Puluhan sopir, kernet dan pengusaha metromini melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kemarin . Mereka menuntut agar armada yang dikandangkan dapat dikeluarkan untuk dapat beroperasi kembali.
Selain itu, mereka juga menuntut agar uji KIR tidak dipersulit. Sore hari kemarin, perwakilan dari pengusaha, sopir dan kernet bertemu dengan Dinas Perhubungan.
Dari hasil pertemuan tersebut, mereka mengerti jika armada yang ditahan tersebut tidak boleh beroperasi karena tidak laik jalan.
"Kemarin kami sudah ketemu dengan Koordinator Pendemo dari GIPSI Bapak Sidik, dan sudah dijelaskan kepada beliau prosedur penertiban dan pengeluaran kendaraan setelah disidang dan beliau dapat memahami dan menjelaskan kepada peserta demo," ujar Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Syafrin Lapito melalui pesannya, Jumat (30/8).
Syarin mengatakan untuk rem tangan dan speedometer memang menjadi keluhan dari pengusaha metromini. Sebab, kedua item tersebut memang tidak ada di pasaran untuk kendaraan yang sudah tua.
"Hal ini wajar jika melihat usia kendaraan yang dioperasikan rata-rata sudah di atas 20 tahun. Namun faktanya ada kendaraan metromini yang dapat melengkapi kedua item tersebut saat di KIR," jelasnya.
Solusi yang diberikan Pemprov yakni melakukan revitalisasi bus sedang termasuk didalamnya peremajaan bus. Dinas Perhubungan mendorong pada dua sisi untuk program tersebut.
Dua sisi tersebut, yakni sisi operator adalah penyehatan manajemen Sehingga operator mampu menyediakan sarana (kendaraan) dan prasarana (pool, bengkel, kantor) yang baik serta didukung oleh SDM yang kapabel.
Kemudian, sisi pemerintah yakni tahun ini akan melakukan pengadaan 420 bus sedang sebagai triger dalam penyediaan layanan angkutan umum yang berkualitas.
"420 Bus sedang masih dalam proses tender," ucapnya.
Sumber: merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar