Jokowi Akan Lelang Kendaraan Milik Pemprov DKI

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali menyampaikan terobosannya. Dia berniat melelang seluruh kendaraan milik Pemerintah Provinsi DKI yang tidak efektif lagi untuk menunjang operasional.

Dijumpai di Balaikota Jakarta, pria yang akrab disapa Jokowi itu mengatakan, saat ini ada ratusan mobil milik Pemprov DKI yang terbengkalai alias tak jelas peruntukkannya. Oleh karena itu, niat untuk melelangnya muncul terkait dengan upaya pengoptimalan aset. "Oh iya, sudah waktunya (dijual). Jumlahnya banyak," kata Jokowi, Senin (1/4/2013).

Namun, Jokowi belum bisa menjelaskan mekanisme lelang kendaraan secara detail. Dia menyerahkan semuanya untuk segera disiapkan pada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Endang Widjajanti. Untuk diketahui, rencana ini terkait dengan semangat Jokowi yang menginginkan seluruh aset DKI bisa bergerak produktif untuk kepentingan masyarakat.

Selama ini, kata Jokowi, aset-aset milik Pemerintah Provinsi DKI banyak yang terbengkalai. Pemicunya adalah pemanfaatan dan pengawasan yang lemah. Pernyataan Jokowi itu terkait dengan imbauan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI yang mengatakan bahwa banyak aset DKI terbengkalai. Untuk memperbaiki hasil audit di 2013, Jokowi ingin bertindak cepat membenahinya.

Sumber: kompas.com

Takut Nama Dipajang, 200 Calon Penerima KJP Mundur

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto (kanan) bersama Wakil Koordinator Kartu Jakarta Pintar Abdul Hamid (kiri)
melaksanakan konferensi pers terkait pelaksanaan KJP di tahun 2013, di Balaikota Jakarta, Rabu (27/2/2013).

Upaya Disdik DKI memasang nama-nama penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) di sekolah dan kelurahan membuahkan hasilnya. Sebanyak 200 siswa calon penerima KJP mengundurkan diri karena merasa tak berhak menerima KJP itu.

"Misalnya saja di Tebet terdata 1.800 siswa calon penerima KJP. Namun, akhirnya 200 siswa mengundurkan diri," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto di Balaikota Jakarta, Senin (1/4/2013).

Sosialisasi tersebut, kata Taufik, dapat menghasilkan kesadaran positif bagi para siswa yang merasa tidak layak menerima KJP. Mereka yang berasal dari keluarga mampu dan ingin memberikan dana KJP bagi siswa yang benar-benar tidak mampu.

Selain itu, warga juga dapat mengawasi alokasi penerimaan KJP melalui poster yang dipasang tersebut. Hasilnya, ada beberapa sekolah yang melakukan koreksi jumlah siswa calon penerima KJP, seperti yang terjadi di Tebet.

"Revisi dan sosialisasi yang kita pasang di sekolah-sekolah dan wilayah telah memunculkan suatu yang menarik dengan muncul kesadaran dari para siswa yang tidak pantas menerima KJP ini sehingga mereka mengundurkan diri," kata Taufik.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki mengatakan, pihak Disdik DKI masih akan terus mendata siswa-siswa yang layak menerima KJP. Selain itu, ia juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk menyinkronkan data terkait jumlah peserta didik dengan tingkat kesejahteraan mereka.

Disdik DKI, kata dia, juga akan terus mempercepat inventarisasi siswa penerima KJP. Hingga saat ini, pendataan siswa penerima KJP masih terus dilakukan empat unit terkait, yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Bank DKI, Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Wilayah, dan Disdik DKI.

Sumber: kompas.com

Jokowi Mengaku Masih Perlu Didampingi

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak memerhatikan penjelasan dari Dirut PT MRT, Tribudi Rahardjo saat public hearing mengenai MRT di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (20/2/2013). Dalam kesempatan itu Gubernur DKI Jakarta menekankanagar pembangunan MRT tidak merugikan warga.

Memutuskan proyek mass rapid transit (MRT) di Ibu Kota bukan hal yang mudah dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dia mengaku masih perlu didampingi dan diberi banyak nasihat.

"(MRT) Ini kan pertama kali di Indonesia, (kita) belum punya pengalaman di situ sehingga perlu didampingi. Yang mengerjakan rencananya dari Jepang, saya ke Singapura bukan studi banding, tapi meminta advisor (penasihat)," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (1/4/2013).

Atas dasar itu, mantan Wali Kota Surakarta ini beberapa kali menggelar public hearing sebelum memutuskan pembangunan megaproyek tersebut. Dalam public hearing itu, semua pihak diundang, mulai dari unsur masyarakat, LSM, sampai pemerhati transportasi.

Bahkan pada akhir pekan lalu (30-31 Maret 2013), Jokowi mengajak Asisten Gubernur Bidang Pembangunan Wiryatmoko serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sarwo Handayani ke Singapura untuk bertemu beberapa pihak yang dianggap berpengalaman dengan pembangunan MRT. Jokowi mengaku bertemu perwakilan dari Singapura dan Shanghai (China) selama berada di Singapura.

Jokowi sangat optimistis semua dokumen terkait MRT akan selesai pada pekan ini, dan pembangunannya bakal diputuskan segera setelah dokumen tersebut terpenuhi.

Adapun beberapa persoalan yang masih mengganjal pembangunan MRT adalah belum diumumkannya pemenang tender proyek dan penuntasan pembebasan lahan di sekitar Fatmawati. Bahkan, sebagian warga masih menolak pembangunan MRT di kawasan itu secara layang dan menuntut MRT dibangun dengan konsep bawah tanah (subway).

Mengenai pembiayaan, pemerintah pusat telah memutuskan akan menanggung 49 persen biaya investasi dan 51 persen sisanya ditanggung Pemprov DKI. Pihak pendonor, Japan International Cooperation Agency (JICA), tidak berkeberatan dengan komposisi investasi tersebut.

Sejauh ini, JICA menyetujui peminjaman dana sebesar Rp 15 triliun untuk proyek MRT di ruas Depok-Lebak Bulus sampai Sisingamangaraja dengan konsep jalan layang (luas 9,8 kilometer) dan ruas Senayan sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI) dibangun di bawah tanah dengan luas 5,9 kilometer. Namun, belum ada persetujuan pinjaman untuk ruas berikutnya dari Bundaran HI ke Kampung Bandan (8,1 kilometer).

Sumber: kompas.com

Jokowi "Nyontek" Singapura Bangun Taman

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Menteri Perdagangan Gita Wirjawan saat melihat-lihat taman gantung di halaman Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2013).

Pulang dari Singapura, Joko Widodo mengaku tertarik meniru pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) atau taman ala negeri Singa. Menurut Gubernur DKI Jakarta itu, ia sengaja meluangkan waktu untuk melihat langsung taman-taman di Singapura tersebut sambil berdiskusi tentang pembangunannya.

Menurut Jokowi, Singapura memulai pembangunan taman secara besar-besaran sekitar dua dekade lalu. Hal itulah yang membuat negeri tersebut sukses membuang kesan kumuh dan mengubah wajahnya menjadi negara taman.

"Kita ingin tahu mereka (Singapura) memulai pembangunan taman dari mana. Itu yang ingin kita tahu. Kalau soal menanam, kita sudah jago," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (1/4/2013).

Untuk di Jakarta, kata Jokowi, cara serupa juga mesti dilakukan. Jika selama ini pembangunan taman hanya dilakukan dalam jumlah kecil, ke depan, mantan Wali Kota Surakarta ini bermimpi untuk langsung membangun taman dalam jumlah ratusan.

Guna mewujudkannya, perlu disiapkan lahan besar untuk taman-taman tersebut. Pasalnya, pembangunan taman akan bersentuhan dengan pembebasan lahan serta relokasi warga di lahan tersebut ke tempat yang baru.

"Kalau setahun cuma buat empat (taman) ya enggak ngefek, bikin itu sekaligus 400 itu baru ngefek. Kita ini kan sekarang belum bisa memulainya, nah ini mau kita usahakan memulai," ujarnya.

Sumber: kompas.com