Metromini ditabrak KRL di Pasar Minggu. Meski berulang kali diamuk warga, masih ada saja Metromini yang melaju di jalan dengan ugal-ugalan. Terakhir, kasus di Rawamangun dua hari lalu yang mengakibatkan tiga siswa SMP tertabrak dan satunya meninggal dunia.
Geram melihat angkutan berwarna oranye-biru ini tak bisa diperingatkan, Dinas Perhubungan DKI mengancam akan membubarkan mereka.
"Sebelum diberhentikan pemprov, berhenti saja, enggak usah jalan lagi. Lebih baik bubarkan diri," ancam Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono.
Pria yang akrab disapa Pris ini menjelaskan, tak ada lagi alasan pengelola menuding balik kejadian seperti itu karena lemahnya pengawasan Dishub. Sebab, sudah berulang kali diminta memperbaiki manajemen nyatanya tak juga dilakukan buktinya masih banyak sopir tembak tanpa SIM yang mengemudinya.
"Jangan cari kambing hitam dengan kurangnya pengawasan. Kalau perusahaan nggak mampu berhenti saja. Jangan salahkan hilirnya," tambahnya.
Senada dengan ucapan Pris, Gubernur Jokowi juga kecewa dengan insiden yang memakan korban jiwa itu. Untuk menyelesaikan masalah ini, Jokowi yakin tak cukup lagi dengan teguran seperti yang dilakukan sebelumnya.
"Menegur apanya, ya ganti saja Metromininya, Metromini yang diganti. Itu kalau nanti sudah ada Metromini yang baru, ada manajemennya, baru kita ngomong. Kalau nggak ada gimana, wong pemiliknya satu, satu, satu, satu, gimana mau ngomong sampai jempalitan ya tetep nggak bisa," ucap Jokowi kesal.
Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan bahwa sudah 30 tahun Metromini di Jakarta tidak mengalami kemajuan. Dia pun mengelak jika dinilai membiarkan permasalahan Metromini yang makin ruwet tersebut.
"Ya yang membiarkan itu siapa, itu sudah 30 tahun memang. Kenapa 30 tahun dibiarkan? Kita ngomong apa adanya lah, nggak usah nutup-nutupi. Wong nyatanya puluhan tahun juga gitu aja. 30 Tahun mana ada pembaharuan," ujarnya.
Menanggapi serangan Pemprov DKI, pengusaha Metromini, Azas Tigor Nainggolan, dengan tegas menolak pembubaran dengan cara seperti itu.
"Kalau dibubarkan begitu saja enggak setuju, tapi harus diambil alih manajemennya oleh pemprov," kata Tigor saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (25/7).
Dia menambahkan, banyaknya mobil tak laik jalan yang masih beroperasi karena lemahnya pengawasan dari Dinas Perhubungan. Kalau pun beberapa pengawasan sempat beberapa kali dilakukan, itu cuma seremonial.
"Lihat aja, sopir harus pakai seragam, sopir harus punya kartu nama, terus razia sebentar, setelah itu nggak ada lagi. Kan kelihatan mereka yang enggak mau tertibkan dengan serius," tambahnya.
Pengusaha angkot jurusan Senen-Manggarai ini menambahkan, lebih kurang ada 1.000 Metromini yang beroperasi di Jakarta. Tapi sayang yang bener-benar laik jalan dan mengantongi surat tak lebih dari seratusan.
"Sekarang yang penting jangan saling menyalahi lah, konsisten aja mengawasi jangan malah dibiarkan," imbau pria berkepala plontos ini.
Harapan lainnya, dia juga meminta Jokowi dan Ahok serius dalam transportasi di Jakarta. Sebab, semua kekurangan soal angkutan umum terutama Metromini, kata Tigor, sudah pernah dia sampaikan langsung ke Ahok.
"Bulan lalu itu kita bertemu, ada kadishub juga, katanya siap akan ditertibkan. Tapi nyatanya mana ada, pencitraan saja," tandas Tigor.
Sumber: merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar