalan utama, terutama bagi para pendatang bermodal cekak.

"Orang lihatnya pas dua bulan sebelum Lebaran, pas ramai-ramainya. Coba lihat pas selain itu, di sini sepi. Keuntungannya enggak ada. Enggak cukup buat sewa kios yang mahal," pungkasnya.

Sumber: kompas.com

Jokowi: Normalisasi Tak Jamin Jakarta Bakal Bebas Banjir

Alat berat tengah melakukan pengerukkan di Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, rencana normalisasi sungai yang ada di Jakarta tidak menjamin warga akan bebas dari dampak banjir. Pria yang akrab disapa Jokowi ini mengatakan, kondisi keadaan tetap bergantung dari hulu sungai yang melintasi Jakarta.

"Memang normalisasi itu salah satu, tapi tidak menjamin (bebas banjir). Selama hujan seperti itu, dan ini (banjir) tidak setahun dua tahun, kan. Di Jakarta ini sudah puluhan tahun (banjir)," kata Jokowi saat ditemui tengah meninjau warga korban banjir di Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat siang.


Jokowi mengatakan, masalah banjir di Jakarta sendiri bergantung pada kondisi hulu sungai yang mengalir di Jakarta. Yang paling penting saat ini, lanjut Jokowi, yakni implementasi penanganan dampak banjir. Salah satunya dengan meninjau lapangan sekaligus menyampaikan mengenai masalah relokasi warga dari ancaman banjir.

Namun, normalisasi tetap akan dilakukan bagi permukiman warga yang kerap terkena banjir di 13 sungai yang melintasi Jakarta untuk mengurangi dampaknya. Namun, diakuinya, beberapa lokasi masih terkendala masalah pembebasan tanah yang belum rampung.

"Normalisasi seluruh. Kita ada tiga belas sungai itu seluruh Jakarta, nanti dinormalisasi semua," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, normalisasi sungai memang melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dalam prosesnya.

"Kuncinya yang men-drive ya memang harusnya pemerintah pusat," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi melakukan kunjungan di wilayah Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Di lokasi, Jokowi juga berkeliling dan menyapa warga korban banjir sambil memberikan bantuan berupa beras dan perangkat sekolah.

Sumber: kompas.com

Jokowi Pikirkan Strategi Tangani Pendatang Baru

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi Pasar Blok G Tanah Abang

Mudik menjadi 'tradisi' yang melekat bagi sebagian warga Jakarta kala menjelang perayaan hari raya Idul Fitri. Namun, sekembalinya pemudik di Jakarta, potensi munculnya pendatang menjadi hal lumrah.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan pihaknya sendiri telah memanfaatkan peran RT dan RW dalam imbauan menangani fenomena tersebut. Meski demikian, pria yang akrab disapa Jokowi itu mengakui belum memiliki jurus jitu untuk menanggulangi masalah tersebut.

"Ya ini kita kan imbauan, dioperasi pun beberapa puluh tahun...hahaha. Belum punya jurus yang jitu. Ya mau apa? Enggak mungkin juga Jakarta itu dipagari kemudian diberi pintu (bagi pendatang), enggak mungkin," kata Jokowi saat ditemui tengah meninjau warga korban banjir di Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat (9/8/2013) siang.

Meski demikian, Jokowi mengatakan, penanganan urbanisasi dapat diselesaikan dengan mendorong investasi di daerah. Dengan pertumbuhan yang terjadi di daerah, lanjut Jokowi, maka lapangan pekerjaan jadi tersebar di daerah.

"Memang yang paling baik mendorong investasi supaya lari ke daerah-daerah, mendorong peredaran uang di daerah. Sehingga, ada pertumbuhan, ada lapangan pekerjaan dan investasi, ya sudah (bisa mengatasi)," jelas Jokowi.

Sumber: kompas.com

Rumah Jagal Tanah Abang Dibongkar, Warga Bersorak

Suasana pembongkaran rumah jagal Blok G Pasar Tanah Abang penuh debu, Jakarta, Minggu (11/8/2013). Suara bising alat berat mengundang antusiasme warga untuk melihat pembongkaran.

Rumah potong hewan di Pasar Blok G, Tanah Abang, Jakarta Pusat, akhirnya dirobohkan. Sorak-sorai warga yang bermukim di belakang Gedung Pasar Blok G mengiringi perobohan rumah jagal yang telah beroperasi sejak 1993 itu.

Salah seorang warga, Novin (28) sangat mendukung perobohan rumah jagal tersebut. Menurutnya, selama ini keberadaan rumah jagal itu menimbulkan bau tak sedap dan sangat mengganggu warga sekitar.

"Dari dulu sebenarnya enggak setuju, bau. Jadi kita setuju banget ini dibongkar, syukurlah sekarang," ujarnya saat ditemui di sela-sela proses pembongkaran, Minggu (12/8/2013) siang.

"Ini kemerdekaan warga, 20 puluh tahun kita hidup dengan bau, dari tahun 1993. Kita bersyukur ini dibongkar," kata warga Gang Tikek, Tanah Abang, tersebut.

Novin menuding keberadaan RPH itu telah menurunkan nilai bangunan maupun rumah warga di sekitar pasar meskipun lokasinya strategis. Hal itu dikarenakan warga enggan tinggal di lokasi tersebut.

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, pembongkaran dimulai pukul 11.15 dan disaksikan puluhan warga yang tinggal di belakang pasar tersebut. Dinas Kebersihan DKI Jakarta menggunakan satu unit traktor untuk merobohkan bangunan rumah jagal. Terlihat beberapa personel gabungan Satpol PP dan polisi yang berjaga di lokasi. Hingga pukul 11.40 WIB, pembongkaran masih berlansung.

Sumber: kompas.com

Jokowi: Justru Pemimpin yang Harus Minta Maaf ke Rakyatnya

Basuki Tjahaja Purnama dan Joko Widodo. (Liputan6.com/Danu Baharuddin)

Tak ada open house di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Sebaliknya, pria bernama lengkap Joko Widodo itu justru ganti berkunjung ke warga di 5 wilayah, yaitu di Daan Mogot, Pademangan Timur, Cipinang, Jagakarsa, dan Tanah Tinggi. Tetap blusukan saat Lebaran.

Jokowi berpendapat, sudah sepatutnya lah pemimpin yang menemui warga secara langsung untuk bersilaturahmi, terlebih saat momen Lebaran seperti ini. Sebab, sebenarnya pemimpin juga banyak melakukan kesalahan sehingga wajar jika meminta maaf kepada warganya.

"Sekarang dengan seluruh staf di Pemrov DKI. Ini selesai, nanti pindah ke kampung. Karena apapun, pemimpin itu banyak salahnya. Banyak kekeliruannya. Mungkin dalam buat kebijakan, memutuskan sesuatu. Sehingga perlu pemimpin minta maaf pada rakyatnya. Penting. Bukan rakyatnya yang ke kita," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (8/8/2013).

Namun, mengenai pemilihan 5 lokasi tersebut ia mengaku sebagai hasil pilihan stafnya untuk perwakilan warga. Ia hanya mengatakan bahwa saat Lebaran akan mengunjungi warga secara langsung. Warga di 5 kampung itu juga telah diberi tahu perihal kedatangannya.

"Kalau nggak diberi tahu, nanti saya ke sana, nggak ada orang, pulang kampung semua, ya gimana? Hehe. Hari ini semuanya 5 kampung. Ini mungkin ke Tanah Tinggi dulu. Yang dekat aja dulu," kata suami Iriana itu.

Setelah urusan di Jakarta selesai. Pria kelahiran 1961 itu juga mengaku akan mudik ke Solo untuk bertemu orang tuanya pada hari ketiga lebaran.

Sumber: liputan6.com

Merasa Nyaman, Warga Rusun Marunda Tak Ingin Jokowi Jadi Presiden

Salah satu blok di Rusun Marunda Cluster B. Saat ini warga Rusun Marunda membutuhkan transportasi yang bisa menjangkau tempat kerjanya atau pasar.

Di tengah besarnya dorongan untuk mencalonkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai Presiden RI 2014, warga Rusun Marunda, Jakarta Utara, mengharapkan hal sebaliknya. Mereka berharap Jokowi masih menangani Ibu Kota, bahkan untuk periode selanjutnya.

Penghuni Rusun Marunda, khususnya di Klaster B, pada umumnya adalah warga yang direlokasi dari kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Mereka telah merasakan nikmatnya hidup di rumah baru, yang bebas dari banjir dan ongkos sewa mahal.

"Kita mah siapa saja presidennya ikut saja kalau itu memang sudah pilihan orang banyak, tapi jangan Jokowi, deh," kata Titin, salah seorang warga di Klaster B Rusun Marunda saat ditemui Kompas.com di Rusun Marunda, Jakarta, Jumat (2/8/2013).

Warga rusun menginginkan agar Jokowi fokus membereskan masalah Jakarta lebih dulu. Selain itu, mereka ingin Jokowi memenuhi janji-janjinya yang pernah diucapkan saat kampanye.

"Kalau nanti dia (Jokowi) jadi presiden, nanti pikirannya kepecah ke daerah-daerah juga. Kita sih maunya Jokowi jadi gubernur dua periode," kata Tiona, salah satu warga Klaster B Rusun Marunda.

Sampai saat ini, mereka sudah cukup puas dengan kinerja Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, terutama untuk program Rusun Marunda ini. Mereka merasa betah tinggal di rusun tersebut.

"Daripada dulu tinggal di Muara Baru enggak jelas, mending tinggal di sini. Fasilitasnya sudah cukup lengkap. Ada PAUD, tempat ibadah, walaupun darurat, ya. Terus air sama listrik juga ada. Cuma tinggal transportasi saja sih," kata Tiona.

Dalam berbagai survei oleh lembaga survei independen, Jokowi selalu menempati urutan atas calon presiden RI. Meski demikian, Jokowi tidak pernah mau menanggapi hasil survei itu. Ia berdalih ingin berkonsentrasi menangani masalah Jakarta.

Sumber: kompas.com

"Kalau Setengah Kepala Daerah seperti Jokowi, Indonesia Kalahkan Malaysia"

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo

Joko Widodo menerima pujian dari tokoh PDI Perjuangan Sabam Sirait. Menurutnya, jika setengah dari kepala daerah di Indonesia seperti Gubernur DKI Jakarta itu, maka Indonesia akan maju mengalahkan negara tetangga.

"Bila saja ada setengahnya kepala daerah seperti Jokowi di Indonesia, maka Indonesia akan maju dan akan mengalahkan kemajuan Malaysia, Singapura, dan Thailand," puji Sabam, yang merupakan deklarator sekaligus juga ideolog PDI Perjuangan, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tribunnews.com, Minggu (4/8/2013).

Sabam menegaskan bahwa Jokowi bukanlah kader yang muncul tiba-tiba. Dia sudah sejak lama terlibat dalam proses kaderisasi partai dan bukan tanpa alasan dimajukan dalam Pilkada Surakarta hingga dua periode. Kini Jokowi menjabat di struktur PDI Perjuangan Jawa Tengah.

"Jokowi itu kader murni PDI Perjuangan," tegas Sabam.

Jokowi, lanjut Sabam, pun akhirnya ditugaskan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk memperbaiki kondisi Ibu Kota. Menurut Sabam, hal itu juga bukan tanpa alasan. Selama memimpin Surakarta, Jokowi dianggap berhasil menata kota budaya itu dengan baik, dan pada saat yang sama Jokowi menampilkan figur yang bersih, jujur, dan merakyat.

Setelah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Sabam melihat langkah-langkah perubahan yang dijalankan Jokowi terlihat sukses. Namun, ia mengakui adanya beberapa perubahan yang membutuhkan proses dan jangka panjang. Tetapi, secara umum Jokowi sudah membuat garis kebijakan yang jelas, dan itu bisa dikatakan sudah berhasil.

Sumber: kompas.com