JAKARTA, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yakin bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat segera melepas saham sarana transportasi cepat massal atau MRT ke kepada publik (go public). Pernyataan itu untuk menjawab kekhawatiran beberapa warga Fatmawati yang masih tak menyetujui pembangunan megaproyek senilai Rp 15 triliun itu.
"Kita butuh satu tahun saja, kok, asal berjalan bagus dan bisa langsung go public dengan menjual saham," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (7/5/2013).
Ia mengatakan, jika warga Fatmawati masih menolak pembangunan MRT layang, maka Pemprov DKI akan bersedia membeli properti milik warga. Pembelian properti itu dilakukan dengan menggunakan uang BUMD DKI yang bergerak di bidang properti, seperti Jakarta Propertindo atau PT Pembangunan Jaya.
Dengan adanya pembangunan MRT, Basuki optimistis hal itu justru akan menguntungkan warga setempat dan akan meningkatkan nilai jual properti di sana. Selain itu, dengan menggunakan MRT, warga akan semakin cepat dan efisien menuju lokasi tujuan warga.
"Bayangkan tinggal di Lebak Bulus dan bekerja di Bundaran HI, cuma ditempuh 30 menit. Saya dari utara nanti ke Balaikota juga 30 menit, mau lagi banjir atau pasang air laut (tidak masalah), ha-ha-ha," kata Basuki seraya tertawa.
Rencana pembangunan MRT tersebut mendapat tentangan dari sebagian masyarakat di kawasan Fatmawati dan sekitarnya di Jakarta Selatan. Mereka sangat mendukung pembangunan sarana transportasi massal tersebut, asalkan MRT dibangun melalui bawah tanah (subway).
Warga yang menolak jalur layang MRT menilai bahwa kawasan di Jakarta Selatan sudah menjadi area yang tertata sejak tahun 1960. Begitu pula dengan para pedagang yang berada di Pasar Blok A, Pasar Cipete, dan Pasar Mede, yang mengaku sudah eksis sejak puluhan tahun lalu. Para pedagang merasa terancam oleh keberadaan MRT karena proyek tersebut akan membuat usaha mereka sepi.
Sumber: kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar