Jokowi Akui Kelemahan KJS

Ilustrasi : Program Kartu Jakarta Sehat yang diluncurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, direspon positif oleh masyarakat Ibu Kota. Salah satu buktinya, adalah pendaftaran KJS di Puskesmas Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis siang yang membludak.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi, mengakui sistem Kartu Jakarta Sehat (KJS) masih banyak kekurangan. Setelah program KJS diluncurkan 10 November 2012, pasien di seluruh puskesmas dan rumah sakit di Jakarta yang menggunakan KJS membludak.

Membludaknya pasien KJS tak diiringi jumlah sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas pendukung rumah sakit yang memadai. "Kejadian atau kasus seperti meninggalnya bayi Dera atau yang lainnya masih banyak sekali ditemui. Apalagi sebelum ada KJS. Ini fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi," kata Jokowi di rumah dinasnya di Taman Suropati 7, Minggu (24/2/2013). Bayi Dera ditolak oleh sejumlah rumah sakit di Jakarta dengan berbagai alasan, antara rumah sakit tidak punya fasilitas perawatan memadai, tempat perawatan penuh, atau orang tuanya tidak dapat memenuhi jumlah uang jaminan yang diminta rumah sakit.

Terkait minimnya fasilitas dan alat kesehatan pendukung rumah sakit umum daerah (RSUD), kata dia, salah satu penyebabnya adalah karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 yang masih belum cair. Namun, Jokowi memastikan, setelah APBD DKI 2013 cair, anggaran itu dapat segera digunakan.

Dari total APBD 2013 sebesar Rp 49,9 triliun, sebanyak Rp 1,2 triliun dialokasikan untuk KJS. Sedangkan Rp 350 miliar dialokasikan untuk utang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di tahun lalu.

"Masyarakat menyambut KJS sangat antusias, sehingga pasien rumah sakit membludak. Daya dukungnya belum bisa mengejar kebutuhan masyarakat. Jadi sekarang yang ada di anggaran harus dikejar," kata Jokowi.

Untuk penambahan sumber daya manusia seperti dokter dan perawat, Pemprov DKI Jakarta telah bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk membantu program KJS. "Kami sudah minta bantuan dari FK UI juga sudah ada kesepakatannya," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati, mengatakan untuk menanggulangi membludaknya pasien yang menggunakan KJS, ia akan menambah jumlah  dokter di Puskesmas. "Iya, sejak Senin kemarin sudah dilakukan dengan turunnya dokter spesialis di Puskesmas kecamatan Koja, Puskesmas kecamatan Cilincing, Puskesmas Tambora dan Puskesmas Tanah Abang beserta delapan puskesmas kelurahan lainnya. Selain itu, juga ada penambahan tenaga non-PNS di masing-masing puskesmas kecamatan dan kelurahan yang kunjungan pasiennya terus bertambah," kata Dien.

Sumber: kompas.com