Jokowi: Dikatakan Gubernur Monyet, Tidak Apa-apa

Gubernur DKI Joko Widodo mengangkat kandang berisi monyet di pelataran Monas, Rabu (23/10/2013). Monyet-monyet itu hasil razia Satpol PP terhadap topeng monyet di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku tidak marah ketika dirinya dijuluki "Gubernur Monyet" lantaran lebih mengurusi monyet ketimbang upah buruh.

"Meski ada yang katakan Jokowi 'Gubernur Monyet', tidak apa-apa. Konsekuensi dari kebijakan dan keputusan," ujar Jokowi saat berpidato dalam acara peresmian 42 Kelurahan Sadar Hukum di Gedung Blok G, Balai Kota, Jakarta, Selasa (12/11/2013).

Jokowi mengatakan, penertiban topeng monyet adalah salah satu upaya Pemprov DKI untuk menciptakan ketertiban. Sebab, para pelaku seni topeng monyet selama ini mengganggu ketertiban umum dengan menggelar atraksi di jalan raya.

"Sebetulnya bukan topeng monyet yang kami ingin manage. Tapi, kalau main topeng monyet di perempatan, ganggu ketertiban umum," ucap Jokowi.

Jokowi juga mengatakan penertiban monyet juga dalam rangka menghindari warganya tertular penyakit yang diidap monyet sesuai hasil pemeriksaan bahwa ada monyet yang terserang penyakit TBC, hepatitis, sampai cacingan.

"Dan kami cek ke Kampung Monyet. Anak-anaknya ada yang kena hepatitis dan TBC. Saya kira nilai yang perlu kita gerakkan. Perlu kita lakukan," ujar Jokowi.

Jokowi yakin, penertiban monyet yang biasa dipekerjakan dalam kesenian topeng monyet jalanan sudah berhasil sehingga banyak daerah lain mengikutinya.

Jakarta sebagai barometer bagi daerah lain, kata Jokowi, diharapkan dapat menjadi acuan bagi daerah lain.

Sumber  kompas.com

Dua Hal yang Diminta Megawati dari Jokowi

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Joko Widodo dan Rieke Diah Pitaloka, di Jakarta, Senin (21/10/2013).

Sejak Joko Widodo terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sudah meminta agar Jokowi memperhatikan masalah lingkungan di Jakarta.

Mantan Presiden RI ke lima tesebut mengatakan, hal yang perlu mendapat perhatian adalah kondisi sungai dan penghijauan di Ibu Kota. "Salah satu hal yang saya minta dikerjakan, harus kembalikan sungai yang masuk ke kota Jakarta," kata Mega, dalam sambutan di sela kunjungannya bersama Jokowi di Komunitas Ciliwung Condet, Kramatjati, Jakarta Timur, Minggu (10/11/2013).

Belum lama ini, Megawati kembali dari perjalanan ke Tokyo, Ibu Kota negara Jepang. Dia mengaku melihat kondisi sungai di sana yang sangat bersih tanpa sampah. Berbeda dengan yang terjadi di Jakarta. "Tadi di mobil saya katakan ke Pak Jokowi, saya kagum dengan Tokyo, kalinya bisa dilihat bersih," ujar Mega.

Mega menyatakan, keadaan tersebut terjadi karena masyarakat di Tokyo taat untuk tidak membuang sampah sembarang. Mega pun berpesan agar masyarakat Ibu Kota juga mau melakukan hal yang sama.

Menurutnya, kebersihan lingkungan dapat dimulai dari diri sendiri. "Ini makanya sekalian silahturahim, supaya dapat disosialisasikan betapa indahnya tepi sungai, tidak kelihatan kumuh, lalu hijau," ujar Mega.

Mega meyakini, dengan lingkungan yang hijau dan indah maka kedamaian akan lahir, dan hal negatif akan hilang dari generasi muda di Jakarta. "Mengapa anak-anak sering berkelahi? Karena tidak pernah diberikan sentuhan keindahan," tutur Mega.

Sebelumnya, Mega pun mengunjungi kawasan penanaman salak condet yang berada di Kramatjati, Jakarta Timur. Mega dan Jokowi juga ditemani oleh Puan Maharani berkesempatan menanam bibit salak di lokasi tersebut.

Sumber: kompas.com

"Pak Jokowi Bukan Gubernur Saya Lagi"

Ratusan buruh kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balaikota Jakarta, Rabu (6/11/2013). Mereka kembali menuntut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk meningkatkan UMP DKI 2014 menjadi Rp 3,7 juta.

Para buruh yang melakukan aksi di depan Balaikota Jakarta menumpahkan kekesalan mereka kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Orator pun memanas-manasi buruh dengan orasinya.

"Pak Jokowi sudah bukan gubernur saya lagi, tapi gubernur monyet," seru orator buruh saat melakukan aksi unjuk rasa di halaman Balaikota Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Ia menyampaikan kalau para buruh tidak memerlukan pencitraan ke masyarakat. Menurutnya, para buruh hanya memerlukan angka kesejahteraan. Nilai upah minimum provinsi (UMP) DKI 2014 yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jokowi senilai Rp 2,441 juta tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

Agar Jokowi dapat merealisasikan tuntutan kenaikan UMP sampai Rp 3,7 juta, selama tiga hari ke depan, hingga Jumat (8/11/2013), para buruh akan terus melakukan aksi di depan Balaikota Jakarta.

"Kami enggak butuh pencitraan, kami cuma butuh angka untuk anak istri kami. Kami akan terus bergerak sampai tuntutan dipenuhi," kata buruh itu.

Apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi Jokowi, para buruh mengancam menutup akses jalan di Jakarta. Tak hanya jalan raya, para buruh itu juga akan memblokade seluruh akses jalan tol dan kawasan industri.

"Jalan tol dan seluruh akses jalan raya akan kita lumpuhkan. Kami juga akan menutup semua akses kawasan industri. Selama ini, buruh selalu dikerdilkan," ujar buruh tersebut.

Aksi unjuk rasa yang diikuti oleh berbagai serikat buruh itu hingga pukul 15.00 masih berlangsung. Sambil mendengarkan orasi, para buruh sesekali bergoyang dangdut.

Akibat aksi itu, arus lalu lintas sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan menjadi terhambat. Kendaraan yang melintas harus melambatkan laju kendaraannya karena ratusan buruh berdiri di badan jalan. Mereka juga membawa spanduk dan umbul-umbul.

Pihak kepolisian juga tidak akan melakukan penutupan Jalan Medan Merdeka Selatan. Para buruh akan melakukan aksi selama tiga hari, yakni 6-8 November 2013 mendatang.

Sumber: kompas.com

Jokowi Tetapkan UMP DKI 2014 Rp 2,4 Juta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menemui buruh yang berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta

Setelah melewati rapat panjang antara pengusaha, pemerintah, dan tanpa dihadiri unsur pekerja, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2.441.301,74. Jumlah itu naik 6 persen dari UMP DKI tahun 2013, yakni Rp 2.216.243,68.

"Keputusannya kita ambil dari Dewan Pengupahan, yakni dengan jumlah Rp 2.441.301,74," ujar Jokowi kepada wartawan di kantor Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2013) pagi.

Dewan Pengupahan Jakarta memberikan dua rekomendasi besaran UMP DKI. Unsur pengusaha menyodorkan nilai sebesar Rp 2.299.860,33, sedangkan unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI menyodorkan Rp 2.441.301,74.

Adapun unsur buruh diketahui absen dalam pengusulan UMP. Soal tuntutan, buruh menghendaki agar besaran UMP DKI sebesar Rp 3,7 juta.

Jokowi mengaku tidak dapat berbuat banyak. Pasalnya, nilai uang yang disodorkan Dewan Pengupahan jauh di bawah tuntutan buruh. Ia pun tak mungkin mengintervensinya. Ia juga berharap keputusannya dapat diterima oleh semua pihak.

"Saya kira setiap keputusan ada risikonya. Kita harapkan ini tak menyebabkan apa-apa (gejolak penolakan) di buruh," ujarnya.

Sumber: kompas.com