Jokowi ngotot pemerintah pusat bayar 70 persen utang proyek MRT

mrt jepang. railway-technology.com

Pemprov DKI terus melobi pemerintah pusat agar proyek MRT yang telah memasuki tahap lelang bisa segera dikerjakan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ngotot biaya pengembalian utang sebagian besar dipegang pemerintah pusat 70 persen dan 30 pemda.

"Pengennya itu," kata Jokowi di rumah dinasnya di Jalan Suropati, Jakarta, Minggu (16/12).

Sekadar diketahui Pemprov DKI ternyata gagal melobi Menteri Keuangan Agus Martowardojo terkait pembayaran utang pada Japan International Cooperation Agency (JICA) selaku pemberi pinjaman. Kini, Jokowi gencar melobi Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

"Saya sudah telepon minggu kemarin, nanti diatur," ujarnya.

Dalam perbincangan itu, Jokowi mengeluhkan soal pengembalian biaya utang itu dan mendengar langsung solusi dari pemerintah pusat.

"Saya sudah telepon masalah sharing beban seperti apa, karena lelang sudah berjalan," jelas Jokowi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Hatta sudah mendengar langsung apa yang dikeluhkanJokowi terkait kelangsungan proyek MRT.

"Jadi Pak Jokowi dan Pak Menkeu sudah bertemu tapi Pak Jokowi mengatakan buntu. Pak Jokowi minta Pak Menko (Hatta) itu meng-handle untuk mengkoordinasi masalah ini," kata Hatta di sela-sela perayaan ulang tahun WWF Indonesia ke-50 di Bundaran HI Jakarta, Minggu (16/12).

Rencananya, Hatta akan menjadi motor pertemuan kembali antara Menkue dengan Jokowi pekan depan. Pertemuan ini nantinya bisa memberikan solusi kelanjutan proyek MRT.

Hatta menjelaskan, proyek MRT dibiayai oleh pemerintah pusat dan daerah. "Saya belum tahu formulanya seperti apa, jadi sampai situ dulu. Yang penting duduk sama-sama dulu nanti dibicarakan bagaimana baiknya," jelasnya.

Sumber: merdeka.com

Jokowi: Ganjil genap adalah kebijakan radikal

macet Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, untuk mengatasi kemacetan Jakarta butuh kebijakan radikal. Salah satunya adalah menggunakan sistem ganjil genap untuk kendaraan seperti mobil.

"Silakan tapi waktunya kapan dilaksanakan karena bukan sesuatu yang gampang. Tapi itu kebijakan radikal, kalau keluar dari neraka kemacetan harus radikal," kata Jokowi usai rapat dengan pengurus DPD PDIP Jakarta, Minggu (16/12).

Jokowi pun santai menanggapi pro kontra mengenai kebijakan sistem ganjil genap ini. Menurutnya, sebuah kebijakan selalu ada yang pro dan kontra.

Agar kebijakan ini sukses, Jokowi menekankan perlu adanya sosialisasi yang masif agar masyarakat paham dan tidak ada kecurangan seperti muncul pelat nomor palsu. "Yang penting dihitung-hitung," ujarnya.

Sistem ini akan mulai berlaku pada tahun depan. Soal tata cara dan praktiknya masih digodok antara Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya.

Sumber : merdeka.com

Jokowi: Kendaraan lewat jalur sepeda di KBT akan ditilang

Jalur sepeda di KBT

Hari ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meresmikan jalur sepeda sepanjang 6,7 kilometer di Kanal Banjir Timur (KBT), Pondok Kopi, Jakarta Timur pukul 07.00 WIB. Pada peresmian ini, Jokowi langsung menjajal dengan menggunakan sepeda pribadinya.Jokowi ingin jalur sepeda itu steril dari pedagang kaki lima (PKL) dan kendaraan bermotor.

"Telah dibuka tadi dicoba jalur sepeda di Kanal Banjir Timur sejauh 6,7 kilometer, tapi di samping kanan kiri tamannya perlu dipercantik dan diperindah," ujar Jokowi usai meresmikan jalur sepeda di KBT Pondok Kopi, Jakarta Timur, Minggu (16/12).

Mantan wali kota Solo ini mengatakan, fasilitas ini dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat. Tempat ini akan menjadi public space dengan mengutamakan penghijauan. "Perlu diperbaiki tamannya," jelasnya.

Selain meresmikan jalur sepeda, Jokowi juga meresmikan taman di sebelah lajur kanan dan kiri. Jalur sepeda ini diharapkan dapat diakses seluruh warga Jakarta tanpa gangguan pedagang kaki lima dan pengendara roda dua. "Nanti akan ditambah juga jalur lagi sehingga nanti kalau pohonnya sudah tinggi feeder ridernya sudah ada lagi," jelasnya.

Jokowi menegaskan, ruang publik juga akan ditambah. Jika tidak ada lahan dan tanah akan dilakukan pembelian. "Public space sebanyak mungkin. Kalau enggak punya lahan beli, enggak punya tanah beli. Dan ini ada sambungan lagi," katanya.

Untuk pengawasannya agar tidak ada PKL, akan ada petugas yang menunggui. Bila tidak ada yang menunggui, akan banyak yang menggunakan jalur tersebut. "Ya ditungguin, nanti kalau enggak ditungguin bisa diduduki lagi. Tapi kalau motor ya ditilang," katanya sembari tertawa.

"Yang jelas nanti masyarakat juga bisa ikut menjaga, ikut memelihara," ujarnya.

Sumber: merdeka.com

Basuki : Demi kesehatan warga semua harus kerja keroyokan

Pelayanan Rumah Sakit.

Kartu Jakarta Sehat (KJS) sudah mulai diberlakukan sejak akhir November lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berharap program unggulan Pemprov ini terealisasi dengan sempurna demi Jakarta sehat.

Untuk menyukseskan program ini, Pemprov DKI bakal mengundang ahli di bidang kesehatan dan manajemen untuk diminta pendapat.

"Soal kesehatan ini mesti kita keroyok. Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas ada punya 1600 lebih, FKUI punya 1600 lebih orang ikut program dokter spesialis, kenapa tidak dimanfaatkan," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (16/12).

Ahok menambahkan, keberadaan kartu sehat ini justru lebih fleksible. Tidak ada batas usia dan jenis penyakit yang mendapatkan biaya gratis untuk pengobatan.

"Kita mau bikin kesehatan secara menyeluruh. Dari orang hamil mesti kita awasi, sampai anak itu lahir kita mesti kasih gizi. Jadi secara holistic mesti menurun dari orang lahir, sampai mencegah kematian, sampai kebersihan mesti jelas," tambahnya.

Sistem KJS ini, lanjut Ahok, juga menghindari adanya rujukan-rujukan yang dilakukan pihak rumah sakit atau puskesmas dengan alasan alat atau dokter tidak tersedia. Dia akan membentuk tim yang akan mengawasi pihak penyedia jasa layanan kesehatan yang tak bertanggungjawab pada pasien-pasiennya.

"Kita tidak ingin lagi ada rujukan. Puskesmas harus ada dokter hebat, kita mesti gaji mereka. Nanti kita akan bentuk suatu audit rujukan, jadi akan kelihatan rumah sakit atau puskesmas mana yang ada oknum nakal, suka merujuk ke puskesmas tertentu. Atau dokter mana nanti yang nakal, harus nya cuma bius lokal dia bius seluruh tubuh kan biayanya lebih mahal. Jadi rujukan, obat, dan sistem harus kita bangun," jelas Ahok.

Dia juga yakin sistem KJS ini lebih baik dari pada program Jamkesda. Meski biaya yang dikeluarkan lebih mahal, tapi pemanfaatan dananya lebih terjamin dan tidak rentan disalahgunakan.

"Untuk Jamkesda kita mau turun ke bawah segala macam habis Rp 3 triliun, nah sekarang kita hampir Rp 4 triliun untuk rumah sakit-sakitnya. Makanya kita mesti hitung, ini uang ke mana. Jadi nanti kita mau buka semua anggaran rumah sakit kita," ungkapnya.

Ahok menyayangkan anggaran berlimpah yang selama ini tersedia tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, dia tak ingin di program kali ini, kondisi demikian terulang lagi.

"Saya akan minta BPKD untuk mencari anggaran-anggaran itu. Selama ini banyak anggaran kita tapi tidak menyatu kerjanya," kritik Ahok.

Sumber : merdeka.com