Ada Apa Jokowi Pakai Kemeja Kotak-kotak Lagi..?

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat menguji coba jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang pada Kamis (26/12/2013).

Sejak terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo tak lagi memakai kemeja kotak-kotak yang menjadi ciri khasnya saat kampanye. Namun, hari ini, kemeja kotak-kotak itu dikenakan lagi.

Selama blusukan, Jokowi itu lebih sering mengenakan kemeja putih, celana bahan hitam, plus sepatu kets kesukaannya yang sudah robek. Kemeja kotak-kotak tersimpan rapi di lemari.

Saat melakukan uji coba pelintasan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang, Jokowi memakai lagi baju kotak-kotak tersebut. Ketika ditanya wartawan, Jokowi tersenyum.

"Ah, ini kemejanya tadi yang kelihatan cuma yang ini, jadi langsung tak pakai," kata Jokowi, saat menyusuri JLNT, Jakarta, Kamis (26/12/2013).

Pada masa kampanye, saat berkunjung ke kantor Redaksi Kompas.com, Sabtu (31/3/2013), Ahok sempat menuturkan arti kemeja kotak-kotak yang menjadi ciri khas Jokowi-Basuki.

"Kami memilih kemeja ini bukan tanpa alasan. Ini ada artinya. Intinya adalah kami akan kerja untuk rakyat dan turun terus ke lapangan. Jakarta butuh cagub-wagub yang tidak hanya duduk di belakang meja," kata Ahok kala itu.

"Kami tidak bisa memberikan yang terbaik pada masyarakat jika kami hanya berdiam saja di kantor, harus turun ke lapangan," ujarnya.

Soal tiga warna yang menjadi bagian dalam kostum tersebut, Ahok mengatakan, hal itu memiliki makna bahwa warga Jakarta beraneka ragam, baik dari suku, etnis, maupun agama, dan tetap hidup berdampingan dengan damai.

Sumber: kompas.com

Jokowi: Megawati Gagal....!!

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

Dialog kebangsaan soal kedaulatan pangan serta martabat bangsa di UIN Syarif Hidayatullah, Sabtu (21/12/2013), berlangsung penuh canda. Salah satunya saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri gagal terhadap dirinya.

Gagal apa yang dimaksud? Cerita berawal saat Jokowi hendak dicalonkan sebagai Wali Kota Surakarta sekitar sembilan tahun silam. FX Hadi Rudyatmo, Ketua PDI-P Surakarta yang menjadi calon wakilnya, mempertemukan Jokowi dengan Mega di kediamannya.

"Saya tahu ini dari Pak Rudy loh ya," ujar Jokowi memulai cerita. "Waktu saya datang itu kan dikenalin ke Bu Mega, ini wali kota yang akan maju sama saya. Rupanya Bu Mega di belakang bilang, enggak ada calon lain apa? Kok kurus. Kayak enggak punya bodi sebagai wali kota saja," kenang Jokowi meniru perkataan Rudy.

Rudy kemudian menjelaskan bahwa pemilihan Jokowi sebagai Wali Kota Surakarta telah sesuai dengan mekanisme partainya. Mega pun mau tidak mau menurut saja atas mekanisme yang dilakukan.

Seiring berjalannya waktu menjadi Wali Kota Surakarta, Jokowi menuai kesuksesan pada periode pertamanya. Alhasil, persepsi Mega pertama kali sedikit terobati. Hal itu, lanjut Jokowi, dilihat dari kembali diizinkan dirinya menjadi wali kota pada putaran kedua. Namun, belum selesai periode itu, Mega pun memanggil Jokowi.

"Saya ternyata dipanggil, ditugaskan Bu Mega jadi gubernur di Jakarta. Lalu saya sampaikan ke Ibu, 'Mohon maaf Bu, saya kan kurus, ndak punya bodi untuk menjadi Gubernur DKI'," ujarnya.

Mega, lanjut Jokowi, terkejut. Mega heran, mengapa Jokowi tahu apa yang menjadi pembicaraannya dengan Rudy. Belakangan, dia baru tahu bahwa Rudy membocorkan perbincangan ke Jokowi.

"Akhirnya saya urusan makan jadi nomor satu. Saya niat pengin gemukin badan. Tapi sampai saat ini Bu Mega gagal gemukkan saya. Mau diajak makan di rumah, warung, restoran, berat saya tetap 54 kilogram," lanjutnya dengan disambut tawa mahasiswa.

Megawati pun hanya tertawa mendengar kisah lucu tersebut. Hingga pukul 13.05 WIB, dialog kebangsaan tersebut masih berlangsung. Ratusan mahasiswa dan puluhan akademisi tampak serius memperhatikan acara yang dipandu oleh Sukardi Rinakit tersebut.

Sumber: kompas.com

Megawati Bongkar Rahasia Jokowi di Depan Mahasiswa

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menghadiri "Dialog Kebangsaan: Kedaulatan Pangan dan Martabat Bangsa" di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Sabtu (21/12/2013).

Di depan ratusan mahasiswa serta para akademisi UIN Syarif Hidayatullah, Megawati Soekarnoputri membongkar rahasia Joko Widodo. Menurut Ketua Umum PDI Perjuangan itu, Jokowi kerap curhat kepadanya.

Megawati mengatakan, Jokowi biasa "mengadu" secara personal. Aduannya itu berisi persoalan yang dihadapi Jokowi di dalam menjalani program-programnya di DKI Jakarta.

"Kalau Dik Jokowi itu pusing, mesti ke rumah saya. Biasanya bawa makan. Saya tahu, mau nyogok ini. Ternyata benar. Bu, ada yang mau saya omongin," ujar Mega meniru ucapan Jokowi.

Hal itu disampaikannya di sela-sela dialog kebangsaan yang digelar di Aula Harun Nasution Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (21/12/2013).

Misalnya, kala Jokowi menertibkan ratusan warga di sekitar Waduk Pluit, Jakarta Utara, dan Waduk Ria Rio, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Jokowi mengaku pusing lantaran banyak warga bantaran waduk yang menolak direlokasi ke rusunawa dan menudingnya tidak pro-rakyat.

"Pusing juga ya, Bu, ngurusin rakyat segitu banyak," ucap Mega meniru curhatan Jokowi.

Megawati pun memberikan dukungan kepada salah satu kader terbaiknya tersebut. Mega memberi wejangan agar mantan Wali Kota Surakarta itu tidak usah terlalu memikirkan pandangan negatif orang lain dan lebih baik fokus pada kerjanya menata Jakarta.

"Saya bilang, terus sajalah, jangan mendengarkan suara orang yang negatif. Apa yang rasa Dik baik, lakukan. Tapi, lihat dulu, keberpihakan kamu pada siapa, pada rakyat banyak," ujarnya.

Mendengar cerita tersebut, Jokowi hanya tertawa.

Acara tersebut selesai sekitar pukul 13.20. Adapun diskusi itu dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani, aktivis ICW Teten Masduki, dan aktris Cornelia Agatha.

Sumber: kompas.com

Berkat Jokowi, Kini Taman Bukan Lagi Tempat Pacaran

Taman Tanah Abang Petojo Jadi Lokasi Layak Anak Belasan anak-anak tengah asyik bermain arena permainan di Taman Tanah Abang Petojo, Jakarta, Rabu (18/12/2013). Lokasi tersebut sudah dipersiapkan menjadi lokasi layak anak di Jakarta Pusat. Kompas.com/Ummi Hadyah Saleh

Warga Kelurahan Petojo mengaku senang dengan disediakannya mainan di Taman Tanah Abang III, tepat di belakang kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Dengan begitu, warga bisa bercengkrama dengan anak-anak dan suami di ruang terbuka.

Di taman tersebut, Wali Kota Jakarta Pusat telah menyediakan berbagai arena permainan. Misalnya, perosotan dan ayunan. Adanya alat permainan ini membuat anak-anak mau bermain di taman tersebut. Sebelumnya, menurut Soleha yang merupakan warga Petojo, taman tersebut selalu sepi.

"Dulu waktu belum ada permainan, tamannya sepi. Malah jadi tempat pacaran. Sekarang jadi setiap hari ke sini," katanya, Rabu (18/12/2013).

Pantauan Kompas.com pada Rabu sore, terdapat lima arena bermain di lokasi layak anak. Belasan anak-anak tampak menikmati arena permainan yang ada. Ada juga beberapa anak laki-laki tengah asyik bermain bola di lapangan taman tersebut.

Menurut Soleha, warga sangat senang dengan adanya permainan di taman tersebut. Hal itu, kata dia, bukan hanya membuat anak-anak senang, tapi juga orangtuanya. Bersama keluarga lain, mereka bisa bercengkrama dan bersosialisasi sesama warga.

"Setuju sekali dan senang kalau Petojo jadi lokasi layak anak, jadi kan enggak susah-susah nganterin anak main, karena deket rumah," kata Sjawal, warga yang juga sedang bermain di taman, mengamini ucapan Soleha.

"Dulu, waktu belum ada permainan enggak pernah ke sini, karena ada permainannya jadi rame lokasinya," imbuh Sjawal lagi.

Selain itu, Soleha mengatakan, di rumah setiap warga kini sudah terpasang stiker Jakarta Kota Layak Anak. Stiker tersebut, kata dia, berisi imbauan kepada warga untuk mengawasi jam belajar anak dari pukul 19.00 hingga pukul 21.00 .

"Di rumah saya udah ditempelin stiker yang ada tanda silang menonton televisi di jam-jam yang telah ditentukan," ujarnya.

Jakarta menjadi Kota Layak Anak merupakan program Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang ditargetkan bisa terwujud di seluruh wilayah Jakarta pada 2018.

Beberapa program kota layak anak yakni, membuka ruang terbuka hijau untuk public space, taman bermain anak, mempermudah akses akta kelahiran, pembentukan forum anak-anak, dan sebagainya.

Sumber: kompas.com

Dituding Tak Manusiawi, Ini Kata Jokowi..

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau Waduk Tomang Barat, Grogol, Jakarta Barat, Jumat (27/9/2013). Waduk itu akan dinormalisasi seusai penataan Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio. | KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menampik tudingan tak manusiawi dalam penertiban permukiman di Taman Burung Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. Menurut pria yang akrab disapa Jokowi, penertiban telah terencana dan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

"Ndak, terencana, ndak manusiawi gimana sih, kita itu kan sudah sosialisasi kepada warga sebelumnya," ujarnya kepada wartawan di sela kesibukannya di Balaikota, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Tidak hanya itu, Jokowi menegaskan, warga yang rumahnya dibongkar memang tidak memenuhi kriteria mendapatkan rumah susun sebagai relokasi. Sebab, mereka tidak ber-KTP DKI dan mengontrak kepada warga yang menguasai lahan yang diketahui milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.

"Ada pemilik yang punya 20 rumah di situ, masak kita berikan rusun? Hati-hati, tanah itu punya negara, bisa pidana," ujarnya.

"Kalau seperti Ria Rio, Pluit, pasti kita ajak bicara dulu. Wong ini mereka juga mendirikan rumah terus. Dianggap kalau mendirikan rumah, nanti dituker sama rusun yang lebih gede. Kita ini enggak sembarangan, tapi lihat yang terjadi di lapangan juga," lanjutnya.

Yang mengejutkan pihaknya, lanjut Jokowi, ketika sosialisasi kepada warga dilakukan, Pemprov DKI yang didampingi aparat kepolisian menemukan puluhan senjata tajam dan bom molotov di rumah warga. Jokowi mengaku tidak mengetahui kegunaan senjata itu, apakah akan digunakan untuk melawan Satpol PP dan personel Polri saat tindak penertiban dilakukan atau tidak.

Kompas.com belum dapat mengonfirmasi Kepala Kepolisian Sektor Metro Penjaringan AKBP Suyudi. Pesan singkat yang dikirimkan belum dibalas dan kontak melalui telepon pun belum tersambung.

Jokowi dinilai tidak manusiawi oleh pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwana Joga karena tidak menyediakan rusun untuk warga yang tergusur di penertiban Taman Burung. Pemerintah Provinsi Jakarta dianggap hanya bisa melakukan penertiban tanpa memberikan solusi tempat tinggal.

"Kalau penertiban terus dilakukan, akan memberikan efek kurang baik atas persepsi masyarakat ke pemprov. Artinya, gubernur dikatakan tak manusiawi," ujarnya.

Sumber: kompas.com

Tiga Alasan Elektabilitas Jokowi Selalu Tinggi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Selasa (10/12/2013) menggunakan kereta listrik untuk meninjau lokasi tabrakan kereta komuter dan truk tangki di perlintasan Pondok Betung, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang terjadi sehari sebelumnya. | KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menilai, ada tiga alasan yang membuat elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi tidak pernah rendah dalam sejumlah survei kandidat calon presiden 2014. Ketiganya disebabkan oleh kurang maksimalnya kinerja mesin partai politik dalam melakukan kaderisasi.

Hamdi berpendapat, saat ini masyarakat telah mengultuskan Jokowi sebagai sosok "Ratu Adil". Di dalam mitologi, sosok Ratu Adil digambarkan sebagai sosok pemimpin yang mampu membawa keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi masyarakat. "Sosok itulah yang dianggap masyarakat ada di dalam diri Jokowi," kata Hamdi dalam diskusi yang diselenggarakan lembaga riset Cyrus Network di Jakarta, Minggu (15/12/2013).

Menurut Hamdi, pengultusan itu pada akhirnya membuat sejumlah lembaga survei enggan untuk melakukan riset buruk terkait Jokowi. Namun, ia menegaskan, kultus tersebut tidak terlepas dari akibat belum adanya kandidat kuat calon presiden dari partai politik yang dianggap dapat mewakili keinginan masyarakat.

Saat ini, parpol mengusung figur lama yang tengah menjabat sebagai ketua umum parpol. Sebut saja Partai Golkar yang mengusung ketua umumnya Aburizal Bakrie, Partai Gerindra dengan Prabowo Subianto, atau PDI Perjuangan dengan Megawati Soekarnoputri. "Generasi mereka ini sudah lewat. Yang terjadi justru emoh politik," kata Hamdi.

Hal lain yang menyebabkan nama Jokowi jadi favorit adalah keengganan parpol mengeluarkan kader berkualitas. Parpol di Indonesia cenderung hanya ingin menonjolkan sosok kader yang dianggap dekat dengan pimpinan parpol. Hal itu secara tidak langsung menyebabkan timbulnya oligarki politik di dalam parpol.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi mengatakan, tingginya elektabilitas Jokowi membuat kondisi perpolitikan Indonesia jelang Pemilu 2014 tidak kondusif. Hal itu menyebabkan sosok pimpinan yang dianggap mampu mewakili aspirasi masyarakat hanya ada satu, yakni Jokowi. Jika Jokowi maju dan menang dalam pemilu mendatang, seolah ia menang tanpa melalui tahap kompetisi. "Persoalannya, ketiadaan kompetisi ini apakah jadi yang terbaik atau tidak?" ujar Hasan.

Sumber: kompas.com

Cyrus: Jokowi Capres Setengah Dewa, Bisa Gabung Partai Mana Saja

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri turut hadir dalam acara pembukaan kirab budaya, yang merupakan bagian dari World Royal Heritage 2013 di Monas, Minggu (8/12/2013) siang. | KOMPAS IMAGES/FABIAN JANUARIUS

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diyakini dapat mendongkrak elektabilitas partai mana pun yang mendukungnya sebagai calon presiden. Asalkan mendukung pencalonan Jokowi saat ini, partai besar maupun kecil akan mendapat dukungan lebih besar. Hal itu disampaikan peneliti Cyrus Network, Eko David Afianto, saat memaparkan hasil riset lembaga riset tersebut di Jakarta, Minggu (15/12/2013). Hasil riset tersebut, ketika Jokowi bergabung dengan partai lain, baik yang sudah dapat dipastikan lolos parliamentary threshold(PT) maupun yang terancam tidak lolos, elektabilitas partai-partai tersebut akan naik.

"Berbeda ketika kandidat lain yang dijadikan calon presiden. Sehingga, Jokowi pada hari ini tidak perlu risau dengan partai. Jokowi bisa bergabung dengan partai mana pun," kata Eko.

Ia menjelaskan, saat Jokowi bergabung dengan PDI Perjuangan, maka suara PDI Perjuangan dapat mencapai titik potensial tertinggi hingga 60 persen. Adapun jika ia bergabung dengan Golkar, maka titik potensial tertinggi yang dapat diraih mencapai 53 persen. Begitu pula ketika ia bergabung dengan Gerindra, maka partai tersebut akan dapat meraih suara hingga 48 persen.

"Dengan catatan jika jauh-jauh hari menyatakan diri sebagai satu-satunya partai yang mengusung Jokowi sebagai calon presiden," ujarnya.

Untuk partai yang terancam tak lolos PT, seperti Partai Bulan Bintang, Nasdem, maupun PKPI, figur Jokowi dapat mengangkat perolehan suara partai tersebut hingga menyentuh angka 40 persen. "Ini adalah salah satu fakta bahwa figur Jokowi adalah capres setengah dewa," kata dia.

Survei Cyrus Network itu dilakukan dalam kurun waktu 13-17 September 2013 dengan metode tatap muka. Survei ini melibatkan 1.020 responden yang dipilih secara acak  dengan usia minimal 17 tahun atau yang sudah menikah yang tersebar di 204 desa/kelurahan di 33 provinsi. Tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dengan batas kesalahan kurang lebih 3,1 persen.

Sumber: kompas.com

"Nongol" di Iklan TV, Apa Kata Jokowi?

Gubernur DKI Joko Widodo memberikan jempol terbalik bagi penerobos jalur transjakarta sebagai dukungan pada komunitas "Busway Kick". | Fabian Januarius Kuwado

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi tampil dalam iklan layanan masyarakat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait kearsipan. Iklan yang tayang di televisi itu mengampanyekan pentingnya arsip.

Pada awal iklan, ditampilkan warga yang kesulitan mencari dokumen-dokumen penting di rumah saat banjir dan kebakaran, lalu Jokowi muncul pada akhir iklan.

Tampilnya Jokowi di iklan itu menarik karena selama ini beliau diketahui tak mau tampil dalam iklan. Bagaimana tanggapan Jokowi atas iklan itu?

Jokowi mengaku tak tahu-menahu soal tayangan iklan itu.

"Pikiran saya buat apalah, kan itu hampir setiap hari (permintaan ucapan). Saya pikir buat di dalam gedung," kata Jokowi, di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Jokowi mengaku baru melihat tayangan iklan itu di televisi pagi tadi. "Nanti saya urus, tak urus. Lihat saja nanti," kata Jokowi sambil tertawa kecil.

Mengurus bagaimana? "Ya, dicabut, dicabut, saya hentikan," jawab Jokowi.

Selama ini, Jokowi tidak pernah mau wajahnya muncul dalam spanduk atau papan reklame di Jakarta. Seperti diketahui, Jokowi pernah mengaku marah kepada bawahannya ketika wajahnya ada di spanduk.

Anda merasa dibohongi? "He-he-he. Nanti saya hentikan," jawab Jokowi sambil naik ke dalam mobil dinasnya.

Sebelum mobil melaju, Jokowi sempat bertanya ke wartawan di stasiun televisi mana saja iklan itu muncul. Setelah dijawab, sambil tertawa ia kembali bertanya, "Gimana, saya ganteng enggak (di iklan)?" tanyanya.

Sumber: kompas.com

Mau Jadi Capres? Warga Ingin Lihat Jokowi Jadi Imam Shalat Dulu

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat blusukan ke Waduk Rawa Babon, Ciracas, Jakarta Timur.

Sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memang terus mengundang simpati warga masyarakat, tak hanya di Jakarta, namun juga di berbagai daerah.

Saat ini, ketika muncul desakan agar ia menjadi presiden, ternyata ada lapisan masyarakat yang menginginkan mantan Wali Kota Solo ini sesekali memimpin shalat atau menjadi imam di salah satu masjid.

"Jokowi luar biasa sebagai calon presiden dari cara kerja, ketegasan, dan lain-lain namun sayangnya, tidak pernah masyarakat melihat dia sesekali memimpin shalat atau menjadi imam di masjid," kata salah seorang dosen Universitas Bengkulu, Lamhir Syam Sinaga, Sabtu (7/12/2813).

Kenapa masyarakat menginginkan ia sesekali menjadi imam shalat di masjid? Penilaian masyarakat terhadap tokohnya itu dilihat dari berbagai sisi, termasuk menjadi imam di masjid, karena dia muslim.

"Ini bukan persoalan kelompok agama atau apa, namun akan menjadi catatan tersendiri dan menambah nilai tawar jika sekali waktu Jokowi menjadi imam dalam shalat di masjid," tambahnya.

Hal yang sama juga dibenarkan oleh salah seorang warga Kota Bengkulu, Muhaimin, menurut dia, apa pun agamanya, maka sekali waktu calon pemimpin harus menjadi pemimpin dalam ritual keagamaannya.

"Karena kebetulan Jokowi Muslim akan baik bila ia sesekali menjadi imam dalam shalat di masjid, ini akan menjadi poin tersendiri bagi masyarakt muslim," ujar Muhaimin.

Sumber: kompas.com

Basuki: Semua yang Bikin Macet, Kita Sikat!

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Macet, banjir, dan penyakit sosial di Jakarta disebut Wakil Gubernur DKI Jakarta sulit diberantas karena peraturan yang sulit ditegakkan. Basuki Tjahaja Purnama pun menegaskan akan memberantas semua penyebab masalah di Ibu Kota itu.

Saat ini, kata Basuki, penegakan peraturan di Jakarta masih lemah. Masalah tak kunjung tuntas. Meski begitu, berbagai upaya masih terus dilakukan Pemprov DKI, misalnya membereskan PKL maupun pengambilalihan fungsi jalur umum untuk mengurangi masalah kemacetan.

"Pokoknya semua yang bikin macet kita sikat. Tapi, enggak semuanya langsung bisa disikat karena setengah Jakarta harus dibongkar dan dibakar kalau mau menegakkan aturan," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (9/12/2013).

Basuki mengatakan, DKI telah memiliki banyak peraturan sejak puluhan tahun yang lalu. Namun, tak ada pemimpin yang berani untuk menegakkan peraturan tersebut. Selain itu, ia mengakui kalau tak sedikit pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang terlibat penyalahgunaan anggaran.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersamanya pun tak bisa asal untuk menempatkan pejabat A atau B di sebuah posisi prestisius. Hal itu disebabkan adanya persyaratan golongan dan pangkat tertentu untuk menduduki sebuah jabatan.

Saat menjadi anggota Komisi II DPR RI, ia merancang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, di mana PNS dapat menduduki sebuah jabatan hanya dengan persyaratan pangkat tanpa golongan. Namun, anggota lainnya tak setuju dengan usulan Basuki tersebut. Padahal, menurut dia, birokrasi Malaysia dan Singapura bisa bagus karena tidak ada persyaratan golongan.

Peraturan yang diterapkan Malaysia dan Singapura itu kemudian ditiru oleh BUMN. Tak sedikit direktur utama BUMN diduduki oleh para pejabat yang masih muda.

"Dulu di BUMN juga enggak boleh, dan mereka mau membuat terobosan. Kalau saya mau juga hampir semua PNS seharusnya dipenjara karena korupsi," kata Basuki.

Meskipun demikian, Basuki bersama Jokowi kini telah berkaca pada pemerintahan mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela untuk memberikan amnesti kepada para PNS DKI. Hal itu berarti, Jokowi beserta Basuki akan melupakan "dosa-dosa" lama para PNS DKI yang terlibat penyalahgunaan APBD DKI.

Pertimbangannya, kesalahan mereka terjadi secara bersama-sama karena didorong oleh situasi birokrasi yang tidak transparan. Misalnya saja, tak sedikit penyalahgunaan anggaran disebabkan kesalahan administrasi maupun PNS yang dijadikan "mesin ATM" oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun, apabila pihak berwajib maupun kejaksaan telah mencium indikasi adanya penyelewengan, proses hukum akan tetap berjalan.

Sumber: kompas.com

Bagaimana Cara Jokowi Mengelola Ribuan Keluhan Warga?

Gubernur Jakarta Joko Widodo meninjau Waduk Tomang Barat, Jakarta Barat.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo selalu menerima ratusan bahkan ribuan keluhan dari warga Ibu Kota. Keluhan-keluhan itu masuk ke meja kerjanya setiap hari. Lantas, bagaimana Jokowi mengelola keluhan-keluhan warga tersebut?

Ada banyak pintu masuk keluhan warga. Ada yang melalui pesan singkat melalu ponsel yang dipegang ajudan Jokowi, yakni di nomor 08122600960, atau alamat e-mail gubdki@gmail.com. Ada pula yang dikirimkan melalui surat ke sekretariat atau bahkan keluhan yang disampaikan saat bertemu Jokowi di luar dari ruangan kerjanya. 

"Sampai malam ini (Kamis malam), ada 2.245 SMS. Ini yang belum saya buka. Yang sudah saya buka paling 10 persennya saja. Ini belum sama keluhan di e-mail dan lainnya," ujar David, sekretaris pribadi Jokowi pada Kompas.com, Kamis (5/12/2013) malam.

Keluhan-keluhan tersebut, lanjut David, kemudian di-print serta disampaikan langsung kepada Gubernur. Jokowi memilih mana keluhan diprioritaskan. Mekanisme ini dilakukan setiap hari.

Delegasi wewenang

Ditemui saat hendak pulang ke rumahnya, Kamis malam, Jokowi mengakui tak seluruhnya keluhan tersebut ditindaklanjuti. Ia memprioritaskan keluhan yang berbasis kebutuhan warga, yakni kesehatan atau pendidikan. Selain itu, dia juga memprioritaskan keluhan infrastruktur yang dianggap bisa ditindaklanjuti segera.

Soal kesehatan, misalnya, ada warga DKI peserta Kartu Jakarta Sehat yang tidak mendapatkan ruangan di rumah sakit. Terkait pendidikan, ada anak yang dipungut biaya ketika pindah sekolah. Sementara soal infrastruktur, misalnya, ada jalan rusak, drainase buruk, tempat pembuangan sampah tidak memadai, dan lain-lain.

"Kita delegate ke dinas, wali kota untuk menindaklanjuti laporan itu. Memang banyak sekali keluhan yang masuk tiap hari," ujarnya.

Sejauh ini, Jokowi mengaku tidak menemui kendala berarti. Biasanya, keluhan yang disampaikan warga terkait persoalan lapangan yang sudah ada anggarannya, tetapi perlu dorongan kepada birokrasi bekerja lebih optimal melayani masyarakat.

"Dinas, suku dinas, dan wali kota itu biasanya sudah ada dana. Jadi, kita tinggal dorong supaya segera diselesaikan saja," ujarnya.

Jokowi mengakui, ada setumpuk persoalan dari segala aspek di Jakarta. Eksekusi di lapangan, kata Jokowi, merupakan hal yang paling penting demi mengurai benang kusut di Ibu Kota semacam itu. Ia tidak mau berjanji akan menyelesaikan hingga tuntas segala persoalan itu. Namun, Jokowi berjanji memberikan memutuskan keputusan terbaik agar persoalan bisa ditindaklanjuti.

Sumber: kompas.com

Basuki: Biang Macet, Akses ke Plaza Semanggi Harus Ditutup

Kondisi lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tepatnya di depan Kemenakertrans pada Rabu (1/5/2013). Terlihat arus kendaraan menuju arah Semanggi mengalami kemacetan parah, sedangkan arah sebaliknya menuju Cawang lancar

Kemacetan di persimpangan Jalan Gatot Subroto, tepat di depan Plaza Semanggi, menjadi sorotan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dia menganggap persimpangan tersebut sebagai biang kerok kemacetan.

Basuki meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta bekerja sama dengan kepolisian untuk menutup kembali akses keluar masuk Plaza Semanggi di pinggir Jalan Gatot Subroto tersebut.

"Persoalannya Plaza Semanggi itu yang paling ngotot, asal keluar masuk potong jalan sembarangan, jadi biang kemacetan. Kita harus berani tutup pintunya," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Simpang itu menjadi penyebab utama kemacetan karena kendaraan dari arah Sudirman mau belok kanan masuk ke tol dalam kota. Kemudian, kendaraan dari arah Slipi mau masuk ke kiri ke dalam pusat perbelanjaan Plaza Semanggi.

Nantinya, kata dia, kendaraan yang mau masuk ke dalam mal harus memutar melalui Setiabudi atau berbelok di gang samping Hotel Kartika Chandra. Jalan di Karet Semanggi itu akan diperlebar dan akses masuk Plaza Semanggi di Jalan Gatot Subroto akan ditutup permanen.

"Harusnya semuanya yang mau masuk ke Plaza Semanggi lewat belakang, enggak mau tahulah kita. Polisi juga berulang kali tutup, tapi dibuka lagi aksesnya," ujar Basuki.

Sejak era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, penutupan akses telah dilakukan berulang kali oleh Dishub DKI bersama Polda Metro Jaya. Namun, akses itu pada akhirnya terus dibuka, dengan alasan akses itu digunakan oleh para veteran yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Gedung LVRI itu berada di dalam gedung Plaza Semanggi.

Pria yang akrab disapa Ahok itu menyatakan siap menghadapi protes dari pihak LVRI maupun Lippo Group selaku pemilik Plaza Semanggi. "Ya, makanya itu pasti bakal kena protes lagi. Tapi, lebih banyak pengguna jalan daripada pengunjung malnya. Makanya harus kita tutup aksesnya," tegas Basuki.

Penutupan pintu akses masuk Plaza Semanggi yang sebelumnya dilakukan Pemprov DKI mendapat perlawanan anggota LVRI. Dengan membawa bambu runcing, para veteran pejuang kemerdekaan itu membongkar pembatas beton yang digunakan untuk menutup akses pintu masuk gedung LVRI. Akhirnya beton pembatas dipasangi rantai dan digunakan sistem buka tutup. Akses keluar masuk tersebut akan ditutup mulai pukul 16.00 hingga 20.00, kecuali Sabtu dan Minggu.

Sumber: kompas.com

Jokowi Turun ke Kali Sunter, "Ngecek" Pengerukan

Gubernur Jakarta Joko Widodo meninjau pengerukan di Sungai Sunter, Jakarta Timur, Senin (25/11/2013) siang. Sudah 12 tahun, kali tersebut tak tersentuh pengerukan.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak henti-hentinya meninjau pengerukan sungai. Setelah beberapa waktu lalu meninjau Kali Mikro Nipah, Waduk Pluit, Waduk Rawa Lindung, Cakung Drain, dan lain-lain, Jokowi pada Senin (25/11/2013) siang ini meninjau pengerukan di Kali Sunter, Jakarta Timur.

Jokowi datang ke kali jenis sub-makro tersebut sekitar pukul 13.00. Mengenakan kemeja putih dan celana hitam, Jokowi tak segan turun ke aliran kali yang tengah dikeruk. Bersepatu coklat yang biasa digunakan saat blusukan, setapak demi setapak, dia menuruni tepian kali. Sesampainya di bawah, dia pun mengamati dua ekskavator yang tengah mengeruk lumpur.

Aksi Jokowi seperti biasa mengundang perhatian ratusan warga. Mereka memadati jalan inspeksi yang ada di sisi kiri dan kanan kali. Ada yang berteriak-teriak memanggil Jokowi, ada juga yang mengabadikan aksi blusukan Jokowi dengan ponselnya. Jokowi hanya melambai-lambaikan tangannya kepada ratusan warga.

Seusai meninjau, Jokowi menegaskan bahwa kedatangannya itu merupakan salah satu bentuk kontrol manajemen yang tidak dilaksanakan pada pemerintahan sebelumnya. Karena ketiadaan kontrol itulah, kata Jokowi, 13 sungai besar, 884 saluran, dan puluhan waduk di Jakarta tidak terurus hingga berakibat banjir.

"Ngeceklah, kalau ndak diginiin (dikontrol), nanti kayak dulu-dulu lagi," ujar Jokowi di sela-sela peninjauannya.

Jokowi menegaskan, harus ada pengawasan ketat di lapangan. Selain memastikan bahwa pekerjaan rampung tepat waktu, pengawasan juga berfungsi memastikan agar pelaksana proyek melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja. Dengan begitu, kasus tak sesuainya berita acara proyek dengan kontrak kerja seperti di Waduk Pluit pun tidak terjadi lagi pada proyek-proyek lainnya.

"Kalau ndak diawasi, ngitung mereka sudah sesuai kontrak kerja atau belum, gimana. Maka itu, perlu pengawasan ketat," ujarnya.

Kepala Pengawas dan Pengendali Normalisasi Kali Sunter Dinas Pekerjaan Umum DKI Subandi mengungkapkan, normalisasi Kali Sunter dikerjakan langsung di bawah Dinas PU DKI. Tujuannya mempercepat proses pengerukan untuk antisipasi terhadap banjir.

"Kita mulai normalisasi pada 17 November 2013. Targetnya, 15 Desember 2013 sudah selesai. Mau tidak mau karena tanggal itu tutup buku APBD tahun 2013. Nanti dilanjutkan lagi," ujarnya.

Subandi menjelaskan, permasalahan yang ada di kali tersebut secara umum sama dengan permasalahan di kali lain. Selain aliran tidak lancar karena endapan lumpur telah tebal, aliran kali itu pun dipenuhi sampah. Terlebih lagi, salah satu ruas kali yang menghubungkan Kanal Banjir Timur hingga ke pantai utara Jakarta itu pun dipenuhi permukiman sehingga mengganggu aliran kali itu.

Dinas PU, lanjut Subandi, telah memberikan sosialisasi kepada warga. Namun, sosialisasi yang dilakukan bukanlah relokasi, melainkan normalisasi. Sebab, belum ada rusun yang menampung warga.

Sumber: kompas.com

Jokowi Beberkan soal Normalisasi Waduk Pluit, PM Belanda Kaget

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.

Setelah mengunjungi Waduk Pluit, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terlihat satu mobil bersama Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Mereka bertolak dari Waduk Pluit menuju rumah pompa Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

Selama perjalanan, Jokowi pun mengaku berbincang banyak hal dengan Mark di dalam mobil. Apa yang dibicarakan keduanya? "Di dalam mobil saya menerangkan keadaan Pluit, saya ceritakan keadaan waduk di sini sebelumnya," kata Jokowi di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (21/11/2013).

Kepada Mark, Jokowi pun bercerita keadaan Waduk Pluit sebelumnya yang hanya memiliki kedalaman satu meter, serta dipenuhi sampah dan juga eceng gondok. Tak hanya itu, ribuan kepala keluarga (KK) menghuni kawasan yang kini telah menjadi taman.

"Saya katakan, delapan bulan lalu, kita sudah mulai bersihkan. Dia kaget saya ngomong kita sudah pindahkan 1.600 KK sebelumnya, dan sekarang menjadi taman," ujar Jokowi.

Seperti halnya Jakarta, kata Jokowi, Mark pun bertutur soal kondisi yang juga pernah dialami Belanda, salah satunya soal banjir. "Makanya saya kira tadi kita menunjukkan tempat-tempat seperti (waduk dan rumah pompa) itu," ujar Jokowi.

Sumber: kompas.com

Jokowi Ditantang Putra Ali Sadikin

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (tengah) meninjau proses normalisasi Kali Nipah di Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2013).

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendapatkan tantangan dari putra mantan Gubernur DKI Ali Sadikin, Boy Bernadi Sadikin. Jokowi ditantang mengumumkan hasil kerjanya selama satu tahun terakhir di kantor-kantor kelurahan dan kecamatan.

"Seperti APBD yang selama ini ditempelkan di pos RW atau RT agar masyarakat bisa mengetahui dengan jelas," ujar Boy pada wartawan saat ditemui di kantornya, Rabu (20/11/2013).

Lembar hasil kerja tersebut, lanjut Boy, haruslah berisi program apa saja yang dicanangkan selama satu tahun memimpin. Program apa saja yang telah berhasil, program apa yang belum. Tentu dilengkapi juga dengan penjelasan, mengapa satu program berhasil sekaligus mengapa program yang lainnya tidak berhasil.

Usul tersebut, kata dia, penting bukan hanya untuk memenuhi azas transparansi saja. Namun juga menjadi penjaring aspirasi-aspirasi di masyarakat. Laporan hasil kerja itu merangsang masyarakat untuk turut serta berkontribusi pada pembangunan, terutama pada program-program yang belum berhasil dijalankan selama ini.

"Kalau masyarakat lihat program A belum berhasil, kemudian dia lihat penjelasannya, dari situ kan dia bisa membantu," ujar Boy.

"Semakin detail laporannya, semakin bagus. Bahkan kalau perlu laporan kerja setiap dinasnya juga ada. Jadi mendatang, warga bisa lebih tau dan peduli, ke mana anggaran digunakan, berhasil atau tidak. Hambatannya apa saja dan sebagainya," ujar Boy.

Boy mengaku tak masalah jika menempelkan laporan hasil kerja selama setahun itu dianggap melangkahi DPRD DKI. Mengingat, setiap tahun, eksekutif menyampaikan laporan keterangan dan pertanggungjawaban (LKPJ) ke DPRD DKI pada rapat paripurna.

"Jokowi kan gubernur yang dipilih rakyat. Jadi, masyarakat pun berhak mendapat penjelasan langsung dari gubernur, enggak hanya sama kita (DPRD DKI) saja," ujar pria yang juga Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Sumber: kompas.com

Ada Tim Khusus untuk Perburuk Citra Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo disambut warga yang berebut ingin bersalaman dengannya saat ia akan masuk ke SMP Negeri 108, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (25/4/2013). Jokowi berkunjung ke SMPN 108 untuk bersilaturahim dan memberi arahan kepada siswa yang baru selesai melaksanakan Ujian Nasional

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo melihat adanya upaya memperburuk citra Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mendekati Pemilu 2014. Pesaing Jokowi, menurut Tjahjo, sudah membentuk tim khusus untuk memperburuk citra mantan Wali Kota Surakarta tersebut.

"Mereka membentuk tim khusus untuk men-down grade Jokowi. Tapi faktor X dalam tahun politik itu menarik, ada upaya mencari tsunami untuk memorakporandakan PDI Perjuangan," ujar Tjahjo di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2013).

Tim khusus itu, lanjut Tjahjo, bahkan sengaja mendatangi Solo, Jawa Tengah, untuk mengumpulkan informasi. Tjahjo mengaku menerima informasi ada upaya pengumpulkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hanya untuk mencari keburukan Jokowi. Selain itu, tim ini juga bergerak ke para pemilik media massa untuk mengurangi porsi pemberitaan Jokowi.

Saat ditanyakan siapa pihak yang membentuk tim itu, menurut Tjahjo, publik sebenarnya sudah tahu sehingga ia tidak perlu mengungkapnya. Tjahjo menyadari popularitas dan elektabilitas Jokowi sebagai capres membuat banyak pesaing merasa khawatir.

"Saya rasa itu biasa di dalam politik. Jokowi menjadi target politik itu sah-sah saja, padahal dia juga belum ditetapkan capres," ucap anggota Komisi I DPR itu.

Seperti diberitakan, elektabilitas Jokowi sebagai capres selalu melejit dalam sejumlah survei. Pamor Jokowi mengalahkan para kandidat capres dari yang telah lebih dulu mendeklarasikan diri sebagai capres seperti Prabowo Subianto, Wiranto, hingga Aburizal Bakrie alias Ical. Padahal, PDI-P belum menetapkan bakal capres untuk diusung di Pilpres 2014.

Belakangan, Jokowi mendapat serangan dari kalangan Partai Demokrat. Kebakaran, kemacetan, banjir di Jakarta, hingga mobil murah menjadi isu yang disasar para elite Partai Demokrat. Mereka yang mengkritik Jokowi di antaranya Nurhayati Ali Assegaf, Ramadhan Pohan, dan Ruhut Sitompul.

Sumber: kompas.com

Basuki: Saya Dibilang Kejam, Lo Lebih Kejam Enggak Bisa "Ngawasi" Anak

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku menerima pesan pendek dari orangtua murid SMAN 46 yang anaknya dikeluarkan sekolah karena membajak bus. Dia dituding kejam.

"Dia protes bilang, 'Bapak kejam pecat anak saya'. Saya balas saja, ya lo lebih kejam enggak bisa mengawasi anak," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (14/11/2013).

Menurut Basuki, pelajar yang melakukan tindak kriminal tidak ada manfaatnya untuk menempuh pendidikan di sekolah negeri. Sekolah negeri disebutnya tidak pantas dipakai oleh para pelajar yang hanya mau bergaya-gaya, sok-sokan, dan tidak mau belajar.

Sekolah negeri, kata Basuki, merupakan sekolah yang telah disubsidi oleh pemerintah sehingga dia tidak ingin sekolah yang disubsidi oleh uang rakyat dipergunakan sembarangan oleh para pelajar nakal.

"Enggak ada gunanya mereka sekolah di sekolah kita, kecuali kalau sekolah kita kekurangan murid. Ini kan kita kelebihan murid dan kita subsidi lho," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Ahok itu menegaskan, tidak ada manfaatnya pelajar nakal menempuh pendidikan di sekolah negeri. Sebab, masih banyak siswa lain yang ingin bersekolah di sekolah negeri, tetapi mereka kalah bersaing dengan pelajar lainnya. Misalnya, anak-anak yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu kemudian menempuh pendidikan di sekolah swasta yang kualitasnya jauh dari kata baik.

Basuki menegaskan, Pemprov DKI akan mengalokasikan sebanyak 29 persen APBD DKI untuk pendidikan. Maka, ia tidak mau peserta didik Jakarta menghasilkan peserta didik yang hanya mengutamakan otot dibanding otak.

"Jadi, kalau pendidikan buat anak yang sok-sokan, gaya mau berantem, ya pecat saja," ujarnya.

Sumber: kompas.com

Basuki: Siswa Bergaya Preman, Ya Pecat Saja

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Kenakalan pelajar yang sudah melakukan tindak kriminal, menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, patut diberikan tindakan tegas. Mereka pantas diberi sanksi, mulai dari tinggal kelas hingga dikeluarkan dari sekolah.

"Kalau anak-anak seperti itu, tidak naik kelas saja. Kalau mau lebih keras lagi, langsung dipecat supaya ada efek jeranya," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (14/11/2013).

Basuki juga mendukung dikeluarkannya 35 siswa SMA Negeri 46 karena melakukan pembajakan bus. Menurutnya, hal tersebut bentuk kriminalitas, bukan lagi kenakalan remaja.

Orang yang menempuh pendidikan, kata dia, tidak sepantasnya melakukan hal tersebut. Apabila tidak diberikan sanksi yang tegas, para murid yang berpotensi menjadi preman akan mengajak murid lainnya untuk bertindak kriminal.

Selain itu, pria yang akrab disapa Ahok tersebut juga meminta orangtua untuk selalu mengawasi perilaku anak-anak mereka. Peran orangtua, kata dia, sangat penting untuk dapat membentuk karakter peserta didik.

Oleh karena itu, Basuki telah menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto untuk tidak lagi memberi ampun kepada para peserta didik yang sudah terindikasi melakukan tindak kriminal.

"Mau lapor Komnas Anak boleh. Kedua, kamu sudah bukan siswa lagi, tapi kamu calon preman. Jadi, kalau pendidikan buat anak yang sok-sokan, gaya-gayaan, mau berantem, ya pecat saja," tegas Basuki.

Beberapa waktu lalu, sebanyak 35 pelajar SMA Negeri 46, Kebayoran Baru, Jaksel, dikeluarkan dari sekolah karena membajak bus. Pihak SMAN 46 mengembalikan peserta didik kepada orangtua masing-masing pada 24 Oktober 2013.

Sumber: kompas.com

Jokowi: Dikatakan Gubernur Monyet, Tidak Apa-apa

Gubernur DKI Joko Widodo mengangkat kandang berisi monyet di pelataran Monas, Rabu (23/10/2013). Monyet-monyet itu hasil razia Satpol PP terhadap topeng monyet di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tidak marah ketika dirinya dijuluki "Gubernur Monyet" lantaran lebih mengurusi monyet ketimbang upah buruh.

"Meski ada yang katakan Jokowi 'Gubernur Monyet', tidak apa-apa. Konsekuensi dari kebijakan dan keputusan," ujar Jokowi saat berpidato dalam acara peresmian 42 Kelurahan Sadar Hukum di Gedung Blok G, Balai Kota, Jakarta, Selasa (12/11/2013).

Jokowi mengatakan, penertiban topeng monyet adalah salah satu upaya Pemprov DKI untuk menciptakan ketertiban. Sebab, para pelaku seni topeng monyet selama ini mengganggu ketertiban umum dengan menggelar atraksi di jalan raya.

"Sebetulnya bukan topeng monyet yang kami ingin manage. Tapi, kalau main topeng monyet di perempatan, ganggu ketertiban umum," ucap Jokowi.

Jokowi juga mengatakan penertiban monyet juga dalam rangka menghindari warganya tertular penyakit yang diidap monyet sesuai hasil pemeriksaan bahwa ada monyet yang terserang penyakit TBC, hepatitis, sampai cacingan.

"Dan kami cek ke Kampung Monyet. Anak-anaknya ada yang kena hepatitis dan TBC. Saya kira nilai yang perlu kita gerakkan. Perlu kita lakukan," ujar Jokowi.

Jokowi yakin, penertiban monyet yang biasa dipekerjakan dalam kesenian topeng monyet jalanan sudah berhasil sehingga banyak daerah lain mengikutinya.

Jakarta sebagai barometer bagi daerah lain, kata Jokowi, diharapkan dapat menjadi acuan bagi daerah lain.

Sumber  kompas.com

Dua Hal yang Diminta Megawati dari Jokowi

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Joko Widodo dan Rieke Diah Pitaloka, di Jakarta, Senin (21/10/2013).

Sejak Joko Widodo terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sudah meminta agar Jokowi memperhatikan masalah lingkungan di Jakarta.

Mantan Presiden RI ke lima tesebut mengatakan, hal yang perlu mendapat perhatian adalah kondisi sungai dan penghijauan di Ibu Kota. "Salah satu hal yang saya minta dikerjakan, harus kembalikan sungai yang masuk ke kota Jakarta," kata Mega, dalam sambutan di sela kunjungannya bersama Jokowi di Komunitas Ciliwung Condet, Kramatjati, Jakarta Timur, Minggu (10/11/2013).

Belum lama ini, Megawati kembali dari perjalanan ke Tokyo, Ibu Kota negara Jepang. Dia mengaku melihat kondisi sungai di sana yang sangat bersih tanpa sampah. Berbeda dengan yang terjadi di Jakarta. "Tadi di mobil saya katakan ke Pak Jokowi, saya kagum dengan Tokyo, kalinya bisa dilihat bersih," ujar Mega.

Mega menyatakan, keadaan tersebut terjadi karena masyarakat di Tokyo taat untuk tidak membuang sampah sembarang. Mega pun berpesan agar masyarakat Ibu Kota juga mau melakukan hal yang sama.

Menurutnya, kebersihan lingkungan dapat dimulai dari diri sendiri. "Ini makanya sekalian silahturahim, supaya dapat disosialisasikan betapa indahnya tepi sungai, tidak kelihatan kumuh, lalu hijau," ujar Mega.

Mega meyakini, dengan lingkungan yang hijau dan indah maka kedamaian akan lahir, dan hal negatif akan hilang dari generasi muda di Jakarta. "Mengapa anak-anak sering berkelahi? Karena tidak pernah diberikan sentuhan keindahan," tutur Mega.

Sebelumnya, Mega pun mengunjungi kawasan penanaman salak condet yang berada di Kramatjati, Jakarta Timur. Mega dan Jokowi juga ditemani oleh Puan Maharani berkesempatan menanam bibit salak di lokasi tersebut.

Sumber: kompas.com

"Pak Jokowi Bukan Gubernur Saya Lagi"

Ratusan buruh kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balaikota Jakarta, Rabu (6/11/2013). Mereka kembali menuntut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk meningkatkan UMP DKI 2014 menjadi Rp 3,7 juta.

Para buruh yang melakukan aksi di depan Balaikota Jakarta menumpahkan kekesalan mereka kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Orator pun memanas-manasi buruh dengan orasinya.

"Pak Jokowi sudah bukan gubernur saya lagi, tapi gubernur monyet," seru orator buruh saat melakukan aksi unjuk rasa di halaman Balaikota Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Ia menyampaikan kalau para buruh tidak memerlukan pencitraan ke masyarakat. Menurutnya, para buruh hanya memerlukan angka kesejahteraan. Nilai upah minimum provinsi (UMP) DKI 2014 yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jokowi senilai Rp 2,441 juta tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

Agar Jokowi dapat merealisasikan tuntutan kenaikan UMP sampai Rp 3,7 juta, selama tiga hari ke depan, hingga Jumat (8/11/2013), para buruh akan terus melakukan aksi di depan Balaikota Jakarta.

"Kami enggak butuh pencitraan, kami cuma butuh angka untuk anak istri kami. Kami akan terus bergerak sampai tuntutan dipenuhi," kata buruh itu.

Apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi Jokowi, para buruh mengancam menutup akses jalan di Jakarta. Tak hanya jalan raya, para buruh itu juga akan memblokade seluruh akses jalan tol dan kawasan industri.

"Jalan tol dan seluruh akses jalan raya akan kita lumpuhkan. Kami juga akan menutup semua akses kawasan industri. Selama ini, buruh selalu dikerdilkan," ujar buruh tersebut.

Aksi unjuk rasa yang diikuti oleh berbagai serikat buruh itu hingga pukul 15.00 masih berlangsung. Sambil mendengarkan orasi, para buruh sesekali bergoyang dangdut.

Akibat aksi itu, arus lalu lintas sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan menjadi terhambat. Kendaraan yang melintas harus melambatkan laju kendaraannya karena ratusan buruh berdiri di badan jalan. Mereka juga membawa spanduk dan umbul-umbul.

Pihak kepolisian juga tidak akan melakukan penutupan Jalan Medan Merdeka Selatan. Para buruh akan melakukan aksi selama tiga hari, yakni 6-8 November 2013 mendatang.

Sumber: kompas.com

Jokowi Tetapkan UMP DKI 2014 Rp 2,4 Juta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menemui buruh yang berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta

Setelah melewati rapat panjang antara pengusaha, pemerintah, dan tanpa dihadiri unsur pekerja, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2.441.301,74. Jumlah itu naik 6 persen dari UMP DKI tahun 2013, yakni Rp 2.216.243,68.

"Keputusannya kita ambil dari Dewan Pengupahan, yakni dengan jumlah Rp 2.441.301,74," ujar Jokowi kepada wartawan di kantor Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2013) pagi.

Dewan Pengupahan Jakarta memberikan dua rekomendasi besaran UMP DKI. Unsur pengusaha menyodorkan nilai sebesar Rp 2.299.860,33, sedangkan unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI menyodorkan Rp 2.441.301,74.

Adapun unsur buruh diketahui absen dalam pengusulan UMP. Soal tuntutan, buruh menghendaki agar besaran UMP DKI sebesar Rp 3,7 juta.

Jokowi mengaku tidak dapat berbuat banyak. Pasalnya, nilai uang yang disodorkan Dewan Pengupahan jauh di bawah tuntutan buruh. Ia pun tak mungkin mengintervensinya. Ia juga berharap keputusannya dapat diterima oleh semua pihak.

"Saya kira setiap keputusan ada risikonya. Kita harapkan ini tak menyebabkan apa-apa (gejolak penolakan) di buruh," ujarnya.

Sumber: kompas.com

Setahun Jokowi-Ahok di Mata Sutan Bhatoegana

Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bathoegana menyanyikan lagublawas sekaligus nyawer Abang-None DKI dan beberapa PNS Pemprov usai kunjungan kerja ke Pemprov DKI, Senin (28/10/2013).

Aksi kepemimpinan Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang memasuki satu tahun jabatan dinilai positif oleh Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Sutan Bhatoegana. Politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan, yang paling patut diapresiasi yakni bagaimana Jokowi serta Basuki melakukan penataan waduk di DKI.

"Bayangkan saja, puluhan tahun itu waduk tidak dikeruk, dibiarkan begitu saja. Malah orang kira itu daratan, enggak taunya waduk," ujar Sutan seusai kunjungan kerja ke Pemprov Jakarta pada Senin (28/10/2013) malam.

Sebelum melakukan pertemuan dengan Jokowi dan pejabat tinggi lainnya, 14 anggota Komisi VII DPR RI meninjau beberapa proyek pembangunan Pemprov DKI. Salah satu titik yang dikunjungi adalah Waduk Ria Rio yang berada di Pulomas, Pulogadung, Jakarta Timur.

Penilaian Sutan berbeda dengan rekan separtainya, Nurhayati Assegaf, yang menyorot kebakaran di Jakarta. Sutan justru menilai satu tahun kepemimpinan Jokowi, seluruh program berjalan lancar.

Beberapa yang menjadi sorotan sebut saja, penataan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tanah Abang, Pasar Jatinegara, Pasar Minggu, dan lain- lain. Tidak hanya itu, pembukaan ruang terbuka hijau sebagai ruang beraktivitas masyarakat pun menjadi salah satu program yang mendapatkan "tinta biru" bagi diri Sutan secara personal.

Sutan pun turut mengapresiasi positif langkah Jokowi membeli monyet-monyet yang dipekerjakan untuk atraksi topeng monyet. "Di agama saja dikatakan, jangan kau menyakiti hewan. Nah, si Jokowi melakukan itu. Dikasih pekerjaan pula pawangnya. Yang kecil-kecil begini yang saya bilang sangat baik," pujinya.

Kendati mendapat rapor baik, Sutan menyatakan bahwa untuk menilai kinerja kepemimpinan tidak dapat dinilai dari satu tahun masa jabatan saja. Ia berharap, di tahun mendatang, Jokowi tetap mengeluarkan gebrakan-gebrakannya dalam pembangunan Ibu Kota.

Sumber: kompas.com

Foto Jokowi Kejar Pelari Kenya Mengundang Tawa

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengejar pelari asal Kenya, Stephen Tum, untuk mengalungkan tanda pemenang pada Mandiri Jakarta Marathon 2013, di kawasan Monas Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2013). Selain nomor maraton 42 km, dilombakan pula setengah maraton (21 km), 10 km, dan 5 km. Acara tersebut diikuti sekitar 10.000 pelari elite nasional dan internasional untuk memperebutkan total hadiah Rp 2,5 miliar.

Lomba lari Mandiri Jakarta Marathon 2013 sudah tiga hari berlalu. Namun, ada momen lucu dalam acara itu yang kini ramai dibicarakan di situs jejaring sosial. Momen itu terekam dalam sebuah foto saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tampak tergopoh-gopoh mengejar pelari asal Kenya, Stephen Tum, yang tidak mengetahui akan diberi tanda pemenang oleh Jokowi.

Foto yang tersebar di media sosial memperlihatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kaus merah) berada di belakang pelari asal Kenya, Stephen Tum, dalam acara Jakarta Marathon 2013, Minggu (27/10/2013). Foto diambil dari akun Twitter @motulz tanpa diketahui identitas asli fotografer foto tersebut.

Foto itu menjadi tampak lucu karena memperlihatkan Jokowi yang seolah-olah sedang mengendap-endap di belakang Tum. Saat itu, Jokowi terpaksa berlari mengejar Tum meskipun Jokowi tak mengenakan sepatu khusus lari. Sejumlah akun yang memasang atau berbagi foto tersebut mengomentarinya dengan kalimat-kalimat lucu.

"Gubernur gw dewa srimulat! Hahahaha!" sebut pemilik akun Facebook Ganesha Tamzil.

"Our funny Governor. Jokowi jahil banget! Hahaha! at last Jakarta Marathon 2013," tulis pemilik akun @SIG_architect di Twitter.

Kejadian tersebut bermula saat Jokowi, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu menunggu pelari kategori Full Marathon 42 kilometer di garis finis. Masing-masing pejabat tinggi negara ini telah dibekali semacam name tag dengan tali untuk dikalungkan kepada 10 pelari pertama yang berhasil masuk garis akhir.

Pelari pertama yang sukses masuk garis finis adalah pelari asal Kenya bernama William Chebor dengan catatan waktu 2 jam 14 menit 30 detik. Mari Elka yang diberi kesempatan pertama untuk memberikan tanda pemenang berhasil mengalungkannya ke leher Chebor tanpa satu kendala.

Untuk pelari kedua, panitia memberi kesempatan kepada Jokowi untuk mengalungkan tanda pemenang bertuliskan nomor 2. Di ujung lintasan, tampak pelari asal Kenya, Stephen Tum, terengah-engah menuju garis finis. Seusai melintasi garis, bukannya berhenti, Tum malah terus berlari melewati Jokowi. Alhasil, Jokowi harus mengejarnya dengan berlari agar dapat mengalungkan tanda pemenang tersebut.

Jokowi yang mengenakan kaus merah, celana olahraga pendek warna hitam, dan sepatu kasual yang biasa digunakan untuk blusukan, sebenarnya telah memanggil Tum saat berpapasan dengannya. "Stephen, Stephen," teriak Jokowi. Namun, pelari berkepala plontos tersebut tidak menyadarinya hingga Jokowi mengejar dan menepuk pundaknya.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengejar pelari asal Kenya, Stephen Tum untuk dikalungkan tanda pemenang pada Mandiri Jakarta Marathon 2013, di kawasan Monas Jakarta Pusat, Minggu (27/10/2013). Selain nomor maraton 42 km, dilombakan pula setengah maraton (21 km), 10 km, dan 5 km. Acara tersebut diikuti sekitar 10.000 pelari elite nasional dan internasional untuk memperebutkan total hadiah Rp 2,5 miliar.

Momen itu rupanya menarik perhatian penonton. Hampir semua orang yang menyaksikannya tertawa, termasuk Roy Suryo yang tertawa sambil menunjuk ke arah Jokowi dan Tum. Demikian pula Mari dan Gita. Mereka tertawa terbahak-bahak. Jokowi juga tertawa.

Setelah beberapa meter berlari, Jokowi berhasil mendekati Tum. Tum yang tampak lelah pun berbalik dan merunduk agar Jokowi bisa mengalungkan tanda pemenang. Seusai kejadian itu, Jokowi kembali ke tempat semula dengan cara berlari.

Acara Jakarta Marathon merupakan kerja bersama antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Acara bertaraf internasional itu mendatangkan pelari sebanyak 5.500, luar atau dalam negeri. Ribuan orang pun tampak memadati lapangan Monas.

Kegiatan Jakarta Marathon 2013 terdiri dari beberapa kategori, yakni 5 kilometer, 10 kilometer, Half Marathon (21 kilometer) dan Full Marathon (42 kilometer), serta Maratoonz yang khusus untuk anak-anak.

Adapun pemenang Full Marathon 42 km putra ialah William Chebor asal Kenya dengan waktu 2 jam 14 menit 30 detik. Kompatriotnya Stephen Tum (2:15:35) berada di tempat kedua, dan Chelimo Kipkemoi (2:17:06) di posisi ketiga. Adapun pemenang Full Marathon 42 km putri ialah Mulu Seyfu asal Etiopia dengan catatan waktu 2:42:57. Kedua, Diana Sigei asal Kenya dengan catatan waktu 2:43:39. Ketiga, Mercy Jelimo Foo asal Kenya dengan catatan waktu 2:44:18.

Sumber: kompas.com

Ada yang Baru di Waduk Pluit

Suasana sisi barat Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Ada yang baru di Waduk Pluit. Minggu (27/10/2013) siang tadi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meresmikan sebuah panggung teater terbuka atau yang biasa disebut amfiteater di sisi sebelah barat waduk.

Amfiteater itu berbentuk setengah lingkaran menghadap ke waduk. Jika berjalan dari arah taman, terdapat tiga undakan berbahan paving blok yang diperuntukkan bagi penonton hingga berujung pada sebuah panggung berlantai rata. Di tempat itulah penonton dapat menyaksikan beragam pertunjukan kesenian yang diadakan.

Di belakang panggung, tidak langsung bersentuhan dengan waduk, terdapat jogging track yang memiliki ketinggian lebih rendah dari panggung, tapi setara dengan permukaan waduk. Suasana sekitar amfiteater itu dipastikan akan rindang. Pasalnya, terdapat beberapa pohon peneduh, meski saat ini, pohon belum tumbuh sempurna.

Seusai peresmian, Jokowi mengungkapkan rencana jangka panjang atas kawasan itu, yakni sebagai daerah tangkapan air sekaligus ruang aktivitas masyarakat. Keduanya bisa dilakukan beriringan.

"Sebuah taman tanpa ada kegiatan, jiwanya itu hilang. Jadi waduk tidak hanya untuk tampung air, tapi juga rekreasi dan lainnya," ujar Jokowi.

Saat ini, lanjut Jokowi, Pemerintah Provinsi DKI memfokuskan pekerjaan pengadaan ruang terbuka hijau di Ibu Kota pada dua tempat, yakni di Waduk Pluit, serta Waduk Ria Rio, Jakarta Timur. Ke depan, dia pun berjanji akan menambahnya.

"Paling ideal di atas 30 persen. Tapi kan mencari lahan seluas itu di Jakarta tidak gampang. Yang jelas target kita ya segitu (30 persen)," ujarnya.

Waduk Pluit memiliki empat sisi. Sisi timur, utara, dan selatan sebagian masih berupa permukiman kumuh dan sebagian lainnya telah bersih. Hanya sisi di barat yang sejauh ini sudah ditata. Di sana sudah terdapat taman dengan rumput dan pohon serta bangku taman yang diletakkan di bawah pohon rindang.

Jokowi memperkirakan, dari total penataan kawasan waduk, pembangunan ruang terbuka hijau itu baru mencapai 10 persen. Sisanya, lanjut Jokowi, pihaknya tengah menunggu rampungnya pembangunan rumah susun di Marunda dan Muara Baru.

Jika rusun rampung, warga sekitar waduk akan direlokasi, dan penataan baru dapat dilakukan.

Sumber: kompas.com

Menurut Anda, Sudah Pantaskah Jokowi Pimpin Indonesia?

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo hadir di kawasan Bundaran Hotel Indonesia saat Car Free Night dalam rangka gelaran Jakarta Night Festival menjelang perayaan Tahun Baru 2013, Senin (31/12/2012) malam.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah menempuh setahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Dari setahun kinerja Jokowi memimpin Jakarta tersebut, sudah pantaskah Jokowi beralih kepada tanggung jawab yang lebih besar untuk memimpin Indonesia?

Ronal (31), warga kecamatan Senen, Jakarta Pusat, mengaku puas dengan kinerja Jokowi selama satu tahun menjabat. Berbagai masalah Ibu Kota, menurut Ronal, sudah teratasi dengan cukup baik.

"Meskipun ada juga masalah yang belum teratasi seperti macet ya, tapi itu butuh proses lah" kata Ronal .

Oleh karena itu, pria yang berprofesi sebagai pegawai swasta tersebut menilai, Jokowi pantas untuk maju sebagai presiden dan memimpin Indonesia. Jika Jokowi maju sebagai presiden, Ronal yakin Jokowi akan meraih kesuksesan yang sama hanya dalam waktu satu tahun pemerintahannya.

"Jadi seluruh Indonesia bisa langsung maju, enggak hanya Jakarta saja," lanjut Ronal.

Hal serupa diungkapkan oleh Riri (28), warga asal Kalibata, Jakarta Selatan. Pegawai negeri sipil (PNS) di salah satu instansi pemerintahan tersebut juga mengaku puas dengan kinerja Jokowi memimpin Jakarta selama setahun. Namun berbeda dengan Ronal, Riri menilai kesuksesan Jokowi memimpin Jakarta selama satu tahun tidak dapat dijadikan patokan kalau Jokowi dapat memimpin Indonesia.

"Jakarta kan beda dengan Indonesia," kata Riri.

Ibu satu anak ini menambahkan, figur Jokowi adalah seorang figur yang lebih cocok menjadi kepala daerah dibanding kepala negara. Jokowi dianggapnya lebih cocok blusukan di tengah-tengah kota ketimbang mengurus masalah diplomatis kenegaraan yang bersifat formal.

"Lagi pula saya juga enggak rela kalau Jokowi langsung jadi presiden, jadi Gubernur Jakarta aja dulu," lanjut Riri.

Seperti diketahui, nama Jokowi saat ini selalu masuk dalam setiap survei capres 2014. Bahkan pada survei yang telah dirilis sejumlah lembaga, elektabilitas Jokowi selalu menempati urutan pertama. Meskipun begitu, Jokowi selalu menolak berkomentar tiap kali ditanya wartawan terkait dirinya sebagai calon presiden 2014. Jokowi mengaku masih ingin mengurus Jakarta. Partai tempat Jokowi bernaung, PDI-P, juga belum memutuskan siapa calon presiden yang akan diusungnya.

Nah, bagaimana menurut Anda?

Sumber: kompas.com

Jokowi Heran dengan Tuntutan Buruh

Gubernur DKI Joko Widodo.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku heran terhadap tuntutan buruh yang berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbaiki kualitas hitungan item Komponen Hidup Layak (KHL). Pasalnya, kewenangan itu ada pada Dewan Pengupahan, bukan di Pemprov DKI.

"(Kewenangannya) di dewan pengupahan dong, di survei-survei yang mereka lakukanlah. Saya tidak punya kewenangan apa-apa," ujar Jokowi di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Senin (21/10/2013).

Jokowi menilai, tuntutan para buruh pada dasarnya disebabkan oleh tidak adanya komunikasi yang baik antara pengusaha dengan pekerja. Jika komunikasi antara keduanya lancar, dia yakin tak ada masalah.

"Percuma UMP (Upah Minimum Provinsi) tinggi, tapi komunikasinya enggak baik," cetus Jokowi.

Jokowi melanjutkan, komunikasi yang dimaksud adalah bagaimana manajemen suatu perusahaan memberikan informasi kondisi perusahaannya ke para pekerja. Misalnya, soal kerugian ataupun keuntungan. Dengan komunikasi itu, Jokowi pun berharap jalan keluar bisa dicari bersama-sama.

"Harus saling mengisi. Jangan sampai kejadian yang lalu-lalu diulang-ulang terus. Saya kira inti masalah ada di komunikasinya," ujarnya.

Sebelumnya, para buruh menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk memperbaiki kualitas hitungan item Komponen Hidup Layak (KHL). Diketahui, berdasarkan KHL Dewan Pengupahan tahun 2012 lalu, UMP DKI ditetapkan Rp 2,2 juta. Namun, buruh tetap menolak. Mereka menuntut UMP Rp 3,7 juta.

Sumber: kompas.com

Jokowi Lanjutkan Monorel, "Mules" Bang Yos Hilang

Sutiyoso

Dilanjutkannya proyek pembangunan monorel membuat mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso lega. Pria yang akrab disapa Bang Yos itu mengaku mules-nya sudah hilang karenanya.

"Mules saya hilang. Saya tuh selama ini kalau melihat tiang-tiang yang mangkrak mules perut saya," kata Bang Yos saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (16/10/2013) malam.

Selain mengapresiasi langkah Jokowi melanjutkan pembangunan monorel, Bang Yos juga mengapresiasi dilanjutkannya megaproyek transportasi massal lainnya, yaitu mass rapid transit (MRT). Sutiyoso menceritakan, sejak tahun 2006, ia telah menandatangani perjanjian pembangunan MRT bersama Menteri Keuangan saat itu, Boediono. Ketua Umum PKPI itu pun berterima kasih kepada Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama karena dapat mewujudkan mimpi rakyat Jakarta untuk memiliki MRT dan monorel.

"Sebuah mimpilah ya memiliki MRT dan monorel. Masak yang duluan nanti Ujung Pandang dan Surabaya? Bukannya ibu kota negara," ujarnya.

Di samping itu, Sutiyoso juga mengaku optimistis monorel tidak akan kembali mangkrak pembangunannya. Sebab, pengelola proyek itu, yaitu PT Jakarta Monorel, sudah mengetahui segala sesuatu kajian yang berhubungan dengan monorel. Orang-orang yang berada di dalamnya juga telah mempelajari kesalahan pada masa lalu.

Ia mengimbau kepada para direksi PT JM agar pengalaman yang lalu menjadi pembelajaran ke depannya. "Selama saya sudah pensiun, enam tahun mules perut saya. Lewat Kuningan, ada tiang mangkrak, enggak diteruskan. Sekarang sudah berhenti mules-nya," kata Sutiyoso.

Megaproyek monorel ini telah mangkrak sejak tahun 2007. Selama pemerintahan Fauzi Bowo, tidak ada sinyal proyek yang baru mengerjakan tiangnya itu akan dilanjutkan. Baru pada pemerintahan Jokowi-Basuki, Pemprov DKI melanjutkan proyek besar tersebut.

Sekadar informasi, megaproyek monorel merupakan sistem mass rapid transit berbentuk kereta rel tunggal (monorel). Pembangunan monorel di Jakarta akan terbagi dalam dua jalur, yaitu green line sepanjang 14,3 kilometer dengan 16 stasiun dari Palmerah ke Kuningan melalui Sudirman, lalu jalur blue line sepanjang 13,7 kilometer dengan 14 stasiun dari Kampung Melayu sampai Grogol.

Untuk menjamin pembangunan berjalan lancar dan tidak mengalami gangguan apa pun, Pemprov DKI telah membentuk tim khusus untuk mengawasi pembangunan monorel dan mass rapid transit (MRT). Tim khusus tersebut di bawah koordinasi Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani dengan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Tim khusus pengawasan pembangunan monorel ini akan bekerja mengawal PT Jakarta Monorail selaku investor dan China Communications Construction Company Ltd (CCCC) sebagai kontraktor monorel. Tidak hanya itu, Gubernur Jokowi juga menjamin pembangunan monorel akan selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yaitu selama 3 hingga 3,5 tahun, karena seluruh dokumen kelengkapan administrasi pembangunan serta kesiapan dana investasi telah tersedia.

Sumber: kompas.com

Tak Ingin Jokowi Jadi Presiden, Takut Gubernur Galak seperti Basuki

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengenakan kemeja batik dengan motif debyah khas Solo, Rabu (2/10/2013).

Bagi sebagian warga Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merupakan sosok yang ramah dan mau mendengar keluhan warga. Mereka khawatir, jika Jokowi maju sebagai calon presiden, maka penggantinya tidak sebagus Jokowi.

Meski baru setahun memimpin Jakarta, Jokowi terus saja difavoritkan menjadi calon presiden pada Pemilihan Umum 2014. Jokowi secara pribadi tidak pernah menolak ataupun menerima usulan menjadi capres. Ia menyerahkan sepenuhnya masalah pencapresan itu kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Tarik-dorong pencalonan Jokowi sebagai presiden itu juga terjadi di kalangan warga. Banyak yang mendukungnya menjadi calon RI-1, tetapi banyak pula yang menahannya. Ramidi (63), warga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, merasa khawatir bila Jokowi benar-benar menjadi capres tahun depan.

"Saya enggak mau kehilangan Jokowi. Saya takut gubernur Jakarta yang baru nanti tak sebagus Jokowi," ujar Ramidi, Rabu (16/10/2013).

Ramidi secara tegas menolak jika Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama muncul sebagai pengganti Jokowi. Menurutnya, Basuki terlalu galak dan kurang ramah terhadap warga. Ramidi mengingatkan kembali tentang sikap Basuki saat memberikan pernyataan keras terhadap warga Muara Baru yang tidak mau pindah dari sekitar Waduk Pluit.

"Enggak suka Ahok (sapaan Basuki), kayak preman. Pemimpin jangan seperti itu dong, jangan emosian. Coba, warga Muara Baru saja sempat dibilang komunis," ujarnya.

Kekhawatiran yang sama juga dirasakan oleh Tiona, warga Klaster B Rusun Marunda di Cilincing, Jakarta Utara. Tiona belum rela jika Jokowi meninggalkan permasalahan yang belum tuntas di Ibu Kota. "Kalau nanti dia jadi presiden, nanti pikirannya kepecah ke daerah-daerah juga," katanya.

Pendapat serupa juga diucapkan oleh Sigim (51), warga Senayan. Ia merasa senang dengan kepemimpinan Jokowi. Baginya, Jokowi merupakan sosok pemimpin ideal dan langka karena menyampingkan kebutuhan pribadi serta mengedepankan kebutuhan warga. Sigim berharap Jokowi menghabiskan satu periode jabatannya sebagai gubernur sebelum melangkah ke istana. "Jokowi harus benahi Jakarta terlebih dahulu, baru bisa maju jadi presiden," ujarnya.

Sumber: kompas.com

Jokowi Tak Tega Lihat Sapi Kurbannya Disembelih

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Liputan6.com/ Herman Zakaria)

Jokowi memantau proses pemotongan hewan kurban di 3 wilayah DKI Jakarta. Gubernur bernama lengkap Joko Widodo tersebut berkeliling dari Lenteng Agung dan Tanjung Barat di Jakarta Selatan hingga ke kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Tempat pertama yang dikunjungi Jokowi adalah lokasi penyembelihan hewan kurban di Jalan Agung, RT 5 RW 7 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa. Di tempat itu, Jokowi langsung menuju ke sebuah lapangan yang menjadi lokasi pemotongan hewan kurban.

"Ayo, kita mau lihat di sini warga yang mau memotong hewan kurban," kata Jokowi di Lenteng Agung, Selasa (15/10/2013).

Menurut Jokowi, kunjungan ke Lenteng Agung kali ini merupakan yang ke dua. Kunjungan pertama ia lakukan saat hari pertama menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan yang lalu. Saat itu, Jokowi melakukan sahur bersama di hari pertamanya menunaikan ibadah puasa.

"Saya sahur pertama kali di Jakarta ya di kampung ini, makanya ini saya ke sini lagi," ucap Jokowi.

Jokowi juga menyumbangkan 1 ekor sapi untuk disembelih oleh panitia pemotongan hewan kurban di wilayah tersebut. Dia berpesan kepada panitia untuk membagikan daging sapi tersebut untuk dibagikan kepada setiap warga yang berhak.

Panitia kurban meminta Jokowi untuk menyaksikan hewan kurbannya saat disembelih, namun Jokowi menolak dengan alasan dirinya tidak tega melihat sapi tersebut di potong. "Ndak..ndak, takut," ujarnya sambil tertawa.

Jokowi pun lebih memilih untuk membagikan ratusan buku tulis kepada para bocah yang mengerumuninya sejak datang kelokasi tersebut. "Ayo, yang anak-anak kumpul, mau tak bagikan buku tulis," ujar Jokowi sambil melambaikan tangan kearah kerumunan anak-anak.

Masih di kawasan Lenteng Agung, Jokowi kemudian menuju ke sebuah gang sempit di jalan Kancil RT 6 RW 1. Di sana Jokowi menuju ke halaman sebuah musala yang menjadi tempat lokasi pemotongan hewan kurban. Jokowi tampak meninjau proses pemotongan hewan kurban yang dimasukkan ke dalam plastik berukuran kecil dibagikan kepada tiap warga.

"Ini apa? Jeroannya ya Pak? Daging-daging ini harus didistribusikan yang baik ya Pak, diberikan kepada warga yang berhak," pesan Jokowi.

Selain di 2 tempat tersebut, Jokowi juga memantau pembagian daging qurban di Jalan Anyer, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang lokasinya tidak jauh dari rumah dinasnya yang beralamat di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat.

Sumber: liputan6.com

Beda Era Foke dan Jokowi Versi Wanda Hamidah

Gubernur terpilih, Joko Widodo didampingi gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, saat acara perkenalan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih masa bakti 2012-2017 dengan jajaran Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (5/10/2012).

Sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, Wanda Hamidah merasakan dua masa pemerintahan, yakni era Fauzi Bowo dan Joko Widodo. Meski kinerja keduanya patut diapresiasi, politisi PAN itu menemukan perbedaannya.

Jelang setahun pemerintahan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama yang jatuh pada 15 Oktober 2013, Wanda melihat ada perubahan di Jakarta. Berbagai kebijakan di era Fauzi Bowo baru terwujud pada tahun ini, setelah dia tidak memimpin.

"Di zaman Pak Fauzi Bowo, harapan saya untuk program-program yang enggak mungkin terjadi, di zaman Pak Jokowi-Ahok ini menjadi kenyataan," ujar Wanda ditemui di ruangannya, Rabu (9/10/2013).

Beberapa di antarannya misalnya terkait penataan taman kota. Menurut Wanda, pada era Jokowi-Basuki wujudnya lebih terasa dibanding pada era Foke. Selain itu, Jokowi dan Basuki juga mereformasi birokrasi melalui pemilihan seleksi pejabat publik, atau yang lebih dikenal dengan proses lelang jabatan. Wanda menilai, cara seperti itu lebih tepat karena memilih pejabat publik berdasarkan integritas dan kemampuan orang yang bersangkutan.

"Tapi kalau zaman Pak Foke begitu tertutup ya. Jadi A ditunjuk misalnya untuk jadi wali kota. Si A apa prestasinya? Saya bertanya-tanya apa prestasinya. Sebagai anggota DPRD, saya tidak bisa memahami. Misalnya seperti itu," ujar wanita cantik mantan presenter TV itu.

Menurut Wanda, pemerintahan saat ini lebih mudah dalam hal komunikasi antara legislatif dan eksekutif. Kedua pemimpin Jakarta saat ini menurut dia lebih mudah ditemui.

"Pak Jokowi dan Pak Ahok lebih mudah berinteraksi. Misalnya, 'Pak ada yang ingin saya sampaikan mengenai... (sesuatu)'. 'Oh ya silakan datang'," kata Wanda.

Wanda juga menilai, Jokowi-Basuki lebih transparan mengenai masalah APBD DKI Jakarta, baik untuk informasi kepada wartawan maupun masyarakat Jakarta karena langsung diumumkan.

"Artinya, tanpa teman-teman harus datang ke saya minta soft copy APBD, sekarang Pak Ahok mengumumkan. 'Ini lho rancangan APBD DKI Jakarta'. Dengan begitu, masyarakat Jakarta dapat ikut mengkritisi," ujarnya.

Ia pun mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta yang saat ini tengah mengambil alih PT Palyja dan PT Aetra. Ini karena sejak dulu kepemilikan asing yang menguasai kedua perusahaan tersebut sudah dikritik. Hal itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satu ketentuannya mengatur bahwa negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

"Sekarang ini alhamdulillah. Saya di Balegda ikut mendukung pengambilalihan, niat baik Pemda DKI ingin mendapatkan kembali hak pengelolaan itu, yang di zaman Pak Foke rasanya mustahil," ucapnya.

Sumber: kompas.com

Ujian Jokowi di Musim Hujan

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo turut hadir di kawasan Bundaran Hotel Indonesia saat Car Free Night dalam rangka gelaran Jakarta Night Festival menjelang perayaan Tahun Baru 2013, Senin (31/12/2012) malam. Sebanyak 16 panggung disiapkan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman - MH Thamrin untuk menghibur warga di malam pergantian tahun. (Tribun Jakarta/Jeprima)

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak mau jelang satu tahun kepemimpinannya ternoda. Masuk ke musim penghujan, Jokowi mempercepat program penanggulangan banjir di Jakarta. Bahkan, Rabu (9/10/2013), Jokowi meninjau satu per satu sejumlah proyek berjalan.

Jokowi mengawalinya dengan meninjau dua sumur resapan yang ada di Jalan Bonang, Menteng, Jakarta Pusat. Jauh dari sambutan hangat atau tenda acara, seperti kunjungan pejabat kebanyakan, Jokowi yangditemani Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Andi Baso dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Manggas Rudy Siahaan itu hanya disambut dengan bising suara mesin bor sumur.

Jokowi memastikan, November 2013 esok DKI memiliki 1.958 titik sumur resapan dengan kedalaman 60 hingga 200 meter. Jumlah tersebut meledak jika dibanding tahun sebelumnya, DKI hanya memiliki lima sumur resapan, itupun dangkal. Di tahun mendatang, Jokowi menargetkan membangun 4.000 sumur resapan dalam di Jakarta.

"Ada 200 titik genangan di Jakarta. Dengan sumur resapan dalam, diharapkan titik genangan itu menghilang. Saat ini 20 persen selesai," ujarnya di sela-sela tinjauannya ke sumur resapan yang menelan anggaran hingga Rp 150 miliar tersebut.

Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI, Andi Baso menambahkan, selain mengurangi genangan sumur resapan dalam berfungsi sebagai tempat penyimpanan air tanah. Jakarta yang permukaan nya telah tertutup beton menjadikan kualitas air tanah sangat jelek. Sumur resapan dalam itu berfungsi meningkatkan kualitas air di dalam tanah.

Normalisasi sungai

Usai sekitar 15 menit meninjau sumur resapan, Jokowi bergeser ke Kali Ciliwung, ruas Menteng, Jakarta Pusat kemudian ruas Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sungai yang setiap musim hujan selalu menjadi momok bagi warga di sekitarnya itu tengah menjalani normalisasi. Dasar sungai dikeruk dan tepi sungai diperlebar serta dibangun turap.

Sejak empat bulan yang lalu, Pemprov DKI telah menormalisasi 4 dari 13 sungai besar di Jakarta. Langkah itu dianggap baik mengingat pengerjaannya yang membutuhkan banyak waktu dan tenaga.

Selain itu, Pemprov DKI juga melakukan pengerukan sebanyak 160 saluran penghubung dan 18 saluran sub makro (kali kecil di permukiman warga). "Setelah Idul Adha besok, kita percepat lagi. Ini ndak akan selesai tahun ini, karena berkelanjutan terus sampai di tahun mendatang," ujar Jokowi.

Kepala Dinas PU Manggas Rudy Siahaan mengatkui penyebab banjir di Jakarta bukan hanya karena sungai yang meluap, namun juga akibat drainase yang buruk. Namun, Dinas PU tidak secara khusus memprogramkan revitalisasi drainase. Menurutnya, peran tersebut telah dibantu dengan adanya ribuan sumur resapan dalam di DKI.

"Kita optimalkan dengan sumur resapan. Karena kalau bicara drainase, memang sudah overload karena buangan rumah tangga ke situ juga, jadi memang harus ada program khusus," ujar Manggas.

73 Pompa Rusak Pembangunan rumah pompa di Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, adalah titik terakhir tinjauan Jokowi. Di titik inilah yang memegang peranan cukup penting dalam pengendalian banjir di Jakarta. Pasalnya, bencana banjir yang melanda DKI awal 2013 lalu, sedikit banyak disebabkan banyaknya pompa penyedot air ke dalam sungai, mengalami kerusakan. Setelah diinventarisir benar saja, dari 500 pompa, 73 di antaranya tidak bisa terpakai.

"Kalau pompa air mati, kan airnya menggenang, harusnya disedot terus dialiri ke laut, ini malah menggenang banjir di mana-mana," lanjut Jokowi.

Jokowi pun menargetkan kerusakan pompa itu November 2013 mendatang. Tidak hanya memperbaiki pompa, Dinas PU juga tengah membangun sebanyak 10 unit pompa yang terdiri dari 6 unit di Penjaringan dan 4 di Muara Baru. Jika seluruh pompa dipelihara baik, Jokowi pun yakin banjir di Jakarta bisa dikendalikan secara sedini mungkin.

Normalisasi waduk

Tidak hanya tiga program di atas, Jokowi juga telah menormalisasi 12 waduk pengendali banjir di Jakarta. Di antaranya adalah Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, Waduk Tomang Barat, Waduk Pondok Labu.

Dari 12 waduk tersebut, hanya Pluit serta Ria Rio yang mengharuskan merelokasi warga terlebih dahulu sebelum melaksanakan normalisasi. "Kita harap pengerukan yang sekarang dilakukan sudah mampu memfungsikan lagi waduk yang sudah puluhan tahun tidak disentuh," ujar Jokowi.

Terakhir, program yang dipaparkan Jokowi adalah pemasangan CCTV di 130 rumah pompa DKI yang langsung tersambung ke kantornya. Dengan demikian, Jokowi dapat sewaktu-waktu memantau kondisi pompa penyedot dan bisa mengambil keputusan lapangan secara cepat dan tepat.

Pemprov DKI juga membentuk Satuan Tugas Banjir yang terdiri dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan dan dinas-dinas lainnya.

"Satgas banjir itu untuk merespon aduan masyarakat, misalnya kalinya banyak endapan, laporan genangan air di jalan dan sebagainya agar kita segera meresponnya dengan cepat," ujar Manggas.

Musim hujan di akhir 2013 ini, tepat satu tahun Jokowi memimpin Ibu Kota, dapat menjadi ujian berat baginya. Berhasil atau tidaknya Jokowi melewati ujian tersebut, ditentukan banyaknya atau sedikitnya titik banjir di Jakarta.

Meski, di akhir-akhir pemaparan, Jokowi sempat berseloroh. "Jangan harap banjir bisa dapat selesai begitu sa ja. Balik lagi ke cerita Wali Kota Rotterdam, butuh berapa lama mereka atasi banjir? 200 tahun," ujar Jokowi.

Sumber: kompas.com

Basuki Ingin Pelajar Berpotensi Nakal "Dididik" Jokowi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Untuk mencegah terjadinya perselisihan antarpelajar, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana memberikan penyuluhan kepada pelajar melalui tayangan edukatif. Mereka yang disasar adalah para pelajar yang berpotensi berperilaku nakal.

Basuki berencana mendudukkan pelajar-pelajar itu bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Makanya kita mau kumpulin, ketemu Pak Gubernur atau saya sama anak-anak yang punya potensi nakal. Kita duduk ngomong, kita tayangkan perbuatan-perbuatan apa yang tidak layak untuk dilakukan," kata Basuki saat ditemui wartawan di kantornya, Balaikota Jakarta, Jumat (4/10/2013) sore.

Cara seperti ini, menurutnya, juga pernah dilakukan mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH untuk mengatasi masalah tawuran di Surabaya, Jawa Timur. "Ini juga masukan bekas Wali Kota Surabaya Pak Bambang. Kemarin pas datang ngobrol sama dia, di Surabaya juga ada berantem seperti itu," ujar Basuki.

Untuk itu, Basuki mengatakan tengah memikirkan untuk dapat mengumpulkan pelajar berpotensi nakal itu dengan jumlah sekitar 1.000-2.000 orang. Dengan mengajak Jokowi, Basuki berharap bisa dilakukan dialog bersama para pelajar tersebut.

"Pak Gubernur kan punya kelebihan untuk ngomong. Kalau saya malah tambah berantem nanti," ujar Basuki seraya tertawa.

Rencana penyuluhan ini dilontarkan Basuki setelah mengetahui adanya penyiraman air keras di bus PPD 213 saat melintas di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat pagi tadi. Diduga, pelakunya pelajar, melihat pakaian olahraga yang dikenakannya. Basuki menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwajib.

Sumber: kompas.com