Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta, Blucer W. Rajagukguk seusai acara penyerahan laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012, di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Kamis (28/3/2013).
Syarat Bank Dunia (World Bank) untuk pinjaman Rp 1,2 triliun terkait program normalisasi 13 sungai membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berpikir ulang. Dia pun membeberkan keberatannya pada syarat Bank Dunia itu.
Jokowi menyampaikan, pihak Bank Dunia meminta proses relokasi warga di bantaran sungai dijamin penuh hak-haknya. Padahal, menurut dia, dirinya sudah pasti akan bertanggung jawab dan menjamin semuanya.
Selain itu, Bank Dunia juga meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk menjamin seluruh warga yang direlokasi tidak menjadi lebih miskin setelahnya. Jokowi menilai bank Dunia terlalu dalam mencampuri urusan Jakarta.
"Rumit (syaratnya). Ya pastilah, kita ini bapaknya mereka kok. Tapi enggak usah terlalu rinci," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Selain itu, syarat yang paling dianggap tidak rasional adalah permintaan Bank Dunia pada Pemerintah Provinsi DKI untuk menjamin semua warga yang direlokasi agar tetap memiliki pekerjaan. Padahal menurut Jokowi, proses normalisasi sungai bisa dilakukan secara bertahap. Mulai dari relokasi, dan kemudian menyalurkannya ke dunia kerja.
"Jaminan kayak gitu ya kapan relokasinya rampung," ujarnya.
Sumber: kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar