Tidak dapat diragukan lagi bahwa Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan nama julukan JOKOWI merupakan sosok yang saat ini cukup fenomenal di Indonesia. Jokowi adalah mantan Walikota Surakarta ini telah menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat luas, semenjak dirinya mempopulerkan mobil SMK beberapa saat yang lalu.

Jokowi yang lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961 ini semakin menjadi perbincangan masyarakat ketika secara resmi mencalonkan diri sebagai calon Gubernur untuk DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan (PDI-P) yang berkolaborasi dengan Partai Gerindra.
Dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama yang juga sering dijuluki sebagai Ahok.



Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sebenarnya sudah lebih duluan populer dimata masyarakat Solo. Terbukti selama 2 priode terakhir menjabat sebagai Walikota di Surakarta, Jokowi telah mampu melakukan perubahan yang sangat pesat di kota ini. Dibawah kepemimpinan Jokowi, Kota Solo telah menjadi branding dengan slogan Kota, yaitu "Solo: The Spirit of Java".
Baca biografi lengkap beliau DISINI

Baca biografi wakil beliau ( AHOK ) DISINI

Senin, 18 Februari 2013

5 Langkah Jokowi-Ahok agar kasus bayi Dera tak terulang

5 Langkah Jokowi-Ahok agar kasus bayi Dera tak terulang

Seorang bayi bernama Dera Nur Anggraini mengembuskan napas terakhirnya pada Sabtu (16/2). Dera meninggal pada pukul 18.00 WIB di Rumah Sakit Zahira, Jakarta Selatan.

Dera yang lahir secara prematur meninggal akibat mengalami masalah dengan pernapasan karena ada kelainan pada kerongkongannya. Karena di rumah sakit tersebut tidak mempunyai alat memadai, dokter di Rumah Sakit Zahira menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit lain.

Menurut ayah Dera, Elias Setya Nugroho, bayi kembar yang dilahirkan istrinya sempat ditolak di 10 rumah sakit. Hal itu pula yang membuat Dera akhirnya meninggal dunia sebelum sempat ditolong.

Kasus bayi Dera kembali menyadarkan masyarakat sulitnya mendapat akses kesehatan bagi warga miskin. Elias yang cuma penjual sandal mengaku tak punya belasan juta sebagai jaminan untuk berobat di RS swasta.

Maka kembali pelayanan kesehatan yang mahal, lama dan buruk memakan lagi korban seorang anak tak berdosa.

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama tak mau kasus serupa terulang. Mereka pun menyiapkan sejumlah langkah. Apa saja yang dilakukan mereka?

1. Jokowi terjun cek kondisi RS

Jokowi langsung mengecek ke sejumlah RS saat mendengar kabar ada bayi Dera yang meninggal berobat karena ditolak. Jokowi ingin memastikan RS yang menolak bayi malang tersebut benar-benar penuh. Bukan karena masalah biaya.

"Sebetulnya memang ada lonjakan pasien yang luar biasa besarnya. Hampir 70 persen lonjakannya dibandingkan sebelumnya. Sehingga kamar-kamar itu penuh. ICU juga penuh. Itu di lapangan yang kita lihat," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (18/2).

Jokowi tak cuma merasa cukup mendengar laporan bawahannya. Dia memilih terjun langsung mengecek malam-malam.

"Tadi malam langsung saya cek, persoalannya apa sampai enggak diterima. Karena itu memang kondisi bayi ada problem di ini. Kemudian apanya, ICU-nya penuh, kamar juga penuh. Memang ini kondisi real yang perlu kita sampaikan," jelasnya.

2. Jokowi mau tambah kamar kelas III dan ICU

Jokowi mengatakan sistem Kartu Jakarta Sehat sudah berjalan. �Yang menjadi masalah memang kondisi Rumah Sakit yang belum memungkinkan untuk menerima pasien.

Ruangan kelas III yang khusus menampung pasien KJS masih dirasa kurang. Apalagi saat pasien membludak.

Jokowi mengaku solusi untuk kejadian ini dengan menambah ruangan rawat inap kelas III dan ICU. Jokowi telah menelepon Kepala Dinas Kesehatan Dien Emawati untuk segera menambah kamar dan ICU.

"Ya solusinya tambah, tadi pagi sudah telepon ke Kadis Kesehatan cepet tambah kamar, ruang ICU. Kalau tidak problem-problem seperti itu, lonjakannya gede sekali 70 persen. Kan gede sekali," terangnya.

3. Ancam beri sanksi RS yang tolak pasien miskin

Jokowi memastikan tak ada RS yang menolak pasien miskin. Dia siap memberikan sanksi jika ternyata pihak RS menolak merawat bayi Dera karena tak ada biaya.

Kini Jokowi masih mengumpulkan fakta-fakta terkait perawatan bayi Dera.

"Saya suruh ngumpulin. Saya beri sanksi kita bertanya kalau penuh bener gimana. Ini realnya saya suruh cek."

4. Ahok terapkan sistem online untuk RS

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan, Pemprov DKI Jakarta segera menerapkan sistem online dalam pelayanan kesehatan di DKI agar kasus ditolaknya bayi Dera Nur Anggraini di lima rumah sakit tidak terulang.

Sebab, jika pasien mencari rumah sakit rujukan sendiri maka akan mengalami kesulitan.

"Itu yang saya bilang, kalau kita enggak bikin sistem online, semua rumah sakit atau apa itu kita enggak bisa, mesti dipaksakan rumah sakit tidak boleh minta pasien nyari sendiri, dia mana tahu enggak ada data," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (18/2).

Dengan sistem online, semua rumah sakit akan terpantau sehingga tahu rumah sakit mana yang kosong.

"Misalnya orang di ICU-kan, dia penuh kamu datang, rumah sakit tolak. Masak orang yang sudah dipasangin ICU, dicopoti bisa mati dong. Ya logika itu. Makanya kita siapin yang 119, info nyatu kelihatan, rumah sakit mana yang kosong, nah orang ini dianter ke sana," jelasnya.

Setelah menggunakan sistem online, rumah sakit harus dipaksa untuk mencarikan rujukan jika rumah sakit yang dituju sudah penuh. Sehingga, rumah sakit dapat memberikan referensi rumah sakit yang masih kosong untuk dipesankan tempat rawat inap.

5. Hibahkan miliaran rupiah untuk ruang pasien miskin

Ahok menjelaskan, nantinya Pemprov DKI akan mendorong setiap rumah sakit untuk membangun 75 persen ruang rawat inap kelas III. Sebab, nantinya Pemprov akan menghibahkan peralatan dengan besaran miliaran rupiah untuk rumah sakit tersebut.

"Makanya saya bilang ke kepala dinas kesehatan, siapa pun yang bangun rumah sehat kita kasih lepas, kalau dia bisa kasih kita 75 persen, kami pun akan hibahkan alat miliaran rupiah kepada mereka," katanya.

"Kalau kita hitung sampai setengah orang Jakarta tidak mampu berobat berarti rata-rata mereka mau di kelas III, nah ini yang membuat kekurangan," imbuhnya.

Saat ini, sudah ada 85 rumah sakit yang telah melakukan perjanjian dengan Pemprov DKI dalam penerapan sistem online. Selain itu, juga akan melanjutkan sistem Askes untuk pasien kelas III.

Sumber : merdeka.com