"Siapa yang mau tanggung jawab. Perusahaan mana bisa bayar."
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjaha Purnama, mengatakan tuntutan buruh itu adalah permintaan yang tidak logis. Sebab, kata dia, pemerintah menetapkan upah minimum provinsi berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL). Tidak seenaknya.
"Mereka kalau seperti itu dipecat semua (sama perusahaan). Siapa yang mau tanggung jawab. Perusahaan mana bisa bayar seperti itu," kata Ahok, sapaan Basuki di Balai Kota.
Menurutnya, menaikkan UMP itu bukan suatu langkah tepat karena memberatkan banyak pihak. Sebagai solusinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan berbagai fasilitas di antaranya Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar dan transportasi massal yang murah.
"KJS, KJP sebetulanya untuk membantu buruh, di situ tujuannya. Kami juga siapkan transportasi murah yang 10 persen. Targetnya kan di situ. Kami juga berikan rumah murah untuk mereka tinggal. Tujuannya kan itu. Anda dapat gaji untuk apa. Untuk memnuhi itu semua kan. Nah kami bantu," ucap dia.
Di sisi lain, Ahok menegaskan kepada para pengusaha untuk memberikan gaji sesuai KHL. Jika mereka tidak sanggup, mantan Bupati Belitung Timur ini mempersilakan para pengusaha meninggalkan Jakarta dan mencari kota lain yang biaya tenaga buruhnya lebih murah.
"Saya juga sudah tegaskan berkali-kali, kalau Anda menggaji warga DKI di bawah KHL, kami tidak setuju. Saya tegaskan kalau perusahaan Anda tidak mampu membayar orang sesuai KHL sebagai gaji minimal atau awal, artinya perusahaan Anda tidak boleh ada di Jakarta," ujarnya.
Sumber: http://metro.news.viva.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar