Operasi Yustisi untuk menekan lonjakan urbanisasi di Jakarta telah dihapuskan Pemprov DKI. Sebaliknya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI menerapkan sistem bina kependudukan dengan sosialisasi ke warga dari tingkat kelurahan RT/RW.
Sebenarnya, menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi, penekanan arus urbanisasi yang paling efektif adalah dengan pemerataan pembangunan sehingga turut meningkatkan perekonomian di daerah-daerah.
"Tapi yang paling bener itu pemerataan pembangunan di daerah-daerah, dengan mendorong investasi di daerah, mendorong perputaran uang di daerah, kemudian membuat pusat pertumbuhan nggak cuma di Jakarta tapi juga di daerah. Itu akan lebih efektif. Tapi ya itu urusan Pemerintah Pusat, bukan saya," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Selasa (13/8/2013).
Saat ini yang dilakukan Pemprov DKI ialah membuat sistem baru dengan pembinaan kependudukan sebagai percobaan. Nantinya sistem itu dimaksudkan untuk membandingkan dan melihat operasi mana yang lebih cocok dilaksanakan dalam penanganan urbanisasi ke Jakarta. Pemprov DKI juga terus mengimbau masyarakat agar tak membawa kerabat lagi ke Ibukota.
"Bina kependudukan itu. Tapi apakah efektif apa nggak, ya kita lihat. Mana yang lebih efektif. Harus ada pembanding, yustisi atau bina kependudukan. Atau ada jurus yang lain yang belum kita temukan," ucap Jokowi.Sumber: liputan6.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar