Tidak dapat diragukan lagi bahwa Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan nama julukan JOKOWI merupakan sosok yang saat ini cukup fenomenal di Indonesia. Jokowi adalah mantan Walikota Surakarta ini telah menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat luas, semenjak dirinya mempopulerkan mobil SMK beberapa saat yang lalu.

Jokowi yang lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961 ini semakin menjadi perbincangan masyarakat ketika secara resmi mencalonkan diri sebagai calon Gubernur untuk DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan (PDI-P) yang berkolaborasi dengan Partai Gerindra.
Dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama yang juga sering dijuluki sebagai Ahok.



Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sebenarnya sudah lebih duluan populer dimata masyarakat Solo. Terbukti selama 2 priode terakhir menjabat sebagai Walikota di Surakarta, Jokowi telah mampu melakukan perubahan yang sangat pesat di kota ini. Dibawah kepemimpinan Jokowi, Kota Solo telah menjadi branding dengan slogan Kota, yaitu "Solo: The Spirit of Java".
Baca biografi lengkap beliau DISINI

Baca biografi wakil beliau ( AHOK ) DISINI

Sabtu, 11 Mei 2013

Basuki Janji Sikat Habis Mafia Penghambat Relokasi

Basuki Janji Sikat Habis Mafia Penghambat Relokasi
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat mengunjungi kantor Kompas Gramedia, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (10/5/2013).

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengakui adanya sekelompok orang yang melarang warga bantaran untuk pindah atau relokasi ke rumah susun (rusun), termasuk rusun Marunda, Jakarta Utara. Para mafia itu memiliki pekerjaan dengan "bermain" tanah negara agar mendapat uang kerohiman atau uang ganti rugi.

"Jadi memang ada sekelompok orang di Jakarta yang mencari uang dengan main-main tanah, supaya mendapat kerohiman, kerohiman, dan kerohiman. Itu bajingan namanya kalau ambil uang rakyat terus," tegas Basuki, di Mall Ciputra Jakarta, Sabtu (11/5/2013).

Oleh karena itu, Pemprov DKI akan mengambil jalan keluar dengan menyiapkan rumah susun (rusun) yang banyak. Misalnya saja, di Marunda, Pemprov DKI telah memplot 700 hektar. Dari angka itu, 400 hektar diperuntukkan untuk rusun.

Di samping itu, Basuki menyadari jika warga relokasi membutuhkan pemukiman yang dekat dengan tempat mereka bekerja atau mencari uang. Sehingga di beberapa rusun, juga akan dibangun kawasan ekonomi khusus. Kedekatan lokasi itu juga untuk menghindari warga yang berbondong-bondong menggunakan bus dan dapat menimbulkan kemacetan baru.

Kemudian, apabila masih ada warga bantaran yang bersikukuh meminta pembagian lahan di tanah negara, dan seolah-olah berada di pihak yang benar, Basuki tak segan-segan untuk terus memaksa warga itu untuk pindah ke rusun dan tetap menggusur bangunan mereka. "Jadi, kalau anda ngotot bikin bangunan di tanah negara, begitu saya bongkar, malah minta ganti rugi hitung per meter, ini darimana asalnya? Makanya, Jakarta jadi rusak karena kita enggak ada toleransi," tegas mantan Bupati Belitung Timur itu.

Terlebih jika warga enggan membayar uang sewa rusun, misalnya Rp 5.000 per hari, namun warga mampu membeli pulsa Rp 50.000 per minggu, ia menilai hal itu sama saja dengan perilaku tidak tahu berterima kasih. "Apalagi kalau kamu merokok, kurang ajar kamu. Merokok itu Rp 15.000 satu bungkus. Yang pasti kejadian mafia rusun ini tidak cuma di Marunda. Semuanya sama dan mau kita sikat habis," ujar Basuki.

Sumber: kompas.com