Tidak dapat diragukan lagi bahwa Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan nama julukan JOKOWI merupakan sosok yang saat ini cukup fenomenal di Indonesia. Jokowi adalah mantan Walikota Surakarta ini telah menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat luas, semenjak dirinya mempopulerkan mobil SMK beberapa saat yang lalu.

Jokowi yang lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961 ini semakin menjadi perbincangan masyarakat ketika secara resmi mencalonkan diri sebagai calon Gubernur untuk DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan (PDI-P) yang berkolaborasi dengan Partai Gerindra.
Dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama yang juga sering dijuluki sebagai Ahok.



Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sebenarnya sudah lebih duluan populer dimata masyarakat Solo. Terbukti selama 2 priode terakhir menjabat sebagai Walikota di Surakarta, Jokowi telah mampu melakukan perubahan yang sangat pesat di kota ini. Dibawah kepemimpinan Jokowi, Kota Solo telah menjadi branding dengan slogan Kota, yaitu "Solo: The Spirit of Java".
Baca biografi lengkap beliau DISINI

Baca biografi wakil beliau ( AHOK ) DISINI

Sabtu, 18 Mei 2013

Jokowi dan Komnas HAM Cari Warga Waduk Pluit Ilegal

Warga pemilik bangunan di bantaran Waduk Pluit berkumpul di sekitar lokasi pengerukan Waduk Pluit, Jakarta Utara, Selasa (14/5/2013). Mereka berjaga dan menolak pembongkaran rumah-rumah mereka untuk normalisasi Waduk Pluit sebelum berdialog dengan pemerintah daerah.

 Komnas HAM bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyepakati untuk mencari solusi menyelesaikan konflik warga bantaran Waduk Pluit, Jakarta Utara. Salah satunya turun ke lapangan mendata warga yang benar warga DKI Jakarta dan mana yang bukan.

Jokowi mengatakan, kesepakatan itu demi melancarkan realisasi relokasi warga Waduk Pluit. Untuk selanjutnya, Jokowi bersama Komnas HAM akan saling melengkapi data untuk lebih mengetahui warga mana yang ilegal, warga mana yang telah memiliki KTP, ataupun warga yang justru menjadi developer yang ingin menguasai lahan negara. 

"Kami semangatnya sudah sama untuk menyelesaikan permasalahan penataan Waduk Pluit agar tidak ramai lagi. Intinya, kami sama-sama mencari solusi," ujar Jokowi di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2013).

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila. Menurut dia, Pemprov DKI dengan Komnas HAM akan mendiskusikan lebih mendalam terkait rencana relokasi warga bantaran Waduk Pluit.

"Ada persoalan-persoalan yang kami hadapi bersama di lapangan dan coba kami pecahkan, seperti Komnas HAM dan Pemprov DKI melakukan kajian mendalam, konsep pembangunan, dan menyejahterakan warga," kata Laila.

Menurut dia, Komnas HAM bertugas melakukan penilaian terhadap pengaduan, dalam hal ini menilai pengaduan warga Penjaringan dan Pluit. Ia berharap Pemprov DKI bersama Komnas HAM dapat merumuskan konsep relokasi dan menjunjung tinggi konsep menyejahterakan, bukan memiskinkan warga.

"Kalau konsep rasa keamanan itu sudah menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. Jadi, itu yang akan kami kaji dan kami diskusikan secara mendalam," kata Laila.

Sumber: kompas.com

Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)