Basuki: Saya Setuju kalau Jokowi Mau Jadi Presiden

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berandai-andai, apabila nantinya Joko Widodo atau Jokowi menjadi presiden RI, akan banyak keuntungan yang diterima oleh DKI Jakarta. Salah satunya adalah kemudahan realisasi program-program kerja sama Pemprov DKI dengan pemerintah pusat.

"Saya sih setuju-setuju saja kalau beliau mau. Kalau beliau jadi presiden ya enak, banyak proyek pusat di Jakarta yang bisa direalisasikan," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (6/9/2013).

Saat ini, program-program unggulan DKI yang bekerja sama dengan pusat, antara lain untuk megaproyek MRT, normalisasi Ciliwung, giant sea wall, JEDI, dan enam ruas tol dalam kota.

Secara konstitusi, kata dia, semuanya harus siap apabila nantinya Jokowi maju dalam pertarungan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Kendati demikian, selama hampir satu tahun memimpin Jakarta bersama Jokowi, menurutnya, Jokowi tak pernah berpikir untuk maju mencalonkan diri sebagai presiden dan tak pernah menjadi bahan pembicaraan.

"Tapi, nanti enggak ada yang belain saya lagi kalau saya salah ngomong, hahaha," ujarnya sambil tertawa.

Kemudian, bagaimana jika Basuki dihadapkan oleh dua pilihan, antara Jokowi dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto?

Ia menjelaskan, sejak ia didorong maju sebagai wakil gubernur mendampingi Jokowi, Basuki telah diperintahkan Prabowo untuk membuat Jokowi sukses sebagai gubernur. Mantan Bupati Belitung Timur itu pun diperintahkan agar berhasil membangun Jakarta bersama Jokowi.

Basuki juga menampik apabila masyarakat menilai kini kedua partai pendukung Jokowi-Basuki itu sedang berselisih. Menurut dia, hubungan antara kader masih baik-baik saja.

Apabila Jokowi maju dalam Pilpres 2014 dan menjadi presiden, secara otomatis, Basuki yang akan menjadi gubernur DKI dan memimpin Jakarta.

Lantas, bagaimana tipe pemimpin pasangan ideal buat Basuki untuk memimpin Jakarta? "Saya mah sama siapa saja bisa kerja sama, selama sama-sama buat rakyat. Kalau dua-duanya galak berarti bagus dong, energi saya lebih berkurang," kata Basuki.

Sumber: kompas.com

Konversi BBM ke BBG, Jokowi Jawab Kegagalan Masa Lalu

Petugas bersiap mengisi bahan bakar gas ke armada bajaj dari Mobile Refueling Unit (MRU) yang diresmikan penggunaannya oleh Dirut Perusahaan Gas Negara, Hendi Prio Santoso dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (19/5/2013). Pengoperasian fasilitas pengisian bahan bakar gas bergerak ini untuk menyiasati kendala pembangunan SPBG yaitu ketersediaan lahan.

Pemerintahan DKI Jakarta era Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Pur nama terbilang mengejutkan. Beberapa program kebijakan yang mandek di pemerintahan sebelumnya, tampak berjalan dengan baik.

Hal itu membuat nuansa di DKI Jakarta perlahan mulai berubah. Pengamat Perkotaan Yayat Supriatna mengatakan, salah satu contoh program kebijakan yang sudah ada dari pemerintahan sebelumnya, namun baru dilaksanakan secara baik di pemerintahan Jokowi-Ahok adalah kerja sama antara Pemprov DKI dengan Kementerian ESDM soal konversi bahan bakar minyak(BBM) ke bahan bakar gas (BBG).

"Kerja sama dua institusi ini langkah komunikasi yang baik antara dua pemimpin. Mengingat ini harusnya sudah terjalin dulu, tapi masa pemerintahan sebelumnya sulit terlaksana," ujar Yayat saat dihubungi wartawan, Jumat (6/9/2013) lalu.

Yayat melanjutkan, ketersediaan bahan bakar gas merupakan solusi utama permasalahan Transjakarta, yakni keterbatasan bahan bakar. Apalagi dengan penyediaan Mobile Refueling Unit (MRU) di setiap pul. Armada Transjakarta tak perlu mengantre lama mengisi BBG di SPBG yang ada kini.

Selain itu, kebijakan  Menteri ESDM Jero Wacik menyediakan gas dan MRU juga selaras dengan rencana Jokowi-Ahok melaksanakan revitalisasi angkutan umum. Revitalisasi itu yakni Kopaja dan Metromini usang bakal direvitalisasi dengan baru dan seluruhnya menggunakan bahan bakar gas.

"Ciptakan satu juta kendaraan mengunakan gas. Jika ini berhasil, maka pasti dapat menekan subsidi bahan bakar minyak dan konsep green transportation akan dimulai di Jakarta," lanjut Yayat.

Yang harus menjadi perhatian kedua institusi ini adalah bagaimana menyediakan bahan bakar gas di luar kota, minimal di kota sekitar DKI Jakarta. Hal itu akan memudahkan mobilitas pengguna ke ndaraan yang menggunakan BBG ke luar Jakarta.

Seperti diberitakan, Pemprov DKI dan Kementerian ESDM baru saja menandatangani nota kesepaha man konversi BBM ke BBG. Kementerian ESDM akan menyediakan MRU di pul-pul angkutan DKI.

Tak hanya angkutan kota, MRU juga disediakan di pul taksi. Hal itu dianggap tepat lantaran akhir 2013 ini, Pemprov DKI hendak mendatangkan ribuan bus sedang dan Transjakarta ber-BBG.

Perlu diketahui, program konversi BBM ke BBG a dalah upaya mengurangi subsidi pemerintah terh adap BBM sekaligus komitmen menciptakan lingk ungan yang bersih dan nyaman bagi masyarakat.

Hingga kini, penguatan infrastruktur terus dilaku kan, yakni dengan dibangunnya 10 SPBG, 4 MRU dan pengembangan jaringan pipa gas Jabodetab ek sepanjang 22,2 kilometer yang didanai APBN.

Sumber: kompas.com

Jokowi-Megawati Lengket di Rakernas, Sinyal Jadi Capres?

"Datang saja sama-sama. Itu sinyal," kata Panda Nababan.

Megawati dan Jokowi menghadiri Gerakan Nelayan Tani Indonesia di Muara Angke, Jakarta,April lalu. 

"Kan sudah lihat sinyal-sinyalnya dari kemarin. Datang saja sama-sama. Itu sinyal," kata Panda di arena Rakernas PDI Perjuangan, Ancol, Jakarta, Sabtu 7 September 2013.

Pantauan VIVAnews, Jokowi --sapaan Joko Widodo-- dalam Rakernas ini lengket dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Ketika Megawati beranjak meninggalkan arena, Jokowi pun turut berjalan di belakangnya.

Megawati menuntun Jokowi masuk ke dalam mobil Toyota Vell Fire hitam bernomor polisi B 2301 MT sekitar pukul 14.00 WIB. Jokowi pun segera masuk ke dalam mobil tersebut.

Namun, sayang, Jokowi tidak bersedia menjawab pertanyaan wartawan, mengapa dia bisa satu mobil dengan Megawati. Ia segera menutup kaca mobil mewah tersebut.

Dalam rakernas, para peserta juga mengelu-elukan namanya. Teriakan-teriakan seperti "Hidup Pak Jokowi" dan "Pak Jokowi Presiden 2014" terdengar berkali-kali.

Bahkan, oleh Megawati, Jokowi dipercaya membacakan "Dedication of Life" karya Presiden RI Pertama, Soekarno. Alasannya, Jokowi adalah salah satu simbol dari regenerasi partai.

Sinyal ini juga ditangkap Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, TB Hasanuddin. Dia mengatakan, kebersamaan Jokowi dengan Megawati menunjukkan indikasi tertentu, namun enggan mengatakan apakah indikasi itu terkait calon presiden partainya.

"Kami loyal kepada keputusan Ibu Mega dan juga partai. Cuma tunggu saja, nanti akan ada situasi yang mengarah ke sana," ucapnya.

Hal yang sama disampaikan Panda. Dia mengatakan, walaupun kecenderungan masyarakat mengusung Jokowi, namun tetap Megawati yang memutuskan. "Forum Rakernas ini untuk dengar pendapat daerah. Tapi, kongres dan Rakernas (di Bandung) telah memutuskan kewenangan itu di tangan ketua umum," jelasnya.

Lebih lanjut, Panda mengatakan, pencapresan mantan wali kota Solo itu juga tergantung kepada kesiapan partainya. Ia berharap PDI Perjuangan mampu keluar sebagai pemenang dalam pemilihan legislatif (pileg) dengan suara minimal 20 persen atau persentase anggota DPR RI 25 persen.

"Kalau di bawah 20 persen, untuk mengusung presiden harus berkoalisi," tuturnya.

Fokus Jakarta

Meskipun sinyal-sinyal telah jelas, Jokowi mengelak. Dia mengatakan, soal politik tanyakan saja kepada ketua umum partai.

"Kalau politik, tanya ke Bu Mega. Tanya Ria Rio, Pluit, Tanah Abang, saya jawab. Kalau pertanyaan politik, betul-betul saya batasi," kata Jokowi.

"Saya, sampai detik ini, sampai sekarang, masih konsentrasi ke masalah Jakarta. Nggak ada pembahasan soal jadi capres," lanjutnya.

Sumber: viva.co.id

Jokowi Pastikan Normalisasi Sungai Sunter Tak Gusur Warga

Peta kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Lahan milik TNI Angkatan Udara di sepanjang Sungai Sunter di kawasan tersebut akan digunakan untuk normalisasi sungai.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan bahwa normalisasi Sungai Sunter oleh Kementerian Pekerjaan Umum di lahan TNI AU, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, tidak menggusur warga di bantaran sungai tersebut.

"Enggak ada masyarakat (yang direlokasi)," ujar Jokowi seusai penandatanganan kesepakatan penggunaan lahan TNI AU di Makoopsau I, Halim Perdanakusuma, Selasa (3/9/2013) pagi.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air dan Mineral Dinas Pekerjaan Umum Muhammad Hasan menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak perlu merelokasi warga bantaran sungai. Ia mengatakan, pelebaran sungai di kawasan itu dilakukan pada tanah milik TNI AU, bukan lahan milik warga di Cipinang Melayu.

"Jadi ditariknya ke arah timur, lahan yang milik TNI AU. Kita tidak menggunakan lahan milik warga, jadinya tidak ada relokasi warga," ujar Hasanudin.

Sungai Sunter merupakan pembatas kawasan Halim Perdanakusuma dengan Kelurahan Cipinang Melayu. Alur sungai yang berbatasan dengan warga dan TNI AU itu sepanjang tiga kilometer.

Berdasarkan kesepakatan antara TNI AU, Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu), dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, TNI AU mengizinkan Kemenpu melakukan normalisasi Sungai Sunter. Normalisasi tersebut ditargetkan selesai pada Agustus 2014.

Saat ini sungai tersebut memiliki lebar 7,5 meter dan akan dilebarkan menjadi 25 meter. Sungai juga akan diperdalam dari 2 meter menjadi 8 meter. Saat ini sungai tersebut hanya mampu menampung arus air sebanyak 40 meter kubik per detik. Setelah normalisasi, kapasitasnya diharapkan naik menjadi 146 meter kubik per detik.

Sumber: kompas.com