Pelayanan Rumah Sakit.
Kartu Jakarta Sehat (KJS) sudah mulai diberlakukan sejak akhir November lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berharap program unggulan Pemprov ini terealisasi dengan sempurna demi Jakarta sehat.
Untuk menyukseskan program ini, Pemprov DKI bakal mengundang ahli di bidang kesehatan dan manajemen untuk diminta pendapat.
"Soal kesehatan ini mesti kita keroyok. Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas ada punya 1600 lebih, FKUI punya 1600 lebih orang ikut program dokter spesialis, kenapa tidak dimanfaatkan," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (16/12).
Ahok menambahkan, keberadaan kartu sehat ini justru lebih fleksible. Tidak ada batas usia dan jenis penyakit yang mendapatkan biaya gratis untuk pengobatan.
"Kita mau bikin kesehatan secara menyeluruh. Dari orang hamil mesti kita awasi, sampai anak itu lahir kita mesti kasih gizi. Jadi secara holistic mesti menurun dari orang lahir, sampai mencegah kematian, sampai kebersihan mesti jelas," tambahnya.
Sistem KJS ini, lanjut Ahok, juga menghindari adanya rujukan-rujukan yang dilakukan pihak rumah sakit atau puskesmas dengan alasan alat atau dokter tidak tersedia. Dia akan membentuk tim yang akan mengawasi pihak penyedia jasa layanan kesehatan yang tak bertanggungjawab pada pasien-pasiennya.
"Kita tidak ingin lagi ada rujukan. Puskesmas harus ada dokter hebat, kita mesti gaji mereka. Nanti kita akan bentuk suatu audit rujukan, jadi akan kelihatan rumah sakit atau puskesmas mana yang ada oknum nakal, suka merujuk ke puskesmas tertentu. Atau dokter mana nanti yang nakal, harus nya cuma bius lokal dia bius seluruh tubuh kan biayanya lebih mahal. Jadi rujukan, obat, dan sistem harus kita bangun," jelas Ahok.
Dia juga yakin sistem KJS ini lebih baik dari pada program Jamkesda. Meski biaya yang dikeluarkan lebih mahal, tapi pemanfaatan dananya lebih terjamin dan tidak rentan disalahgunakan.
"Untuk Jamkesda kita mau turun ke bawah segala macam habis Rp 3 triliun, nah sekarang kita hampir Rp 4 triliun untuk rumah sakit-sakitnya. Makanya kita mesti hitung, ini uang ke mana. Jadi nanti kita mau buka semua anggaran rumah sakit kita," ungkapnya.
Ahok menyayangkan anggaran berlimpah yang selama ini tersedia tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, dia tak ingin di program kali ini, kondisi demikian terulang lagi.
"Saya akan minta BPKD untuk mencari anggaran-anggaran itu. Selama ini banyak anggaran kita tapi tidak menyatu kerjanya," kritik Ahok.
Untuk menyukseskan program ini, Pemprov DKI bakal mengundang ahli di bidang kesehatan dan manajemen untuk diminta pendapat.
"Soal kesehatan ini mesti kita keroyok. Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas ada punya 1600 lebih, FKUI punya 1600 lebih orang ikut program dokter spesialis, kenapa tidak dimanfaatkan," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (16/12).
Ahok menambahkan, keberadaan kartu sehat ini justru lebih fleksible. Tidak ada batas usia dan jenis penyakit yang mendapatkan biaya gratis untuk pengobatan.
"Kita mau bikin kesehatan secara menyeluruh. Dari orang hamil mesti kita awasi, sampai anak itu lahir kita mesti kasih gizi. Jadi secara holistic mesti menurun dari orang lahir, sampai mencegah kematian, sampai kebersihan mesti jelas," tambahnya.
Sistem KJS ini, lanjut Ahok, juga menghindari adanya rujukan-rujukan yang dilakukan pihak rumah sakit atau puskesmas dengan alasan alat atau dokter tidak tersedia. Dia akan membentuk tim yang akan mengawasi pihak penyedia jasa layanan kesehatan yang tak bertanggungjawab pada pasien-pasiennya.
"Kita tidak ingin lagi ada rujukan. Puskesmas harus ada dokter hebat, kita mesti gaji mereka. Nanti kita akan bentuk suatu audit rujukan, jadi akan kelihatan rumah sakit atau puskesmas mana yang ada oknum nakal, suka merujuk ke puskesmas tertentu. Atau dokter mana nanti yang nakal, harus nya cuma bius lokal dia bius seluruh tubuh kan biayanya lebih mahal. Jadi rujukan, obat, dan sistem harus kita bangun," jelas Ahok.
Dia juga yakin sistem KJS ini lebih baik dari pada program Jamkesda. Meski biaya yang dikeluarkan lebih mahal, tapi pemanfaatan dananya lebih terjamin dan tidak rentan disalahgunakan.
"Untuk Jamkesda kita mau turun ke bawah segala macam habis Rp 3 triliun, nah sekarang kita hampir Rp 4 triliun untuk rumah sakit-sakitnya. Makanya kita mesti hitung, ini uang ke mana. Jadi nanti kita mau buka semua anggaran rumah sakit kita," ungkapnya.
Ahok menyayangkan anggaran berlimpah yang selama ini tersedia tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, dia tak ingin di program kali ini, kondisi demikian terulang lagi.
"Saya akan minta BPKD untuk mencari anggaran-anggaran itu. Selama ini banyak anggaran kita tapi tidak menyatu kerjanya," kritik Ahok.
Sumber : merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar