Gubernur DKI Joko Widodo membantah bahwa persetujuannya terhadap pembangunan 6 ruas jalan tol yang melintas di Jakarta itu tidak pro-rakyat. Menurutnya, keputusan itu justru untuk rakyat.
"Lho...enggak pro gimana?! Itu kan transportasi massal. Transportasi massal itu untuk rakyat. Biar kita bisa menikmati jalan tol. Setiap kepentingan rakyat apapun itu untuk transportasi massal. Kalo enggak, ya berarti rakyat kecil tidak terakomodasi," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Jumat (11/1/2013).
Jokowi menjelaskan persetujuannya terhadap pembangunan 6 ruas jalan tol diputuskan dengan satu syarat, yakni mengizinkan transportasi umum untuk melintasi ruas tol yang dikomandani Kementerian Pekerjaan Umum itu. Karenanya, hal tersebut merupakan langkah yang pro-rakyat.
Mantan Walikota Solo ini menambahkan, pemberian izin tersebut diputuskan karena ruas jalannya kurang. Ia juga meminta masyarakat, terutama yang berkomentar menolak keputusannya lewat kicauan Twitter, untuk mengerti akan hal ini.
"Kementerian PU memberikan izin karena ruas jalannya kurang. Saya juga sama. Saya beri (setujui, red.) dengan catatan (syarat-syarat). Sekali lagi saya sampaikan, saya pro pada transportasi massal, agar elevated bus bisa masuk, silahkan. Kalo ada tambahan koridor kan masuk," tuturnya.
Sumber : liputan6.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar