Jokowi dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah KJS.
ddd
Kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS) mengancam posisi Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta berencana menggunakan hak impeachment atau pemakzulan karena Jokowi dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah jaminan kesehatan masyarakatnya.
"DPRD mau impeachment silakan. Saya siap saja kok," katanya di Balai Kota, Jumat, 24 Mei 2013.
Mantan Walikota Solo ini menjelaskan DPRD mempunyai banyak hak untuk mengkritisi. Menurutnya, semua sistem punya fungsi dan kebijakan. Dan fungsi legislatif adalah melakukan pengawasan. "Ada hak budgeting, hak interpelasi dan banyak lagi," katanya.
Niat impeachment sendiri sudah digulirkan DPRD sejak dua hari lalu. Kemarin anggota Komisi E, DPRD DKI Jakarta, Asraf Ali, menegaskan mengenai ancaman pemakzulan itu. Ia mengatakan sudah terkumpul 30 tanda tangan dari anggota DPRD yang akan mengajukan pemakzulan.
Penggalangan tanda tangan ini didorong rencana mundurnya 16 rumah sakit pelaksana program KJS. Dewan merespon semua keluhan rumah sakit akibat sistem pembayaran INA CBG's yang diterapkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar