Tidak dapat diragukan lagi bahwa Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan nama julukan JOKOWI merupakan sosok yang saat ini cukup fenomenal di Indonesia. Jokowi adalah mantan Walikota Surakarta ini telah menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat luas, semenjak dirinya mempopulerkan mobil SMK beberapa saat yang lalu.

Jokowi yang lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961 ini semakin menjadi perbincangan masyarakat ketika secara resmi mencalonkan diri sebagai calon Gubernur untuk DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan (PDI-P) yang berkolaborasi dengan Partai Gerindra.
Dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama yang juga sering dijuluki sebagai Ahok.



Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sebenarnya sudah lebih duluan populer dimata masyarakat Solo. Terbukti selama 2 priode terakhir menjabat sebagai Walikota di Surakarta, Jokowi telah mampu melakukan perubahan yang sangat pesat di kota ini. Dibawah kepemimpinan Jokowi, Kota Solo telah menjadi branding dengan slogan Kota, yaitu "Solo: The Spirit of Java".
Baca biografi lengkap beliau DISINI

Baca biografi wakil beliau ( AHOK ) DISINI

Rabu, 06 Februari 2013

Halangi Basuki Datang, Pejabat Rusun Marunda Terancam Dicopot

Halangi Basuki Datang, Pejabat Rusun Marunda Terancam Dicopot
Salah satu blok Rusun Marunda yang siap huni di kompleks Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara,

Setelah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Susun Daerah I Dinas Perumahan DKI Jakarta Kusnindar dicopot akibat mempersulit relokasi warga ke Rusun Marunda, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama kembali mengatakan, ada satu oknum pejabat Rusun Marunda yang diduga menjadi calo Rusun Marunda.

"Kita akan cek teruslah, kan, yang kemarin yang kena, Kepala Seksi UPT-nya. Jadi, kita lagi curiga satu kepala seksi lagi main, di rusun juga," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (5/2/2013).

Ia mengaku mendapatkan laporan dari warga yang menyebutkan oknum pegawai negeri sipil (PNS) itu memungut biaya untuk dapat menempati rusun. Biaya yang dipungut kepada warga pun tak tanggung-tanggung, mulai dari Rp 15 juta hingga Rp 25 juta.

Selain itu, Basuki menuturkan, oknum PNS itu juga menghalang-halangi Basuki apabila ia ingin mengunjungi Rusun Marunda.

"Dari 100 unit, katanya, kan, sudah penuh, padahal itu yang dijual. Dia juga tidak kasih saya datang," kata Basuki.

Ia pun menegaskan akan selalu mengawal dan memantau kinerja PNS yang ditugaskan untuk mengurusi rusun, tidak hanya Rusun Marunda.

Menurut data yang diperoleh Basuki, 50 persen kependudukan rusun tidak sesuai dengan peruntukan. Oleh karena itu, Basuki menjanjikan untuk membersihkan pelan-pelan sehingga menjadi birokrasi yang bersih dan transparan.

"Kalau dari data-data, 50 persen itu tidak sesuai dengan peruntukan, maka sekarang kita mulai bersihkan pelan-pelan. Masa kita mau tangkap juga yang sudah pensiun segala macam? Kepala seksi kalau dia mau main, ya kita mau ganti," kata Basuki.

Untuk mengantisipasi oknum-oknum PNS yang terus 'bermain' dalam proyek yang sedang dilaksanakan Pemprov DKI, menurut Basuki, salah satu alternatifnya adalah melalui lelang jabatan. Basuki memercayai lelang jabatan itu dapat menciptakan PNS yang bersih dan transparan dalam menjalankan tugas mereka.

"Dengan lelang jabatan ini, semuanya akan berani melawan. Kalau di atas lurus, bawahnya juga akan lurus. Apalagi semua orang bisa SMS saya, jadi bisa melaporkan, 'Pak, kepala (atasan) saya kok begini, Pak," kata Basuki.

Sumber : kompas.com