Gerindra: Ahok Tak Galak, Jakarta Tak Berubah

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, berkunjung ke Redaksi Harian Kompas untuk bersilaturahim sekaligus menyampaikan sosialisasi program kerja Kantor Harian Kompas di Palmerah, Jakarta, Jumat (10/5/2013). Basuki diterima langsung oleh Pemimpin Umum Harian Kompas, Jakob Oetama, yang didampingi CEO Kompas Gramedia, Agung Adiprasetyo, Pemimpin Redaksi Kompas, Rikard Bagun, dan jajaran pimpinan Kompas lainnya. | KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mendukung gaya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok membenahi persoalan di DKI Jakarta. Menurutnya, yang perlu dilihat adalah substansi ucapan Ahok, bukan gayanya.

"Kita harus kembali ke substansinya dulu. Substansi yang dikemukakan benar atau salah? Sejauh ini apa yang disampaikan Ahok itu hampir semuanya benar," kata Fadli di sela-sela menghadiri Open House di kediamanan Jimly Asshiddiqie di Jakarta, Sabtu (10/8/2013).

Hal itu dikatakan Fadli ketika dimintai tanggapan perseteruan antara Ahok dengan Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana alias Lulung terkait pedagang kaki lima di Tanah Abang.

Fadli mengatakan, tentu Ahok memiliki dasar yang kuat untuk bertindak atau berbicara. Jika tidak, Ahok sudah dituntut hukum. Saat ini, kata dia, yang diperlukan untuk membenahi Ibu Kota memang penegakan hukum dan ketertiban.

"Style orang memang berbeda-beda. Ada yang kalem, ada yang tegas. Untuk menghadapi situasi seperti sekarang, memang diperlukan gaya seperti itu. Kalau tidak dengan cara seperti itu, jangan-jangan tak terjadi perubahan," kata Fadli.

Meksi demikian, Fadli berharap agar Ahok sedikit lebih bijak ke depannya. Namun, bukan berarti menurunkan kualitas kepemimpinannya.

Sumber: kompas.com

"Saya Suka Cara Ahok, tapi Tak Adil kalau Cuma untuk yang Ber-KTP DKI"

Kawasan Jalan Kebon Jati, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang kembali semrawut, Senin (22/7/2013) sore. Jelang sore, jalan yang dari sejak pagi steril dari PKL ini, kembali dipenuhi PKL dan parkir liar

Pemerintah Provinsi DKI (Pemprov) mendapat apresiasi dari banyak kalangan, terkait ketegasannya menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang. Namun begitu, ada juga yang menganggap Pemprov kurang adil.

Aldi (28) salah satunya. Pedagang Blok B Tanah Abang itu menilai Pemprov tidak adil karena mendahulukan PKL yang ber-KTP DKI Jakarta untuk menempati Blok G Tanah Abang.

"Saya suka caranya Ahok, tapi kalau (yang boleh berjualan) harus KTP DKI itu saya anggap membeda-bedakan banget," kata Aldi, kepada Kompas.com, Jakarta, Sabtu (10/8/2013).

"Dia itu orang mana sih, semua orang kan boleh cari nafkah di Jakarta, cuma beda nasibnya aja, dia jadi Wagub," kata pria asli Palembang itu.

Menurutnya, banyaknya pedagang yang menggelar lapaknya di jalanan karena harga sewa kios di trade center seperti di Blok A, Blok B, dan Metro Tanah Abang sangat tinggi. Harga sewa kios (dua pintu) di Blok A dan Blok B bisa mencapai Rp 250 juta per tahun. Malah, di Metro Tanah Abang bisa tembus Rp 300 juta per tahun.

"Saya tahu, karena dulu saya juga pernah di jalanan," lanjutnya lagi.

Sejak tiga tahun terakhir, Aldi menempati sebuah kios badan di Blok B. Harga sewa kios badan (satu pintu) jauh lebih murah, Rp 90 juta per tahun. Harga lapak-lapak di jalanan yang hanya Rp 5 juta per tahun, menjadi faktor pendorong menjamurnya PKL. Uang-uang kutipan dari para preman pun sudah menjadi konsekuensi yang murah.

Menurut Aldi, Jakarta tak kekurangan ruang usaha. Hanya saja, harga menjadi persoalan utama, terutama bagi para pendatang bermodal cekak.

"Orang lihatnya pas dua bulan sebelum Lebaran, pas ramai-ramainya. Coba lihat pas selain itu, di sini sepi. Keuntungannya enggak ada. Enggak cukup buat sewa kios yang mahal," pungkasnya.

Sumber: kompas.com

Jokowi: Normalisasi Tak Jamin Jakarta Bakal Bebas Banjir

Alat berat tengah melakukan pengerukkan di Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, rencana normalisasi sungai yang ada di Jakarta tidak menjamin warga akan bebas dari dampak banjir. Pria yang akrab disapa Jokowi ini mengatakan, kondisi keadaan tetap bergantung dari hulu sungai yang melintasi Jakarta.

"Memang normalisasi itu salah satu, tapi tidak menjamin (bebas banjir). Selama hujan seperti itu, dan ini (banjir) tidak setahun dua tahun, kan. Di Jakarta ini sudah puluhan tahun (banjir)," kata Jokowi saat ditemui tengah meninjau warga korban banjir di Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat siang.


Jokowi mengatakan, masalah banjir di Jakarta sendiri bergantung pada kondisi hulu sungai yang mengalir di Jakarta. Yang paling penting saat ini, lanjut Jokowi, yakni implementasi penanganan dampak banjir. Salah satunya dengan meninjau lapangan sekaligus menyampaikan mengenai masalah relokasi warga dari ancaman banjir.

Namun, normalisasi tetap akan dilakukan bagi permukiman warga yang kerap terkena banjir di 13 sungai yang melintasi Jakarta untuk mengurangi dampaknya. Namun, diakuinya, beberapa lokasi masih terkendala masalah pembebasan tanah yang belum rampung.

"Normalisasi seluruh. Kita ada tiga belas sungai itu seluruh Jakarta, nanti dinormalisasi semua," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, normalisasi sungai memang melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dalam prosesnya.

"Kuncinya yang men-drive ya memang harusnya pemerintah pusat," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi melakukan kunjungan di wilayah Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Di lokasi, Jokowi juga berkeliling dan menyapa warga korban banjir sambil memberikan bantuan berupa beras dan perangkat sekolah.

Sumber: kompas.com

Jokowi Pikirkan Strategi Tangani Pendatang Baru

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi Pasar Blok G Tanah Abang

Mudik menjadi 'tradisi' yang melekat bagi sebagian warga Jakarta kala menjelang perayaan hari raya Idul Fitri. Namun, sekembalinya pemudik di Jakarta, potensi munculnya pendatang menjadi hal lumrah.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan pihaknya sendiri telah memanfaatkan peran RT dan RW dalam imbauan menangani fenomena tersebut. Meski demikian, pria yang akrab disapa Jokowi itu mengakui belum memiliki jurus jitu untuk menanggulangi masalah tersebut.

"Ya ini kita kan imbauan, dioperasi pun beberapa puluh tahun...hahaha. Belum punya jurus yang jitu. Ya mau apa? Enggak mungkin juga Jakarta itu dipagari kemudian diberi pintu (bagi pendatang), enggak mungkin," kata Jokowi saat ditemui tengah meninjau warga korban banjir di Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat (9/8/2013) siang.

Meski demikian, Jokowi mengatakan, penanganan urbanisasi dapat diselesaikan dengan mendorong investasi di daerah. Dengan pertumbuhan yang terjadi di daerah, lanjut Jokowi, maka lapangan pekerjaan jadi tersebar di daerah.

"Memang yang paling baik mendorong investasi supaya lari ke daerah-daerah, mendorong peredaran uang di daerah. Sehingga, ada pertumbuhan, ada lapangan pekerjaan dan investasi, ya sudah (bisa mengatasi)," jelas Jokowi.

Sumber: kompas.com