Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggulirkan sembilan program unggulan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2017. Program itu disampaikan kepada publik dalam acara musyawarah rencana pembangunan di Balaikota, Jakarta, Selasa (5/2/2013).
Menurut peserta musyawarah, dari sembilan program itu, baru sebagian yang dinilai sudah menggambarkan prioritas Pemprov DKI lima tahun ke depan.
Sembilan program unggulan itu adalah pengembangan sistem angkutan umum massal, pengendalian banjir, perumahan rakyat dan penataan kampung, pengembangan ruang terbuka hijau, penataan pedagang kaki lima, pengembangan pendidikan, pengembangan kesehatan, pengembangan budaya, dan pengembangan pelayanan publik.
"Kami ingin mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi konsisten dengan rencana tata ruang wilayah. Kami juga ingin menjadikan Jakarta sebagai kota bebas dari masalah-masalah menahun, seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah, dan lain-lain," kata Gubernur DKI Joko Widodo.
Semua program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini tercatat dalam 71 item, tujuh di antaranya terkait transportasi. Dalam program itu, pemprov menargetkan penerapan jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) mulai dilakukan awal 2013 dengan membuat Peraturan Daerah ERP. Awal 2014, pemprov memasang perangkat ERP di lokasi yang selama ini diterapkan three in one.
Secara rinci, pengembangan sistem angkutan umum massal dilakukan melalui pengembangan koridor transjakarta, penambahan bus transjakarta, penataan trayek dan peremajaan bus sedang, serta pembangunan mass rapid transit dan monorel.
Adapun program pengendalian banjir dikerjakan melalui pengembangan situ, waduk, dan embung, normalisasi sungai dan saluran, pengembangan sistem polder, penguatan tanggul, pembuatan sumur resapan dan lubang biopori, serta pembangunan terowongan multifungsi.
"Paling tidak, kami ingin ada 20.000 sumur resapan untuk tanah dangkal maupun tanah dalam. Kami akan paksa dengan aturan Pergub (Peraturan Gubernur) Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pengendalian Air Tanah Dalam," kata Jokowi. Aturan lain yang melandasi hal itu adalah Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2005 tentang Sumur Resapan.
Mereka yang harus membuat sumur resapan ini antara lain pemilik rumah, hotel, restoran, tempat usaha, dan apartemen. Penggunaan sumur resapan itu diharapkan mampu menahan laju penurunan muka air tanah dan penurunan muka tanah.
Sampah
Meskipun sampah menjadi problem nyata di Jakarta dan penanganannya masih minim, penanganan sampah di DKI Jakarta tidak masuk program unggulan RPJMD 2013-2017. Bahkan, penanganan sampah juga tidak masuk sebagai salah satu dari 21 isu strategis Pemprov DKI selama lima tahun ke depan.
Kenyataan ini berbeda dengan tekad Joko Widodo yang ingin mewujudkan Jakarta sebagai kota yang bersih dan rapi. "Penanganan sampah luput dari perhatian. Kelihatannya Pemprov DKI terfokus pada isu-isu besar yang menghantui Jakarta, seperti banjir dan macet. Padahal, sampah bisa memicu kemacetan drainase dan menyebabkan banjir," tutur pakar tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna.
Belajar dari banjir 17 Januari lalu, setelah banjir surut, sampah menumpuk di permukiman dan jalan utama Jakarta.
Menurut Yayat, masalah sampah seharusnya ditangani dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan warga. "Berapa pun uang yang dianggarkan untuk penanganan sampah, tanpa ada kesadaran masyarakat, persoalan sampah sulit teratasi," katanya.
Saat ditanya soal konsep pengelolaan sampah lima tahun ke depan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan mengubah pendekatan. Dia setuju dengan saran Yayat itu. "Mereka kami libatkan dalam pemilahan sampah dan mendirikan bank sampah di sekitar permukiman," kata Basuki.
Sumber: kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar