Tidak dapat diragukan lagi bahwa Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan nama julukan JOKOWI merupakan sosok yang saat ini cukup fenomenal di Indonesia. Jokowi adalah mantan Walikota Surakarta ini telah menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat luas, semenjak dirinya mempopulerkan mobil SMK beberapa saat yang lalu.

Jokowi yang lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961 ini semakin menjadi perbincangan masyarakat ketika secara resmi mencalonkan diri sebagai calon Gubernur untuk DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan (PDI-P) yang berkolaborasi dengan Partai Gerindra.
Dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama yang juga sering dijuluki sebagai Ahok.



Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sebenarnya sudah lebih duluan populer dimata masyarakat Solo. Terbukti selama 2 priode terakhir menjabat sebagai Walikota di Surakarta, Jokowi telah mampu melakukan perubahan yang sangat pesat di kota ini. Dibawah kepemimpinan Jokowi, Kota Solo telah menjadi branding dengan slogan Kota, yaitu "Solo: The Spirit of Java".
Baca biografi lengkap beliau DISINI

Baca biografi wakil beliau ( AHOK ) DISINI

Sabtu, 31 Agustus 2013

Indahnya Berbagi mengajak Anda untuk bergabung di Facebook

facebook
Indahnya Berbagi ingin menjadi teman Anda di Facebook. Sejauh apa pun Anda dengan teman dan keluarga, Facebook dapat membantu Anda terus berhubungan.
Ada orang lain yang pernah meminta berteman dengan Anda di Facebook. Terima undangan ini untuk melihat permintaan pertemanan untuk Anda sebelumnya
Indahnya Berbagi
Marketing di Biro Perjalanan Wisata · Bekasi
253 teman · 15 grup
Tasya Diah Safitri
535 teman · 52 grup
Terima Undangan
Buka Facebook
Pesan ini dikirim ke tiket.kotu.jokowi@blogger.com. Jika Anda tidak ingin menerima email ini lagi dari Facebook atau tidak ingin alamat email Anda digunakan untuk saran teman, berhenti berlangganan.
Facebook, Inc., Attention: Department 415, PO Box 10005, Palo Alto, CA 94303

Kamis, 29 Agustus 2013

"Dulu Digusur Jadi Mal, Era Jokowi Jadi Ruang Terbuka"

Suasana sisi barat Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, yang tengah dalam proses perubahan menjadi ruang terbuka hijau, Jumat (16/8/2013). Perubahan akan dilakukan dalam empat tahap.

Penggusuran permukiman warga di Jakarta bukan cuma terjadi di era pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun, penggusuran di era sebelum Jokowi dan kini ada bedanya.

"Setidaknya saat ini sudah ada pergeseran. Bila pada sebelumnya setiap penggusuran berubah menjadi mal, saat ini lebih difungsikan sebagai area terbuka," kata Ketua Jurusan Perencanaan Kota dan Real Estat Universitas Tarumanagara, Suryono Herlambang, kepada Kompas.com, Jumat (30/8/2013).

Menurutnya, penolakan selalu muncul dari setiap penertiban. Biasanya yang sering menjadi permasalahannya adalah tempat tinggal dan pekerjaan. Sering kali warga menolak direlokasi karena alasan jauh dari tempatnya bekerja selama ini.

Ada pula yang tidak mau direlokasi karena mempunyai usaha yang menguntungkan dari tanah tersebut. Penolakan tersebut membuat warga enggan pindah walaupun sudah diberikan surat peringatan untuk segera meninggalkan tempat tersebut sehingga, pada saat penggusuran, mereka harus berhadapan dengan aparat yang bertugas menertibkan.

Padahal, kata dia, Jokowi menertibkan untuk membereskan masalah yang selama ini ditelantarkan oleh gubernur-gubernur DKI sebelumnya, seperti normalisasi Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio, serta penertiban PKL.

"Langkah yang diambil Jokowi memang belum langsung bisa membuat Jakarta bebas dari banjir, tapi yang jelas Jokowi ada upaya untuk memperbaiki masalah yang ditelantarkan," ucapnya.

Meski begitu, Suryono mengingatkan Jokowi agar lebih berhati-hati saat penggusuran dan tidak melakukan kekerasan. "Walaupun untuk hal positif, tetap harus melalui pendekatan persuasif dan menampung segala problem warga. Jangan main gusur saja karena itu adalah cara yang salah," ujar dia.

Jokowi dengan timnya harus memiliki empati terhadap warga dengan menyediakan tempat dan tidak main lepas begitu saja. Warga yang digusur juga tidak boleh sampai kehilangan pekerjaannya. Dalam hal ini, Dinas Sosial harus ikut berkerja sama membantu mereka.

Sumber: kompas.com

Jokowi ke MPR mau ubah nama Jl Merdeka Utara jadi Jl Soekarno

Jokowi ke MPR mau ubah nama Jl Merdeka Utara jadi Jl Soekarno
Jokowi kunjungi MPR. ©2013 Merdeka.com

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyambangi MPR untuk membahas perubahan nama jalan utama menjadi jalan dengan nama pahlawan. Ada empat nama jalan utama yang diusulkan, Jalan Medan Merdeka Utara diganti Jl Bung Karno, Medan Merdeka Selatan menjadi Jalan Bung Hatta, Medan Merdeka Barat diubah jadi Jalan Soeharto dan Medan Merdeka Timur jadi Jalan Ali Sadikin.

Pantauan merdeka.com di MPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jokowi tiba di Gedung Nusantara sekitar pukul 11.00 WIB. Jokowi yang mengenakan baju ala betawi naik ke lantai 9 bertemu dengan Ketua MPR Sidarto Danusubroto dan Panitia 17 yang dipimpin oleh Jimly Ashiddiqqie.

"Khusus perubahan untuk empat jalan, Medan Merdeka Barat, Utara, Selatan dan Timur harus ada izin dari presiden. Kalau selain nama jalan itu, atas izin gubernur sudah cukup. Tujuannya untuk memberi penghargaan kepada presiden. Ini dimanfaatkan rekonsiliasi," ujar Jimly di Gedung Nusantara lantai 9, Jakarta Pusat, Jumat (30/8).

Jimly mengatakan, dirinya akan mengajukan usulan itu kepada presiden. Tetapi disetujui atau tidak, itu sudah kewenangan presiden.

"Target 10 November nanti kita laporkan ke presiden untuk rekonsiliasi. Namun disetujui nama Jalan Medan Merdeka Utara diganti Jl Bung Karno, Medan Merdeka Selatan menjadi Jalan Bung Hatta, Medan Merdeka Barat diubah jadi Jalan Soeharto dan Medan Merdeka Timur jadi Jalan Ali Sadikin itu terserah presiden," kata Jimly.

Sumber: merdeka.com

Jokowi beli 420 bus sedang untuk ganti metromini bobrok

Jokowi beli 420 bus sedang untuk ganti metromini bobrok
Demo sopir Metromini. ©2013 Merdeka.com/M. Luthfi Rahman

Puluhan sopir, kernet dan pengusaha metromini melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kemarin . Mereka menuntut agar armada yang dikandangkan dapat dikeluarkan untuk dapat beroperasi kembali.

Selain itu, mereka juga menuntut agar uji KIR tidak dipersulit. Sore hari kemarin, perwakilan dari pengusaha, sopir dan kernet bertemu dengan Dinas Perhubungan.

Dari hasil pertemuan tersebut, mereka mengerti jika armada yang ditahan tersebut tidak boleh beroperasi karena tidak laik jalan.

"Kemarin kami sudah ketemu dengan Koordinator Pendemo dari GIPSI Bapak Sidik, dan sudah dijelaskan kepada beliau prosedur penertiban dan pengeluaran kendaraan setelah disidang dan beliau dapat memahami dan menjelaskan kepada peserta demo," ujar Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Syafrin Lapito melalui pesannya, Jumat (30/8).

Syarin mengatakan untuk rem tangan dan speedometer memang menjadi keluhan dari pengusaha metromini. Sebab, kedua item tersebut memang tidak ada di pasaran untuk kendaraan yang sudah tua.

"Hal ini wajar jika melihat usia kendaraan yang dioperasikan rata-rata sudah di atas 20 tahun. Namun faktanya ada kendaraan metromini yang dapat melengkapi kedua item tersebut saat di KIR," jelasnya.

Solusi yang diberikan Pemprov yakni melakukan revitalisasi bus sedang termasuk didalamnya peremajaan bus. Dinas Perhubungan mendorong pada dua sisi untuk program tersebut.

Dua sisi tersebut, yakni sisi operator adalah penyehatan manajemen Sehingga operator mampu menyediakan sarana (kendaraan) dan prasarana (pool, bengkel, kantor) yang baik serta didukung oleh SDM yang kapabel.

Kemudian, sisi pemerintah yakni tahun ini akan melakukan pengadaan 420 bus sedang sebagai triger dalam penyediaan layanan angkutan umum yang berkualitas.

"420 Bus sedang masih dalam proses tender," ucapnya.

Sumber: merdeka.com