Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (dua kiri) bersama Wakil Gubernur, Basuki Tjahja Purnama (kiri), dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan (kanan), saat jumpa pers usai melakukan rapat dengan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2012). Walaupun dikecam karena menghentikan proyek Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak peduli. Dia tidak ingin Joko Widodo masuk penjara karena proyek bermasalah.
Penyelesaian proyek tersebut memang hanya tinggal 10 persen. Namun, Basuki tidak menginginkan adanya indikasi wanprestasi yang dapat menyebabkan Gubernur DKI Jakarta jadi terpidana.
"Terus sekarang kalau diteruskan kasihan Pak Gubernur. Masa Pak Gubernur masuk penjara gara-gara itu," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (22/4/2013).
Basuki mengakui bahwa dalam APBD DKI 2013, di dalam pos Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI, telah dianggarkan senilai Rp 64 miliar untuk pengerjaan paket yang belum selesai, yaitu paket KH Mas Mansyur. Namun, Basuki belum bisa menggunakan anggaran tersebut.
Menurutnya, untuk menggunakan anggaran itu, harus dilakukan tender ulang untuk dapat mengetahui siapa kontraktor yang dapat membangun JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang. Anggaran untuk pengerjaan JLNT ini dianggarkan secara multiyears (bertahap).
"Harus ada tender baru dong enggak bisa main nyambung. Tafsirannya bagaimana? Boleh langsung nyambung enggak? Makanya, saya enggak bisa pastikan ini benar atau salah dan saya minta audit dari BPK dan BPKP," kata Basuki.
Basuki menegaskan bahwa Dinas PU DKI sebelumnya telah memberhentikan anggaran ini saat pergantian kepemimpinan. Sikap Dinas PU itulah yang justru dipertanyakan Basuki.
Seharusnya, kata dia, apabila dianggarkan secara multiyears, jangan asal diberhentikan di tengah jalan. Oleh karena itu, Basuki meminta audit BPKP dan BPK agar mendapatkan solusi polemik ini.
"Makanya, pertanyaan kita, boleh tidak anggaran 2013 main dipakai untuk meneruskan pekerjaan yang terhenti. Kalau secara logika kita kan tidak boleh, tapi saya tidak tahu, kalau BPKP dan BPK mengatakan itu boleh ya terus saja," tegas mantan Bupati Belitung Timur itu.
Untuk diketahui, di dalam APBD DKI 2013, telah dianggarkan penyelesaian pembangunan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang mencapai Rp 101,5 miliar. Adapun rinciannya ialah paket KH Mas Mansyur sebesar Rp 64 miliar, paket Casablanca Rp 2 miliar, paket Jalan Prof Dr Satrio Rp 21,5 miliar, anggaran pembangunan ramp on (tanjakan) ramp off (turunan) barat Rp 1,5 miliar dan ramp on off timur Rp 12,5 miliar.
Awalnya, pembangunan jalan layang tersebut ditargetkan selesai akhir tahun 2012. Namun, penyelesaiannya molor.
Ada tiga paket dalam pengerjaan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang, yaitu paket Casablanca, paket Prof Dr Satrio, dan paket Mas Mansyur. Di antara ketiga paket itu, masih ada satu paket yang masih dalam pengerjaan, yaitu paket Mas Mansyur.
Berdasarkan desain awal, JLNT ini memiliki dua pilar di kiri kanan Jalan Prof Dr Satrio. Namun, karena ada pipa air baku, desain berubah dari dua jalur arah timur dan barat disatukan, di sisi kanan Jalan Satrio.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar