Ini Isi Maklumat Jokowi-JK

Calon Presiden Joko Widodo memberikan orasi dalam acara Konser Salam 2 Jari Menuju Kemenangan Jokowi-JK, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (5/7/2014). Konser ini dihadiri oleh ribuan simpatisan Jokowi-JK.

Dalam konser yang diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (5/7/2014), calon presiden Joko Widodo membacakan maklumat di hadapan ribuan orang yang hadir di acara tersebut. Konser yang menghadirkan artis-artis Ibu Kota itu yang telah menyatakan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kedatangan Jokowi ke panggung diiringi lagu "Salam Dua Jari" yang dibawakan Slank, Oppie Andaresta, dan kawan-kawan yang menggelar "Konser Salam 2 Jari Menuju Kemenangan Jokowi-JK". Begitu tiba, Jokowi langsung menuju salah sudut panggung dan menyampaikan maklumat yang dicetak pada selembar kertas putih.

Berikut Maklumat Jokowi-JK yang dibacakan dalam Konser Salam 2 Jari di Senayan:

MAKLUMAT JOKOWI-JK

Saudara- saudari sekalian, tidak ada yang lebih membanggakan dalam hidup saya selain berdiri di sini dihadapan Anda semua. Anda adalah orang-orang yang selalu bekerja keras, mengorbankan waktu dan tenaga, menyumbangkan pikiran dan gagasan serta semangat untuk mewujudkan jalan kebaikan dan perubahan bagi Indonesia

Anda semua adalah pembuat sejarah dan sejarah baru sedang kita buat. Itulah yang menjadi alasan mengapa saya dan pak JK berdiri di sini

Apresiasi kepada semua yang menjaga nilai-nilai keagamaan, di masjid, di gereja, di vihara, di pura, serta mereka yang konsisten melestarikan nilai-nilai adat nusantara

Saya dan Pak JK berdiri di sini bukan karena nafsu untuk berkuasa apalagi dengan menghalalkan segala cara.

Kami berdemokrasi untuk mendengar. Kami datang untuk ikut menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Kami hadir untuk ikut memberi rasa damai, bukan jadi pemicu konflik.

Saudara-saudari, kita berkumpul untuk membulatkan tekad, menyatukan hati dan bekerja keras sebagai tanggung jawab untuk melakukan perubahan demi kebaikan Indonesia dengan cara-cara bermartabat.

Kita berkumpul di sini sebagai bagian dari demokrasi yang memastikan partisipasi seluruh rakyat untuk menentukan masa depan bangsa, penghormatan pada hak azasi manusia, berjuang untuk keadilan dan memelihara keberagaman serta perdamaian.

Kita menolak segala bentuk intimidasi, kebohongan dan kecurangan yang mencuri hak rakyat untuk menentukan masa depan Indonesia.

Sebarkan kebaikan…! Rakyat tidak perlu percaya pada fitnah dan kebohongan. Kita semua telah dihantam fitnah dan kebohongan, tapi kita tak pernah tumbang karena kita bekerja tulus untuk Republik tercinta.

Kita semua adalah penyala harapan untuk Indonesia. Kekuatan kita adalah pada kerelaan. Anda rela bersatu padu, berdiri tegak, bekerja keras menyuarakan pesan tegas bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk perubahan.

Saya dan Pak JK sekali lagi berterima kasih pada seluruh relawan, pemuka agama, tokoh masyarakat, aktifis, pekerja seni, petani, nelayan, buruh, guru, pegawai negeri , mahasiswa – pelajar, dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyatukan tekad mengawal proses pemilu Presiden ini demi tercapainya cita-cita bersama.

Buat generasi muda, adik- adik saya… Kalian pemilik masa depan Indonesia. Ijinkan kakakmu ini mengajak kalian semua untuk ikut menentukan arah Indonesia

Jalan tinggal selangkah lagi. Jaga TPS Anda…!

Saya dan pak Jk berjanji jika Anda memberi kehormatan luar biasa pada kami untuk menjadi Presiden dan wakil Presiden, maka kami akan bekerja keras setiap hari untuk Anda, dan untuk anak-anak Anda.

Salam perdamaian, Salam 2 jari…!

Jokowi-JK Janjikan Peningkatan Mutu Pendidikan Pesantren

Capres nomor urut 2, Joko Widodo, mengumumkan harta kekayaan hasil verifikasi KPK, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2014). Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto memiliki harta kekayaan terbanyak, yaitu sebesar Rp 1,6 triliun, cawapres nomor urut 2 Jusuf Kalla sebesar Rp 465 miliar, cawapres nomor urut 1 Hatta Rajasa sebesar Rp 30 miliar, dan capres nomor urut 2 Joko Widodo sebesar Rp 29 miliar.

Calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menjanjikan perbaikan mutu pendidikan pesantren sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional.

"Yang namanya mutu pendidikan di pesantren harus kita tingkatkan apabila ingin mutu pendidikan nasional juga naik," kata Jokowi, dalam acara jumpa pers di Hotel Holiday Inn di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/7/2014).

Salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan di pesantren, sebut Jokowi, adalah dengan meningkatkan kualitas para guru. Dia menegaskan bahwa pesantren punya banyak kontribusi di dunia pendidikan.

Jokowi pun berjanji akan meningkatkan kesejahteraan para guru di pesantren. Dia menegaskan bahwa baginya dan Kalla, pendidikan merupakan prioritas bila terpilih dalam Pemilu Presiden 2014.

Selama berkeliling menggelar kampanye ke sejumlah daerah, Jokowi memang kerap menyambangi pesantren. Di Jawa Barat, misalnya, Jokowi dalam beberapa hari ini singgah di pondok pesantren Al Hassaniyah, Al Masturiyah, dan Al Maksoem.

Selepas jumpa pers yang dihadiri pula oleh Kalla dan tim pemenangannya seperti Anies Baswedan dan Teten Masduki ini, Jokowi juga dijadwalkan kembali berkampanye dengan salah satu tujuan kunjungan adalah Al Basyariyah, Cigondewah, Kota Bandung.

Sumber: kompas.com

Ekonom: Jokowi-JK Lebih Realistis Ketimbang Prabowo-Hatta

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik (tengah) bersama dua pasang capres dan cawapres saat pengumuman harta kekayaan di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2014). Capres nomor urut 1, Prabowo Subianto memiliki harta kekayaan terbanyak, yaitu sebesar Rp 1,6 triliun, cawapres nomor urut 2, Jusuf Kalla sebesar Rp 465 miliar, cawapres nomor urut 1, Hatta Rajasa sebesar Rp 30 miliar, dan capres nomor urut 2, Joko Widodo sebesar Rp 29 miliar.

Visi-misi pasangan Jokowi-JK dinilai lebih realistis ketimbang visi-misi pasangan Prabowo-Hatta. Dalam diskusi publik bertajuk 'Realistiskah Program Ekonomi Jokowi-JK?' di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Rabu (2/7/2014), ekonom Faisal Basri menilai, pembangunan ekonomi yang diusung Jokowi-JK lebih bagus.

"Dalam paparan visi misi pasangan Jokowi-JK menyampaikan mengejar pertumbuhan ekonomi adalah bagus, tapi lebih baik mengurangi kesenjangan di antara masyarakat kota dan desa serta wilayah Indonesia bagian timur dan barat," katanya.

Sementara itu, untuk pasangan Prabowo-Hatta, dia menilai mengejar pertumbuhan ekonomi sekitar 7-10 persen sangatlah tidak realitis. "Jika dilihat dari energi yang ada, maka PLN tidak sanggup memasok aliran listrik untuk pertumbuhan tersebut sehingga membutuhkan impor BBM lebih banyak lagi jika mau mengejar pertumbuhan ekonomi itu," ujarnya.

Dalam diskusi yang digelar Indonesia Research & Strategic Analysis (IRSA) itu, Faisal mencontohkan, dalam hal kedaulatan pangan, program Jokowi-JK lebih pro terhadap petani. "Jokowi-JK lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian yang selama ini diabaikan seperti irigasi, sehingga dapat memaksimalkan produksi pertanian," katanya.

Jokowi-JK juga menekankan pentingnya membangun gudang-gudang pertanian. Sehingga, ketika hasil pertanian membanjiri pasar, maka stok hasil pertanian dapat disimpan di gudang-gudang tersebut. "Stok tersebut dapat dikeluarkan ketika terjadi kelangkaan produk pertanian," kata Faisal.

Sementara untuk Prabowo-Hatta, ia mempertanyakan pencetakan lahan baru sekitar 2 juta hektar berdasarkan koridor MP3EI. "Lahan itu untuk siapa? Jelas itu bukan untuk petani," katanya.

Sumber: kompas.com

Ini Alasan Jurnalis AS Allan Nairn Ungkap Wawancara "Off The Record" dengan Prabowo

Capres nomor urut 1, Prabowo Subianto mengumumkan hasil verifikasi harta kekayaannya di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2014). Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto memiliki harta kekayaan terbanyak, yaitu sebesar Rp 1,6 triliun, cawapres nomor urut 2 Jusuf Kalla sebesar Rp 465 miliar, cawapres nomor urut 1 Hatta Rajasa sebesar Rp 30 miliar, dan capres nomor urut 2 Joko Widodo sebesar Rp 29 miliar.

Jurnalis Amerika Serikat Allan Nairn angkat bicara soal alasannya membuka kembali percakapan "off the record" dengan mantan Panglima Kostrad, Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto pada tahun 2001 silam. Menurut Allan, apa yang dilakukannya memang melanggar kode etik jurnalistik. Akan tetapi, ia beralasan, hal ini dilakukan untuk kepentingan yang lebih besar yakni bangsa Indonesia yang telah dibutakan dengan citra yang tengah dibangun Prabowo yang kini maju sebagai calon presiden.

"Kalau ada sejarah jejak rekam jenderal yang paling jahat menyiksa orang sipil, membunuh orang sipil, itulah Prabowo. Prabowo adalah jenderal dengan rekor kejahatan terburuk. Ini serius sekali. Rakyat Indonesia harus memiliki akases terhadap informasi yang saya punya ini," ujar Allan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (1/7/2014) malam.

Menurut Allan, pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukannya tidak seberapa besarnya jika dibandingkan dengan dampak yang akan diterima masyarakat Indonesia jika Prabowo terpilih sebagai presiden.

Dalam wawancara dengannya, kata Allan, Prabowo menjabarkan bahwa ia adalah seorang jenderal yang tidak percaya pada sistem demokrasi.

"Dia bahkan mengatakan bahwa di Indonesia masih banyak kanibalisme dan kerumunan yang rusuh sehingga masih belum siap untuk demokrasi. Prabowo ingin rezim ototiter yang jinak," kata Allan.

Prabowo, sebut Allan, juga menghalalkan darah sipil yang dibunuh militer. Hal ini mengacu pada kasus pembunuhan massal Santa Cruz. Dalam tulisan yang diunggah dalam blog pribadi Allan, Prabowo disebutkan juga menyandingkan dirinya dengan pemimpin otoriter seperti Pervez Musharraf di Pakistan. Allan mengakui masih banyak jenderal lainnya yang juga berkasus seperti Prabowo. Di kubu Jokowi, kata Allan, ada dua jenderal yaitu Hendropriyono dan Wiranto yang disebutnya juga terlibat pelanggaran HAM berat.

"Keduanya juga jahat, membunuh orang sipil. Tapi pilihannya, Jokowi didukung oleh jenderal-jenderal yang bunuh sipil. Sementara Prabowo adalah jenderal yang bunuh orang sipil," kata Allan.

"Jadi yang saya lakukan ini memang pelanggaran serius dalam praktik jurnalistisk. Tapi ini pengecualian. Saya memiliki informasi ini dan saya rasa masyarakat Indonesia berhak untuk tahu," kata Allan.

Allan adalah seorang jurnalis investigasi yang telah banyak meliput kasus-kasus pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia seperti Guatemela, Haiti, hingga Timor Leste. Ia pernah dianggap sebagai ancaman bagi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto atas laporan-laporannya.

Pada bulan Juni dan Juli 2001, Allan tengah menginvestigasi kasus pembunuhan warga sipil yang dilakukan oleh militer Indonesia. Investigasinya itulah yang kemudian mempertemukan Allan dengan Prabowo yang sudah diberhentikan dari dunia kemiliteran.

Dalam wawancara itu, Allan mengaku Prabowo tidak mau menjelaskan secara spesifik kasus per kasus pembunuhan yang terjadi pada zaman Order Baru. Namun, ia justru bercerita panjang lebar kepada Allan tentang pemikirannya akan fasisme dan dunia militer.JAKARTA, KOMPAS.com – Jurnalis Amerika Serikat Allan Nairn angkat bicara soal alasannya membuka kembali percakapan "off the record" dengan mantan Panglima Kostrad, Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto pada tahun 2001 silam. Menurut Allan, apa yang dilakukannya memang melanggar kode etik jurnalistik. Akan tetapi, ia beralasan, hal ini dilakukan untuk kepentingan yang lebih besar yakni bangsa Indonesia yang telah dibutakan dengan citra yang tengah dibangun Prabowo yang kini maju sebagai calon presiden.

"Kalau ada sejarah jejak rekam jenderal yang paling jahat menyiksa orang sipil, membunuh orang sipil, itulah Prabowo. Prabowo adalah jenderal dengan rekor kejahatan terburuk. Ini serius sekali. Rakyat Indonesia harus memiliki akases terhadap informasi yang saya punya ini," ujar Allan dalam wawancara dengan sejumlah media di Jakarta, Selasa (1/7/2014) malam.

Menurut Allan, pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukannya tidak seberapa besarnya jika dibandingkan dengan dampak yang akan diterima masyarakat Indonesia jika Prabowo terpilih sebagai presiden.

Dalam wawancara dengannya, kata Allan, Prabowo menjabarkan bahwa ia adalah seorang jenderal yang tidak percaya pada sistem demokrasi.

"Dia bahkan mengatakan bahwa di Indonesia masih banyak kanibalisme dan kerumunan yang rusuh sehingga masih belum siap untuk demokrasi. Prabowo ingin rezim ototiter yang jinak," kata Allan.

Prabowo, sebut Allan, juga menghalalkan darah sipil yang dibunuh militer. Hal ini mengacu pada kasus pembunuhan massal Santa Cruz. Dalam tulisan yang diunggah dalam blog pribadi Allan, Prabowo disebutkan juga menyandingkan dirinya dengan pemimpin otoriter seperti Pervez Musharraf di Pakistan. Allan mengakui masih banyak jenderal lainnya yang juga berkasus seperti Prabowo. Di kubu Jokowi, kata Allan, ada dua jenderal yaitu Hendropriyono dan Wiranto yang disebutnya juga terlibat pelanggaran HAM berat.

"Keduanya juga jahat, membunuh orang sipil. Tapi pilihannya, Jokowi didukung oleh jenderal-jenderal yang bunuh sipil. Sementara Prabowo adalah jenderal yang bunuh orang sipil," kata Allan.

"Jadi yang saya lakukan ini memang pelanggaran serius dalam praktik jurnalistisk. Tapi ini pengecualian. Saya memiliki informasi ini dan saya rasa masyarakat Indonesia berhak untuk tahu," kata Allan.

Allan adalah seorang jurnalis investigasi yang telah banyak meliput kasus-kasus pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia seperti Guatemela, Haiti, hingga Timor Leste. Ia pernah dianggap sebagai ancaman bagi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto atas laporan-laporannya.

Pada bulan Juni dan Juli 2001, Allan tengah menginvestigasi kasus pembunuhan warga sipil yang dilakukan oleh militer Indonesia. Investigasinya itulah yang kemudian mempertemukan Allan dengan Prabowo yang sudah diberhentikan dari dunia kemiliteran.

Dalam wawancara itu, Allan mengaku Prabowo tidak mau menjelaskan secara spesifik kasus per kasus pembunuhan yang terjadi pada zaman Order Baru. Namun, ia justru bercerita panjang lebar kepada Allan tentang pemikirannya akan fasisme dan dunia militer.

Sumber: kompas.com