Tidak dapat diragukan lagi bahwa Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan nama julukan JOKOWI merupakan sosok yang saat ini cukup fenomenal di Indonesia. Jokowi adalah mantan Walikota Surakarta ini telah menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat luas, semenjak dirinya mempopulerkan mobil SMK beberapa saat yang lalu.

Jokowi yang lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961 ini semakin menjadi perbincangan masyarakat ketika secara resmi mencalonkan diri sebagai calon Gubernur untuk DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan (PDI-P) yang berkolaborasi dengan Partai Gerindra.
Dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama yang juga sering dijuluki sebagai Ahok.



Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sebenarnya sudah lebih duluan populer dimata masyarakat Solo. Terbukti selama 2 priode terakhir menjabat sebagai Walikota di Surakarta, Jokowi telah mampu melakukan perubahan yang sangat pesat di kota ini. Dibawah kepemimpinan Jokowi, Kota Solo telah menjadi branding dengan slogan Kota, yaitu "Solo: The Spirit of Java".
Baca biografi lengkap beliau DISINI

Baca biografi wakil beliau ( AHOK ) DISINI

Sabtu, 13 April 2013

Jokowi: Jakarta Panas, Jangan Saling Memanasi


Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi lokasi bekas kebakaran di Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Selasa (9/4/2013) sore. Selain menengok kondisi korban yang mengungsi, kedatangannya juga dimaksudkan untuk memberi bantuan psikologis dan logistik.

Saat mengunjungi warga Tambora, Jakarta Barat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberikan sejumlah wejangan untuk warga setempat. Di depan ratusan warga dan tokoh masyarakat setempat, Jokowi meminta warga untuk menjaga kerukunan dan tidak saling memanaskan suasana.

"Kalau ada persoalan kecil jangan dibesar-besarkan. Kalau persoalan besar ya harus diselesaikan dengan cepat. Perbedaan itu realitas, di Jakarta hawa panas, jangan sampai kehidupan sehari-hari saling panas-memanasi. Mohon semua membantu menyelesaikan dengan santun," kata Jokowi.

Hal itu dikatakan saat bertatap muka dengan warga Jalan Jamblang, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pada Jumat (12/4/2013) sore, di Masjid Jami Al Ulama. Saat berbicara, ia menggunakan pengeras suara di masjid tersebut dan terdengar jelas hingga puluhan meter.

Menurut Jokowi, dia sudah mendengar informasi tentang kondisi kerukunan di Kampung Duri yang kabarnya tengah atau sempat memanas. Informasi tersebut diterima Jokowi pada pagi tadi.

"Dari pagi saya tahu infonya, tetapi secara detail saya belum mendapatkan laporan dari lapangan. Sore ini saya ingin mendengarkan masukan sehingga masalah bisa diselesaikan dengan baik," ujarnya.

Mantan Wali Kota Surakarta ini menegaskan, dia meminta semua warga untuk menjaga kerukunan. Jokowi berjanji akan membuka diri untuk menyelesaikan masalah dan menjaga kerukunan warga.

Sumber: kompas.com


Kisah Penyamaran Basuki Saat Sidak Rusun Marunda

Kisah Penyamaran Basuki Saat Sidak Rusun Marunda
 Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, diwawancara wartawan seusai menerima rombongan dari PT ASKES di Ruang kerjanya, Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2012). Pertemuan tersebut membahas asuransi kesehatan bagi warga Jakarta. WARTA KOTA/ANGGA BN

Cerita seputar penyamaran Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah lama beredar di kalangan warga penghuni rumah susun sederhana sewa di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Penyamaran itu dilakukan pada suatu sore di bulan Februari 2013 dan masih menjadi perbincangan sampai sekarang.

"Waktu itu, kami sedang antre pendaftaran calon penghuni. Ada ratusan orang di situ. Tidak ada yang sadar kalau di situ ada Pak Ahok (sapaan Basuki, red)," kata Edward Rumambi, penghuni Kluster B Blok 11 Unit 1-10 Rusun Marunda, kepada Kompas.com, Kamis (11/4/2013).

Edward yang kerap disapa Boy menuturkan, saat itu, seorang pria berperawakan tinggi datang dan duduk di warung pecel lele di kompleks rusun. Pria itu mengenakan sandal jepit, memakai topi, dan kacamata hitam. Saat itu, masih terdapat ratusan orang yang berada di sekitar kantor pengelola rusun meskipun kantor itu sudah ditutup pada pukul 17.00 WIB.

"Menurut pedagang pecel lele, orang itu menanyakan ke dia, 'Kenapa tidak tinggal di rusun?'," tutur Boy.

Pedagang itu dengan polosnya mengaku bahwa dirinya belum memiliki cukup uang untuk membayar uang muka penyewaan rusun. Ia lantas menerangkan, beberapa orang yang dikenalinya harus menyetor uang sebanyak Rp 5 juta sampai belasan juta rupiah untuk mendapatkan unit di rusun milik pemerintah itu.

Tak lupa, pedagang itu menyebutkan beberapa oknum yang diketahuinya menawarkan jalur khusus untuk mendapatkan hunian di rusun. Latar belakang status nama-nama itu cukup bervariasi, mulai dari penghuni lama di Kluster A, petugas satpam rusun, hingga staf pengelola.

Wisnu, penghuni rusun, menambahkan, Basuki kemudian mulai menyingkap penyamarannya. Ia lantas membuka topi dan kacamatanya dan berjalan ke arah kantor pengelola untuk menanyakan kepada petugas yang ada. "Waktu dia lepas topi dan kacamatanya, baru kami sadar itu Pak Ahok," ujar Wisnu.

Jaenudin, penghuni Blok 11, juga mengaku terkejut saat menyadari kehadiran sang Wakil Gubernur. Ia tak melihat ada mobil dinas di sekitar lokasi tersebut, apalagi Basuki tampak berjalan seorang diri tanpa didampingi pengawal atau stafnya.

Menurut Jaenudin, ia mendapat informasi bahwa Ahok, sapaan Basuki, turun dari mobilnya di depan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda. "Dari situ, dia naik ojek ke rusun," tambah Jaenudin.

Baik Boy maupun dua rekannya menilai positif apa yang dilakukan Ahok. Menurut mereka, pada masa-masa awal relokasi warga ke rusun, muncul banyak penyelewengan. Boy meyakini banyak perubahan positif yang terjadi setelah Ahok mendengar langsung berbagai penyimpangan yang terjadi. Pemprov DKI pun kemudian melakukan penataan dan bersih-bersih pada jajaran staf pengelola.

"Bahkan, beberapa hari kemudian Pak Wagub datang lagi dan mendobrak pintu unit yang enggak ada penghuninya," kata Boy.

Boy berharap, pengawasan langsung dapat terus dilakukan terhadap pengelolaan rusun. Meskipun saat ini pengelolaan rusun telah berjalan lebih bersih, Boy menduga masih ada penyimpangan yang dilakukan pihak-pihak tertentu.

Sumber: kompas.com

Jumat, 12 April 2013

"Kami Iri dengan Warga Jakarta, Pak Jokowi"

"Kami Iri dengan Warga Jakarta, Pak Jokowi"
Warga Jakarta dianggap beruntung memiliki seorang pemimpin seperti Joko Widodo. Melalui Youtube, Subagyo meminta Jokowi untuk menjadi Presiden Indonesia pada 2014.

Subagyo terlihat serius menggarap video tersebut. Dia menggunakan pakaian beskap dan blangkon untuk tampil dalam videonya tersebut.

Dalam video berjudul "Jokowi Presiden 2014 HARAPAN SELURUH RAKYAT INDONESIA" berdurasi 5 menit 12 detik itu, Subagyo mengawalinya dengan intro lagu "Indonesia Raya". Kemudian, dia memperkenalkan diri.

Pria yang mengaku tinggal di lereng gunung Desa Sidomulyo, Kecamatan Lebak Barat, Kabupaten Pekalongan, ini sangat berharap agar Jokowi bersedia menjadi pemimpin bagi rakyat Indonesia.

"Indonesia harus dipimpin orang yang amanah sebagaimana Bapak Jokowi memimpin Kota Solo dan Jakarta," kata Subagyo dalam video tersebut.

"Kami iri pada warga Jakarta, Pak. Kami warga desa, Pak, begitu sangat memimpikan seorang pemimpin yang begitu mencintai rakyatnya, memanusiakan rakyatnya. Kami sudah bosan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang haus pada kekuasaan," tuturnya lagi.

Menurut pria setengah baya ini, Indonesia membutuhkan orang yang jujur seperti Jokowi. "Kami tahu bapak orang kaya-raya, bapak konglomerat, bapak eksportir mebel, tapi bapak bersahaja. Bapak tidak mencintai jabatan, kekayaan, tapi mencintai rakyatnya melebihi diri sendiri," ucap Subagyo.

Subagyo juga menyamakan Jokowi seperti Soekarno, presiden pertama RI. Menurutnya, Indonesia akan kembali maju dan disegani bangsa lain jika dipimpin Jokowi.

"Siaplah, Pak, janganlah ragu-ragu. Bapak adalah orang terpilih dari Tuhan, dari Allah, untuk memulihkan bangsa ini dari ambang kehancuran," tuturnya.

Di akhir video tersebut, terpampang slide foto-foto kepedulian Bung Karno dan Jokowi kepada masyarakat. Lagu "Indonesia Raya" menjadi backsound slide tersebut.

Tonton videonya yuk..:

Ini Alasan Majalah "Time" Meliput Jokowi

Ini Alasan Majalah "Time" Meliput Jokowi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat meninjau Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis (11/4/2013). Selain meninjau lokasi pasar, Jokowi juga menjalani sesi wawancara dengan sebuah majalah Time.

JAKARTA,  Nama Joko Widodo semakin dikenal luas. Tak hanya merembet ke skala nasional, figur Gubernur DKI Jakarta ini juga dikenal sampai ke luar negeri. Ia berbeda dan unik, itulah yang menarik dari sosoknya.

Hari ini, Kamis (11/4/2013), tim liputan majalah Time dari Amerika Serikat melakukan wawancara dengan mantan Wali Kota Surakarta tersebut. Sesi wawancara yang semula digelar pukul 14.30 WIB di ruang kerja Gubernur dilanjutkan ke lapangan. Pasar Menteng Pulo, Kecamatan Menteng Atas, Jakarta Selatan, dipilih menjadi lokasi wawancara sekaligus sesi pengambilan gambar (taping).

Meski akan dimuat di majalah dan dikemas dalam bentuk jurnalisme kisah, pada saat liputan, sebuah kamera video tampak terpasang merekam jalannya wawancara. Dua jurnalis Time bernama Dean Jay Mathew dan Shanta Dwarkasing melakukan tugas jurnalistiknya dengan mewawancarai peraih predikat wali kota terbaik ketiga sedunia dalam World Mayor Project 2012 itu.

Majalah Time meliput profil Jokowi dengan alasan sederhana. Jokowi dinilai unik karena menjadi sosok wirausahawan yang berpolitik dan sukses menjadi seorang pemimpin. Kegemaran Jokowi dalam melakukan kunjungan ke kampung-kampung kumuh atau blusukan kini menjadi ciri khasnya.

"Jokowi berbeda dari pemimpin lokal lain yang pernah saya temui. Ia mengunjungi langsung kampung demi kampung untuk mengetahui permasalahan. Ia sungguh fenomenal," kata Dean saat ditemui di Pasar Menteng Pulo, Kamis sore.

Tak hanya Dean, Shanta juga memiliki penilaian serupa. Menurutnya, Jokowi itu menarik dan perlu untuk dikupas. Ia terkesan oleh sosok Jokowi yang selama 23 tahun menjalani profesi sebagai pengusaha mebel, kemudian loncat dan sukses menjadi seorang pemimpin pemerintahan.

"Kami coba membuat berita feature, bagaimana seorang pebisnis mampu menjadi seorang pemimpin politik lokal," ujar Shanta.

Di Pasar Menteng Pulo, wawancara berlangsung sekitar 20 menit. Meski tak terdengar jelas karena ingin memberi jarak supaya proses wawancara tak terganggu, Jokowi tampak lugas menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan dengan bahasa Inggris.

Seusai wawancara, Jokowi mengajak kedua wartawan Time melihat kondisi pasar. Jokowi mengakhiri kegiatannya dengan membagi-bagikan bahan kebutuhan pokok untuk warga di sekitar pasar.

Sumber: kompas.com

Kamis, 11 April 2013

Basuki Tanyakan Keberadaan Wanda Hamidah

Basuki Tanyakan Keberadaan Wanda Hamidah
Anggota DPRD DKI Jakarta, Wanda Hamidah.

JAKARTA, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tampaknya memberi perhatian lebih kepada beberapa anggota DPRD DKI yang kerap tidak memunculkan batang hidungnya dalam Sidang Paripurna. Salah satunya adalah anggota Komisi E yang juga anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Wanda Hamidah.

Guyonan Basuki itu berawal dari pertanyaan media kepada Basuki terkait nama-nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) DKI. Saat itu, Basuki didampingi oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Mangara Pardede.

"Ini nih, calon Sekda terbaik," kata Basuki seraya menunjuk tangannya ke arah Sekwan, di Balaikota Jakarta, Kamis (11/4/2013).

Pria yang akrab disapa Ahok itu langsung tertawa dan kembali, dia melontarkan guyonannya. "Pak Sekwan.. Wan.. Wan.. Wanda Hamidah. Eh kok jarang masuk ya, ke mana ya dia, Pak Sekwan?" tanya Basuki kepada Mangara.

Namun, Mangara menampik ucapan Basuki dan menjawab kalau Duta Badan Narkotika Nasional (BNN) itu rajin bekerja sebagai anggota DPRD DKI. Setelah kasus penggerebekan oleh BNN, Wanda memang jarang terlihat menghadiri dalam Sidang Paripurna. Sebelumnya, justru Wanda yang merupakan anggota DPRD yang rajin dalam menghadiri Paripurna.

Pada Sidang Paripurna yang dihadiri Basuki kali ini merupakan Paripurna pemandangan fraksi-fraksi DPRD DKI terhadap perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, dan Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang Reklame.

Sidang Paripurna itu hanya dihadiri oleh 22 anggota DPRD dari jumlah total yang mencapai 94 orang. Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan juga tidak menghadiri Paripurna tersebut. Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Lunggana dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD lainnya, Triwisaksana.

Sumber: kompas.com

Selasa, 09 April 2013

Kalau Begini Namanya Pak Jokowi Ingkar Janji

Kalau Begini Namanya Pak Jokowi Ingkar Janji
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat mengenakan pelampung, sesaat sebelum menyusuri Sungai Ciliwung bersama Kopassus, di Cijantung, Jakart Timur, Jumat (5/4/2013).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta getol sekali untuk memulai pembangunan mass rapid transit (MRT) pada tahun ini. Keputusan pemenang tender rencananya bakal keluar dalam waktu dekat, meski masih banyak warga yang menolak, khususnya bila pembangunan moda transportasi massal berbasis rel ini dibangun dengan konsep jalan layang.

Sebagai Gubernur, Joko Widodo berada di baris terdepan untuk menentukan nasib MRT yang telah molor bertahun-tahun. Saat ini dia fokus menggodok kesepakatan di level elite dan kontraktor yang bakal terlibat dalam pembangunan MRT. Setelah itu, barulah dia berencana "turun gunung", mendekati warga untuk mencairkan kerasnya penolakan.

Alasan mantan Wali Kota Surakarta itu menomorduakan penolakan warga adalah agar langkah penentuan pembangunannya dapat lebih cepat. Dia khawatir realisasi MRT akan terus molor bila terlalu sibuk mengurusi gelombang penolakan.

Penolakan warga, kata Jokowi, didasari rencana pemerintah yang akan merealisasikan MRT dengan jalur layang karena dianggap mengganggu dan khawatir kumuh. Pasalnya, warga Lebak Bulus dan Fatmawati meminta MRT dibangun di bawah tanah. Namun, permintaan itu belum bisa dipenuhi karena pembangunan bawah tanah memerlukan biaya yang jauh lebih mahal.

"Kalau kami hanya mikir gitu terus, MRT enggak akan kami putuskan dan enggak akan jalan. Nanti mengenai problem seperti itu (penolakan warga) akan kami lakukan pendekatan," kata Jokowi, Selasa (9/4/2013).

Namun, langkah Jokowi kali ini dianggap mengecewakan. Bahkan, sejumlah pihak menilainya ingkar dengan apa yang telah dijanjikan sebelumnya. Mengapa?

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan menyayangkan sikap Jokowi yang menomorduakan penolakan warga. Menurut dia, proses penentuan pemenang tender dan menyelesaikan gejolak penolakan harus dilakukan secara bersamaan. Tigor bersikukuh dengan pendapatnya lantaran tuntutan warga ke depannya akan berkaitan dengan perjanjian bersama pemenang tender. Bila tak melibatkan warga, Tigor khawatir gelombang penolakan bakal memengaruhi pembangunan MRT di kemudian hari.

Di luar itu, warga juga harus dilibatkan lebih dalam dengan alasan sebagai pengawas rencana pembangunan. Warga yang akan bersentuhan langsung, kata Tigor, berhak mengetahui hasil analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) pembangunan MRT.

"Warga Jakarta ini memang menunggu MRT, tapi pastikan dulu semuanya harus clear. Ini penting, Gubernur harus menyelesaikan semuanya bersamaan," kata Tigor kepada Kompas.com, Selasa malam.

Secara terpisah, Alex Tarore, perwakilan warga Fatmawati yang menolak MRT dibangun dalam bentuk jalan layang, mengaku kecewa dengan sikap Jokowi. Kekecewan itu dilandasi karena merasa dinomorduakan setelah Jokowi lebih memilih fokus bernegosiasi di level elite dan kontraktor. Bahkan, Alex menuding Jokowi mengingkari janjinya untuk melibatkan warga dalam tim kajian pembangunan MRT.

Selain menuntut MRT dibangun di bawah tanah, warga Fatmawati dan Lebak Bulus juga meminta hasil Amdal yang terbaru. Pasalnya, Amdal terakhir dikeluarkan pada 2005 (hanya berlaku tiga tahun), sebagai syarat saat Kementerian Keuangan akan mengajukan pinjaman megaproyek MRT ke Japan International Cooperation Agency (JICA).

"Kalau (tidak melibatkan warga) begini namanya Pak Jokowi ingkar janji. Sebenarnya kami mendukung MRT, asalkan dibangun subway (bawah tanah) dan tunjukkan hasil Amdal terbarunya. Amdal sebelumnya itu cuma sampai 2008," ujar Alex.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan segera mengumumkan pemenang tender MRT. Rencananya, pemenang tender proyek senilai Rp 15 triliun itu akan diumumkan bulan ini. Saat ini, semua persiapan administrasi masih dalam proses, termasuk administrasi bersama Kementerian Keuangan dan JICA.

Peserta lelang dalam megaproyek MRT ini adalah PT Wijaya Karya (Wika) dan Jaya Konstruksi yang menjadi bagian dari konsorsium pengerjaan paket bawah tanah dari Jalan Sisingamangaraja hingga Bundaran Hotel Indonesia. Kedua perusahaan akan membangun MRT bersama perusahaan asal Jepang, yakni Shimizu dan Obayashi.

Pembagian kerja di antara empat perusahaan dalam satu konsorsium tersebut adalah 70 persen dikerjakan oleh Shimizu dan Obayashi, yang dibagi dua, masing-masing menanggung 35 persen. Sementara PT Wika dan Jaya Konstruksi mendapat bagian pekerjaan masing-masing 15 persen. PT Wika juga mengikuti proses tender untuk pengerjaan MRT paket layang (Lebak Bulus sampai Al Azhar) 101, 102, dan 103. Namun, dalam paket layang, Wika akan bekerja sama dengan perusahaan Jepang, Tokyu.

Selain konsorsium itu, peserta lelang lainnya ialah konsorsium Hutama Karya (HK) bersama dengan perusahaan Jepang, Sumitomo Mitsui Construction Company. Total tender pengerjaan MRT untuk tiga paket bawah tanah adalah Rp 4 triliun hingga Rp 4,5 triliun.

Sumber: kompas.com

Tolak utang asing, Jokowi dinilai pelopor kemandirian bangsa

Tolak utang asing, Jokowi dinilai pelopor kemandirian bangsa
Jalan sehat Jokowi. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang membatalkan pinjaman utang sebesar Rp 1,2 triliun dari World Bank terkait proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) mendapat apresiasi dari Koalisi Anti Utang (KAU) dan Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA). Padahal, JEDI merupakan proyek yang digagas Gubernur DKI sebelumnya.

Direktur Eksekutif LIMA, Ray Rangkuti menilai, Jokowi sebagai pemimpin DKI Jakarta telah menunjukkan kepeloporannya dalam menegakkan kemandirian bangsa dan melawan dominasi asing dalam perekonomian nasional.

"Jokowi menyatakan akan proyek utang sebesar Rp 1,2 triliun untuk proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), bahkan Jokowi juga menolak untuk mengeluarkan obligasi. Ini patut diapresiasi," katanya dalam acara diskusi bertajuk 'Jokowi Melawan Asing, Saatnya Menegakkan Kemandirian Bangsa" di Jakarta, Senin (8/4).

Menurut Ray, dengan sikap itu, Jokowi telah menjadi pionir di tengah para kepala daerah, menteri dan presiden yang justru sedang dilanda kecanduan utang, sehingga utang negara menumpuk sampai Rp 2.000 triliun dan memperbesar intervensi asing dalam perekonomian nasional.

"KAU dan LIMA mengapresiasi ketegasan Jokowi untuk menghentikan kontrol pihak asing dalam mengintervensi kebijakan indonesia khususnya DKI Jakarta. Langkah ini seharusnya diikuti oleh para pemimpin lainnya di negara ini. Kalau terus berhutang terus, saya rasa tuju generasi pun belum mampu melunasinya," ujar Ray.

Ray berujar, ini adalah kali pertama setelah rezim Orde Baru ada pemerintah daerah, dalam hal ini DKI Jakarta, yang menyatakan tidak akan ada bantuan asing yang mendikte.

"Sudah lama kita tidak mendengar hal seperti yang dicita-citakan founding fathers kita untuk tidak akan bergantung pada asing. Lebih dari 40 tahun sejak Soekarno menyatakan Indonesia harus merdeka sepenuh-penuhnya pada tangan dan kaki rakyatnya. Bukan pada asing," paparnya.

Sumber: merdeka.com


Alaydrus: Jokowi aneh pakai lelang jabatan, bubarin saja IPDN!

Alaydrus: Jokowi aneh pakai lelang jabatan, bubarin saja IPDN!
pelatihan penanggulangan teroris lurah se-DKI. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Sistem lelang jabatan atau seleksi dan promosi terbuka camat dan lurah telah dibuka sejak kemarin. Program ini, akan dijadikan tolak ukur Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk program lelang jabatan selanjutnya, yakni wali kota dan bupati.

Walaupun sudah berjalan proses pendaftarannya, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ahmad Husein Alaydrus menilai aneh akan lelang jabatan ala Jokowi itu. Pasalnya, semua PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta bisa mendaftar, padahal belum tentu tahu pokok masalah yang ada di Ibu Kota.

"Jokowi aneh, pakai lelang jabatan, bubarin saja sekolah IPDN. Jokowi gede di Solo, Ahok besar di Belitung Timur," ketus Alaydrus di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (9/4).

Politikus Demokrat itu menyayangkan mereka-mereka yang sekolah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang butuh waktu lama. Tetapi setelah lulus, tidak dimanfaatkan untuk menjadi camat dan lurah seperti sekarang ini.

"Sekolah IPDN sudah bertahun-tahun tapi gak dihargai. Kalau seperti itu, wakil dan gubernur di lelang aja!" ketus Alaydrus.

"Zamannya Sutiyoso dan Foke, mau jadi camat mereka pengabdian dulu. Orang harus tahu lingkungan, ini bukan Solo tapi Jakarta. Saya sangat tak setuju lelang jabatan ini," tandasnya.

Sumber: merdeka.com

Senin, 08 April 2013

Jokowi: Pengusaha Hengkang, Tunjukkan Mana? Siapa?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat mengunjungi International Furniture and Craft Fair Indonesia (IFFINA) 2013, di Hall D, Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2013).

Ancaman para pengusaha yang menolak UMP Rp 2,2 juta akan hengkang dari Jakarta dianggap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak terbukti. Menurut Jokowi, yang ada perusahaan yang mengajukan penangguhan penetapan UMP.

"Yang perlu saya sampaikan, sampai detik ini tidak ada satu perusahaan pun yang relokasi (hengkang). Saya sudah cek satu per satu, jangan ada yang bilang gitu lagi," kata Jokowi seusai menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Apindo, di Ballroom Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Senin (8/4/2013).

Mantan wali kota Surakarta ini juga menantang kebenaran isu tersebut. Dia merasa terganggu adanya rumor hengkangnya puluhan perusahaan yang menolak UMP DKI 2013.

"Tunjukkan saya, mana? Siapa? Kalau ekspansi (melebarkan sayap) ke daerah lain iya, tapi kalau relokasi (hengkang) itu enggak ada. Ini penting dan perlu disampaikan karena nanti (bisa) memberikan persepsi yang tidak baik," ujarnya.

Sebelumnya sempat beredar kabar dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi yang menyatakan 90 perusahaan akan hengkang dari Jakarta. Rencana hengkang itu dipicu oleh nilai UMP DKI yang ditetapkan sebesar Rp 2,2 juta dan dianggap memberatkan pengusaha.

Jokowi sendiri mengaku tak dapat menahan para pengusaha untuk tetap bertahan di Jakarta. Sebagai gubernur, tugasnya adalah memberitahukan kenaikan UMP dan selanjutnya menjadi wewenang masing-masing pengusaha.

Sumber: kompas.com


Jokowi: Lurah dan Camat Tidak Usah Takut

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta semua lurah dan camat tidak perlu merasa takut adanya lelang jabatan. Dia yakin lurah dan camat saat ini sudah menguasai lapangan.

"Saya enggak ingin yang tinggi-tinggi (targetnya). Jadi, lurah dan camat yang sekarang (menjabat) tidak usah takut. Mereka (lurah dan camat) sudah menguasai lapangan, tapi memang ini ada ujian lagi," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (8/4/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta ini menjelaskan, sistem ini sengaja digulirkan dengan tujuan untuk mendapatkan pejabat yang berkompeten secara manajerial, menguasai masalah dan lapangan, serta memiliki semangat melayani rakyat. Menurut Jokowi, tujuan yang ingin dicapai melalui lelang jabatan sangat sederhana, bahkan menjadi suatu keharusan di masing-masing lurah, camat, atau pemimpin wilayah lainnya.

Untuk itu, Jokowi meminta Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta untuk gencar melakukan sosialisasi lelang jabatan ini. Di tahap awal, sistem ini dijalankan guna mengisi kosongnya posisi lurah dan camat di beberapa lokasi.

"Kita ingin isi dulu posisi yang kosong, semua kita jalankan terbuka. Kalau ada yang tidak terpilih, nanti ditempatkan di jabatan lain," ujarnya.

Waktu pendaftaran dibuka nonstop mulai Senin ini sampai 22 April 2013 melalui laman bkddki.jakarta.go.id. Proses lelangnya akan melewati beberapa tahap selama dua bulan. Rencananya, kandidat yang lolos akan dilantik pada 21 Juni 2013.

Semua lurah dan camat yang masih aktif menjabat diperbolehkan mengikuti proses lelang jabatan, termasuk semua PNS fungsional dan struktural (kecuali dokter dan guru) Pemprov DKI yang jumlahnya mencapai 44.970 orang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100/2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, untuk jabatan lurah, seorang PNS harus masuk dalam golongan terendah III B, tertinggi III D, dan eselon IV A.

Untuk jabatan camat, PNS harus masuk golongan terendah III D dan tertinggi IV B dengan pendidikan minimum sarjana S-1. Selain itu, lurah dan camat yang saat ini masih aktif menjabat juga diperbolehkan untuk mengikuti lelang jabatan dan menjadi prioritas dengan diberi nilai tambahan.

Sumber: kompas.com


Ujian Lelang Jabatan Manfaatkan Laboratorium Sekolah

Banner sistem seleksi dan promosi terbuka, atau lebih dikenal dengan lelang jabatan lurah dan camat di Provinsi DKI Jakarta. Pendaftaran dibuka mulai 8-22 April 2013.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan bakal bekerja sama dengan sekolah-sekolah di Jakarta dalam menggelar sistem seleksi dan promosi terbuka, atau lelang jabatan untuk lurah dan camat. Kerja sama itu terkait penggunaan laboratorium komputer untuk memfasilitasi para kandidat dalam mengikuti uji pengetahuan sebagai rangkaian seleksinya. Sistem lelang jabatan telah resmi dimulai.

Setelah melewati masa pendaftaran, para kandidat akan mengikuti uji wawasan yang rencananya dilakukan secara online. Pada waktunya nanti, BKD DKI akan menentukan, dan memilah masing-masing kandidat untuk mengikuti tes di tempat (sekolah) tertentu. Penentuan lokasi itu salah satunya didasarkan oleh wilayah di mana kandidat bekerja dan sekolah itu berdiri.

"Ini untuk memudahkan saja, dari pada para kandidat pergi ke warnet, kan mendingan di sekolah. Sekolah-sekolah kami kan lab komputernya bagus-bagus," kata Made, kepada Kompas.com, Minggu (7/4/2013) malam.

Pendaftaran sistem lelang jabatan dimulai 8-22 April 2013. Semua pegawai negeri sipil DKI yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan dirinya melalui laman bkddki.jakarta.go.id. Proses lelangnya akan melewati beberapa tahap selama dua bulan. Kandidat yang lolos rencananya akan dilantik pada 21 Juni 2013.

Untuk tahap awal, lelang jabatan akan menyasar kekosongan pejabat di tingkat lurah dan camat. Dari catatan Pemerintah Provinsi DKI, saat ini ada sekitar 25 jabatan lurah dan 3 jabatan camat yang kosong. Selanjutnya sistem ini bakal menyasar sampai ke level wali kota serta bupati. Semua lurah dan camat yang masih aktif menjabat diperbolehkan mengikuti proses lelang jabatan. Termasuk semua PNS fungsional dan struktural (kecuali dokter dan guru) Pemprov DKI yang jumlahnya mencapai 44.970 orang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100/2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, untuk jabatan lurah, seorang PNS harus masuk dalam golongan terendah III b, tertinggi III d, dan eselon IV A. Untuk jabatan camat, PNS harus masuk golongan terendah III d dan tertinggi IV B dengan pendidikan minimum sarjana S-1.

Selain itu, lurah dan camat yang saat ini masih aktif menjabat juga diperbolehkan untuk mengikuti lelang jabatan dan menjadi prioritas dengan diberi nilai tambahan. Ada enam tahap seleksi yang harus dilalui oleh semua PNS yang mengikuti lelang jabatan di level lurah dan camat. Keenam tahap itu adalah seleksi administrasi, seleksi kesehatan, seleksi pengetahuan, paper SWOT diri visi-misi, tes psikologi LGD wawancara, dan wawancara final. Namun begitu, keputusan seseorang dapat menjadi lurah dan camat tidak hanya dinilai dari enam tahap tersebut.

Ada dua hal lain yang akan ikut serta menentukan, yaitu rekam jejak kandidat dan laporan masyarakat terhadap kinerja kandidat tersebut. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjamin sistem ini dapat berjalan bersih dengan menggandeng Mabes Polri dan akademisi. Jokowi sengaja menggulirkan sistem ini untuk mendapatkan pejabat yang berkompeten secara manajerial, menguasai masalah dan lapangan, serta memiliki semangat melayani rakyat. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp 1 juta sampai Rp 1,3 juta untuk masing-masing kandidat.

Sumber: kompas.com


Basuki: Sudin Tidak Nurut? Copot!

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, program normalisasi sungai di Ibu Kota terus dilaksanakan Pemprov DKI seiring dengan telah mencairnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013. Pelaksanaannya di lapangan, kata dia, akan terus dievaluasi.

"Kami sudah gerakkan semua suku dinas (dudin) untuk turun mengeruk sungai. Sudin yang enggak mau nurut, ya kita mau copot," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (8/4/2013).

Basuki mengatakan, Pemprov DKI telah memberi target untuk menurunkan alat berat di setiap sungai di Ibu Kota, mulai dari 100 sampai 200 alat berat. Hingga saat ini, kata dia, sudah ada sekitar 57 alat berat yang ditempatkan di waduk dan sungai. Oleh karena itu, Basuki juga mengimbau kepada para pekerja dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI agar jangan hanya bekerja selama 1-3 jam. Pekerja seperti itulah yang akan dievaluasi lebih lanjut oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki.

"Kami masih harus evaluasi semuanya. Intinya, kami rutin mengeruk sungai," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.

Untuk mengatasi banjir melalui normalisasi sungai, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 450 miliar. Anggaran itu digunakan khusus untuk pembebasan lahan bagi normalisasi kali-kali besar di Ibu Kota, yaitu normalisasi Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke, dan Sungai Sunter, yang diyakini dapat mengurangi 10 titik banjir.

Dalam APBD DKI 2013, untuk mengatasi banjir di Jakarta, Pemprov DKI telah memasukkan beberapa program sebagai berikut, yaitu pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT), penyelesaian pembebasan lahan, serta pembangunan jalan dan saluran pengaman sejajar KBT.

Selanjutnya, normalisasi sungai dan saluran drainase, yang meliputi perbaikan perkuatan tebing melalui pembangunan sheet pile; inventarisasi dan pembebasan lahan utamanya untuk Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke, dan Sungai Sunter; pembersihan sampah serta pengerukan sungai dan saluran di lima wilayah kota DKI dan juga penataan pembangunan situ, waduk, dan tanggul pengaman pantai, yaitu pembangunan embung; pembebasan lahan dan pembangunan waduk; serta pembangunan tanggul pengaman di pantai utara Jakarta.

Sumber: kompas.com


Jokowi Terbang Tak di "Business Class", Keren!

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat mendatangi Terminal Bus Kota Grogol, Jakarta Barat, Rabu (27/3/2013).

Akhir pekan ini Joko Widodo tidak blusukan. Setelah menjalani rutinitas akitivitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, dia meluangkan waktu pulang kampung ke Solo, Jawa Tengah.

Dalam agenda yang dirilis oleh Humas Pemprov DKI, tak ada kegiatan kegubernuran yang dilakukan oleh Jokowi hari ini. Berdasarkan info yang diperoleh melalu jejaring sosial Twitter, ada beberapa warga yang bertemu Jokowi di Solo. Bahkan ada yang menyebutkan kalau kedatangannya ke Solo tanpa didampingi oleh ajudan dan pengawal pribadinya.

Seperti yang ditulis oleh akun Twitter @hanumkartiko. "Siap terbang ke Solo, ternyata 1 flight sama Pak Jokowi. Beliau datang ga pake telat, ga rebek pake ajudan, dan ga di business class. Keren!" tulis dia dalam akun Twitter-nya.

Warga lainnya yang juga bertemu Jokowi saat berada di Solo adalah @aditsableng1. "Lagi makan di Solo ketemu Jokowi. Hmm," tulis dia.

Sementara itu, menurut info yang didapat dari staf Pengamanan Dalam (Pamdal) Rumah Dinas Gubernur DKI, mantan Wali Kota Surakarta itu masih berada di Solo.

"Sepertinya masih di Solo. Soalnya dari tadi pagi ajudan-ajudannya juga tidak kelihatan," kata pamdal itu.

Berbeda dengan Jokowi yang tak ada kegiatannya hari ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang biasanya memilih libur di akhir pekannya justru akan mewakili Gubernur menghadiri perayaan Nyepi.

Berdasarkan info resmi yang dirilis Pemprov DKI, Basuki akan menghadiri acara Dharma Santi Nasional dalam rangka perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1935 pada pukul 18.45 WIB, di Istora Senayan, Jakarta Pusat.

Sumber: kompas.com