Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
Untuk melaksanakan penerapan sistem Electronic Road Pricing (ERP), Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa tidak perlu melakukan studi banding ke negara-negara yang telah menerapkan sistem tersebut.
"Nggak usah studi banding, di Youtube juga ada," kata Basuki, Senin (11/2/2013) di Balai Kota Jakarta, usai rapat dengan jajaran Ditlantas Polda Metro dan Dishub DKI.
Pria yang akrab dipanggil Ahok itu menjelaskan bahwa penerapan sistem Electronic Road Pricing (ERP) akan memudahkan masyarakat jika terkena tilang dari kepolisian karena proses tilang tidak harus mempertemukan polisi dan orang yang ditilang. Pasalnya, seluruh pembayaran tilang akan dilakukan melalui pemotongan saldo rekening di Bank. "Jadi gak ada lagi oknum yang prit jigo (25 ribu) prit gocap (50 ribu)," ujar Basuki.
Selain itu, Basuki berharap penerapan sistem elektronik akan memudahkan masyarakat yang ingin mengurus surat-surat kendaraan tanpa harus direpotkan dengan mendatangi kantor-kantor Samsat.
"Tiap tahun bayar STNK nggak perlu datang lagi, jadi tinggal potong rekening di Bank. Kita juga akan kaji, misalnya balik nama akan didiskon 50 persen. Tentu orang jadi nyaman semua sistem elektronik," terang mantan Bupati Belitung Timur ini.
Mengenai proses pembangunan sarana dan prasarana terkait penerapan sistem tersebut, Basuki menjelaskan bahwa hal itu akan diserahkan kepada pihak swasta. Namun setelah proses pembangunannya jadi, maka Pemprov DKI akan mengambil alih dan melakukan pembayaran melalui cicilan setiap bulannya kepada perusahaan yang bersangkutan.
"Diadakan tender, perusahaan mana yang mau membangun tapi nanti begitu jadi langsung diserahin ke kita. Jadi kita ambil, kita cicil ke dia tiap bulan. Jadi diadakan Pemprov namun bukan Pemprov yang sediain uang tapi swasta yang membangun dulu," jelas Basuki.Sumber : kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar